evaluasi program skrining hipotiroid kongenitalanak yang sehat dan cerdas modal dasar dan aset...

of 52/52
PENGANTAR EVALUASI SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL OLEH : dr. Nida Rohmawati, MPH Kasubdit Kesehatan Maternal dan Neonatal Direktorat Kesehatan Keluarga Evaluasi Pelaksanaan Skrining Bayi Baru Lahir Jakarta, 22- 24 Oktober 2018

Post on 29-Dec-2019

26 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PENGANTAR EVALUASI SKRINING

    HIPOTIROID KONGENITAL

    OLEH :dr. Nida Rohmawati, MPH

    Kasubdit Kesehatan Maternal dan NeonatalDirektorat Kesehatan Keluarga

    Evaluasi Pelaksanaan Skrining Bayi Baru LahirJakarta, 22- 24 Oktober 2018

  • Situasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal

    Latar Belakang SHK dan HCI

    Perkembangan SHK di Indonesia

    Evaluasi Pelaksanaan Program

    Tantangan dan Upaya

    SISTEMATIKA PAPARAN

  • Situasi Pelayanan

    Kesehatan Maternal

    dan Neonatal

  • Angka Kematian Ibu(100.000 Kelahiran Hidup)

    305(SUPAS, 2015)

    MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

    360

    259

    390

    334307

    228

    359

    230

    102

    306

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    450

    1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

    SP SDKI SUPAS2015 Target MDG's Target RPJMN

    34

    Adjusted

    346(SP 2010)

    305

    JUMLAH KEMATIAN IBU

    2015 2016 2017

    4.999 4.912 4.295

    2019 271

    2030 70

    TARGET

  • Angka KematianBayi

    (1.000 Kelahiran Hidup)

    32(SDKI, 2012)

    24(SDKI, 2017)

    MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

    JUMLAH KEMATIAN BAYI

    2015 2016 2017

    33.27

    8

    32.00

    7

    27.875

    2019 21*

    2030:AKBA 25AKN

    12

    TARGET

  • Pelayanan Antenatal

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    K1 K1 trimester 1 K4

    93%

    75%

    60%

    96%

    80%74%

    98%88%

    75%

    2007

    2012

    2017

  • Tempat dan Tenaga Pemberi Layanan ANC, Survei Rumah Tangga

    2.3

    %

    5.3

    %

    2.5

    % 14

    .6%

    3.6

    %

    8.9

    %

    2.9

    %

    11

    .3%

    4.8

    %

    40

    .5%

    0.3

    %

    3.1

    %

    RS

    Pem

    erin

    tah

    RS

    Sw

    asta

    RS

    IA/R

    S b

    ersa

    lin

    Pus

    kesm

    as

    Pus

    tu/p

    uslin

    g

    Pol

    inde

    s/po

    ske…

    Pol

    iklin

    ik s

    was

    ta

    Pos

    yand

    u

    Dok

    ter

    prak

    tek

    Bid

    an p

    rakt

    ek…

    Lain

    nya

    Tid

    ak A

    NC

    Persentase tempat pemberipelayanan ANC

    13.4%0.5%

    82.4%

    0.5% 3.1%

    do

    kter

    kan

    du

    nga

    n

    do

    kter

    um

    um

    bid

    an

    per

    awat

    Tid

    ak A

    NC

    Persentase tenagapemberi layanan ANC

    Sirkesnas, 2016

  • Pelayanan Persalinan di Indonesia

    Sumber Data : SDKI 2012, SDKI

    2017

    Sumber Data : SDKI 2017

    % Persalinan di

    Fasyankes% Jenis Fasyankes yang

    melayani persalinanAdanya peningkatan persalinan di fasyankes, penurunan

    persalinan di rumah

  • Jenis Tenaga Kesehatan yang melayani Persalinan

    Adanya peningkatan persalinan SC

    Masih ada 7% persalinan di

    dukun

  • MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

    PERTOLONGAN PERSALINAN PASKA JKN

    11

    Sumber Data: HP+, 2018

  • MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

    LOKUS PERSALINAN PASKA JKN

    12

    Sumber Data: HP+, 2018

  • Pelayanan Bayi Baru Lahir(KN 1 = 6 – 48 jam setelah lahir)

    KN1

  • LATAR BELAKANG

  • Latar Belakang SHK

    Anak yang sehat dan cerdasmodal dasar dan aset penting pembangunan bangsa.

