1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi menjadi salah satu alternatif sistem

pemerintahan di berbagai dunia pada saat ini. Menurut

Rondinelli, ada tiga pendorong dibutuhkannya

desentralisasi yaitu adanya kegagalan perencanaan

sentralistik, adanya kebutuhan pengembangan dan

pengelolaan program dan proyek pembangunan yang cepat dan

inovatif dan perkembangan kompleksitas masyarakat di daerah

yang berdampak pada kegiatan pemerintahan yang semakin

membengkak. Maka, penerapan sistem ini pun diterapkan di

beberapa negara dalam sistem pemerintahannya. Selain itu,

penerapan desentralisasi dianggap dapat memberikan

keuntungan dan manfaat bagi pelaksanaan pemerintahan yang

baik. Menurut Hulme merujuk Smith, ada dua manfaat dan

keuntungan utama dari desentralisasi yaitu, pertama secara

2

politik memiliki manfaat antara lain, pendidikan politik

bagi masyarakat, adanya keadilan politik karena distribusi

kekuasaan, tingginya akuntabilitas karena akses bagi

masyarakat luas semakin tinggi dan daya-tanggap pemerintah

semakin baik karena keterwakilan dan partisipasi semakin

tinggi. Kedua, dari sisi administrasi dan manajemen

manfaatnya diantaranya adalah perencanaan lokal dapat

dibangun semakin baik, koordinasi antar organisasi di

tingkat lokal dapat terwujud semakin nyata, tumbuhya

inovasi dan tentu beban kerja pemerintah pusat berkurang.

Di dunia ini kita mengenal tiga jenis tata kelola

pemerintahan yaitu Sentralisasi, Desentralisasi, dan

Dekonsentrasi. Hampir tidak ada satu pun negara di dunia

ini yang hanya memakai salah satu sistem tersebut, baik

sentralisasi saja, desentralisasi saja, maupun

dekonsentrasi saja. Salah satu tata kelola pemerintah yang

sekarang menjadi pilihan utama yang dominan bagi negara-

negara di dunia khususnya negara yang menjunjung tinggi

nilai demokrasi adalah desentralisasi. Bahkan negara-negara

yang amat kuat ciri otoriternya berusaha mendesain tata

politik pemerintahannya seakan-akan memenuhi asas

desentralisasi agar terkesan demokratis.

Desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan dan

tanggung jawab (akan fungsi-fungsi publik) dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah. Semakin besar suatu negara

(dilihat dari penduduk dan luas wilayah) maka biasanya

semakin kompleks dan “heterogen” pemerintahannya, yang

3

tercermin dari tingkatan pemerintah daerah. Desentralisasi

(dan sentralisasi) adalah cara untuk melakukan penyesuaian

tata kelola pemerintahan dimana dilakukan distribusi fungsi

pengambilan keputusan dan kontrol. Secara garis besar,

dalam rangka melihat dampak atau kaitannya dengan layanan

publik dan kemiskinan, desentralisasi bisa dibedakan atas 3

jenis (Litvack, 1999); yaitu pertama Desentralisasi politik,

melimpahkan kepada daerah kewenangan yang lebih besar

menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk

penetapan standar dan berbagai peraturan. Kedua, Desentralisasi

administrasi, berupa redistribusi kewenangan, tanggung jawab

dan sumber daya di antara berbagai tingkat pemerintahan.

