evaluasi program skrining hipotiroid kongenital

of 52/52
PENGANTAR EVALUASI SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL OLEH : dr. Nida Rohmawati, MPH Kasubdit Kesehatan Maternal dan Neonatal Direktorat Kesehatan Keluarga Evaluasi Pelaksanaan Skrining Bayi Baru Lahir Jakarta, 22- 24 Oktober 2018

Post on 05-Oct-2021

7 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

EVALUASI PROGRAM SKRINING HIPOTIROID KONGENITALKasubdit Kesehatan Maternal dan Neonatal Direktorat Kesehatan Keluarga
Evaluasi Pelaksanaan Skrining Bayi Baru Lahir Jakarta, 22- 24 Oktober 2018
Situasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal
Latar Belakang SHK dan HCI
Perkembangan SHK di Indonesia
305 (SUPAS, 2015)
34
Adjusted
93%
75%
60%
96%
2 .3
13.4% 0.5%
Sirkesnas, 2016
2017
Adanya peningkatan persalinan SC
dukun
Sumber Data: HP+, 2018
Pelayanan Bayi Baru Lahir (KN 1 = 6 – 48 jam setelah lahir)
KN1
Latar Belakang SHK
Anak yang sehat dan cerdasmodal dasar dan aset penting pembangunan bangsa.
Tidak semua anak dapat tumbuh menjadi sehat dan cerdas karena berbagai faktor. Salah satu diantaranya terjadi pada anak yang lahir dengan kelainan Hipotiroid Kongenital (HK).
Terlambat diobati pertumbuhan & perkembangan bayi menjadi terhambat kecacatan
Skrining Hipotiroid Kongenital deteksi dini bila + diobati dini tumbuh dan berkembang sesuai potensi genetik
16
Bonus Demografi
tahun 2025-2035
setelah dilahirkan
Merupakan PERIODE SENSITIF karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifat PERMANEN dan tidak dapat dikoreksi. DAMPAK tersebut tidak hanya pada PERTUMBUHAN FISIK, tetapi juga pada PERKEMBANGAN MENTAL dan KECERDASANNYA, yang pada usia dewasa terlihat dari ukuran fisik yang tidak optimal serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya PRODUKTIVITAS EKONOMI.
17
BAYI yang mengalami KEKURANGAN GIZI di dalam KANDUNGAN, dan telah melakukan adaptasi METABOLIK dan ENDOKRIN secara permanen, akan mengalami KESULITAN untuk BERADAPTASI pada lingkungan ”KAYA GIZI” pasca lahir, sehingga menyebabkan obesitas dan mengalami gangguan toleransi terhadap glukosa.
Paradigma Baru Indeks
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
LATAR BELAKANG INDIKATOR MUTU
yang dimilikinya sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.
Kondisi modal manusia suatu negara dipengaruhi oleh status kesehatan,
tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduknya.
Intervensi sedini mungkin terhadap akses dan mutu pelayanan kesehatan
merupakan kondisi penting pertumbuhan modal manusia disamping
perbaikan status gizi, pendidikan yang berkualitas, dan pengembangan
keterampilan.
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
INDEKS MODAL MANUSIA
“Seberapa tingkatan modal manusia yang akan dimiliki seorang anak yang lahir hari
ini pada saat dia menyelesaikan tingkat pendidikan menengah atas (usia 18),
mengingat tingkat resiko masalah kesehatan dan pendidikan setelah dia dilahirkan?”
Tiga pilar utama pembentuk modal manusia generasi mendatang: 1. Keberlangsungan hidup – apakah anak2 yang lahir saat ini dapat terus
hidup sampai usia sekolah?
2. Sekolah – berapa tahun bersekolah yang diselesaikan dan seberapa banyak mereka belajar?
3. Kesehatan – apakah anak2 menyelesaikan sekolah dengan kesehatan yang baik dan siap untuk tingkat pendidikan selanjutnya dan/atau bekerja?
Nilai indeks antara 0 dan 1, nilai tertinggi indeks “1” apabila seorang anak yang
lahir hari ini dapat diperkirakan mampu mendapatkan status kesehatan yang
maksimal (didefinisikan sebagai ‘tidak stunting’ dan mencapai umur 60 tahun) dan
memenuhi potensi pendidikan nya (didefinisikan sebagai 14 tahun pendidikan
yang berkualitas sampai usia 18 tahun).
