makalah ekologi pemerintahan

MAKALAHEKOLOGI PEMERINTAHAN

OLEH

NAMA : ANGGRI K.Y NDUN

NPP : 24.1369

KELAS : A

JURUSAN : MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

DOSEN : Drs. MUSTAUFIK AMIN, M.Si

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

KAMPUS SUMATERA BARAT

2015/2016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat

dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Makalah dengan judul Ekologi Pemerintahan sebagaimana mata kuliah yang diampuh

oleh dosen IPDN Kampus Sumatera Barat, bapak Drs. Mustaufik Amin, M.Si ini dibuat

sebagai bahan penilaian Tugas Terstruktur semester V. Dalam makalah ini penulis membahas

mengenai analisa konsep mengenai Ekologi Pemerintaha, Sistem Pemerintahan yang bersifat

dinamis, dan pengaruh faktor lingkungan terhadap sistem pemerintahan Indonesia baik faktor

internal, eksternal, fisik maupun nonfisik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada beberapa

pihak yang sangat mendukung dalam terselesaikannya penulisan makalah ini. Penulis

menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis akan sangat

berterima kasih apabila pembaca dapat memberikan masukan yang membangun bagi

kesempurnaan makalah penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat...

Baso, Oktober 2015

Penulis

Makalah Ekologi Pemerintahan - NP. Anggri K.Y Nduni 2

DAFTAR ISI

Kata pengantar …………………………………………………………………... i

Daftar Isi ………………………………………………………………………… ii

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang …………………………………………………………… 1

1.2 Rumusan Masalah ………………………………………………………. 1

Bab II Pembahasan

2.1 Pengertian Ekologi Pemerintahan……………………………………………. 2

2.2 Pemerintahan Sebagai Sistem ……………………………………………. 4

2.3 Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia .... 8

Bab III Penutup …………………………………………………………………. 18

Daftar Pustaka …………………………………………………………………… 19


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu organisme terdiri dari beberapa sistem organ, sistem organ terdiri atas organ –

organ yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda, sedangkan organ tersusun oleh

ratusan jaringan begitulah susunannya sampai dengan sel sebagai suatu unit yang

sistemik. demikian merupakan gambaran singkat suatu sistem pemerintahan dapat

dianalogikan sebagai suatu organisme. Sebagai suatu organisme, tentu suatu

pemerintahan sangat berhubungan dengan lingkungan, kelangsungan hidup organisme

akan bergantung pada hubungannya dengan lingkungan dan bagaimana pengaruh

lingkungan terhadapnya. Secara konseptual Ekologi Pemerintahan merupakan studi

ilmiah yang memadukan antara kajian ekologi dengan ilmu pemerintahan

Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai konsep Ekologi

Pemerintahan, pemerintahan sebagai suatu sistem dan pengaruh faktor - faktor

lingkungan terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :\

1.2.1 Apa yang dimaksud dengan ekologi pemerintahaan?

1.2.2 Apa itu pemerintahan sebagai suatu sistem?

1.2.3 Bagaimana pengaruh faktor lingkungan terhadap sistem pemerintahan

Indonesia?


BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Ekologi Pemerintahan

Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata oikos (lingkungan) dan logos (ilmu).

Secara tipologi, ekologi dibedakan atas darat, laut, dan udara. Sedangkan secara jenis,

ekologi dibagi atas alami dan buatan.

Menurut KBBI, Ekologi adalah ilmu tentang hubungan (relasi) antara makhluk hidup dan

lingkungannya.

Menurut Wikipedia kata ekologi berasal dari bahasa Yunani “eokos” dan “logos” yang

awalnya berarti studi mengenai rumah, yang kemudian berkembang definisinya menjadi “ is

the scientific study of the relation of living organisms with each other and their surroundings.

Wikipedia – The Free Encyclopedia, yang diunduh melalui

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology).

Haeckel, seperti yang dikutip oleh Esbjorn-Hargens, memberikan definisi ekologi sebagai

berikut :

By ecology we mean the body of knowledge concerning the economy of nature-the

investigation of total relations of the animal both to its inorganic and its organic

environment; including, above all, its friendly and inimical relations with those animals and

plants with which it comes directly or indirectly into contact-in a world, ecology is the study

of all those complex interrelations referred to by Darwin as the conditions of the struggle of

existence

Perbedaan substansif antara ekologi dan lingkungan :

Ekologi

Pemikiran manusia yang semakin luas dan mendalam tentang bagaimana upaya melestarikan

danau, mencegah efek insektisida terhadap berbagai spesies binatang, mencegah masuknya

pencemaran terhadap sumber air minum (sumur), mencegah pengaruh perubahan iklim

terhadap habitat, dsb.


http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology

Lingkungan

Pemikran manusia untuk memperbaiki agar udara dan air yang terkena polusi (tercemar)

dapat dirubah menjadi udara dan air yang segar, bersih dan sehat, untuk kepentingannya

sendiri.