Kapasitas yang memadai disertai kelembagaan yang cukup baik

di setiap tingkat merupakan syarat agar hal ini bisa

efektif. Ketiga, Desentralisasi fiskal, menyangkut kewenangan

menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima

transfer dari pemerintahan yang lebih tinggi, dan

menentukan belanja rutin maupun investasi. Ketiga jenis

desentralisasi ini saling berkaitan dan untuk melihat

dampaknya kepada berbagai hal, tidak bisa dilakukan

evaluasi secara terpisah. Dari sekian banyak manfaat

desentralisasi bagi pembangunan negara, desentralisasi

memegang peranan penting khususnya dalam pembangunan

ekonomi suatu negara, baik pembangunan ekonomi di

pemerintah pusat maupun pembangunan ekonomi di tingkat

daerah. Dalam kondisi ekonomi global yang fluktuatif

seperti sekarang, perekonomian suatu negara tidak dapat

4

lagi hanya mengandalkan kekuatan ekonomi pusat. Banyak

negara berkembang berputar haluan ke berbagai bentuk

desentralisasi fiskal sebagai salah satu cara meloloskan

diri dari jebakan ketidakefisienan dan ketidakefektifan

pemerintah. Efisiensi dalam desentralisasi fiskal ditempuh

dengan tersedianya paket pengeluaran pajak yang berbeda

yang disertai mobilitas individu yang cukup membantu

terjadinya efisiensi produksi, yaitu jasa layanan

pemerintah ( Tiebout, 1956 ).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di

uraikan tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam makalah ini adalah Bagaimana Desentralisasi

Politik pada Negara Jepang ?

BAB II

PEMBAHASAN

DESENTRALISASI POLITI NEGARA JEPANG

A. Sistem Pemerintahan Jepang

Jepang adalah negara kesatuan. Kekuasaan di Jepang

dibagi dalam tiga bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan

5

legislatif, eksekutif dan yudikatif. Diet adalah satu-

satunya badan legislatif, sedangkan fungsi kabinet sebagai

badan eksekutif dan mahkamah agung sebagai badan

yudikatif. Badan legislatif Jepang yang dikenal dengan

sebutan Diet terdiri dari the House of Representatives dan the

House of Councilors. The House of Representatives memiliki 500 kursi di

Diet dengan keanggotaan selama empat tahun masa jabatan.

Pemilihan umum biasanya diadakan sebelum akhir masa jabatan

para anggota dewan. Sedangkan, The House of Councilors memiliki

252 kursi yang masing-masing anggota dengan masa jabatan

enam tahun dan pemilihan setiap tiga tahun sekali untuk

sebagian anggota (UN ESCAP).

Kabinet adalah badan eksekutif yang berurusan dengan

hal-hal administrasi dan secara kolektif bertanggung jawab

kepada Diet dalam hal pelaksanaan tugas eksekutifnya power.

Oleh karena itu, sietem pemerintahan Jepang adalah sistem

parlementer. Ada kira-kira sebanyak 1,162,000 pegawai

pemerintah pusat yang bekerja pada kementrian dan Agencies

central government officials working for ministries and

agencies. Sedangkan, badan yudikatif terdiri dari tiga

tingkatan dengan Mahkamah Agung sebagai organ tertinggi.

Berikutnya ada 8 Pengadilan Tinggi, penanganan persidangan

yang disampaikan oleh Pengadilan Distrik, Ringkasan

Keluarga Pengadilan atau Pengadilan. Ada 50 Pengadilan

Distrik, 448 Pengadilan Summary menangani kejahatan yang

tidak terlalu berat dan 50 Pengadilan Keluarga yang

menangani sengketa keluarga (UN ESCAP).

6

B Desentralisasi Pemerintah Daerah Jepang

1. Pemerintahan Daerah Jepang

Pemerintah daerah memiliki dasar dalam konstitusi

Jepang yang dikenal sebagai bentuk perwujudan demokrasi

dan dibentuk sebagai bagian dari sistem pemerintahan

negara. Pembentukan pemerintah daerah di Jepang

berdasarkan kepada Undang-undang otonomi daerah .

Berdasarkan Undang-undang otonomi daerah, setiap

struktur pemerintah di tingkat daerah memiliki local

assembly (dewan kota) dan chief eksekutif (kepala eksekutif)

yang dipilih langsung masyarakatnya selama empat tahun

sekali (Ministry of Home Affair and Communications,

2009). Hubungan antara dewan-kota dan kepala eksekutif

adalah bentuk check and balance. Berdasarkan artikel UN

ESCAP, undang-undang otonomi daerah Jepang membagi

pemerintah daerah di bawah kepala eksekutif menjadi dua

kategori utama, yaitu ordinary local public entities dan special local

public entities. Pemerintah daerah terdiri dari prefektur dan

municipalities sebagai ordinary local public entities dan special

public entities terdiri distrik kota istimewa, koperasi

kota, distrik kota properti dan Korporasi Pembangunan

Daerah.

