PENGANTAR EVALUASI SKRINING

HIPOTIROID KONGENITAL

OLEH :dr. Nida Rohmawati, MPH

Kasubdit Kesehatan Maternal dan NeonatalDirektorat Kesehatan Keluarga

Evaluasi Pelaksanaan Skrining Bayi Baru LahirJakarta, 22- 24 Oktober 2018

Situasi Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal

Latar Belakang SHK dan HCI

Perkembangan SHK di Indonesia

Evaluasi Pelaksanaan Program

Tantangan dan Upaya

SISTEMATIKA PAPARAN

Situasi Pelayanan

Kesehatan Maternal

dan Neonatal

Angka Kematian Ibu(100.000 Kelahiran Hidup)

305(SUPAS, 2015)

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

360

259

390

334307

228

359

230

102

306

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

SP SDKI SUPAS2015 Target MDG's Target RPJMN

34

Adjusted

346(SP 2010)

305

JUMLAH KEMATIAN IBU

2015 2016 2017

4.999 4.912 4.295

2019 271

2030 70

TARGET

Angka KematianBayi

(1.000 Kelahiran Hidup)

32(SDKI, 2012)

24(SDKI, 2017)

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

JUMLAH KEMATIAN BAYI

2015 2016 2017

33.27

8

32.00

7

27.875

2019 21*

2030:AKBA 25AKN

12

TARGET

Pelayanan Antenatal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

K1 K1 trimester 1 K4

93%

75%

60%

96%

80%74%

98%88%

75%

2007

2012

2017

Tempat dan Tenaga Pemberi Layanan ANC, Survei Rumah Tangga

2.3

%

5.3

%

2.5

% 14

.6%

3.6

%

8.9

%

2.9

%

11

.3%

4.8

%

40

.5%

0.3

%

3.1

%

RS

Pem

erin

tah

RS

Sw

asta

RS

IA/R

S b

ersa

lin

Pus

kesm

as

Pus

tu/p

uslin

g

Pol

inde

s/po

ske…

Pol

iklin

ik s

was

ta

Pos

yand

u

Dok

ter

prak

tek

Bid

an p

rakt

ek…

Lain

nya

Tid

ak A

NC

Persentase tempat pemberipelayanan ANC

13.4%0.5%

82.4%

0.5% 3.1%

do

kter

kan

du

nga

n

do

kter

um

um

bid

an

per

awat

Tid

ak A

NC

Persentase tenagapemberi layanan ANC

Sirkesnas, 2016

Pelayanan Persalinan di Indonesia

Sumber Data : SDKI 2012, SDKI

2017

Sumber Data : SDKI 2017

% Persalinan di

Fasyankes% Jenis Fasyankes yang

melayani persalinanAdanya peningkatan persalinan di fasyankes, penurunan

persalinan di rumah

Jenis Tenaga Kesehatan yang melayani Persalinan

Adanya peningkatan persalinan SC

Masih ada 7% persalinan di

dukun

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

PERTOLONGAN PERSALINAN PASKA JKN

11

Sumber Data: HP+, 2018

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

LOKUS PERSALINAN PASKA JKN

12

Sumber Data: HP+, 2018

Pelayanan Bayi Baru Lahir(KN 1 = 6 – 48 jam setelah lahir)

KN1

LATAR BELAKANG

Latar Belakang SHK

Anak yang sehat dan cerdasmodal dasar dan aset penting pembangunan bangsa.

Tidak semua anak dapat tumbuh menjadi sehat dan cerdas karenaberbagai faktor. Salah satu diantaranya terjadi pada anak yanglahir dengan kelainan Hipotiroid Kongenital (HK).

Terlambat diobati pertumbuhan & perkembangan bayi menjadi terhambat kecacatan

Skrining Hipotiroid Kongenital deteksi dini bila + diobati dini tumbuh dan berkembang sesuai potensi genetik

16

Menyiapkan Generasi EmasUntuk Bonus Demografi

Bonus Demografi

tahun 2025-2035

Ledakan aset SDM

usia potensial/kerja :

penduduk usia

produktif 70 % dari

total jumlah penduduk

SDM sehat dan

berkualitas Indeks

Pembangunan

Manusia meningkat

Bonus Demografi

Berkah? >< Bencana?