Pada tahun 1950 – an muncul istilah ekologi administrasi, sedangkan istilah ekologi

pemerintahan itu sendiri barulah dikenal pada tahun 1980 – an.

Ekologi pemerintahan merupakan suatu disiplin ilmu / cabang ilmu pemerintahan yang

mempelajari adanya suatu proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan

normative secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga – lembaga Negara,

masyarakat, lingkungan fisik dan lingkungan social dimana pemerintahan itu berada, baik

secara vertical maupun horizontal. Agar lebih mudah memahami konsep ekologi

pemerintahan maka ekologi pemerinthan dapat diasumsikan sebagai berikut :

Asumsi Dasar Pertama :

Pemerintah adalah sebuah organisme hidup, yang lahir, hidup, berkembang dan dapat mati.

Oleh karena itu gejala dan peristiwa pemerintahan dapat dianalisis dengan kajian ekologi.

Asumsi Dasar Kedua :

Pemerintah adalah sebuah sistem terbuka. Untuk memahami gejala dan peristiwa

pemerintahan dapat digunakan teori sistem.

Tiga sudut pandang ekologi pemerintahan

Studi ekologi pemerintahan adalah studi ilmiah yang memadukan antara kajian ekologi

dengan ilmu pemerintahan. Studi tersebut dapat dilihat dari tiga sudut pandang.

1) Dari sudut pandang ekologi, kajian ini melihat pemerintahan sebagai sebuah “ekosistem”,

sehingga berbagai teori, paradigma, pendekatan, konsep, prinsip yang digunakan sebagai alat

analisis pada ekologi dipakai pula pada kajian ekologi pemerintahan. Beberapa hal penting

yang biasanya digunakan di dalam kajian ekologi yaitu :

Memandang obyek sebagai sebuah ekosistem;

Penggunaan paradigma anthroposentrik;

Penggunaan pendekatan holistik;


Adanya mekanisme yang berfungsi memelihara sistem dalam keadaan seimbang

dinamis.

2) Dari sudut pandang ilmu pemerintahan, ekologi pemerintahan merupakan salah satu

bidang kajian ilmu pemerintahan. Ekologi pemerintahan merupakan salah satu wujud

bangunan keilmuan (body of knowledge) dari ilmu pemerintahan.

3) Sudut pandang ketiga atau disebut juga sudut pandang eklektik, berpendapat bahwa kajian

ekologi pemerintahan merupakan padumuka (interface) antara kajian ekologi dengan ilmu

pemerintahan.

2.2 Pemerintahan Sebagai Suatu Sistem

Sistem adalah himpunan komponen atau bagian-bagian yang tersusun sedemikian rupa

sehingga merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh yang mana antar komponen memiliki

hubungan fungsional dan dibuat untuk mencapai satu tujuan tertentu. Singkatnya sistem

adalah suatu kesatuan struktural dan fungsional yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan

tertentu.

Sistem dapat dilihat secara hierarkhis maupun secara fungsional

Sistem dilihat secara Hierarkis

Secara hierarkhis ada tingkatan suprasistem, sistem, subsistem, sub-subsistem dst.Masing-

masing sebenarnya juga merupakan sebuah sistem yang bulat dan utuh.

Subsistem yang lebih kecil dan lebih rendah tunduk pada prinsip-prinsip sistem yang lebih

tinggi hierarkhinya.


Pada sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah nasional adalah sebuah suprasistem, yang

dibawahnya ada sistem pemerintahan provinsi, subsistem pemerintahan kabupaten/kota serta

sub-subsistem pemerintahan desa. Sebagaimana termaktub daalm konstitusi kita, Negara

Kesatuan Republik Indonesian dibagi atas daerah - daerah provinsi,dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota iut mempunyai

pemerinthan daerah. Masing-masing merupakan sebuah sistem yang bulat dan utuh. -

Pemerintahan nasional adalah sebuah sistem;

- Pemerintahan provinsi adalah sebuah sistem;

- Pemerintahan kabupaten/ kota adalah sebuah sistem;

- Pemerintahan desa adalah sebuah sistem

Sistem dilihat secara Fungsional

Secara fungsional sistem terdiri dari komponen-komponen :

a. Masukan (input);

b. Proses (process);

c. Keluaran (output);

d. Nilaiguna (outcome);

e. Dampak (impact);

f. Manfaat (benefit);


INPUT PROCESS OUTPUT OUTCOME

IMPACT BENEFIT

feedback Feedforward

environment

g. Umpanbalik (feedback);

h. Umpan kedepan (feedforward);

i. Lingkungan (environment).