    Tidak semua anak dapat tumbuh menjadi sehat dan cerdas karenaberbagai faktor. Salah satu diantaranya terjadi pada anak yanglahir dengan kelainan Hipotiroid Kongenital (HK).

    Terlambat diobati pertumbuhan & perkembangan bayi menjadi terhambat kecacatan

    Skrining Hipotiroid Kongenital deteksi dini bila + diobati dini tumbuh dan berkembang sesuai potensi genetik

  • 16

    Menyiapkan Generasi EmasUntuk Bonus Demografi

    Bonus Demografi

    tahun 2025-2035

    Ledakan aset SDM

    usia potensial/kerja :

    penduduk usia

    produktif 70 % dari

    total jumlah penduduk

    SDM sehat dan

    berkualitas Indeks

    Pembangunan

    Manusia meningkat

    Bonus Demografi

    Berkah? >< Bencana?

    Kesempatan menyiapkan SDM Berkualitas

  • 270 hari selama kehamilan

    730 hari kehidupan pertama bayi

    setelah dilahirkan

    Merupakan PERIODE SENSITIF karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifatPERMANEN dan tidak dapat dikoreksi. DAMPAK tersebut tidak hanya pada PERTUMBUHAN FISIK, tetapijuga pada PERKEMBANGAN MENTAL dan KECERDASANNYA, yang pada usia dewasa terlihat dari ukuran fisikyang tidak optimal serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnyaPRODUKTIVITAS EKONOMI.

    17

    BAYI yang mengalami KEKURANGAN GIZI di dalam KANDUNGAN, dan telah melakukanadaptasi METABOLIK dan ENDOKRIN secara permanen, akan mengalami KESULITAN untukBERADAPTASI pada lingkungan ”KAYA GIZI” pasca lahir, sehingga menyebabkan obesitas danmengalami gangguan toleransi terhadap glukosa.

  • Paradigma Baru Indeks

    Modal Manusia (Human Capital Index/HCI)

  • MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

    LATAR BELAKANG INDIKATOR MUTU

    MANUSIA

    Pertumbuhan suatu Negara dipengaruhi oleh oleh kondisi modal manusia

    yang dimilikinya sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.

    Kondisi modal manusia suatu negara dipengaruhi oleh status kesehatan,

    tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduknya.

    Intervensi sedini mungkin terhadap akses dan mutu pelayanan kesehatan

    merupakan kondisi penting pertumbuhan modal manusia disamping

    perbaikan status gizi, pendidikan yang berkualitas, dan pengembangan

    keterampilan.

    Hal ini memerlukan investasi yang cukup

  • MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

    INDEKS MODAL MANUSIA

    “Seberapa tingkatan modal manusia yang akan dimiliki seorang anak yang lahir hari

    ini pada saat dia menyelesaikan tingkat pendidikan menengah atas (usia 18),

    mengingat tingkat resiko masalah kesehatan dan pendidikan setelah dia dilahirkan?”

    Tiga pilar utama pembentuk modal manusia generasi mendatang:1. Keberlangsungan hidup – apakah anak2 yang lahir saat ini dapat terus

    hidup sampai usia sekolah?

    2. Sekolah – berapa tahun bersekolah yang diselesaikan dan seberapabanyak mereka belajar?

    3. Kesehatan – apakah anak2 menyelesaikan sekolah dengan kesehatanyang baik dan siap untuk tingkat pendidikan selanjutnya dan/atau bekerja?

    Nilai indeks antara 0 dan 1, nilai tertinggi indeks “1” apabila seorang anak yang

    lahir hari ini dapat diperkirakan mampu mendapatkan status kesehatan yang

    maksimal (didefinisikan sebagai ‘tidak stunting’ dan mencapai umur 60 tahun) dan

    memenuhi potensi pendidikan nya (didefinisikan sebagai 14 tahun pendidikan

    yang berkualitas sampai usia 18 tahun).