Kesempatan menyiapkan SDM Berkualitas

270 hari selama kehamilan

730 hari kehidupan pertama bayi

setelah dilahirkan

Merupakan PERIODE SENSITIF karena akibat yang ditimbulkan terhadap bayi pada masa ini akan bersifatPERMANEN dan tidak dapat dikoreksi. DAMPAK tersebut tidak hanya pada PERTUMBUHAN FISIK, tetapijuga pada PERKEMBANGAN MENTAL dan KECERDASANNYA, yang pada usia dewasa terlihat dari ukuran fisikyang tidak optimal serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnyaPRODUKTIVITAS EKONOMI.

17

BAYI yang mengalami KEKURANGAN GIZI di dalam KANDUNGAN, dan telah melakukanadaptasi METABOLIK dan ENDOKRIN secara permanen, akan mengalami KESULITAN untukBERADAPTASI pada lingkungan ”KAYA GIZI” pasca lahir, sehingga menyebabkan obesitas danmengalami gangguan toleransi terhadap glukosa.

Paradigma Baru Indeks

Modal Manusia (Human Capital Index/HCI)

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

LATAR BELAKANG INDIKATOR MUTU

MANUSIA

Pertumbuhan suatu Negara dipengaruhi oleh oleh kondisi modal manusia

yang dimilikinya sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.

Kondisi modal manusia suatu negara dipengaruhi oleh status kesehatan,

tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduknya.

Intervensi sedini mungkin terhadap akses dan mutu pelayanan kesehatan

merupakan kondisi penting pertumbuhan modal manusia disamping

perbaikan status gizi, pendidikan yang berkualitas, dan pengembangan

keterampilan.

Hal ini memerlukan investasi yang cukup

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

INDEKS MODAL MANUSIA

“Seberapa tingkatan modal manusia yang akan dimiliki seorang anak yang lahir hari

ini pada saat dia menyelesaikan tingkat pendidikan menengah atas (usia 18),

mengingat tingkat resiko masalah kesehatan dan pendidikan setelah dia dilahirkan?”

Tiga pilar utama pembentuk modal manusia generasi mendatang:1. Keberlangsungan hidup – apakah anak2 yang lahir saat ini dapat terus

hidup sampai usia sekolah?

2. Sekolah – berapa tahun bersekolah yang diselesaikan dan seberapabanyak mereka belajar?

3. Kesehatan – apakah anak2 menyelesaikan sekolah dengan kesehatanyang baik dan siap untuk tingkat pendidikan selanjutnya dan/atau bekerja?

Nilai indeks antara 0 dan 1, nilai tertinggi indeks “1” apabila seorang anak yang

lahir hari ini dapat diperkirakan mampu mendapatkan status kesehatan yang

maksimal (didefinisikan sebagai ‘tidak stunting’ dan mencapai umur 60 tahun) dan

memenuhi potensi pendidikan nya (didefinisikan sebagai 14 tahun pendidikan

yang berkualitas sampai usia 18 tahun).

INDEKS MODAL MANUSIA ADALAH JARAK

KE TITIK TERDEPAN (FRONTIER)

Anak2 yang

mampu

bertahan,

bertumbuh

dan

berkembang

untuk menjadi

pekerja di

masa

mendatang

Kontribusi masa

bersekolah yang

berkualitas

(quality adjusted

years of school)

disebabkan

pertumbuhan dan

perkembangan

yang baik

Kontribusi dari

kesehatan

(kemampuan

keberlangsun

gan hidup

pada usia

dewasa – adult

survival rate

dan tidak

stunting)

Tingkat

Produktivitas

di masa y.a.d

(apabila

pendidikan

lengkap dan

tingkat

kesehatan

yang

maksimal)

Catatan: Indonesia menempati peringkat ke 87 dari 157 Negara (World Bank, 2018)

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

KAITAN INDEKS MODAL MANUSIA & SDG

Angka

Kematian

Bawah 5

Tahun

terkait

target SDG

3.2

Masa sekolah

yang

berkualitas -

Quality

adjusted

school years

terkait target

SDG 4.1

Memperbaiki angka

kelangsungan hidup

orang dewasa –

dengan menurunkan

penyebab kematian

dini terkait dengan

target SDG 3.4Stunting terkait target

SDG 2.2

Komponen2

Indeks Modal

Manusia (HCI)

berkaitan erat

dengan SDG

KELANGSUNGAN HIDUP

SURVIVAL

BERSEKOLAH

SCHOOL

7

KESEHATAN

HEALTH

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN PROGRAM SHK

Amandemen UUD 1945 pasal 28B ayat 2

UU No. 23 tahun 2002 tentang PerlindunganAnak

UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 131 ayat 1

Permenkes RI No. 25 Tahun 2014 tentang UpayaKesehatan Anak pasal 16

Permenkes No. 78 Tahun2014 tentang SkriningHipotiroid Kongenital

Dasar Hukum SHK

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang…

-Pasal 8 : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial…, -Pasal 44 : pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak yg meliputi upaya promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif di fasyankes dasar maupun rujukan, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. -pasal 46 : Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yg lahir terhindar dari penyakit yg mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