Komponen Input dalam sebuah sistem dapat berupa uang, barang, orang, aturan, metode dlsb.

Komponen Process dalam sebuah sistem dapat berupa pengubahan komponen input menjadi

output yang dikehendaki.

Komponen Output berupa keluaran yang dikehendaki oleh sebuah sistem, wujudnya dapat

berupa barang dan atau jasa.

Komponen Outcome dari sebuah sistem adalah nilaiguna yang dikehendaki, berkaitan dengan

manfaat yang diperoleh pengguna (users) dari sistem tersebut. Wujudnya dapat berupa

kualitas dari keluaran.

Komponen Impact berupa dampak positif yang dikehendaki dari berprosesnya sistem, dengan

memperhitungkan adanya dampak negatif.

Komponen Benefit berupa keuntungan yang diperoleh dari bekerjanya sebuah sistem, baik

keuntungan langsung maupun tidak langsung, jangka pendek maupun jangka panjang yang

dapat diperhitungkan.

Komponen Feedback adalah umpan balik ke dalam sistem yang bertujuan memberikan

masukan mengenai berprosesnya sistem tersebut untuk perbaikan mendatang.

Komponen Feedforward adalah umpan ke depan berupa masukan dari sistem yang lebih kecil

kepada sistem yang lebih tinggi atau lebih besar.

Environment adalah lingkungan dimana sistem tersebut berada. Ada hubungan timbal balik

saling mempengaruhi antara sistem dengan lingkungannya.

Dilihat secara fungsional, maka sistem pemerintahan terdiri :

a. Input berupa : orang, uang, barang, peraturan perundang -undangan,

kebijakan, sistem dan prosedur, metode dlsb.

b. Proses berupa : pembuatan kebijakan, pembuatan perijinan, pembuatan

layanan administrasi, proses penyediaan pelayanan dasar (pendidikan,


kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum, ketentraman dan

ketertiban umum dlsb).

c. Output berupa : barang dan jasa publik seperti layanan pendidikan,

layanan kesehatan, perijinan, layanan administrasi, layanan ketentraman

dan ketertiban umum, barang-barang publik yang disubsidi, dlsb

d. Outcome berupa : nilai manfaat berbagai kebijakan publik yang dibuat oleh

pemerintah maupun penyediaan barang -barang publik bagi kepentingan masyarakat

luas,yang seharusnya digambarkan melalui tingkat kepuasan masyarakat.

e. Impact berupa : dampak langsung maupun tidak langsung dari pembuatan

kebijakan publik maupun penyediaan barang- barang publik oleh pemerintah, antara

lain berupa terpenuhinya kebutuhan dasar, sehingga tercipta kestabilan nilai tukar

rupiah, tingkat kejahatan yang menurun, dlsb.

f. Benefit berupa : keuntungan langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena

bekerjanya sistem misalnya pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik, kestabilan

keamanan dlsb.

g. Feedback berupa : umpan balik pada internal sistem berupa kritik dari masyarakat,

pikiran pembaca yang dimuat dalam surat kabar, demonstrasi oleh masyarakat,

diskusi-diskusi dalam rapat dinas dlsb.

h. Feedforward berupa : umpan kedepan berupa masukan dari pemerintah desa,

kabupaten/kota, provinsi kepada pemerintah pusat berjenjang ke atas mengenai

pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh masing-masing tingkatan

pemerintahan.

i. Environment berupa : lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah

sistem pemerintahan pada masing-masing tingkatan

Pemerintah sebagai sebuah sistem harus pula memiliki keseimbangan dinamis agar

sisitemnya dapat bekerja dengan optimal serta mampu menjaga eksistensinya.

Keseimbangannya perlu dijaga oleh seluruh komponen sistem tanpa terkecuali. Untuk

kepentingan tersebut maka semua anggota sistem harus “sadar sistem” artinya mereka


harus memehami teori sistem dan n]bekerja secara sistemik.semua sistem mempunyai

peran dan fungsi masing – masing, sehingga tidak perlu ada egoisme komponen karena

merasa unitnyalah yang paling penting.

