Download - PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMOR 19 TENTANG ... · persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN a. Persalinan di termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining Puskesmas Rp. hipotiroid

VVALlKQTA PRABUMULIH

PROVINSISUMATERASELATAN

PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH

NOMOR 19 TAHUN2017

TENTANG

PROGRAMJAMINANPERSALINAN(JAMPERSAL)DI KOTAPRABUMULIH

WALIKOTAPRABUMULIH

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan,

menurunkan angka kematian ibu .bersalin dan angka

kematian bayi, perlu ditetapkan kebijakan untuk untuk

mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu

hamil ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terhadap

akses fasilitas kesehatan dikarenakan kondisi geografis

yang sulit maupun kondisi ekonomi sosial dan

pendidikan masyarakat,termasuk tidak memiliki biaya

un tuk bersalin serta tidak termasuk dalam J aminan

Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat

(KIS).

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non

Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017

menyatakan bahwa BupatijWalikota dalam rangka

mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan

Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Jampersal ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Walikota tentang Program Jaminan Persalinan

(Jampersal) Kota Prabumulih.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


Perimbangan Keuangan an tara Pernerintah Pusat dan

Pernerintahari Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun .2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran


5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik




Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

7. Undang' - 'Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang -.:.'Undang Nornor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



2

8. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten tang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2016 Nomor 62);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 253);

13. Peraturan Menteri Kesehatan "Nomor 64 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1508);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016

tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan

Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

3

Menetapkan


tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam

PenyelenggaraanProgram Jaminan Kesehatan;


tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran

2017;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2

Tahun 2006 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2006 Nomor 2 seri E);

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun

2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kesehatan

18.

Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Selatari Tahun 2007 Nomor 1 seri E).

MEMUTUSKAN

PERATURAN vVALIKOTATENTANG PROGRAM JAMINAN

PERSALINANKOTAPRABUMULIH

BABI

KETEN1'UANUMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.

2. Pemerintah Kota adalah Pernerintah Kota Prabumulih.

3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.

4.' Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota

Prabumulih.

4

5. Tim Pengelola Jampersal Kota Prabumulih adalah Tim

Pengelola Program J aminan Persalinan Dinas Kesehatan

Kota Prabumulih yang ditetapkan berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.

6. Pelayarian Persalinan Tingkat Pertama adalah pelayanan

yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten

dan berwenang mernberikan pelayanan pemeriksaan

kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas

termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir,

termasuk pelayanan persrapan rujukan pad a saat

terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas, dan

bayi baru lahir) tingkat pertama.

7. Jaminan Persalinan yang se1anjutnya disebut jampereal

bisa dilaksan~kan diPuskesrnas PONED dan Puskesmas

mampu persalinan normal.

8. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang

berada di wilayah daerah.

9. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang mempunyai

kernampuan dalammemberikan 'pelayanan obstetri dan

neonatus emergensi dasar.

10. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan

yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan

jampersal yang dilakukan oleh Puskesmas dan

jaringannya termasuk bidan praktek dan fasilitas

kesehatan swasta yang merniliki Perjanjian Kerja Sarna

dengan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.

11. Pelayanan KB pasca persalinan adalah Upaya Kornunikasi

lnformasi Edukasi (KIE) / Konseling untuk memastikan

seluruh ibu pasca persalinan menjadi akseptor KB

kontrasepsi jangka panjang yaitu Alat Kontrasepsi Dalam

Rahim (AKDR)atau kontrasepsi mantap Metode Operasi

. Pria (MOP)dan Metode Operasi Wanita (MOW).

5

BABII

RUANGLINGKUP

Pasa12

(1) Ruang lingkup Jaminan Persalinan dalam Peraturan

Walikota irii adalah Pelayanan persalinan tingkat pertama

yang diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED

serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes,

fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian

Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih.

(2) Pelayanan persalinan tingkat pertama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan

kesehatan yang kompeten;

b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran(RTK);

c. pertolongan persalinan, termasuk KB pasca

persalinan dan perawatan bayi baru lahir;

BABIII

PENDANAAN

Bagian Pertama

Pengalokasian Dana J ampersal

Pasal3

(1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus

Nonfisik' yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota

Prabumulih yang rnencakup semua penerimaan dan

pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan

Kesehatan Ibu dan Anak.

(2) Alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal

sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan

. secara cermat denganrnemilih kegiatan berdasarkan skala

prioritas.

6I

Bagian Kedua

Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 4

Besaran tarif pelayanan Jaminan persalinan pada pelayanan

persalinan tingkat pertama ditetapkan sebagaimana tersebut

dalam lampiran peraturan ini yang meliputi:

a. transport lokal darr/ atau perjalanan dinas untuk

petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke

RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan

dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis,

aksesibilitas,

b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;

c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)mencakup:

1) Sewa rumah.

2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping

yang ada di Rumah Tunggu Kelahiran.

3) Langganan air, listrik, dan kebersihan.

d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;

e. honor PNSdan non PNS;cian

f. belanja jasa pengiriman spesimen.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana

Pasal5

Dana jampersal di Kota Prabumulih dapat dipergunakan

untuk kegiatan meliputi:

a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/Ibu bersalin ke

fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai

kompetensi pertolongan persalinan meliputi:

1) rujukan ibu hamily bersalin normal dari rumah ibu

hamil ke fasilitas pelayarian kesehatan primer baik

melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke

fasilitas pelayanan kesehatan primer.