INDEKS MODAL MANUSIA ADALAH JARAK
KE TITIK TERDEPAN (FRONTIER)
tingkat
kesehatan
yang
maksimal)
Catatan: Indonesia menempati peringkat ke 87 dari 157 Negara (World Bank, 2018)
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Angka
Kematian
SDG 2.2
UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 131 ayat 1
Permenkes RI No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pasal 16
Permenkes No. 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital
Dasar Hukum SHK
berkembang…
-Pasal 8 : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial…, -Pasal 44 : pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yg meliputi upaya promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif di fasyankes dasar maupun rujukan, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. -pasal 46 : Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yg lahir terhindar dari penyakit yg mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
131 ayat 1 : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak
ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas
serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.
Pasal 3 Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam skrining hipotiroid kongenital meliputi : d. koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Skrining Hipotiroid Kongenital skala provinsi dan lintas kabupaten/kota. Pasal 4 Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam skrining hipotiroid kongenital meliputi: f. penyediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Skrining Hipotiroid Kongenital skala kabupaten/kota, dimulai dari penyediaan kertas saring.
Pasal 7 ayat (1) : Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan melalui : a.pelayanan kesehatan neonatal esensial; b.skrining bayi baru lahir; dan c.pemberian komunikasi, informasi, edukasi kpd ibu dan keluarganya Pasal 16 : Skrining Bayi Baru Lahir dilakukan thd setiap BBL oleh nakes
Anak 2 tahun perempuan
Anak 2 tahun perempuan
Tidak ada kelenjar tiroid, diskrining dan di obati sebelum usia 1 bulan
Skrining Hipotiroid Kongenital
Deteksi dini Intervensi
dini : pengobatan L-thyroxine
anak bisa tumbuh
• TL konsensus Workshop on National Neonatal Screening for Congenital Hypothyroidism 1999 studi pendahuluan SHK di lab RSHS & RSCM, International Atomic Energy Agency (IAEA)
• pilot study SHK di RSCM Jakarta dan RSHS Bandung
2000 – 2005
• Program pendahuluan dilaksanakan di 8 provinsi (Sumbar, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jogjakarta, Jatim, Bali, Sulsel).
• Penetapan 2 (dua) laboratorium rujukan SHK (RSCM & RSHS) 2008
• Pokjanas SBBL Kepmenkes No.829/Menkes/ SK/ IX/20092009
• Rekomendasi Tim Teknis Pengkajian dan Penapisan Teknologi Kesehatan SHK perlu dilakukan untuk semua bayi baru lahir
• 11 provinsi melaksanakan SHK 2013
PENGEMBANGAN PROGRAM SHK DI INDONESIA
• Permenkes No 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
• Permenkes No 78 Tahun 2014 tentang SHK
• Kurikulum Modul Pelatihan SHK
• 14 provinsi melaksanakan SHK
2014
• Dukungan CSR PT. Merck untuk sosialisasi dan workshop di 6 provinsi (Sumut, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DIY, Jatim)
• Revisi struktur Pokjanas SBBL Kepmenkes
• Pengembangan Sistem Pelaporan Laboratorium Rujukan SHK menggunakan Juknis Sistem Pelaporan SHK dari Laboratorium Rujukan SHK, format laporan yang sama dan laporan menggunakan [email protected]
• Pengembangan materi KIE SHK
• Peningkatan jumlah sasaran dari < 0,5 % (22 provinsi) thn 2015 menjadi 5,7% (32 provinsi)
• Telah ada kebijakan dari Dirjen Kesmas bahwa provinsi harus menandatangani kesanggupan penyerapan dekonsentrasi hingga 90-100%
• Perlu didukung dengan rencana operasional yg baik di tingkat provinsi, dukungan kesiapan laboratorium dan dukungan jejaring organisasi profesi
• Subdit Maternal dan Neonatal menyiapkan dan mensosialisasikan :
• Surat edaran pelaksanaan SHK 2016 : 1. Petunjuk operasional bagi provinsi , 2. template PKS, 3. info akses juknis sistem pelaporan lab SHK, 4. akses jejaring komunikasi SHK daerah (1,2,3 + KIE ada di web Gizikia)
• Surat umpan balik ke provinsi yang mendapat dekon 2015
• Surat ke RS Lab rujukan untuk mendapatkan dukungan kesiapan lab
• Per tanggal 1 September 2016 semua pemeriksaan SHK dihentikan karena ada rasionalisasi anggaran pemerintah
2016
• SHK dianggarkan di dana dekonsentrasi 31 provinsi + 1 provinsi BLUD (1.6% sasaran BBL)
• Pelatihan SHK 2 angkatan
2017
• SHK masuk dalam materi pelatihan pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal
• Diharapkan seluruh kabupaten/kota melaksanakan pemeriksaan SHK baik dari dana dekonsentrasi, DAK Non fisik Jampersal, APBD, BLUD dan atau mandiri.