Untuk menjaga agar sistem pemerintahan tetap seimbang dianmis, perlu dibuat

mekanisme umpan balik (feedback) dan umpan ke depan (feedforward) yang terbuka dan

obyektif. Apabila mekanismenya terhambat atau dibuat artifisial, ada kemungkinan besar

sistem akan terganggu bahkan pada ujungnya dapat membuat asistem pemerintahan

menjadi mandeg atau bahkan kolaps. Pimpinan organisasi akan membuka seluas –

luasnya mekanisme umpan balik supaya dia mendapat informasi aktual dan akurat.1

2.3 Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia

2.3.1 Lingkungan Internal Sistem Pemerintahan

Menurut Business Dictionary bahwa yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah

semua kondisi, entitas, kejadian dan faktor di dalam organisasi yang mempengaruhi

aktivitas dan pilihan-pilihan, terutama perilaku para pegawainya. Lingkungan internal

yang mempengaruhi sistem pemerintahan yatu sebagai berikut :

1. Visi dan misi organisasi

Setiap organisasi bisnis maupun pemerintah perlu memiliki visi jangka panjang (long-

term vision), vidi jangka menengah (mid-term vision) dan visi jangka pendek (short-term

vizion). Di sektor pemerintah, visi jangka panjang tertuang dalam rencana pembangunan

jangka penjang dengan dimensi waktunya disepakati oleh para elit bangsa dan dituangkan

dalam peraturan perundang – undangan.

Visi dan misi organisasi dalam ekologi pemerintahan dipengaruhi oleh dimensi waktu,

dimenrsi ruang, dan konteks. Maksudnya visi dan misi organisasi pemerintah dibuat

untuk kurun waktu tertentu dan apabila sudah tercapai akan ditinggalkan, utnuk kemudian

dibaut visi – misi baru yang lebih menantang. Berkaitan dengan itu ada singkatan

SMART yang digunakan untuk menggambarkan visi dan misi yang baik, yakni specific,

measurable, achievable, realistic dan timely.

1 Wasistiono, Sadu, Pengantar Ekologi Pemerintahan, Jawa Barat : IPDN Press, 2013 hlm. 32.


Dimensi waktu. Salah satu ciri visi dan misi yang baik adalah terikat pada waktu. Dapat

dinyatakan secara eksplisit maupun secara implisit. Visi dan misi organisasi yang telah

tercapai akan ditinggalkan dan digantikan dengan visi dan misi yang baru yang lebih

menantang.

Dimensi Ruang. Dimensi ini menggambarkan bahwa visi dan misi organisasi pemerintah

berlaku untuk wilayah administratif tertentu. Misalkan ada visi dan misi organisasi

pemerintah nasional dan adapula visi dan misi organisasi pemerintah subnasional.

Dimana visi dan misi organisasi dalam ruang yang lebih besar harus menjadi rujukan bagi

organisasi dibawahnya (disebut pendekan atas kebawah top down approach). Sedangkan

Dimana visi dan misi organisasi dalam ruang yang lebih rendah menjadi bahan

pertimbangan bagi organisasi yang lebih tinggi (disebut pendekatan bawah ke atas bottom

up approach).

Dimensi Konteks. Dalam dimensi ini sebuah visi dan misi organisasi dibedakan baik

dalam konteks perencanaan pembangunan,konteks keunggulan wilayah, dalam visi dan

misi pemerintahan,pencalonan kepala daerah maupun kepala daerah yang sudah terpilih

dan lain sebagainya.

2. Budaya Orgnisasi

Budaya organisasi adalah faktor yang menentukan karakteristik suatu organisasi. Kajian

budaya organisasi memiliki nilai signifikan dalam meneliti kinerja sebuah organisasi.

Kajian budaya organisasi menunjukkan bagaimana suatu budaya berkembang di dalam

organisasi, terinternalisasi di dalam perilaku para anggota organisasi, dan memiliki

hubungan dengan kinerja keseluruhan organisasi termaksud. Budaya organisasi satu

dengan organisasi lain relatif berbeda, bergantung pada karakteristik organisasi

perusahaan. Dalam hal ini, organisasi profit memiliki perbedaan budaya dengan

organisasi non profit atau, organisasi pemerintah berbeda budayanya dengan organisasi

swasta.

Definisi dari seorang perintis teori budaya organisasi, diajukan oleh Edgar H. Schein.

Schein menyatakan budaya organisasi sebagai

“.... a pattern of shared basic assumption that was learned by a group as it solved its

problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to


be considered valid and, therefore, to be taught to new member as the correct way to

perceive, think, and feel in relation to those problem.”

Schein menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan sebuah pola asumsi-asumsi

dasar yang bersifat valid dan bekerja di dalam organisasi. Serangkaian asumsi dasar dapat

dipelajari oleh para anggota organisasi. Budaya organisasi mampu bertindak sebagai

pemberi solusi atas masalah organisasi, berperan selaku adaptor terhadap faktor-faktor

yang berkembang di luar organisasi, serta dalam melakukan integrasi internalnya dari

para anggotanya.