Pemerintah daerah yang termasuk kedalam kategori

local public entities di jepang memiliki dua tier atau

tingkat , terdiri dari 47 prefektur dan kira-kira 1777

municipalities (kota dan desa)yang eksis sampai tanggal

1 April 2009. Municipalities adalah unit dari pemerintah

7

daerah yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat

setempat. Sedangkan, prefectur mencakup daerah yang

lebih luas dari municipalities yang melaksanakan

sejumlah tugas-tugas yang beragam (UN ESCAP). Namun

demikian, kedudukan antara municipalities dan prefektur

sejajar.

Bila dilihat dari struktur organisasi administrasi,

organisasi perangkat daerah yang berada di bawah

kekuasaan eksekutif di prefektur maupun municipalities

memiliki cukup banyak perbedaan. Hal ini disebabkan oleh

adanya pembagian urusan dan tugas antara keduanya.

Berikut adalah struktur organisasi perangkat daerah yang

ada di prefektur dan municipalities.

Struktur organisasi perangkat daerah yang ada di

prefektur dan municipalities bisa dikatakan tidak

terlalu berbeda. Hanya saja, terdapat perbedaan tugas-

tugas departemen yang ada di bawah gubernur atau major.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan lingkup dan

cakupan tugas dari prefektur dan municipalities.

Dari segi pendidikan, keduanya memiliki dewan

pendidikan, namun yang membedakan adalah prefecture

bertanggung jawab atas pengelolaan sekolah menengah

keatas sedangkan municipalities bertanggung jawab dalam

penggajian guru yang mengajar di sekolah dasar dan

sekolah menengah pertama. Selain itu, prefektur

bertanggung jawab dalam pengembangan perdagangan dan

indusri. Selain itu bertanggung jawab dalam hal

8

pertanian, kehutanan dan perikanan serta sejumlah besar

tugas dalam lingkup daerahnya. Hal ini mengakibatkan

pengeluaran di daerah ini lebih besar jika dibandingkan

dengan municipalities. Sedangkan, municipalities

melaksanakan berbagai tugas yang mencakup kesejahteraan

para lansia, kesejahteraan anak-anak dan biaya-biaya

sosial lainnya. Akibatnya, pengeluaran municipal dalam

hal kesejahteraan sosial tiga kali lebih banyak daripada

pengeluaran prefektur. Pengumpulan sampah dan pembuangan

atau pengelolaan sampah pada dasarnya dilaksanakan oleh

kota sehingga pengeluaran kota dalam hal kebersihan

menjadi tinggi.

Dalam hal pekerjaan umum, prefektur memiliki

tanggung jawab dalam pembangunan jalan prefektur,

manajemen sungai dan proyek perencanaan kota berskala

besar Sedangkan, kota bertanggung jawab membangun jalan

dibawah lingkup yuridiksinya dan sebagian besar dari

tugas pekerjaan umum ditangani dalam proyek perencanaan

kota. Administrasi kepolisian dilaksanakan oleh

prefektur sedangkan pemadam kebakaran ditangani oleh

kota. Prefektur sebagai suatu badan pemerintah daerah

yang daerahnya luas menyediakan pelayanan yang sulit

untuk disediakan oleh kota. Sedangkan, kota mampu

melaksanakan tugas-tugas yang lebih luas karena

merupakan pusat dari pelayanan yang secara langsung

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam perbandingan internasional, pemerintahan daerah

9

Jepang melaksanakan beraneka-ragam tugas dan urusan-

urusan serta bertanggungjawab atas sejumlah besar tugas

(Ikawa, 2008).