  • INDEKS MODAL MANUSIA ADALAH JARAK

    KE TITIK TERDEPAN (FRONTIER)

    Anak2 yang

    mampu

    bertahan,

    bertumbuh

    dan

    berkembang

    untuk menjadi

    pekerja di

    masa

    mendatang

    Kontribusi masa

    bersekolah yang

    berkualitas

    (quality adjusted

    years of school)

    disebabkan

    pertumbuhan dan

    perkembangan

    yang baik

    Kontribusi dari

    kesehatan

    (kemampuan

    keberlangsun

    gan hidup

    pada usia

    dewasa – adult

    survival rate

    dan tidak

    stunting)

    Tingkat

    Produktivitas

    di masa y.a.d

    (apabila

    pendidikan

    lengkap dan

    tingkat

    kesehatan

    yang

    maksimal)

    Catatan: Indonesia menempati peringkat ke 87 dari 157 Negara (World Bank, 2018)

    MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

  • KAITAN INDEKS MODAL MANUSIA & SDG

    Angka

    Kematian

    Bawah 5

    Tahun

    terkait

    target SDG

    3.2

    Masa sekolah

    yang

    berkualitas -

    Quality

    adjusted

    school years

    terkait target

    SDG 4.1

    Memperbaiki angka

    kelangsungan hidup

    orang dewasa –

    dengan menurunkan

    penyebab kematian

    dini terkait dengan

    target SDG 3.4Stunting terkait target

    SDG 2.2

    Komponen2

    Indeks Modal

    Manusia (HCI)

    berkaitan erat

    dengan SDG

    KELANGSUNGAN HIDUP

    SURVIVAL

    BERSEKOLAH

    SCHOOL

    7

    KESEHATAN

    HEALTH

    MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

  • PERKEMBANGAN PROGRAM SHK

  • Amandemen UUD 1945 pasal 28B ayat 2

    UU No. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak

    UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 131 ayat 1

    Permenkes RI No. 25 Tahun 2014 tentang UpayaKesehatan Anak pasal 16

    Permenkes No. 78 Tahun2014 tentang SkriningHipotiroid Kongenital

    Dasar Hukum SHK

    setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

    berkembang…

    -Pasal 8 : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial…, -Pasal 44 : pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yg meliputi upaya promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif di fasyankes dasar maupun rujukan, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. -pasal 46 : Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yg lahir terhindar dari penyakit yg mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

    131 ayat 1 : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak

    ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas

    serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

    Pasal 3 Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam skrining hipotiroid kongenital meliputi :d. koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Skrining Hipotiroid Kongenital skala provinsi dan lintas kabupaten/kota. Pasal 4 Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam skrining hipotiroid kongenital meliputi: f. penyediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Skrining Hipotiroid Kongenital skala kabupaten/kota, dimulai dari penyediaan kertas saring.

    Pasal 7 ayat (1) :Pelayanan kesehatan bayibaru lahir dilaksanakan melalui :a.pelayanan kesehatan neonatal esensial;b.skrining bayi baru lahir; danc.pemberian komunikasi, informasi, edukasi kpd ibu dan keluarganyaPasal 16 : Skrining Bayi Baru Lahirdilakukan thd setiap BBL oleh nakes

  • Anak 2 tahun perempuan

    Tidak ada kelenjar tiroid, tidak di skrining

    Anak 2 tahun perempuan

    Tidak ada kelenjar tiroid, diskrining dan di obati sebelum usia 1 bulan

    Skrining Hipotiroid Kongenital

    • Pemeriksaan laboratorium darah bayi baru lahir.

    • Pengambilan spesimen darah paling ideal adalah

    umur bayi 48 sampai 72 jam.