Definisi yang lebih rinci mengenai budaya organisasi diberikan oleh Matt Alvesson,

bahwa saat bicara mengenai budaya organisasi, maka

“ ... seems to mean talking about the importance for people of symbolism – of rituals,

myths, stories and legends – and about the interpretation of events, ideas, and

experiences tha are influenced and shaped by the groups within they live. I will also,

however, take organizational culture to include values and assumptions about social

reality ...”

Bagi Alvesson, pembicaraan mengenai budaya organisasi sulit dilepaskan dari

pembicaraan mengenai pentingnya simbolisme bagi manusia, serta peristiwa, gagasan,

dan pengalaman yang dialami serta dibentuk oleh kelompok di mana seseorang

beraktivitas. Dalam analogi dengan kajian sosiologi, anggota organisasi berposisi sebagai

individu sementara organisasi berposisi sebagai masyarakat. Organisasi membentuk

anggota organisasi agar menyesuaikan diri terhadap budaya yang berkembang di dalam

organisasi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Contoh dari budaya organisasi ini adalah organisasi ketentaraan, dalam mana setiap jam

07.00 WIB para anggotanya biasa melakukan apel pagi. Ini merupakan “ritual” di dalam

organisasi dan jika ada anggota yang tidak ikut apel atau terlambat, sanksi-sanksi tertentu

akan tertimpa kepadanya, dan tidak satupun anggota organisasi yang akan memprotesnya.

Demikian pula artifak seperti seragam, topi upacara, ataupun susunan acara melekat pada

“ritual” tersebut. Ritual seperti organisasi ketentaraan tentunya berbeda dengan organisasi

lain, misalnya organisasi para seniman2.

2 http://setabasri01.blogspot.co.id/2010/12/budaya-organisasi.html


http://setabasri01.blogspot.co.id/2010/12/budaya-organisasi.html

Dalam konteks negara sebagai sebuah organisasi dari suatu bangsa, budaya organisasinya

ditetapkan dalam falsafah negara. Untuk Indonesia, telah ada Pancasila sebagai falsafah

bangsa yang sekaligus juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Namun

Indonesia sekarang sedang mengarah menjadi negara tanpa ideologi yang jelas, karena

Pancasila yang selama ini dijadikan jaulan pada masa orde baru telah kehilangan makna

karena ada kesenjangan yang luar biasa tataran filosofis dan tataran praksisnya. Gerakan

sosialisasi epat pilalr kebangsaan yang digagas oleh ketua MPR, merupakan sebuah

pengakuan bahwa pilar – pilar kebangsaan tersebut sejak reformasi telah mengalami

distorsi dan pendangkalan pemehaman.3

3. Organisasi / Pemerintahan Bayangan

Dalam setiap organisasi formal akan selalu diikuti adanya organisasi informal. Posisi

pemerintahan bayangan dalam ekologi pemerintahan ditempatkan pada faktor internal

ataupn faktor eksternal,tergantung komposisi dan peran yang dimainkan oleh pemerintah

bayangan tersebut. Apabila komposisinya diisi oleh orang-orang dalam pemerintahan

resmi yang mencari jalan terobosan yang cenderung melanggr aturan, maka pemerintah

bayangan ini dikelompokkan kedala faktor internal. Sebaliknya jika komposisi dan

pernnya diisi oleh orang luar maka dapat dikategorikan sebagi faktor eksternal4.

Pemerintah byangan sering sekali dikaitkan dengan jarigan mafia karena punya tujuan

yang sama yakni mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan modal sekecil-

kecilnya tanpa terjerat oleh hukum.Pemerintah bayangan inilah yang menentukan siapa

yang direkomendasikan menjadi meneteri dan perusahaan manakah yang akan menggarap

proyek raksasa. Dalam kebijakan pengelolaan anggaran negara, dalam hal untuk

menambah anggaran suatu kegiatan, kementerian/lembaga tingkat nasional harus

berbicara dengan komisi-komisi di DPR-RI,bukan dengan Ketua BAPPENAS atau

Menteri Keuangan, padahal pada saat yang sama DPR-RI mempunyai fungsi

pengawasan,termasuk pengawasan penggunaan APBN. Bagaimana mungkin mengawasi

dengan baik apabila “wasit ikut dalam permainan”.5

4. Hubungan Dengan Subsistem Dan Sub-Subsitemnya

3 Wasistiono, Sadu, Pengantar Ekologi Pemerintahan, Jawa Barat : IPDN Press, 2013 hlm 71.4 ibid, hlm. 735 https://www.academia.edu/11202264/ekologi_pemerintahan


https://www.academia.edu/11202264/ekologi_pemerintahan

Dilihat secara hierarkis sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari suprasistem

(pemerintahan nasional), sistem (pemerintah provinsi), subsistem (pemerintah kabupaten /

kota) , dan sub-subsistem(pemerintahan desa). Hubungan pemerintahan nasional dengan

pemerintahan subasional tergantung pada tiga hal, yakni: 1)bentuk negara; 2)sistem

politik; serta 3)sistem pemerintahannya6.