2. Pembagian Urusan

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat

berupa bentuk tersentraslisasi atau bentuk yang

terdesentralisasi. Hubungan yang tersentralisasi terjadi

dimana pemerintah pusat memiliki kewenangan dan sumber

keuangan yang lebih besar dibandingkan pemerintah

daerah. Dalam bentuk hubungan yang terdesentralisasi

dimana adanya transfer kewenangan dan sumber keuangan

dengan ukuran yang luas kepada pemerintah daerah .

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki

wilayah yuridiksi yang berbeda. Struktur dari otonomi

daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah diatur dengan jelas dalam undang-

undang otonomi daerah dan berdasarkan kepada konstitusi

Jepang. Pembagian urusan pemerintah daerah dan pusat

dalam hal penyedian pelayanan publik atau mengenai

masalah-masalah administrasi.

Pada dasarnya urusan yang menjadi tanggungjawab

pemerintah daerah lebih banyak daripada pemerintah

pusat. Pemerintah pusat bertanggungjawab secara penuh

terhadap beberapa hal yaitu dalam hal diplomasi,

keamanan nasional, dan sistem pengadilan pidana.

Sedangkan pemerintah daerah memainkan peran penting

dalam stabilitas dan peningkatan kehidupan sehari-hari

10

masyarakatnya. Di antara banyak pelayanan publik,

pemerintah daerah memberikan pelayanan sehari-hari yang

paling dekat dengan masyarakat. Prefektur dan kota

menyelenggarakan berbagai pelayanan publik seperti

pendidikan, pekerjaan umum, kesehatan dan kebersihan,

perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, jaminan

sosial, pertanian, kehutanan, perdagangan dan industri.

Fungsi pemerintah daerah tidak hanya menyediakan

pelayanan saja, melainkan juga memainkan fungsi

regulasi seperti pemeliharaan ketertiban umum, keamanan

publik dan kesejahteraan, termasuk perawatan dan kontrol

dari remaja atau pencegahan polusi. Dengan demikian,

tanggung jawab pemerintah daerah mencakup berbagai

fungsi,kecuali diplomasi, keamanan nasional, dan sistem

pengadilan pidana. Akibatnya, pengeluaran pemerintah

lokal semakin tinggi.

Jadi, pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah

di Jepang dapat dilihat dari beberapa urusan berikut ini

(Ministry of Home Affairs and Communication, 2007) :

Terkait urusan Keamanan, seperti diplomasi,

pertahanan, peradilan, dan hukuman pidana ditangani

oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan, kepolisian dikelola

oleh prefektur ; dan pertahanan kebakaran dan

pendaftaran anggota keluarga adalah tanggung jawab

pemerintah kota. Selanjutnya, terkait dengan urusan

penjaminan biaya-biaya sosial, seperti pembangunan

jalan dan sungai-sungai yang berskala besar dan

11

membentang di daerah yang luas diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat, yang lainnya adalah tanggung jawab

wilayah tersebut. Pelabuhan dan perumahan rakyat

dikelola oleh baik prefektur maupun kota kota.

Terkait urusan pendidikan, Universitas akan ditangani

oleh Pemerintah Pusat; sekolah menengah keatas dan

pendidikan khusus diselenggarakan prefektur sedangkan

sekolah menengah pertama, sekolah dasar dan TK

diselenggarakan oleh pemerintah kota.Urusan

kesejahteraan, kesehatan dan sanitasi yang meliputi,

lisensi dan perizinan dikeluarkan oleh Pemerintah

Pusat; pelaksanaan jasa yang sebenarnya adalah

tanggung jawab wilayah daerah tersebut.

Terakhir, terkait urusan industri dan ekonomi,

misalnya hal-hal yang mempengaruhi bangsa secara

keseluruhan dikelola oleh Pemerintah Pusat, sedangkan

pengembangan ekonomi daerah diserahkan kepada daerah.

C. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Jepang Dalam

Konsep Desentralisasi

1. Penerimaan Pemerintah Daerah

Penerimaan pemerintah daerah di Jepang berasal

dari dua sumber utama yaitu pajak daerah dan sumber

penerimaan umum. Penerimaan pajak daerah dapat

mencapai 40% dari total keseluruhan penerimaan.

Dimana Penerimaan dominan berasal dari pajak,

khususnya pajak daerah. Walaupun sudah menjadi suatu

12

hal yang wajar bagi suatu pemerintah daerah memenuhi

pembiayaan yang harus dikeluarkannya denganpenerimaan

yang yang berasal dari daerahnya sendiri, masih ada

perbedaan yang besar dalam kemampuan keuangan

diantara daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat

bertanggungjawab melakukan suatu tindakan penyesuaian

atas perbedaan keuangan antar daerah yang dilakukan

melalui penyamaan beban pajak dan penetapan standar

minimum nasional pelayanan publik diantara seluruh

daerah Jepang. Hubungan Pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah dalam rangka penyesuaian keuangan

antar daerah dapat terlihat dari adanya sumber

penerimaan daerah berikut :

Local transfer tax, dana yang dipungut sebagai pajak

nasional dan pusat dan ditransfer ke pemerintah

daerah

Special local grant, sumber pendapatan yang tidak

berasal dari pajak daerah, melainkan bentuk bantuan

khusus kepada daerah yang mengalami penurunan pajak

daerah akibat pemotongan pajak tahun anggaran 1999.

Local allocation tax, sumber pendapatan intrinsik

lokal yang bertujuan untuk menyesuaikan

ketidakseimbangan dalam sumber-sumber pendapatan

pemerintah daerah dan menjamin setiap pendapatan

pemerintah daerah agar dapat memberikan pelayanan

publik bagi penduduk sesuai dengan tingkat standar

minimum nasional.

13

National treasury disbursements, dana disalurkan

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

keperluan tertentu.

Local government borrowings (Local bonds), pinjaman

pemerintah daerah yang tidak diganti dalam tahun

fiskal.

Terlihat bahwa penerimaan pemerintah daerah

terbesar adalah pajak daerah yang dapat mencapai

kisaran 40 %.

Adanya Pembagian urusan antara pemerintah pusat

dan daerah tentu memiliki dampak dalam pembagian

keuangan. Perimbangan keuangan menjadi hal yang

mutlak dimana pemerintah daerah dan pusat melakukan

sharing atas penerimaan yang didapat baik di pusat

maupun di daerah.Local Allocation Tax grant, sumber

penerimaan negara yang berasal dari dana perimbangan

pemerintah pusat, dimana dana ini diberikan untuk

menjaga ketersedian penerimaan (kas daerah) sehingga

setiap daerah dapat menyediakan pelayanan sesuai

dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Dana

alokasi lokal pajak dibagi menjadi dana alokasi pajak

lokal biasa (94%) dan dana alokasi khusus (6%). Dana

yang dikumpulkan pada tingkat daerah mencapai hampir

35% dari total pendapatan daerah, salah satu rasio

tertinggi di dunia dan jauh melebihi rata-rata untuk

negara-negara OECD.

14

Komposisi penerimaan pajak nasional dari pajak

pendapatan, konsumsi dan properti sebagai berikut.

Skema perpajakan jepang pascaperang terutama

difokuskanpada pajak pendapatan, ekonomi jepang yang

curam mendorong pertumbuhan pendapatan pajak

penghasilan pribadi karena struktur tarif pajak

progresif dan juga memberikan kontribusi terhadap

kenaikan pendapatan aktiva pajak tangguhan pajak. Hal

yang menyebabkan rasio pendapatan pajak tinggi karena

pendapatan tinggi, pada tahun anggaran 1974 mencapai

72,0%. Pertumbuhan ekonomi Jepang yang melambat

mengakibatkan berkurangnya penerimaan dalam segi

pajak pendapatan. Lalu pada tahun anggaran 1991,

setelah pertumbuhan ekonomi kembali membaik, pajak

penghasilan kembali meningkat sebesar 70%. Hal ini

dapat terjadi karena adanya reformasi pajak pada

tahun anggaran 1988-1994, selain itu hal ini juga

mengakibatkan semakin tingginya pajak komsumsi.