    Deteksi dini Intervensi

    dini : pengobatan L-thyroxine

    anak bisa tumbuh

    kembang normal

    “golden period” idealnya

    < 1 bulan pertama

    kehidupan

    26

  • • TL konsensus Workshop on National Neonatal Screening for Congenital Hypothyroidism 1999 studi pendahuluan SHK di lab RSHS & RSCM, International Atomic Energy Agency (IAEA)

    • pilot study SHK di RSCM Jakarta dan RSHS Bandung

    2000 – 2005

    • Rekomendasi Health Technology Assessment (HTA), POGI, IDAI. (27 September 2006)2006

    • Program pendahuluan dilaksanakan di 8 provinsi (Sumbar, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jogjakarta, Jatim, Bali, Sulsel).

    • Penetapan 2 (dua) laboratorium rujukan SHK (RSCM & RSHS)2008

    • Pokjanas SBBL Kepmenkes No.829/Menkes/ SK/ IX/20092009

    • Rekomendasi Tim Teknis Pengkajian dan Penapisan TeknologiKesehatan SHK perlu dilakukan untuk semua bayi baru lahir

    • 11 provinsi melaksanakan SHK2013

    PENGEMBANGAN PROGRAM SHK DI INDONESIA

  • • Permenkes No 25 Tahun 2014 tentang Upaya KesehatanAnak

    • Permenkes No 78 Tahun 2014 tentang SHK

    • Kurikulum Modul Pelatihan SHK

    • Revisi Pedoman SHK dan Standar dan ProsedurLaboratorium SHK

    • 14 provinsi melaksanakan SHK

    2014

    • Dukungan CSR PT. Merck untuk sosialisasi dan workshop di 6 provinsi (Sumut, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DIY, Jatim)

    • Revisi struktur Pokjanas SBBL Kepmenkes

    • Pengembangan Sistem Pelaporan Laboratorium Rujukan SHK menggunakan Juknis Sistem Pelaporan SHK dariLaboratorium Rujukan SHK, format laporan yang sama danlaporan menggunakan [email protected]

    • Pengembangan materi KIE SHK

    • 18 provinsi melaksanakan SHK, 2 provinsi pengenalan SHK

    2015

    mailto:[email protected]

  • • Peningkatan jumlah sasaran dari < 0,5 % (22 provinsi) thn 2015 menjadi 5,7% (32 provinsi)

    • Telah ada kebijakan dari Dirjen Kesmas bahwa provinsi harusmenandatangani kesanggupan penyerapan dekonsentrasihingga 90-100%

    • Perlu didukung dengan rencana operasional yg baik di tingkatprovinsi, dukungan kesiapan laboratorium dan dukunganjejaring organisasi profesi

    • Subdit Maternal dan Neonatal menyiapkan danmensosialisasikan :

    • Surat edaran pelaksanaan SHK 2016 : 1. Petunjuk operasionalbagi provinsi , 2. template PKS, 3. info akses juknis sistempelaporan lab SHK, 4. akses jejaring komunikasi SHK daerah(1,2,3 + KIE ada di web Gizikia)

    • Surat umpan balik ke provinsi yang mendapat dekon 2015

    • Surat ke RS Lab rujukan untuk mendapatkan dukungankesiapan lab

    • Per tanggal 1 September 2016 semua pemeriksaan SHK dihentikan karena ada rasionalisasi anggaran pemerintah

    2016

  • • SHK dianggarkan di dana dekonsentrasi 31 provinsi+ 1 provinsi BLUD (1.6% sasaran BBL)

    • Pelatihan SHK 2 angkatan

    • SHK masuk dalam dana DAK Non Fisik (Jampersal)

    • Menyepakati bentuk Perjanjian Kerjasama dandokumen pertanggungjawaban keuangan (SPK)

    2017

    • SHK masuk dalam materi pelatihan pelayanankesehatan Maternal dan Neonatal

    • Diharapkan seluruh kabupaten/kota melaksanakanpemeriksaan SHK baik dari dana dekonsentrasi, DAK Non fisik Jampersal, APBD, BLUD dan atau mandiri.

    2018

  • • Hasil pemeriksaan SHK Tahun 2000 – 2017, dari 335.147bayi baru lahir dilakukan SHK, kadar TSH tinggi 217 bayi. Jan – Mei 2018 telah diskrining 22.184 bbl dan TSH tinggi 16 bayi.

