peraturanwalikotaprabumulih nomor 19 tentang ... · persalinan dengan kontrasepsi disediakan bkkbn...

of 12 /12
VVALlKQTA PRABUMULIH PROVINSISUMATERASELATAN PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMOR 19 TAHUN2017 TENTANG PROGRAMJAMINANPERSALINAN(JAMPERSAL)DI KOTAPRABUMULIH WALIKOTAPRABUMULIH Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan angka kematian ibu . bersalin dan angka kematian bayi, perlu ditetapkan kebijakan untuk untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terhadap akses fasilitas kesehatan dikarenakan kondisi geografis yang sulit maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat,termasuk tidak memiliki biaya un tuk bersalin serta tidak termasuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa BupatijWalikota dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Jampersal ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Jaminan Persalinan (Jampersal) Kota Prabumulih.

Author: others

Post on 22-Aug-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • VVALlKQTA PRABUMULIH

    PROVINSISUMATERASELATAN

    PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH

    NOMOR 19 TAHUN2017

    TENTANG

    PROGRAMJAMINANPERSALINAN(JAMPERSAL)DI KOTAPRABUMULIH

    WALIKOTAPRABUMULIH

    Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan,

    menurunkan angka kematian ibu .bersalin dan angka

    kematian bayi, perlu ditetapkan kebijakan untuk untuk

    mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu

    hamil ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terhadap

    akses fasilitas kesehatan dikarenakan kondisi geografis

    yang sulit maupun kondisi ekonomi sosial dan

    pendidikan masyarakat,termasuk tidak memiliki biaya

    un tuk bersalin serta tidak termasuk dalam J aminan

    Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat

    (KIS).

    b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan

    Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang

    Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non

    Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017

    menyatakan bahwa BupatijWalikota dalam rangka

    mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan

    Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Jampersal ;

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

    Peraturan Walikota tentang Program Jaminan Persalinan

    (Jampersal) Kota Prabumulih.

  • Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang

    Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

    Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4286);

    3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

    Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

    Perimbangan Keuangan an tara Pernerintah Pusat dan

    Pernerintahari Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun .2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

    5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

    Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

    6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

    Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5063);

    7. Undang' - 'Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana

    telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

    Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

    atas Undang -.:.'Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang

    Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

    2

  • 8. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

    Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5948);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

    Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4575);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

    Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

    11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten tang

    Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah

    diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

    Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas

    Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

    Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

    Indonesia tahun 2016 Nomor 62);

    12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang

    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

    2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

    Nomor 253);

    13. Peraturan Menteri Kesehatan "Nomor 64 Tahun 2015

    tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

    Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

    Nomor 1508);

    14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016

    tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

    Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan

    Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan

    Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

    3

  • Menetapkan

    15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016

    tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam

    PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan;

    16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016

    tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

    Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran

    2017;

    17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2

    Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera

    Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan

    Tahun 2006 Nomor 2 seri E);

    Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun

    2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kesehatan

    18.

    Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi

    Sumatera Selatari Tahun 2007 Nomor 1 seri E).

    MEMUTUSKAN

    PERATURAN vVALIKOTATENTANG PROGRAM JAMINAN

    PERSALINANKOTAPRABUMULIH

    BABI

    KETEN1'UANUMUM

    Bagian Kesatu

    Definisi, Pengertian dan Singkatan

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Walikotaini, yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kota Prabumulih.

    2. Pemerintah Kota adalah Pernerintah Kota Prabumulih.

    3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.

    4.' Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota

    Prabumulih.

    4

  • 5. Tim Pengelola Jampersal Kota Prabumulih adalah Tim

    Pengelola Program J aminan Persalinan Dinas Kesehatan

    Kota Prabumulih yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.

    6. Pelayarian Persalinan Tingkat Pertama adalah pelayanan

    yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten

    dan berwenang mernberikan pelayanan pemeriksaan

    kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas

    termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir,

    termasuk pelayanan persrapan rujukan pad a saat

    terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas, dan

    bayi baru lahir) tingkat pertama.

    7. Jaminan Persalinan yang se1anjutnya disebut jampereal

    bisa dilaksan~kan diPuskesrnas PONED dan Puskesmas

    mampu persalinan normal.

    8. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang

    berada di wilayah daerah.

    9. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai

    kernampuan dalammemberikan 'pelayanan obstetri dan

    neonatus emergensi dasar.

    10. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan

    yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan

    jampersal yang dilakukan oleh Puskesmas dan

    jaringannya termasuk bidan praktek dan fasilitas

    kesehatan swasta yang merniliki Perjanjian Kerja Sarna

    dengan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.