Hal ini yang telah membuat Jepang sebagai salah

satu negara yang distribusi kesejahteraannya paling

tinggi. Ini dibuktikan dengan adanya bantuan pusat

ke daerah guna memenuhi standar pelayanan kepada

masyarakat. Ada dua hal penting mengenai adanya dana

perimbangan ini. Pertama, adanya sejumlah besar dana

yang ditransfer ke daerah oleh pusat. Contohnya,

rasio penerimaan pemerintah daerah dengan total

penerimaan nasional naik dari 37 % menjadi 53%

15

setelah adanya transfer . Tingginya dana yang

ditransfer merefleksikan fakta bahwa kira 70% dari

pengeluaran publik secara umum dan 80% modal

digunakan oleh pemerintah daerah di Jepang. Jumlah

dana yang dibagi pemerintah pusat ke daerah ,artinya

dana perimbangan yang ada di Jepang lebih tinggi

dari rata-rata dana perimbangan di negara-negara

OECD. Kedua, dana perimbangan ini diberikan tidak

secara proporsional, maksudnya daerah-daerah yang

lemah atau lebih sedikit penerimaan daerahnya maka

akan mendapat lebih banyak dana perimbangan. Ini

menunjukkan bahwa daerah miskin mendapatkan

proporsionallebih dengan cara transfer (Iqbal,

2001).

Dengan kata lain, daerah yang kemampuan

fiskalnya lebih rendah, maka akan mendapatkan

transfer dana yang lebih tinggi. Contohya, Tokyo

memiliki pajak daerah yang tertinggi sebesar 196000

yen per capita sedangkan Okinawa memiliki level

terendah yang hanya mencapai 60,000 yen per capita.

Setelah ditransfer, Tokyo memiliki penerimaan total

sebesar 206,000 yen per capita sedangkan Okinawa

mencapai angka 213,000 yen.

Namun demikian, pada prinsipnya otoritas final

mengenai distribusi pajak alokasi lokal (local

allocation tax) berada di keputusan Majelis Nasional.

Menurut hukum, penetapan Local Allocation Tax (LAT)

16

harus didasarkan pada penggunaan rumus yang seragam

bagi seluruh daerah. Kementrian dalam negeri atau

ministry of home affairs (MOHA) bertanggung jawab

atasoperasi (menghitung jumlah LAT) dari dana

transfer yang akan diberikan dan menentukanmodifikasi

coefficients. Pemberian otoritas final ini bertujuan

untuk menyetujuiformula dan biaya per unit dimana

mekanisme yang ketat ini merupakan mekanisme yang

penting untuk mencegah setiap upaya manipulasi

distribusi dana yang ada.

Selain itu, penentuan tingkat dan besaran LAT

juga diberikan kepada Moha secara fleksibel, karena

Moha memiliki kewenangan untuk menentukan koefisien

yang digunakan untuk menentukan besar LAT untuk

masing-masing pemerintah daerah.

Di samping itu, Moha memiliki tanggung jawab

untuk mengumpulkan data, yang digunakan untuk

perhitungan LAT dan untuk membuat suatu list

tingkatan diantara data daerah yang terkumpul. Dan

masing-masing Gubernur berkewajiban untuk menyajikan

data ini untuk Moha, dan walikota masing-masing wajib

untuk menyajikan data kegubernur. Jadi, pemerintah

daerah tidak memiliki otoritas apapun dalam

menentukan besaran LAT yang didapatkannya. Pada

intinya, hanya Moha yang menghitung LAT. Kerangka

hukum memastikan bahwa tidak ada wilayah tunggal atau

pejabat senior secara efektif

17

mempengaruhi distribusi LAT terhadap daerah tertentu

tanpa mempengaruhi banyak daerah lainnya.