Menurut Made Suwandhi, hubungan antara pemerintahan nasional dengan pemerintahan

subnasional dapat dilihat dari tujuh elemen dasar yang membangun entitas pemerintahan

daerah sekaligus menjadi fokus hubungan antara pemerintahan nasional dengan

pemerintahan subnasional. Ketujuh elemen dasar tersebut adalah :

a) Kewenangan atau urusan pemerintahan

Urusan pemerintahan meliputi kewenangan untuk mengatur dan kewenangan untuk

mengurus dan melaksanakan yang terdiri atas :

- Kewenangan yang mengatur mutlak urusan pemerintah (kewenangan yang mengatur

jika kewenangan tersebut secara eksplisit ditetapkan oleh suatu undang-undang)

- Kewenangan mengatur yang bersifat konkuren (pemerintah daerah memiliki

kewenangan mengatur jika dan selama pemerintah belum menggunakan wewenang

tersebut baik melalui undang-undang,pp,kepres dan peraturan lainnya.

- Kewenangan mengatur bersifat kerangka ( pemerintah pusat mengatur secara umum

pengaturan urusan pemerintahan dan pemerintah daerah mengaturnya lebih lanjut dalam

peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah)

- Kewenangan mengatur yang bersifat pararel (pemerintah dan pemerintahan daerah

berwenang untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan tertentu seara bersamaan.

b) Kelembagaan

c) Personil

d) Keuangan Daerah

e) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban

f) Hubungan Intervensi antara pemerintah dengan pemerintahan daerah

g) Hubungan Wilayah kerja6 Wasistiono, sadu,Op. cit., hlm. 81.


Hubungan antara pemerintah nasional dengan pemerintah subnasioanl sebagai sebuah

sistem dalam konteks ekologi pemerintahan dimaksudkan sebagai mekanisme

homeostatis. Tujuannya adalah agar sistem pemeritahan tetap dapat bergerak secara

dinamis,tetapi dalam koridor keseimbangan. Apabila mekanisme homeostatis ini tidak

berfungsi, ada kemungkinan sistem tersebut akan rusak.

2.3.2 Lingkungan Eksternal Sistem Pemerintahan

Lingkungan eksternal berpengaruh secara timbal balik terhadap sistem pemerintahan

yaitu sebagai berikut :

1) Ideologi dan Politik;

2) Ekonomi;

3) Sosial Budaya;

4) Agama;

5) Pertahanan dan Keamanan;

6) Teknologi Informatika dan Komunikasi.

Ideologi dan Politik

Dalam awal terbentuknya pemerintahan , faktor yang terpenting adalah adanya ideologi

dan politik , karena kedua hal tersebut yang akan menentukan bentuk negara,sistem

politik,serta hubungan antara negara dan pemerintah dengan rakyatnya. Salah satu contoh

pentingnya Ideologi suatu bangsa adalah bubarnya Uni Soviet sebagai pertanda kalahnya

ideologi sosisalisme. Selain itu untuk memperkuat posisi menghadapi persaingan

diberbagai bidang, negara-negara di Eropa Barat membentuk Uni Eropa. Munculnya

kekuatan ekonomi baru yakni China juga menunjukkan eksistensi perkembangan ideologi

yang sangat pesat. China menganut politik jalan tengah dengan mengawinkan antara

sosialisme dan kapitalisme liberal dalam bentuk ideologi martket sosialism,diikuti dengan

sistem ekonomi socialist market economy yang cebderung menggunakan sistem


pemerintahan yang sentralistik. Apabila bangsa Indonesia meninggalkan Pancasila

sebagai ideologi berbangasa dan bernegara, niscaya akan ada upaya dari berbagai pihak

unutk menggantikannya dengan idelogi lain, baik kapitalisme maupun Islam sebagai

ideologi serta antara negara barat dengan China. Hal tersebut akan membuat Indonesia

menjadi medan pertempuran ideologi, yang apabila tdak diantisipasi secara cerdas tidak

menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi Timut Tengah jilid kedua7

Ekonomi

Pada sistem pemerintahan yang berideologi sosialisme, kegiatan ekonomi bangsa

dikendalikan oleh pemerintah. Pada sektor swasta relatif terbatas. Birokrasi negara

memegang peran penting dalam mengatur jalannya ekonomi bangsa. Model ini memiliki

keunggulan apabila dikendalikan oleh pimpinan pemerintahan yang jujur dan memiliki

integritas jika sebaliknya akan menyebabkan pemerintahan yang otoriter dan berpotensi

besar untuk korupsi.