    11. Pelayanan KB pasca persalinan adalah Upaya Kornunikasi

    lnformasi Edukasi (KIE) / Konseling untuk memastikan

    seluruh ibu pasca persalinan menjadi akseptor KB

    kontrasepsi jangka panjang yaitu Alat Kontrasepsi Dalam

    Rahim (AKDR)atau kontrasepsi mantap Metode Operasi

    . Pria (MOP)dan Metode Operasi Wanita (MOW).

    5

  • BABII

    RUANGLINGKUP

    Pasa12

    (1) Ruang lingkup Jaminan Persalinan dalam Peraturan

    Walikota irii adalah Pelayanan persalinan tingkat pertama

    yang diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED

    serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes,

    fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian

    Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.

    (2) Pelayanan persalinan tingkat pertama sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) meliputi :

    a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan

    kesehatan yang kompeten;

    b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran(RTK);

    c. pertolongan persalinan, termasuk KB pasca

    persalinan dan perawatan bayi baru lahir;

    BABIII

    PENDANAAN

    Bagian Pertama

    Pengalokasian Dana J ampersal

    Pasal3

    (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus

    Nonfisik' yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota

    Prabumulih yang rnencakup semua penerimaan dan

    pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan

    Kesehatan Ibu dan Anak.

    (2) Alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal

    sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan

    . secara cermat denganrnemilih kegiatan berdasarkan skala

    prioritas.

    6I

  • Bagian Kedua

    Besaran Tarif Pelayanan

    Pasal 4

    Besaran tarif pelayanan Jaminan persalinan pada pelayanan

    persalinan tingkat pertama ditetapkan sebagaimana tersebut

    dalam lampiran peraturan ini yang meliputi:

    a. transport lokal darr/ atau perjalanan dinas untuk

    petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke

    RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan

    dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis,

    aksesibilitas,

    b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;

    c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)mencakup:

    1) Sewa rumah.

    2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping

    yang ada di Rumah Tunggu Kelahiran.

    3) Langganan air, listrik, dan kebersihan.

    d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;

    e. honor PNSdan non PNS;cian

    f. belanja jasa pengiriman spesimen.

    Bagian Ketiga

    Penggunaan Dana

    Pasal5

    Dana jampersal di Kota Prabumulih dapat dipergunakan

    untuk kegiatan meliputi:

    a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/Ibu bersalin ke

    fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai

    kompetensi pertolongan persalinan meliputi:

    1) rujukan ibu hamily bersalin normal dari rumah ibu

    hamil ke fasilitas pelayarian kesehatan primer baik

    melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke

    fasilitas pelayanan kesehatan primer.

    7

  • 2) rujukan ibu hamil /bersalin risiko tinggi, meliputi:

    a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan

    kesehatan rujukan sekunderytersier atau dari

    fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas

    pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier baik

    melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung

    ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

    sekunder /tersier.

    b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke

    fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

    sekunder /tertier atas indikasi medis.

    b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

    termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga

    pendamping dan petugas kesehatan/kader.

    c. dana Jampersal dapat digunakan untuk sewa Rumah

    Tunggu Kelahiran (RTK)minimal 1 (satu) rumah di dekat

    rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi,

    untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan

    rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

    d. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi

    atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan

    kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sarna dengan

    peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III

    berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan

    kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan

    dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk

    perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid

    1;::~:~:~:aY~:t:: ~::::::~ antenatal (ANC)danpelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket

    . Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas

    indikasi medis perlu pelayanan Zperawatan di fasilitas

    rujukan sekunder /tersier.

    8

  • f. penenma bantuan Jampersal tidak diperbolehkan riaik

    kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan

    ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan luran

    (PBI).Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan

    sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaranJ aminan

    Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara JaminanSosial.