Moha sendiri tentu memiliki rumus dalam

menentukan LAT, namun demikian ,secara umum ada

beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan

pemerintah pusat untuk memberikan sejumlah transfer

dana ke daerah , yaitu :

1. Berdasarkan kepada ukuran kebutuhan lokal akan

pelayanan dasar.

Bila suatu daerah memiliki luas wilayah yang lebih

luas, maka kebutuhan masyarakat akan pelayanan

tentu akan semakin besar pula pembiayaan daerahnya.

2. Berkaitan dengan ukuran kemampuan keuangan

lokal.

Perhitungan kemampuan keuangan lokal, dapat

dirumuskan sebagai berikut, total kapasitas

keuangan daerah kemudian dikurangkan dari total

pengeluaran.

3. Sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Semakin banyak sumber daya, maka akan semakin

banyak penerimaan dan pemasukan yang dapat

dihasilkan.

Bentuk perimbagan keuangan Jepang yang seperti

ini membawa suatu masalah dimana terlihat bahwa ada

kesenjangan yang cukup lebar antara penerimaan dengan

pengeluaraan Negara. Hal ini merupakan masalah

18

politik yang sangat besar di Jepang (Kohno Takeshi,

14/03/2006).

Kebijakan jangka pendek untuk mengatasi masalah

ini adalah dengan mengizinkan daerah menerbitkan

obligasi, tetapi dalam jangka panjang hal tersebut

akan mengakibatkan terjadinya defisit keuangan daerah

serta semakin menurunnya kemampuan keuangan Negara

untuk membayar utang kepada rakyat. Menurut pendapat

Mr. Yamazaki Motoki, Director International Affairs

Office for Local Authorities dari Kementrian Dalam

Negeri Jepang, ada beberapa alternatif kebijakan yang

dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut:

a. Menaikkan pajak, jika langkah ini diambil, maka

dapat menjadi masalah politik yang sangat tajam.

Perdana Menteri Koizumi tidak melakukan hal ini.

b. Mangurangi bagi hasil pajak ke daerah. Walaupun

hal ini agak sulit, tapi dapat dicoba karena

kebijakan ini lebih baik daripada menaikkan pajak

dengan asumsi bahwa penerimaan pajak dapat maksimal

c. Mengurangi subsidi. Jika kebijakan ini diambil

maka berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat

akan berkurang

d. Mengurangi kualitas pelayanan kepada

masyarakat. Walaupun kebijakan ini akan sulit

diterima oleh rakyat tapi harus dilakuan misalnya

pemotongan gaji pegawai pemerintah daerah dan

sebagainya

19

Selain upaya-upaya diatas, pemerintah Jepang

juga melakukan suatu tindakan yang dapat mengurangi

ketergantungan daerah atas dana alokasi yang

diberikan pusat. Usaha tersebut berupa program yang

disebut ”trinity reform ”. "Reformasi trinitas"

dilakukan pada sistem lokal pajak di Jepang antara

tahun 2004 fiskal dan 2006.

Sebagai hasilnya, pajak lokal secara bertahap

meningkat, dan pada tahun anggaran 2007 pemerintah

daerah di Jepang mempertangungjawabkan hampir 43,3%

dari seluruh pendapatan pemerintah daerah. Sedangkan

pos-pos penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat

mengalami penurunan seperti local allocation and

transfer taxes (chikofuzei and chihoujoyozei; 17.8%),

national treasury disbursements (kokko shishutsukin;

11.2%), and local government bonds (chihosal, 11,8%)

BAB III

PENUTUP

Seiring dengan alasan tentang perlunya desentralisasi

tersebut, maka desentralisasi secara umum dapat dikelompokkan

20

menjadi empat tipologi, yaitu (a) desentralisasi politik, (b)

desentralisasi administratif, (c) desentralisasi fiskal dan

(d) desentralisasi pasar atau desentralisasi ekonomi.