    • Rekam medis klinik endokrin anak RSCM & RSHS 2012-2013 :

    – > 70% HK didiagnosis umur >1 tahun, keterbelakangan mental permanen.

    – 2,3% HK didiagnosis umur < 3 bulan minimal keterbelakangan pertumbuhan dan perkembangan

    • Angka kelahiran 5 juta bayi/ tahun, bila kejadian 1:3000 > 1600 bayi HK/tahun terakumulasi tiap tahun

  • Evaluasi Program SHK

  • Implementasi SHK

    - 273 Rumah Sakit dari

    - 1368 Puskesmas dari

    - 176 Dinas Kesehatan

    - 59 Lain – lain

    Yang Telah Dilatih :

  • DATA RS DAN PUSKESMAS YANG SUDAH DILATIH SHK

    No PROVINSI RUMAH SAKIT PUSKESMAS DINKES LAIN2

    1Aceh 16 18 14 4

    2Sumatera Utara 17

    3Sumatera Barat 39 263 19 31

    4Riau

    5Kepri 9 12 7 0

    6Jambi 12 14 11 0

    7Bengkulu 15 39 9 3

    8Babel 10 13 7 2

    9Sumsel 9 75 18 3

    10Lampung 10 17 2 0

    11DKI 8 48 0 0

    12Banten 10 12 8 0

    13Jabar 7 2 0 0

    14Jateng 18 486 0 0

    15DIY 9 7 0 0

    16Jatim 20 21 19 0

    17Bali 31 32 9 4

    18NTT 0 0 0 0

    19NTB 5 13 0 0

    20Maluku 15 0 0 0

    21Malut 0 0 0 0

    22Kalbar 0 0 0 0

    23Kalteng 20 28 13 0

    24Kaltim 13 40 10 10

    25Kalsel 14 15 14 0

    26Kaltara 4 20 0 0

    27Sulut 12 21 0 1

    28Sultra 11 17 6 0

    29Sulteng 21 53 10 1

    30Sulbar 9 59 0 0

    31Sulsel

    32Gortal 2 41 2 0

    33Papua Barat 7 2 0 0

    34Papua 0 0 0 0

    373 1368 176 59

  • Pemeriksaan SHK tahun 2017

    Sumber dana APBN (dekonsentrasi), APBD, BLUD, DAK Non

    Fisik (Jampersal) dan mandiri

    31 Provinsi melaksanakan SHK dengan dana dekonsentrasi,

    1 provinsi menggunakan dana BLUD (DKI Jakarta),

    2 provinsi tidak menganggarkan di dekon (NTB dan Sulut APBD)

    Sumber dana dekonsentrasi sasaran bayi baru lahir

    meningkat dari 0,56% menjadi 2 % (53.404 bayi) efisiensi

  • No Provinsi SosialisasiPertemuan

    pokjadaOrientasi SHK

    Pemeriksaan SHK

    Penggandaan

    1 Aceh v2 Sumut v3 Sumbar v4 Riau v5 Jambi v6 Sumsel v7 Bengkulu v8 Lampung v9 Babel v

    10 Kepri v11 DKI v12 Jabar v13 Jateng v v14 DI Yogya v v15 Jatim v16 Banten v v17 Bali v18 Kalsel v v19 Kalteng v20 Kaltim v21 Kaltara v22 Gorontalo v v23 Maluku v v24 Malut v25 NTB v -26 NTT v27 Pabar v28 Papua v v29 Sulbar v30 Sulsel v31 Sulteng v32 Sultra v33 Sulut -34 Kalbar v

    2017

  • No Provinsi Sosialisasi Pertemuan pokjada Orientasi SHK Pemeriksaan SHK Penggandaan