    Bagian Keempat

    Pertanggungjawaban Klahn

    Pasa16

    Pertanggungjawaban klaim pelayanan persalinan program

    jampersal dari fasilitas kesehatan kepada Tim Pengelola

    J ampersal Kota Prabumulih harus dilengkapi bukti pelayanan

    berupa:

    a. photocopy lembar pelayanan pada buku Kesehatan Ibu

    dan Anak (KIA)/ Kartu Ibu sesuai pelayanan bayi baru

    lahir di skrining hipotiroid kongenital dan KB pasca

    persalinan;

    b. partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan

    penolong persalinan untuk pertolongan persalinan;

    c. surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra

    rujukan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan;

    d. photocopy identitas diri (KTP/ identitas lainnya) dari ibu

    hamil / ibu bersalin;

    e. kwitansi penerimaan klaim;

    f. bukti layanan yang ditandatangani oleh pasien dan

    petugas pemberi layanan;

    g. surat Pernyataan Tidak dipungut biaya ditandatangani

    diatas materai oleh pasien dan petugas pemberi layanan;

    h.' surat Pernyataan Tidak Menggunakan Jaminan BPBJS

    dan KISditandatangani.diatas materai oleh pasien, Saksi

    dan petugas pernberi .layanan

    1. surat Keterangan Tidak Mampu yang diperoleh dari RT

    setempat.

    9

  • Bagian .Kelima

    Pemanfaatan Dana

    Pasal7

    Dana pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jampersal Kota

    Prabumulih yang diterima oleh Puskesmas dan jaringannya

    atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta

    Jampersal, ditetapkan sebagai berikut :

    a. dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel

    sesuai kebutuhan yang diatur dalamjuknis, alokasi dana

    jampersal berasal dari dana DAK Non Fisik Bidang

    Kesehatan. Pembayarankegiatan jampersal menggunakan

    sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau

    penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara

    yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ;

    b. pendapatan yang diterima Puskesmas sebagaimana

    dimaksud pada huruf a, dapat dimanfaatkan untuk:

    1. Transport lokal atau perjalanan dinas untuk petugas

    kesehatan termasuk kader yang mengantar ibu

    hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke

    fasilitas pelayanan kesehatan dengan

    rnemperhatikan jarak tempuh kondisi geografis,

    aksesibilitas;

    2. Sewa mobilitasy sarana transportasi rujukan;

    3. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

    mencakup:

    a) Sewa rumah.

    b) Makan dan mmum bagi ibu hamil dan

    pendamping yang ada di RTK.

    c) Langganan air, listrik dan kebersihan.

    4. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan

    persalinan;

    5. Honor PNSdan non PNS;

    6. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;

    10

  • 7. Penyediaan barang habis pakai;

    8. Belanja pencetakan dan penggandaan;

    9. Belanjajasa pengiriman spesimen.

    c. Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja

    tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan

    vaksin, bayar iuranjpremi.

    BABIV

    KETENTU AN PENUTUP

    Pasa18

    Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

    diundangkan.

    Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

    pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya

    dalam Berita DaerahKota Prabumulih.

    Ditetapkan di Prabumulih

    pada tanggal ID Arc- II 2017WALIKOTA PRABUMULIH

    Diundangkan di Prabumulih

    pada tanggal \\ Af'"' \ 2017

    SEKRETARIS DAERAH

    KOTA PRABUMULIH

    BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 7.0

    1]

  • LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIHNOMOR 19 TAHUN 2017TANGGAL \t> Aft" I' 2017

    Standar Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal)I-~-----------------~---------------~-------------------r------------------~No- Uraian g-tandar-Biaya-------------------- ------------t------------------a. Rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan primer 1. Sopir

    ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan RP.50.000sekunder/ tersier , 2. Paramedis

    RP.20.000r---r--------------------------+-------~------4b. Jasa pertolongan persalinan, perawatan 1 Paket Persalinan

    kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska RP.800.000persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN a. Persalinan ditermasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining Puskesmas Rp.hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL). SOO.OOO

    b. Jahit Luka Luar dandalam Rp.5.000/ 1jahitan

    c. Jahit JelujurPercentimeterRp.8.000

    d. Infus Rp. 10.000

    e. Tindakan Injeksi 1M(Rp.S.OOO)

    f. Pasang IUDRp.70.000

    c. Biaya Laboratorium Skrining HipotiroidKongenital/ Perawatan bayi Baru Lahir

    RP.SS.OOO

    --------- ------- ----------+-------------------1d. Belanja jasa pengiriman spesimen. Rp.23.000

    0----------- ------~---__t--------------------e. Sewa mobilitasj sarana transportasi rujukan; Rp. 32.000.000

    f----+---------------------------+-----------------------f. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)meucakup:a) Sewa rumah.b} Makan dan minum bagi ibu hamildan

    pendamping yang ada di RTK.c) Langganan Air

    Langganan ListrikRp.1.200.000Rp.6.000.000

    I Rp. 1.200.000

    Rp. 25.000.000Rp. 53.698.400

    kebersihan

    WALIKOTA PRABUMULIH

    12