Desentralisasi politik bertujuan untuk memberikan kepada

rakyat akses terhadap pengambilan keputusan publik, sedangkan

desentralisasi administratif lebih berfokus pada redistribusi

kewenangan dan tanggungjawab dalam penyediaan jasa layanan

umum antara jenjang pemerintahan yang berbeda. Dalam hal ini,

desentralisasi administratif memiliki tiga bentuk utama, yakni

dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Selanjutnya,

desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberi kewenangan

kepada lembaga-lembaga lokal untuk menjalankan fungsi-fungsi

yang telah diserahkan/dilimpahkan, sekaligus merumuskan

keputusan tentang pengeluaran anggaran, serta kewenangan untuk

menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri. Adapun

desentralisasi ekonomi atau pasar diarahkan pada terjadinya

alih tanggungjawab dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi

pemerintah dari sektor publik kepada sektor privat.

Desentralisasi pasar ini merupakan bentuk sempurna dari

desentralisasi, yang secara konkrit dapat berupa kebijakan

privatisasi atau deregulasi.

21

DAFTAR PUSTAKA

Maksum, Irfan Ridwan. (2010, Maret). Aspek Spasial dalampembangunan Update on national data on asthma. Presentasi dalamkuliah Administrasi Pembangunan Univeristas Inonesia,Depok.

Susiyati Bambang Hirawan, Desentralisasi Fiskal Sebagai SuatuUpaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik. SusiyatiBambang Hirawan, Desentralisasi Fiskal Sebagai SuatuUpaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik(Bagi OrangMiskin) di Indonesia, Pidato pada Upacara Pengukuhansebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Ekonomi padaFakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta, 24Pebruari 2007

Budiardjo, Miriam. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PTGramedia Pustaka Utama.

Hyun-A Kim. The Determinants and Measurement of Fiscal Decentralization inKorea. Republic of Korea : Research Fellow KoreaInstitute of Public Finance.

Prasojo, Eko, dkk. 2006. Desentralisasi dan pemerintahan daerah: antara model demokrasi local dan efisiensi structural. Depok : Departemen Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Subakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : PTGrasindo.

22

http://www.nta.go.jp/foreign_language/report2003/text/01/01.htm, diunduh pada 2 Mei 2010

Watidihati , Eulis. 2008. Laporan Studi Banding DPR RI ke JICA,

http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e10_local.pdf, diunduh

pada 2 Mei 2010

Japan Fact Sheet, Local Self Government, http://web-japan.org/factsheet/en/pdf/e10_local.pdf, diunduh pada 2 Mei 2010.

http://www.djpk.depkeu.go.id/datadb/101/

http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37179.pdf

http://www.geonames.org/KR/administrative-division-south-korea.html

http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP-Growth.aspx?Symbol=JPY

http://www.clair.or.jp/j/forum/other_data/pdf/20100216_soumu_e.pdf

http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37171.pdf

http://www.unescap.org/huset/lgstudy/country/korea/korea.htmlhttp://www.unescap.org/huset/lgstudy/country/japan/japan.htmlwww.grips.ac.jp/~coslog/activity/01/03/file/up-to-date-

4_en.pdfwww.soumu.go.jp/english/pdf/lpfij.pdf

23

MAKALAH

DESENTRALISASI POLITIK NEGARA JEPANG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

PERBANDINGAN PEMERINTAHAN DAERAH

24

Disusun Oleh

RAHIMULLAH (D1B112 )

RIO PRATAMA PUTRA.K (D1B112028)

RONALDO IFANDARI (D1B112059)

M. ZAINAL ARIFIN (D1B112065)

A.RUSADI (D1B112038)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2014DAFTAR ISI

DAFTAR ISI...................................................i

BAB I PENDAHULUAN........................................1

A. Latar Belakang .....................................1

B. Rumusan Masalah.....................................2

BAB II PEMBAHASAN...........................................3

25

A. Sistem Pemerintahan Jepang..........................3

B Desentralisasi Pemerintah Daerah Jepang.............3

C. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Jepang

Dalam

Konsep Desentralisasi...............................7

BAB III PENUTUP..............................................12

DAFTAR PUSTAKA