131 ayat 1 : Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak

ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas

serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 3 Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dalam skrining hipotiroid kongenital meliputi :d. koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Skrining Hipotiroid Kongenital skala provinsi dan lintas kabupaten/kota. Pasal 4 Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam skrining hipotiroid kongenital meliputi: f. penyediaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan pembiayaan penyelenggaraan Skrining Hipotiroid Kongenital skala kabupaten/kota, dimulai dari penyediaan kertas saring.

Pasal 7 ayat (1) :Pelayanan kesehatan bayibaru lahir dilaksanakan melalui :a.pelayanan kesehatan neonatal esensial;b.skrining bayi baru lahir; danc.pemberian komunikasi, informasi, edukasi kpd ibu dan keluarganyaPasal 16 : Skrining Bayi Baru Lahirdilakukan thd setiap BBL oleh nakes

Anak 2 tahun perempuan

Tidak ada kelenjar tiroid, tidak di skrining

Anak 2 tahun perempuan

Tidak ada kelenjar tiroid, diskrining dan di obati sebelum usia 1 bulan

Skrining Hipotiroid Kongenital

• Pemeriksaan laboratorium darah bayi baru lahir.

• Pengambilan spesimen darah paling ideal adalah

umur bayi 48 sampai 72 jam.

Deteksi dini Intervensi

dini : pengobatan L-thyroxine

anak bisa tumbuh

kembang normal

“golden period” idealnya

< 1 bulan pertama

kehidupan

26

• TL konsensus Workshop on National Neonatal Screening for Congenital Hypothyroidism 1999 studi pendahuluan SHK di lab RSHS & RSCM, International Atomic Energy Agency (IAEA)

• pilot study SHK di RSCM Jakarta dan RSHS Bandung

2000 – 2005

• Rekomendasi Health Technology Assessment (HTA), POGI, IDAI. (27 September 2006)2006

• Program pendahuluan dilaksanakan di 8 provinsi (Sumbar, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jogjakarta, Jatim, Bali, Sulsel).

• Penetapan 2 (dua) laboratorium rujukan SHK (RSCM & RSHS)2008

• Pokjanas SBBL Kepmenkes No.829/Menkes/ SK/ IX/20092009

• Rekomendasi Tim Teknis Pengkajian dan Penapisan TeknologiKesehatan SHK perlu dilakukan untuk semua bayi baru lahir

• 11 provinsi melaksanakan SHK2013

PENGEMBANGAN PROGRAM SHK DI INDONESIA

• Permenkes No 25 Tahun 2014 tentang Upaya KesehatanAnak

• Permenkes No 78 Tahun 2014 tentang SHK

• Kurikulum Modul Pelatihan SHK

• Revisi Pedoman SHK dan Standar dan ProsedurLaboratorium SHK

• 14 provinsi melaksanakan SHK

2014

• Dukungan CSR PT. Merck untuk sosialisasi dan workshop di 6 provinsi (Sumut, Jabar, DKI Jakarta, Jateng, DIY, Jatim)

• Revisi struktur Pokjanas SBBL Kepmenkes

• Pengembangan Sistem Pelaporan Laboratorium Rujukan SHK menggunakan Juknis Sistem Pelaporan SHK dariLaboratorium Rujukan SHK, format laporan yang sama danlaporan menggunakan hipotiroid.kongenital@gmail.com

• Pengembangan materi KIE SHK

• 18 provinsi melaksanakan SHK, 2 provinsi pengenalan SHK

2015

mailto:hipotiroid.kongenital@gmail.com

• Peningkatan jumlah sasaran dari < 0,5 % (22 provinsi) thn 2015 menjadi 5,7% (32 provinsi)

• Telah ada kebijakan dari Dirjen Kesmas bahwa provinsi harusmenandatangani kesanggupan penyerapan dekonsentrasihingga 90-100%