Sosial dan Budaya

Sistem pemerintahan daerah a dan sistem pemerintahan daerah b sedikit banyak memiliki

budaya pemerintahan yang berbeda. Mulai dari cara berpakaian,cara berbahasa,maupun

cara menjalankan pemerintahan. Pandangan Nasabitt dalam menghadapi era globalisasi

langkah strategis yang perlu dilakukan adalah dengan membangkitkan kekuata budaya

lokal untuk dapat berkiprah dikancah global. Faktor sosial dan budaya perlu diperhatikan

oleh para aktor penyelenggara pemerintahan. Sebab pabila salah memahami kondisi

sosial budaya masyarakat dimana mereka bekerja melayani publik,justru akan timbul

masalah.

Agama

Bangsa Indonesia dikenal sebgai bangsa yang religius. Konstitusi menjamin kemerdekaan

setiap penduduk untuk beribadat menurut agama atau kepercayaannya. Ada agama

tertentu yang sangat kental pada tata kelola pemerintahan,ada pula yang sekedar

formalitas.

7 Wasistiono, sadu,Op. cit., hlm. 95.


Pertahanan dan Keamanan

Salah satu fungsi utama pemerintah negara adalah menjaga kedaulatan bangsa terhadap

serangan musuh dari luar dan menjaga keamanan. Maka dari itu memang sudah

seharusnya secara mutlak urusan pertahanan dan keamanan dikuasai oleh pemerintah

pusat. Pembentukan daerah otonom baru, pemilihan Ibukota pusat pemerintahan, ataupun

pengembangan wilayah perbatasan negara memperhitungkan aspek pertahanan. Dan

dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sebuah mekanisme koordinasi yang

tertampung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(Forkompida) yang menggambar

pentingnya faktor pertahanan dalam proses pemerintahan.

Teknologi Informatika dan Komunikasi

Revolusi teknologi informatika dan komunikasi telah mendorong lahirnya pemerintahan

yang terbuka dengan ciri utama penggunaan teknologi informatika dan komunikasi untuk

menjalankan sebagian kegiatan pemerintahan, sehingga terbangun e-goverment (e-govt).

Obama berpandangan bahwa dengan paradigma pemerintahan yang terbuka akan

memperkuat demokrasi,mendorong efisiensi, dan efektivitas pemerintahan.

2.3.3 Lingkungan Fisik Dan Nonfisik

2.3.3.1 Lingkungan Fisik

Letak Geografis

Indonesa merupakan negara kepulauan terbesar didunia. Sebagai negara kepulauan

terbesar Indonesia memiliki kekuatan maupun kelemahan yang berbeda dengan negara

daratan, sehingga perlu dikelola dengan cara-cara yang spesifik. Karakteristik geografis

Indonesia memang berbeda dengan negara daratan pada umumnya, maka perlu para

peneyelenggara pemerintahannya perlu memahami dalam menjalankan tata kelolanya.

Selama ini bangsa Indonesia lupa memelihara beranda depan rumah, sehingga

terbengkalai dan mudah dimasuki orang lain.

Dilihat dari letak geografisnya, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis yaitu

berada di antara dua benua (Asia dan Australia) serta berada dipersimpangan lalu lintas

laut skala internasional antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak yang


strategis tersebut seharusnya menjadi peluang bagi bangsa Indonesia menjadi sebuah

negara terkemuka di dunia. Apalagi menurut Son Daiamar(2010) 90% perdagangan

internasional diangkut melalui laut. Dan dari jmlah tersebut, 40% nya diangkut melewati

wilayah Indonesia. Banyak paradoks yang terjadi akibat salah urus negara karena

sebagian penyelenggara negaranya masih merupakan bagian dari “rent-seeking

government”. Sakah satu paradoks yang muncul adalah Indonesia menjadi pengimpor

beras padahal merupakan negara agraris dengan penduduk nomor ke – 4 dunia serta

memiliki lahan yang luas dan subur (1.904.569 km2 atau peringkat ke 15 di dunia).

Padahal dulu Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, karena

pemerintahanya berpihak pada petani. Kalau sekarang pemerintaha hanya berpihak pada

pedagang dan pengusaha yang hanya mencari untung.

Paradoks lainnya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state) terbesar

di dunia memiliki pantai nomor 2 terpanjajng di dunia masih menjadi pengimpor garam

dan ikan asin. Padahal pada zaman Hindia Belanda, negeri nusantara pernah menjadi

pengekspor garam terbesar di dunia.