    1 Aceh v

    2 Sumut

    3 Sumbar v v

    4 Riau v v

    5 Jambi v

    6 Sumsel v v

    7 Bengkulu v v

    8 Lampung v v v

    9 Babel v v

    10 Kepri v

    11 DKI BLUD

    12 Jabar

    13 Jateng

    14 DI Yogya v v v

    15 Jatim v v

    16 Banten v v

    17 Bali v v

    18 Kalsel v v

    19 Kalteng v v

    20 Kaltim v

    21 Kaltara v

    22 Gorontalo v v v

    23 Maluku v v

    24 Malut

    25 NTB v

    26 NTT v v

    27 Pabar v

    28 Papua v v

    29 Sulbar v

    30 Sulsel v v

    31 Sulteng v

    2018

  • Dekonsentrasi 2018Lab Rujukan RSCM

    REKAP DEKONSENTRASI SHK 2018

    No LAB RUJUKANProyeksi Pddk Umur 0 Tahun

    Tahun 2018JML SAMPEL

    Dekon 2018 % BBLRSCM

    1 ACEH 114.863 1.000 0,9

    2 RIAU 150.041 1.500 1,03 JAMBI 64.628 840 1,3

    4 SUMATERA SELATAN 159.147 850 0,55 BENGKULU 36.416 - 0,0

    6 LAMPUNG 151.754 3.525 2,47 BABEL 26.698 1.285 4,8

    8 KEPULAUAN RIAU 42.342 1.000 2,49 DKI JAKARTA 175.936 BLUD 0,0

    10 BANTEN 240.493 2.000 0,811 BALI 64.153 500 0,812 KALIMANTAN BARAT 98.980 1.000 1,0

    13 KALIMANTAN TENGAH 51.586 914 1,814 KALIMANTAN SELATAN 79.481 2.000 2,5

    15 KALIMANTAN TIMUR 70.789 2.000 2,816 SULAWESI UTARA 40.737 APBD

    17 SULAWESI SELATAN 165.688 410 0,218 PAPUA BARAT 20.487 - 0,0

    1.754.219 18.824 1,1

  • Dekonsentrasi 2018 Lab RSHS

    RSHS1 SUMATERA UTARA 302.515 15.126 - 0,02 SUMATERA BARAT 108.572 5.429 4.000 3,73 JAWA BARAT 871.297 43.565 - 0,0

    4 JAWA TENGAH 529.278 26.464 1.000 0,2

    5 DI YOGYAKARTA 54.492 2.725 5.000 9,26 JAWA TIMUR 567.692 28.385 384 0,1

    7 NUSA TENGGARA BARAT 100.729 5.036 600 0,68 NUSA TENGGARA TIMUR 130.425 6.521 500 0,4

    9 KALIMANTAN UTARA 14.824 741 2.000 13,310 SULAWESI TENGAH 60.715 3.036 1.000 1,6

    11 SULAWESI TENGGARA 60.163 3.008 500 0,812 GORONTALO 22.824 1.141 1.500 6,513 SULAWESI BARAT 30.743 1.537 1.000 3,214 MALUKU 41.921 2.096 1.000 2,415 MALUKU UTARA 28.035 1.402 1.000 0,016 PAPUA 67.994 3.400 1.200 1,8

    JUMLAH 1.709.835 149.611 19.684 0,7

    TOTAL 3.464.054 237.322 39.508 0,8

  • Perencanaan 2019 (dana Dekonsentrasi)

    • Jumlah sample yang diajukan : 43,545 Sampel, dengan biaya3,206,226,000

    • Terdapat 9 Provinsi yang tidak mengajukan pemeriksaan SHK dari dana dekon :