7

2) rujukan ibu hamil /bersalin risiko tinggi, meliputi:

a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan

kesehatan rujukan sekunderytersier atau dari

fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas

pelayanan kesehatan rujukan sekunder / tersier baik

melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung

ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

sekunder /tersier.

b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke

fasilitas pelayanan kesehatan rujukan

sekunder /tertier atas indikasi medis.

b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga

pendamping dan petugas kesehatan/kader.

c. dana Jampersal dapat digunakan untuk sewa Rumah

Tunggu Kelahiran (RTK)minimal 1 (satu) rumah di dekat

rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi,

untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan

rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

d. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi

atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan

kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sarna dengan

peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III

berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan

kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan

dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk

perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid

1;::~:~:~:aY~:t:: ~::::::~ antenatal (ANC)danpelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket

. Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas

indikasi medis perlu pelayanan Zperawatan di fasilitas

rujukan sekunder /tersier.

8

f. penenma bantuan Jampersal tidak diperbolehkan riaik

kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan

ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan luran

(PBI).Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan

sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaranJ aminan

Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara JaminanSosial.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Klahn

Pasa16

Pertanggungjawaban klaim pelayanan persalinan program

jampersal dari fasilitas kesehatan kepada Tim Pengelola

J ampersal Kota Prabumulih harus dilengkapi bukti pelayanan

berupa:

a. photocopy lembar pelayanan pada buku Kesehatan Ibu

dan Anak (KIA)/ Kartu Ibu sesuai pelayanan bayi baru

lahir di skrining hipotiroid kongenital dan KB pasca

persalinan;

b. partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan

penolong persalinan untuk pertolongan persalinan;

c. surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra

rujukan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan;

d. photocopy identitas diri (KTP/ identitas lainnya) dari ibu

hamil / ibu bersalin;

e. kwitansi penerimaan klaim;

f. bukti layanan yang ditandatangani oleh pasien dan

petugas pemberi layanan;

g. surat Pernyataan Tidak dipungut biaya ditandatangani

diatas materai oleh pasien dan petugas pemberi layanan;

h.' surat Pernyataan Tidak Menggunakan Jaminan BPBJS

dan KISditandatangani.diatas materai oleh pasien, Saksi

dan petugas pernberi .layanan

1. surat Keterangan Tidak Mampu yang diperoleh dari RT

setempat.

9

Bagian .Kelima

Pemanfaatan Dana

Pasal7

Dana pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jampersal Kota

Prabumulih yang diterima oleh Puskesmas dan jaringannya

atas pelayanan yang telah diberikan kepada peserta

Jampersal, ditetapkan sebagai berikut :

a. dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel

sesuai kebutuhan yang diatur dalamjuknis, alokasi dana

jampersal berasal dari dana DAK Non Fisik Bidang

Kesehatan. Pembayarankegiatan jampersal menggunakan

sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau

penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara

yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ;

b. pendapatan yang diterima Puskesmas sebagaimana

dimaksud pada huruf a, dapat dimanfaatkan untuk:

1. Transport lokal atau perjalanan dinas untuk petugas

kesehatan termasuk kader yang mengantar ibu

hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke

fasilitas pelayanan kesehatan dengan

rnemperhatikan jarak tempuh kondisi geografis,

aksesibilitas;

2. Sewa mobilitasy sarana transportasi rujukan;

3. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

mencakup:

a) Sewa rumah.

b) Makan dan mmum bagi ibu hamil dan

pendamping yang ada di RTK.

c) Langganan air, listrik dan kebersihan.

4. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan

persalinan;

5. Honor PNSdan non PNS;

6. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;

10

7. Penyediaan barang habis pakai;

8. Belanja pencetakan dan penggandaan;

9. Belanjajasa pengiriman spesimen.

c. Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja

tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan

vaksin, bayar iuranjpremi.

BABIV

KETENTU AN PENUTUP

Pasa18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya

dalam Berita DaerahKota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih

pada tanggal ID Arc- II 2017

WALIKOTA PRABUMULIH

Diundangkan di Prabumulih

pada tanggal \\ Af'"' \ 2017

SEKRETARIS DAERAH

KOTA PRABUMULIH

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 7.0

1]

LAMPI RAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIHNOMOR 19 TAHUN 2017TANGGAL \t> Aft" I' 2017

Standar Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal)I-~-----------------~---------------~-------------------r------------------~No- Uraian g-tandar-Biaya-------------------- ------------t------------------a. Rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan primer 1. Sopir

ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan RP.50.000sekunder/ tersier , 2. Paramedis

RP.20.000r---r--------------------------+-------~------4b. Jasa pertolongan persalinan, perawatan 1 Paket Persalinan

kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska RP.800.000persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN a. Persalinan ditermasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining Puskesmas Rp.hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL). SOO.OOO

b. Jahit Luka Luar dandalam Rp.5.000/ 1jahitan

c. Jahit JelujurPercentimeterRp.8.000

d. Infus Rp. 10.000

e. Tindakan Injeksi 1M(Rp.S.OOO)

f. Pasang IUDRp.70.000

c. Biaya Laboratorium Skrining HipotiroidKongenital/ Perawatan bayi Baru Lahir

RP.SS.OOO

--------- ------- ----------+-------------------1d. Belanja jasa pengiriman spesimen. Rp.23.000

0----------- ------~---__t--------------------e. Sewa mobilitasj sarana transportasi rujukan; Rp. 32.000.000

f----+---------------------------+-----------------------f. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)meucakup:a) Sewa rumah.b} Makan dan minum bagi ibu hamildan

pendamping yang ada di RTK.c) Langganan Air

Langganan ListrikRp.1.200.000Rp.6.000.000

I Rp. 1.200.000

Rp. 25.000.000Rp. 53.698.400

kebersihan

WALIKOTA PRABUMULIH

12

Download - PERATURANWALIKOTAPRABUMULIH NOMOR 19 TENTANG ... · persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN a. Persalinan di termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining Puskesmas Rp. hipotiroid

Top Related