2018
• Hasil pemeriksaan SHK Tahun 2000 – 2017, dari 335.147bayi baru lahir dilakukan SHK, kadar TSH tinggi 217 bayi. Jan – Mei 2018 telah diskrining 22.184 bbl dan TSH tinggi 16 bayi.
• Rekam medis klinik endokrin anak RSCM & RSHS 2012-2013 :
– > 70% HK didiagnosis umur >1 tahun, keterbelakangan mental permanen.
– 2,3% HK didiagnosis umur < 3 bulan minimal keterbelakangan pertumbuhan dan perkembangan
• Angka kelahiran 5 juta bayi/ tahun, bila kejadian 1:3000 > 1600 bayi HK/tahun terakumulasi tiap tahun
Evaluasi Program SHK
No PROVINSI RUMAH SAKIT PUSKESMAS DINKES LAIN2
1Aceh 16 18 14 4
2Sumatera Utara 17
4Riau
31Sulsel
33Papua Barat 7 2 0 0
34Papua 0 0 0 0
373 1368 176 59
Pemeriksaan SHK tahun 2017
Fisik (Jampersal) dan mandiri
2 provinsi tidak menganggarkan di dekon (NTB dan Sulut APBD)
Sumber dana dekonsentrasi sasaran bayi baru lahir
meningkat dari 0,56% menjadi 2 % (53.404 bayi) efisiensi
No Provinsi Sosialisasi Pertemuan
Penggandaan
1 Aceh v 2 Sumut v 3 Sumbar v 4 Riau v 5 Jambi v 6 Sumsel v 7 Bengkulu v 8 Lampung v 9 Babel v
10 Kepri v 11 DKI v 12 Jabar v 13 Jateng v v 14 DI Yogya v v 15 Jatim v 16 Banten v v 17 Bali v 18 Kalsel v v 19 Kalteng v 20 Kaltim v 21 Kaltara v 22 Gorontalo v v 23 Maluku v v 24 Malut v 25 NTB v - 26 NTT v 27 Pabar v 28 Papua v v 29 Sulbar v 30 Sulsel v 31 Sulteng v 32 Sultra v 33 Sulut - 34 Kalbar v
2017
1 Aceh v
9 Babel v v
15 Jatim v v
16 Banten v v
17 Bali v v
18 Kalsel v v
19 Kalteng v v
23 Maluku v v
REKAP DEKONSENTRASI SHK 2018
Tahun 2018 JML SAMPEL
Dekon 2018 % BBL RSCM
2 RIAU 150.041 1.500 1,0 3 JAMBI 64.628 840 1,3
4 SUMATERA SELATAN 159.147 850 0,5 5 BENGKULU 36.416 - 0,0
6 LAMPUNG 151.754 3.525 2,4 7 BABEL 26.698 1.285 4,8
8 KEPULAUAN RIAU 42.342 1.000 2,4 9 DKI JAKARTA 175.936 BLUD 0,0
10 BANTEN 240.493 2.000 0,8 11 BALI 64.153 500 0,8 12 KALIMANTAN BARAT 98.980 1.000 1,0
13 KALIMANTAN TENGAH 51.586 914 1,8 14 KALIMANTAN SELATAN 79.481 2.000 2,5
15 KALIMANTAN TIMUR 70.789 2.000 2,8 16 SULAWESI UTARA 40.737 APBD
17 SULAWESI SELATAN 165.688 410 0,2 18 PAPUA BARAT 20.487 - 0,0
1.754.219 18.824 1,1
Dekonsentrasi 2018 Lab RSHS
RSHS 1 SUMATERA UTARA 302.515 15.126 - 0,0 2 SUMATERA BARAT 108.572 5.429 4.000 3,7 3 JAWA BARAT 871.297 43.565 - 0,0
4 JAWA TENGAH 529.278 26.464 1.000 0,2
5 DI YOGYAKARTA 54.492 2.725 5.000 9,2 6 JAWA TIMUR 567.692 28.385 384 0,1
7 NUSA TENGGARA BARAT 100.729 5.036 600 0,6 8 NUSA TENGGARA TIMUR 130.425 6.521 500 0,4
9 KALIMANTAN UTARA 14.824 741 2.000 13,3 10 SULAWESI TENGAH 60.715 3.036 1.000 1,6
11 SULAWESI TENGGARA 60.163 3.008 500 0,8 12 GORONTALO 22.824 1.141 1.500 6,5 13 SULAWESI BARAT 30.743 1.537 1.000 3,2 14 MALUKU 41.921 2.096 1.000 2,4 15 MALUKU UTARA 28.035 1.402 1.000 0,0 16 PAPUA 67.994 3.400 1.200 1,8
JUMLAH 1.709.835 149.611 19.684 0,7
TOTAL 3.464.054 237.322 39.508 0,8
Perencanaan 2019 (dana Dekonsentrasi)
• Jumlah sample yang diajukan : 43,545 Sampel, dengan biaya 3,206,226,000
• Terdapat 9 Provinsi yang tidak mengajukan pemeriksaan SHK dari dana dekon :
1. Sumatera Utara 7. Papua
2. DKI Jakarta BLUD 8. Bengkulu
3. Jambi 9. Bangka Beltung