    1. Sumatera Utara 7. Papua

    2. DKI Jakarta BLUD 8. Bengkulu

    3. Jambi 9. Bangka Beltung

    4. Sumatera Selatan

    5. Sulawesi Utara

    6. NTT

  • Rekapitulasi Pemeriksaan SHK dari dan Dekonsentrasi 2019

    No ProvinsiProyeksi Penduduk Umur 0

    Tahun Tahun 2018Jumlah Pemeriksaan Sample SHK Biaya

    1DKI Jakarta 172,493 -

    2Jawa Timur 562,913 3,011 202,405,000

    3Kalimantan Selatan 78,774 1,691 180,482,000

    4Kalimantan Timur 70,736 2,500 148,500,000

    5Lampung 149,529 1,999 120,145,000

    6Jabar 867,393 4,050 264,250,000

    7Yogyakarta 54,496 3,000 177,500,000

    8Jawa Tengah 524,487 1,800 152,550,000

    9Bali 63,946 500 46,000,000

    10Sulawesi Selatan 164,996 2,840 243,650,000

    11Sulawesi Utara 40,457 -

    12Sumatera barat 107,928 2,000 114,500,000

    13Sumatera Utara 299,284 -

    14Aceh 114,439 500 39,978,000

    15kalimantan Tengah 51,708 1,100 72,730,000

    16Sulawesi Tengah 60,656 1,564 102,060,000

    17Riau 150,831 800 81,750,000

    18Sulawesi Tenggara 60,463 1,000 84,388,000

    19Gorontalo 22,935 2,000 162,500,000

    20banten 238,918 3,740 205,700,000

    21Kalimantan Barat 98,414 2,200 176,000,000

    22Bangka Belitung 26,809 -

    23Jambi 64,390 -

    24Sumatera Selatan 157,819 -

    25Bengkulu 36,292 -

    26Kepulauan Riau 41,776 1,000 93,800,000

    27NTB 100,117 1,650 111,000,000

    28NTT 131,788 -

    29Kaltara 15,053 1,000 93,800,000

    30Sulawesi Barat 31,000 750 83,800,000

    31Maluku 42,237 1,000 84,388,000

    32Maluku Utara 28,091 1,350 136,850,000

    33papua Barat 20,686 500 27,500,000

    34papua 68,170 -

    4,720,024 43,545 3,206,226,000

  • Pengembangan Laboratorium SHK

    • Laboratorium pemeriksa SHK : Laboratorium dengan tambahan fungsikhusus untuk dapat memeriksa parameter pemeriksaan TSH neonatusberdasarkan prinsip mikro elisa dan atau fluorometri, dengan biaya efektifsesuai standar.

    • Laboratorium pemeriksa harus mempunyai jejaring untuk penerimaanbahan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

    • Laboratorium rujukan adalah laboratorium SHK yang berfungsi sebagaipemeriksa, konfirmasi dan pembina.

    • Laboratorium rujukan dan laboratorium pemeriksa ditetapkan olehkementerian kesehatan.

  • Persyaratan Laboratorium Menjadi Pusat Skrining

    • Tersedia fasilitas, SDM, jumlah neonatus yang diperiksa

    sampel darahnya, cost effective, kualitas setara RSCM/RSHS

    • Lab konfirmasi RSCM & RSHS utk persamaan kualitas hasil

    (Quality control external)

    • Melakukan Quality Control Internal untuk menjamin kualitas

    hasil

    • Input data hasil ke Pusat Data Nasional (Litbangkes)