• Perlu didukung dengan rencana operasional yg baik di tingkatprovinsi, dukungan kesiapan laboratorium dan dukunganjejaring organisasi profesi

• Subdit Maternal dan Neonatal menyiapkan danmensosialisasikan :

• Surat edaran pelaksanaan SHK 2016 : 1. Petunjuk operasionalbagi provinsi , 2. template PKS, 3. info akses juknis sistempelaporan lab SHK, 4. akses jejaring komunikasi SHK daerah(1,2,3 + KIE ada di web Gizikia)

• Surat umpan balik ke provinsi yang mendapat dekon 2015

• Surat ke RS Lab rujukan untuk mendapatkan dukungankesiapan lab

• Per tanggal 1 September 2016 semua pemeriksaan SHK dihentikan karena ada rasionalisasi anggaran pemerintah

2016

• SHK dianggarkan di dana dekonsentrasi 31 provinsi+ 1 provinsi BLUD (1.6% sasaran BBL)

• Pelatihan SHK 2 angkatan

• SHK masuk dalam dana DAK Non Fisik (Jampersal)

• Menyepakati bentuk Perjanjian Kerjasama dandokumen pertanggungjawaban keuangan (SPK)

2017

• SHK masuk dalam materi pelatihan pelayanankesehatan Maternal dan Neonatal

• Diharapkan seluruh kabupaten/kota melaksanakanpemeriksaan SHK baik dari dana dekonsentrasi, DAK Non fisik Jampersal, APBD, BLUD dan atau mandiri.

2018

• Hasil pemeriksaan SHK Tahun 2000 – 2017, dari 335.147bayi baru lahir dilakukan SHK, kadar TSH tinggi 217 bayi. Jan – Mei 2018 telah diskrining 22.184 bbl dan TSH tinggi 16 bayi.

• Rekam medis klinik endokrin anak RSCM & RSHS 2012-2013 :

– > 70% HK didiagnosis umur >1 tahun, keterbelakangan mental permanen.

– 2,3% HK didiagnosis umur < 3 bulan minimal keterbelakangan pertumbuhan dan perkembangan

• Angka kelahiran 5 juta bayi/ tahun, bila kejadian 1:3000 > 1600 bayi HK/tahun terakumulasi tiap tahun

Evaluasi Program SHK

Implementasi SHK

- 273 Rumah Sakit dari

- 1368 Puskesmas dari

- 176 Dinas Kesehatan

- 59 Lain – lain

Yang Telah Dilatih :

DATA RS DAN PUSKESMAS YANG SUDAH DILATIH SHK

No PROVINSI RUMAH SAKIT PUSKESMAS DINKES LAIN2

1Aceh 16 18 14 4

2Sumatera Utara 17

3Sumatera Barat 39 263 19 31

4Riau

5Kepri 9 12 7 0

6Jambi 12 14 11 0

7Bengkulu 15 39 9 3

8Babel 10 13 7 2

9Sumsel 9 75 18 3

10Lampung 10 17 2 0

11DKI 8 48 0 0

12Banten 10 12 8 0

13Jabar 7 2 0 0

14Jateng 18 486 0 0

15DIY 9 7 0 0

16Jatim 20 21 19 0

17Bali 31 32 9 4

18NTT 0 0 0 0

19NTB 5 13 0 0

20Maluku 15 0 0 0

21Malut 0 0 0 0

22Kalbar 0 0 0 0

23Kalteng 20 28 13 0

24Kaltim 13 40 10 10

25Kalsel 14 15 14 0

26Kaltara 4 20 0 0

27Sulut 12 21 0 1

28Sultra 11 17 6 0

29Sulteng 21 53 10 1

30Sulbar 9 59 0 0

31Sulsel

32Gortal 2 41 2 0

33Papua Barat 7 2 0 0

34Papua 0 0 0 0

373 1368 176 59

Pemeriksaan SHK tahun 2017

Sumber dana APBN (dekonsentrasi), APBD, BLUD, DAK Non

Fisik (Jampersal) dan mandiri

31 Provinsi melaksanakan SHK dengan dana dekonsentrasi,

1 provinsi menggunakan dana BLUD (DKI Jakarta),

2 provinsi tidak menganggarkan di dekon (NTB dan Sulut APBD)