Bentuk dan Kondisi Geografis

Pola penerapan kebijakan di Indonesia adalah dengan “one-fit for all” yang serba

seragam. Padahal melihat bentuk negara Indonesia, tentunya pengelolaan wilayah daerah

pedalaman maupun kepulauan berbeda dengan mengelola daerah perkotaan dataupun

daratan. Hal ini terjadi karena para penyelenggara negara kurang paham mngenai ekologi

pemerintahan, karena dengan ekologi yang berbeda maka diperlukan pola dan model

pemeritahan yang berbeda pula.

Tuntutan dari tujuh provinsi kepulauan yang menghendaki adanya unddng – undang

khusus daerah kepulauan merupakan hal yang wajar, kerana mengelola daerah kepulauan

memang lebih mahak dibandingakan dengan mengelola dearah daerah daratan.8

2.3.3.2 Lingkungan Non Fisik

Lingkungan non fisik berupa filosofi,norma, tata nilai yang secara nyata memberi warna

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara,

berpemerintahan, sudah ada filosofi yang disepakati bersama yakni Pancasila. Indonesia

dihuni ole banyak sekali suku bangsa dengan kebudayaan msing-masing. Bersatunya

8 Wasistiono, sadu,Op. cit., hlm. 133.


suku bangsa yang bervariasi tersebut tidak lepas dari jasa Kerajaan Majapahit yang dalam

masa kejayaannya menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil melalu cara persuasif. Model

pendekatan ini juga diteruskan oleh Soekarno, sehingga dia dapat diterima oleh seluruh

rakyat Indonesia sampai ke pelosok negeri.

Desentralisasi asimetris merupakan salah satu jawabannya asalkan arah perubahannya

terprogram dan terkendali, sebab desentralisasi asimetris yang sangat luas dinegara

unitaris hanya tinggal selangkah menuju bentuk negara federasi. Pada negara federal,

sumber kekuasaanya justru datang dari bawah yakni negara bagin atau provinsi yag

semula merupakan sebuah negara merdeka yang berdaulat yang kemudian secara sukarela

maupun dipaksa bergabung menjadi bagian dari sebuah negara bagian dengan sistem

pemerintahan federal. Pada negara unitaris, sumber kekuasaan datang dari pemerintaan

nasional yang kemudian ditransfer kepada entitas pemerintahan subnasional. Bagi negara

berbentuk unitaris, desentralisasi asimetris yang meluas akan mendorong erjadinya

bentuk negara ke arah federasi. Antara bentuknegara konfederasi, federasi, maupun

unnitaris sebenarnya terletak pada sebuah kontinum yang titik beratnya dapat bergerak ke

kiri dan ke kanan. Semakin ke kiir berarti semakin desentralistik yang mengarah pada

bentuk konfederasi, sebaliknya semakin ke kanan berarti semakin sentralistik yang

mengarah pada bentuk unitaris. Dari proses pembentukan (by-design), negara unitaris

cenderung bersifat sentralistik, karena sumber kekuasaan pemerintah yang ditransfer

kepada entitas subnasional berasal dari pemerintah nasiaonal.

Agar sebuah entitas subnasional dapat memperoleh atau memiliki desentralisasi asimetris

secara adil, pemerintah nasional perlu membuat parameter yang disepakati bersama.

Parameter tersebut antara lain mencakup kekhasan geografi, demografi, sejarah, politik,

ekologi,kebudayaan, yang memungkinkan sebuah entitas subnasional dikelola secara

berbeda dibandingkan entitas subnasional lainnya.


BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan

merupakakn suatu organisasi dan sebuah sistem yang tidak terlepas dari pengaruh

lingkungan, baik itu yang beresal dari dalam organisasi (internal) maupun dari luar

organisasi itu (eksternal). Lingkungan tersebut juga dapat dikelompokan menjadi

lingkungan fisik dan lingkungan nonfisik.

3.2 Saran

Pengaruh lingkungan terhadap sistem pemerintahan Indonesia bagaikan dua mata pisau,

dapat menjadi strategi pembangunan negara untuk semakin maju namun dapat pula

menjadi boomerang bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia sendiri, oleh

karena itu dalam setiap kebijakan seharusnya tetap memperhatikan tujuan negara

sebagaimana telah ditetpakan oleh para foundinf father kita.


DAFTAR PUSTAKA

Wasistiono, Sadu, 2013. Pengantar Ekologi Pemerintahan. IPDN Press. Jawa Barat.

UUD 1945

UU Nomor 25 tahun 2004



http://revolusi-pemikiran.blogspot.co.id/2013/11/pengurus-bayangan.html


http://revolusi-pemikiran.blogspot.co.id/2013/11/pengurus-bayangan.html



makalah ekologi pemerintahan

Documents