4. Sumatera Selatan
5. Sulawesi Utara
No Provinsi Proyeksi Penduduk Umur 0
Tahun Tahun 2018 Jumlah Pemeriksaan Sample SHK Biaya
1DKI Jakarta 172,493 -
5Lampung 149,529 1,999 120,145,000
6Jabar 867,393 4,050 264,250,000
7Yogyakarta 54,496 3,000 177,500,000
9Bali 63,946 500 46,000,000
11Sulawesi Utara 40,457 -
13Sumatera Utara 299,284 -
17Riau 150,831 800 81,750,000
19Gorontalo 22,935 2,000 162,500,000
20banten 238,918 3,740 205,700,000
22Bangka Belitung 26,809 -
27NTB 100,117 1,650 111,000,000
31Maluku 42,237 1,000 84,388,000
34papua 68,170 -
• Laboratorium pemeriksa harus mempunyai jejaring untuk penerimaan bahan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
• Laboratorium rujukan adalah laboratorium SHK yang berfungsi sebagai pemeriksa, konfirmasi dan pembina.
• Laboratorium rujukan dan laboratorium pemeriksa ditetapkan oleh kementerian kesehatan.
Persyaratan Laboratorium Menjadi Pusat Skrining
• Tersedia fasilitas, SDM, jumlah neonatus yang diperiksa
sampel darahnya, cost effective, kualitas setara RSCM/RSHS
• Lab konfirmasi RSCM & RSHS utk persamaan kualitas hasil
(Quality control external)
hasil
• Merupakan laboratorium monitoring terapi
1. DKI Jakarta
2. Sumatera Selatan
214.567
serum dan DBS neonatal
Baru dilakukan assesment awal, yang bertujuan untuk melakukan advokasi serta menilai kesesuaian dengan persyaratan laboratorium rujukan SHK
PEDOMAN DAN MEDIA KIE
• Perbaikan mekanisme kerja jejaring , data hasil pemeriksaan dapat diumpan balikkan secara cepat, hasil negatif bisa disampaikan
• Perluasan laboratorium rujukan SHK
• Pembiayaan program SHK – cakupan masih sangat kurang ( 2% dari Estimasi Bayi Baru Lahir)
18Rencana Tindak Lanjut
1. Mengajukan usulan utk perluasan cakupan melalui jaminan kesehatan, misal Kartu Indonesia Sehat, jamkesda
2. Mengajukan penambahan cakupan melalui APBN-dekonsentrasi
3. Mengajukan dukungan pemanfaatan dana BOK untuk pelacakan kasus utk tes diagnostik, transport pengiriman sampel ke laboratorium rujukan
4. Melakukan sosialisasi dan advokasi SHK dengan dukungan CSR
5. Meningkatkan jumlah nakes yang mampu melakukan SHK dan tatalaksana HK
6. Meningkatkan komitmen provinsi yg telah mendapatkan dana dekonsentrasi untuk pemeriksaan SHK, agar dapat melaksanaan sesuai target alokasi sampel SHK dan waktu pelaksanaan
7. Memperbaiki/memperkuat sistem perjanjian kerjasama antara instansi dgn Lab rujukan
Kesimpulan
• Kecacatan akibat Hipotiroid dapat dicegah melalui deteksi dan pengobatan din
• Jumlah penderita HK dengan kecacatan (mental retardasi) terus bertambah tiap tahun (± 1600) kasus bila tidak dideteksi dan diobati dini
• Telah terdapat payung hukum SHK, agar ditindaklanju ti dengan Perda/Pergu b/peraturan yang sesuai.
• Peran pemerintah, pemda dan masyarakat sangat penting untuk meningkatk an akses dan cakupan pelaksanaan SHK
• Membangun sistem, koordinasi dan kerjasama SHK secara berjenjang untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan SHK
• Untuk menjaga kualitas dan meningkatkan cakupan dalam pelayanan SHK, perlu tersedia tenaga kesehatan yang mampu melaksanakan SHK
TERIMA KASIH