Sumber dana dekonsentrasi sasaran bayi baru lahir

meningkat dari 0,56% menjadi 2 % (53.404 bayi) efisiensi

No Provinsi SosialisasiPertemuan

pokjadaOrientasi SHK

Pemeriksaan SHK

Penggandaan

1 Aceh v2 Sumut v3 Sumbar v4 Riau v5 Jambi v6 Sumsel v7 Bengkulu v8 Lampung v9 Babel v

10 Kepri v11 DKI v12 Jabar v13 Jateng v v14 DI Yogya v v15 Jatim v16 Banten v v17 Bali v18 Kalsel v v19 Kalteng v20 Kaltim v21 Kaltara v22 Gorontalo v v23 Maluku v v24 Malut v25 NTB v -26 NTT v27 Pabar v28 Papua v v29 Sulbar v30 Sulsel v31 Sulteng v32 Sultra v33 Sulut -34 Kalbar v

2017

No Provinsi Sosialisasi Pertemuan pokjada Orientasi SHK Pemeriksaan SHK Penggandaan

1 Aceh v

2 Sumut

3 Sumbar v v

4 Riau v v

5 Jambi v

6 Sumsel v v

7 Bengkulu v v

8 Lampung v v v

9 Babel v v

10 Kepri v

11 DKI BLUD

12 Jabar

13 Jateng

14 DI Yogya v v v

15 Jatim v v

16 Banten v v

17 Bali v v

18 Kalsel v v

19 Kalteng v v

20 Kaltim v

21 Kaltara v

22 Gorontalo v v v

23 Maluku v v

24 Malut

25 NTB v

26 NTT v v

27 Pabar v

28 Papua v v

29 Sulbar v

30 Sulsel v v

31 Sulteng v

2018

Dekonsentrasi 2018Lab Rujukan RSCM

REKAP DEKONSENTRASI SHK 2018

No LAB RUJUKANProyeksi Pddk Umur 0 Tahun

Tahun 2018JML SAMPEL

Dekon 2018 % BBLRSCM

1 ACEH 114.863 1.000 0,9

2 RIAU 150.041 1.500 1,03 JAMBI 64.628 840 1,3

4 SUMATERA SELATAN 159.147 850 0,55 BENGKULU 36.416 - 0,0

6 LAMPUNG 151.754 3.525 2,47 BABEL 26.698 1.285 4,8

8 KEPULAUAN RIAU 42.342 1.000 2,49 DKI JAKARTA 175.936 BLUD 0,0

10 BANTEN 240.493 2.000 0,811 BALI 64.153 500 0,812 KALIMANTAN BARAT 98.980 1.000 1,0

13 KALIMANTAN TENGAH 51.586 914 1,814 KALIMANTAN SELATAN 79.481 2.000 2,5

15 KALIMANTAN TIMUR 70.789 2.000 2,816 SULAWESI UTARA 40.737 APBD

17 SULAWESI SELATAN 165.688 410 0,218 PAPUA BARAT 20.487 - 0,0

1.754.219 18.824 1,1

Dekonsentrasi 2018 Lab RSHS

RSHS1 SUMATERA UTARA 302.515 15.126 - 0,02 SUMATERA BARAT 108.572 5.429 4.000 3,73 JAWA BARAT 871.297 43.565 - 0,0

4 JAWA TENGAH 529.278 26.464 1.000 0,2

5 DI YOGYAKARTA 54.492 2.725 5.000 9,26 JAWA TIMUR 567.692 28.385 384 0,1

7 NUSA TENGGARA BARAT 100.729 5.036 600 0,68 NUSA TENGGARA TIMUR 130.425 6.521 500 0,4

9 KALIMANTAN UTARA 14.824 741 2.000 13,310 SULAWESI TENGAH 60.715 3.036 1.000 1,6

11 SULAWESI TENGGARA 60.163 3.008 500 0,812 GORONTALO 22.824 1.141 1.500 6,513 SULAWESI BARAT 30.743 1.537 1.000 3,214 MALUKU 41.921 2.096 1.000 2,415 MALUKU UTARA 28.035 1.402 1.000 0,016 PAPUA 67.994 3.400 1.200 1,8

JUMLAH 1.709.835 149.611 19.684 0,7

TOTAL 3.464.054 237.322 39.508 0,8

Perencanaan 2019 (dana Dekonsentrasi)