    • Merupakan laboratorium monitoring terapi

  • 44

    Regionalisasi Layanan Laboratorium RujukanRSCM

    1. DKI Jakarta

    2. Sumatera Selatan

    3. Banten

    4. Aceh

    5. Bali

    6. Kalimantan Barat

    7. Kalimantan Selatan

    8. Sulawesi Utara

    9. Sulawesi Selatan

    10. Riau

    11. Jambi

    12. Bengkulu

    13. Lampung

    14. Kepulauan Bangka Belitung

    15. Kepulauan Riau

    16. Kalimantan Timur

    17. Papua Barat

    RSHS

    1. Sumatera Utara

    2. Sumatera Barat

    3. Jawa Barat

    4. Jawa Tengah

    5. DI Yogyakarta

    6. Jawa Timur

    7. Nusa Tenggara Barat

    8. Nusa Tenggara Timur

    9. Kalimantan Tengah

    10. Sulawesi Tengah

    11. Sulawesi Tenggara

    12. Gorontalo

    13. Sulawesi Barat

    14. Maluku

    15. Maluku Utara

    16. Papua

    17. Kalimantan Utara

    Dasar Penentuan Regional: adanya SpA Endokrin, jumlah sasaran

  • 214.567

    SpPK 6, Analis 47

    ELISA/ELFA (Abbott,

    Vidas), serum

    192,445

    SpPK 1, Analis 35

    TSH Dewasa (Roche

    601), serum

    192,445

    SpPK 5, Analis 53

    TSH dewasa,Vidas

    (ELFA) serum

    76,934

    SpPK 1, Analis 33

    TSH Dewasa (ELISA),

    serum

    133,372

    SpPK 1, Analis 30

    TSH Dewasa (ELISA,

    Vidas), serum

    273,998

    SpPK 4, Analis 64

    TSH dewasa,Vidas

    (ELFA), serum, fully

    auto

    240,769

    SpPK 7, Analis 70

    ELISA (Cobas Roche

    C6000, serum, fully auto

    65,912

    SpPK 2, Analis 51

    Mini Vidas, ELISA serum

    dewasa, semiautomatic

    131,008

    SpPK 5, Analis 15

    ELISA, Vidas, serum

    77,793

    SpPK 4, Analis 6

    ELISA (ECLIA Cobas

    6000 Roche), serum

    214,508

    SpPK 20, Analis 70

    FEIA, Semiauto, serum

    dan DBS neonatus

    447,014

    SpPK 15, Analis 144

    FEIA Fully auto, serum

    dan DBS Neonatus

    27,816

    SpPK 15, Analis 55

    ECLIA, FEIA, semi auto,

    serum dan DBS

    Neonatus

    292,305

    SpPK 6, Analis 57

    Alat Delfia Neonatal TSH, fully auto,

    serum dan DBS neonatal

    KETERSEDIAAN

    SDM DAN ALAT

  • Assesment Laboratorium Rujukan 2018

    1. RS Dr. Soetomo, Surabaya

    2. RS. M. Djamil , Padang

    Baru dilakukan assesment awal, yang bertujuanuntuk melakukan advokasi serta menilaikesesuaian dengan persyaratan laboratoriumrujukan SHK

  • PEDOMAN DAN MEDIA KIE

    Pedoman

    Leaflet

    DVD Flyer

    Poster

  • TANTANGAN DAN UPAYA

    PENGEMBANGAN

  • Tantangan

    • Perbaikan mekanisme kerja jejaring , datahasil pemeriksaan dapat diumpan balikkansecara cepat, hasil negatif bisa disampaikan

    • Perluasan laboratorium rujukan SHK

    • Pembiayaan program SHK – cakupan masihsangat kurang ( 2% dari Estimasi Bayi BaruLahir)

  • 18Rencana Tindak Lanjut

    Pengembangan Dan Penguatan SHK

    50

    1. Mengajukan usulan utk perluasan cakupan melalui jaminan kesehatan, misalKartu Indonesia Sehat, jamkesda

    2. Mengajukan penambahan cakupan melalui APBN-dekonsentrasi

    3. Mengajukan dukungan pemanfaatan dana BOK untuk pelacakan kasus utk tesdiagnostik, transport pengiriman sampel ke laboratorium rujukan

    4. Melakukan sosialisasi dan advokasi SHK dengan dukungan CSR

    5. Meningkatkan jumlah nakes yang mampu melakukan SHK dan tatalaksana HK

    6. Meningkatkan komitmen provinsi yg telah mendapatkan dana dekonsentrasiuntuk pemeriksaan SHK, agar dapat melaksanaan sesuai target alokasisampel SHK dan waktu pelaksanaan

    7. Memperbaiki/memperkuat sistem perjanjian kerjasama antara instansi dgn Lab rujukan

  • Kesimpulan

    • KecacatanakibatHipotiroiddapat dicegahmelaluideteksi danpengobatandin

    • JumlahpenderitaHK dengankecacatan(mental retardasi) terusbertambahtiap tahun (±1600) kasusbila tidakdideteksidan diobatidini

    • Telahterdapatpayunghukum SHK, agar ditindaklanjuti denganPerda/Pergub/peraturanyang sesuai.

    • Peranpemerintah, pemda danmasyarakatsangatpentinguntukmeningkatkan aksesdancakupanpelaksanaanSHK

    • Membangunsistem, koordinasidankerjasamaSHK secaraberjenjanguntukmemperolehdukungandalampelaksanaanSHK

    • Untuk menjagakualitas danmeningkatkancakupan dalampelayanan SHK, perlu tersediatenagakesehatan yang mampumelaksanakanSHK

  • TERIMA KASIH