• Jumlah sample yang diajukan : 43,545 Sampel, dengan biaya3,206,226,000

• Terdapat 9 Provinsi yang tidak mengajukan pemeriksaan SHK dari dana dekon :

1. Sumatera Utara 7. Papua

2. DKI Jakarta BLUD 8. Bengkulu

3. Jambi 9. Bangka Beltung

4. Sumatera Selatan

5. Sulawesi Utara

6. NTT

Rekapitulasi Pemeriksaan SHK dari dan Dekonsentrasi 2019

No ProvinsiProyeksi Penduduk Umur 0

Tahun Tahun 2018Jumlah Pemeriksaan Sample SHK Biaya

1DKI Jakarta 172,493 -

2Jawa Timur 562,913 3,011 202,405,000

3Kalimantan Selatan 78,774 1,691 180,482,000

4Kalimantan Timur 70,736 2,500 148,500,000

5Lampung 149,529 1,999 120,145,000

6Jabar 867,393 4,050 264,250,000

7Yogyakarta 54,496 3,000 177,500,000

8Jawa Tengah 524,487 1,800 152,550,000

9Bali 63,946 500 46,000,000

10Sulawesi Selatan 164,996 2,840 243,650,000

11Sulawesi Utara 40,457 -

12Sumatera barat 107,928 2,000 114,500,000

13Sumatera Utara 299,284 -

14Aceh 114,439 500 39,978,000

15kalimantan Tengah 51,708 1,100 72,730,000

16Sulawesi Tengah 60,656 1,564 102,060,000

17Riau 150,831 800 81,750,000

18Sulawesi Tenggara 60,463 1,000 84,388,000

19Gorontalo 22,935 2,000 162,500,000

20banten 238,918 3,740 205,700,000

21Kalimantan Barat 98,414 2,200 176,000,000

22Bangka Belitung 26,809 -

23Jambi 64,390 -

24Sumatera Selatan 157,819 -

25Bengkulu 36,292 -

26Kepulauan Riau 41,776 1,000 93,800,000

27NTB 100,117 1,650 111,000,000

28NTT 131,788 -

29Kaltara 15,053 1,000 93,800,000

30Sulawesi Barat 31,000 750 83,800,000

31Maluku 42,237 1,000 84,388,000

32Maluku Utara 28,091 1,350 136,850,000

33papua Barat 20,686 500 27,500,000

34papua 68,170 -

4,720,024 43,545 3,206,226,000

Pengembangan Laboratorium SHK

• Laboratorium pemeriksa SHK : Laboratorium dengan tambahan fungsikhusus untuk dapat memeriksa parameter pemeriksaan TSH neonatusberdasarkan prinsip mikro elisa dan atau fluorometri, dengan biaya efektifsesuai standar.

• Laboratorium pemeriksa harus mempunyai jejaring untuk penerimaanbahan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

• Laboratorium rujukan adalah laboratorium SHK yang berfungsi sebagaipemeriksa, konfirmasi dan pembina.

• Laboratorium rujukan dan laboratorium pemeriksa ditetapkan olehkementerian kesehatan.

Persyaratan Laboratorium Menjadi Pusat Skrining

• Tersedia fasilitas, SDM, jumlah neonatus yang diperiksa

sampel darahnya, cost effective, kualitas setara RSCM/RSHS

• Lab konfirmasi RSCM & RSHS utk persamaan kualitas hasil

(Quality control external)

• Melakukan Quality Control Internal untuk menjamin kualitas

hasil

• Input data hasil ke Pusat Data Nasional (Litbangkes)

• Merupakan laboratorium monitoring terapi

44

Regionalisasi Layanan Laboratorium RujukanRSCM

1. DKI Jakarta

2. Sumatera Selatan

3. Banten

4. Aceh

5. Bali

6. Kalimantan Barat

7. Kalimantan Selatan

8. Sulawesi Utara

9. Sulawesi Selatan

10. Riau

11. Jambi

12. Bengkulu

13. Lampung

14. Kepulauan Bangka Belitung

15. Kepulauan Riau

16. Kalimantan Timur

17. Papua Barat

RSHS

1. Sumatera Utara

2. Sumatera Barat

3. Jawa Barat

4. Jawa Tengah

5. DI Yogyakarta

6. Jawa Timur

7. Nusa Tenggara Barat

8. Nusa Tenggara Timur

9. Kalimantan Tengah

10. Sulawesi Tengah

11. Sulawesi Tenggara

12. Gorontalo

13. Sulawesi Barat

14. Maluku

15. Maluku Utara

16. Papua

17. Kalimantan Utara

Dasar Penentuan Regional: adanya SpA Endokrin, jumlah sasaran

214.567

SpPK 6, Analis 47

ELISA/ELFA (Abbott,

Vidas), serum

192,445

SpPK 1, Analis 35

TSH Dewasa (Roche

601), serum

192,445

SpPK 5, Analis 53

TSH dewasa,Vidas

(ELFA) serum

76,934

SpPK 1, Analis 33

TSH Dewasa (ELISA),

serum

133,372

SpPK 1, Analis 30

TSH Dewasa (ELISA,

Vidas), serum

273,998

SpPK 4, Analis 64

TSH dewasa,Vidas

(ELFA), serum, fully

auto

240,769

SpPK 7, Analis 70

ELISA (Cobas Roche

C6000, serum, fully auto

65,912

SpPK 2, Analis 51

Mini Vidas, ELISA serum

dewasa, semiautomatic

131,008

SpPK 5, Analis 15

ELISA, Vidas, serum

77,793

SpPK 4, Analis 6

ELISA (ECLIA Cobas

6000 Roche), serum

214,508

SpPK 20, Analis 70

FEIA, Semiauto, serum

dan DBS neonatus

447,014

SpPK 15, Analis 144

FEIA Fully auto, serum

dan DBS Neonatus

27,816

SpPK 15, Analis 55

ECLIA, FEIA, semi auto,

serum dan DBS

Neonatus

292,305

SpPK 6, Analis 57

Alat Delfia Neonatal TSH, fully auto,

serum dan DBS neonatal

KETERSEDIAAN

SDM DAN ALAT

Assesment Laboratorium Rujukan 2018

1. RS Dr. Soetomo, Surabaya

2. RS. M. Djamil , Padang

Baru dilakukan assesment awal, yang bertujuanuntuk melakukan advokasi serta menilaikesesuaian dengan persyaratan laboratoriumrujukan SHK

PEDOMAN DAN MEDIA KIE

Pedoman

Leaflet

DVD Flyer

Poster

TANTANGAN DAN UPAYA

PENGEMBANGAN

Tantangan

• Perbaikan mekanisme kerja jejaring , datahasil pemeriksaan dapat diumpan balikkansecara cepat, hasil negatif bisa disampaikan

• Perluasan laboratorium rujukan SHK

• Pembiayaan program SHK – cakupan masihsangat kurang ( 2% dari Estimasi Bayi BaruLahir)

18Rencana Tindak Lanjut

Pengembangan Dan Penguatan SHK

50

1. Mengajukan usulan utk perluasan cakupan melalui jaminan kesehatan, misalKartu Indonesia Sehat, jamkesda

2. Mengajukan penambahan cakupan melalui APBN-dekonsentrasi

3. Mengajukan dukungan pemanfaatan dana BOK untuk pelacakan kasus utk tesdiagnostik, transport pengiriman sampel ke laboratorium rujukan

4. Melakukan sosialisasi dan advokasi SHK dengan dukungan CSR

5. Meningkatkan jumlah nakes yang mampu melakukan SHK dan tatalaksana HK

6. Meningkatkan komitmen provinsi yg telah mendapatkan dana dekonsentrasiuntuk pemeriksaan SHK, agar dapat melaksanaan sesuai target alokasisampel SHK dan waktu pelaksanaan

7. Memperbaiki/memperkuat sistem perjanjian kerjasama antara instansi dgn Lab rujukan

Kesimpulan

• KecacatanakibatHipotiroiddapat dicegahmelaluideteksi danpengobatandin

• JumlahpenderitaHK dengankecacatan(mental retardasi) terusbertambahtiap tahun (±1600) kasusbila tidakdideteksidan diobatidini

• Telahterdapatpayunghukum SHK, agar ditindaklanjuti denganPerda/Pergub/peraturanyang sesuai.

• Peranpemerintah, pemda danmasyarakatsangatpentinguntukmeningkatkan aksesdancakupanpelaksanaanSHK

• Membangunsistem, koordinasidankerjasamaSHK secaraberjenjanguntukmemperolehdukungandalampelaksanaanSHK

• Untuk menjagakualitas danmeningkatkancakupan dalampelayanan SHK, perlu tersediatenagakesehatan yang mampumelaksanakanSHK

TERIMA KASIH