sistem pemerintahan republik indonesia

SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIKINDONESIA

By, Prof. Dr. Dra. Hj. Erliana Hs, M.Si

LINGKUP BAHASAN

I. POSISI DAN PERAN SISTEM ADMINISTRASINKRI

II. TATANAN ORGANISASI LEMBAGA NEGARA

III. TATANAN ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH

IV. PENGEMBANGAN SISTEM ADMINISTRASI NKRI

Prof. Dr. Hj. Erliana Hasan, M.Si. 5 Mei 2014 SESKO AU Lembang. Bandung Jawa Barat.

PENGANTAR

John M.Piffner and Robert V. Presthuspernah mengemukakan “administration involves theimplementation of public policy which has been determine byrepresentative political bodies”. Administrasi meliputiimplementasi kebijakan pemerintah danadministrasi adalah suatu proses berkaitanpelaksanaan kebijakan pemerintahan, pengarahan,kecakapan dan teknik-teknik yang sangatbervariasi dalam ruang lingkup sistempemerintahan. Keseluruhan proses tersebutdilaksanakan berdasarkan sistem administrasipemerintahan yang lebih dikenal dengan sistemadministrasi birokrasi.

Dalam perjalanan sistem pemerintahan RI,ternyata terdapat banyak krisis yang muncul kepermukaan dan krisis itu membutuhkanpenanggulangan serius seperti; (1) berbagaihasil penelitian yang berlabel internasional,menyatakan bahwa Indonesia berada pada urutanpertama sebagai negara terkorup (dari negarayang diteliti). Artinya melebihi Cina,Brazilia, dan Venezuela; (2) kuatnya budayafeodalistik, dengan sistem ABS/AIS sangatkental. Pemimpin pemerintahan diagungkan


layaknya seorang Raja yang tidak pernah salah;(3) budaya menunggu petunjuk membawa sistemadministrasi pemerintahan menjadi kaku, bahkanjauh dari inovatif dan kreatif. Antar sesamabawahan saling menunggu dan menutupi; (4)orientasi pada atasan, bukan pada sistemsehingga kompetensi dan prestasi terabaikan;(5) masih rendahnya pemahaman untuk melayani,namun tinggi semangat melayani atasan; (6)kuantitas pegawai tinggi, namun rendah padaaspek kualitas.

Berbeda halnya ketika diamati dari aspekadministrasi dengan sistem birokrasi dinyatakanbahwa posisi dan peran administrasipemerintahan harus memiliki cara-cara spesifikagar lebih efisien dan efektif adalah; (1)kerja ketat pada aturan; (2) spesialisasi; (3)fleksibelitas; (4) penyelenggaraan formal; (5)hierarchi; (6) rasional; (7) otoritas; (8) taatdan patuh; (9) disiplin; (10) sistematis; (11)impersonal bukan personal.

Namun dalam perjalanannya, prinsip dasardan karakteristik sistem administrasipemerintahan yang digagas Max Weber tersebutdipengaruhi oleh banyak faktor. Antara lain,karena kekuasaan dipegang oleh orang yang ada


di belakang meja, dan diatur secara legalformal oleh para birokrat terkontaminasi olehkepentingan, desakan dan tuntutan. Semula MaxWeber merumuskan ide tersebut agar setiaporganisasi besar dapat bekerja secararasional, empiris, sistematis danbertanggungjawab. Namun kenyataannya birokrasiyang dimodifikasi berdasarkan budaya setempattelah melahirkan birokrasi yang kaku,sentralistis, tirani bahkan muncul bentuk-bentuk dinasty ala Indonesia yang mengabaikanetika, estetika dan logika.

Kondisi demikian menuntut perlunyareformasi dan restorasi sistem administrasipemerintahan yang selama ini ditungu-tungguoleh masyarakat Indonesia antara lainmengevaluasi kembali apa saja yang sudahdikerjakan selama hampir 69 tahun, apakah sudahtepat apa yang dikerjakan tersebut? Perubahanseperti apa yang paling pas dalam memperbaikisistem administrasi pemerintahan dan yang tidakkalah pentingnya adalah bagaimana good will parapemangku kebijakan untuk kembali merealisasikansubstansi UUD 1945. Semoga Tuhan memberkahi.


I.Posisi dan Peran Sistem Administrasi

NKRI

Posisi dan peran sistem administrasi NKRI

sangat vital karena secara filosofis

administrasi Negara pada hakikatnya “terurai

dari filosofi etika, yang melahirkan kemampuan

untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal

yang buruk”. Ketika kemampuan tersebut telah

dimiliki akan menghasilkan seorang

administrator yang berbudi luhur, memiliki

kearifan dan kebijaksanaan alias “Budiman”.

Sementara dari aspek logika akan melahirkan

seorang administrator yang berkemampuan memilah

mana yang benar dan mana yang salah, kemampuan

demikian hanya dapat dilakukan oleh

administrator yang berilmu, jujur dan

akuntabel. Seiring kemampuan tersebut, estetika

yang dimiliki akan melahirkan kemampuan

membedakan apakah sesuatu itu indah atau jelek

yang pada akhirnya bermuara pada terbentuknyaProf. Dr. Hj. Erliana Hasan, M.Si. 5 Mei 2014 SESKO AU Lembang. Bandung Jawa Barat.

seorang administrator yang memiliki jiwa seni

yang memiliki empaty dan responsibilitas.

Ketiga ranah filsafat administrasi tersebut

ketika di implementasikan secara benar dalam

tupoksi oleh para administrator (logika, etika

dan estetika) tentu dapat melahirkan; (1)

administrator yang adil, akuntabel dan

kredibel, dengan prinsip; (2) saling

menghormati dan saling berkeadilan. Dua prinsip

besar itulah diprediksi dapat dijalankan dan

sukses dalam menuntun kehidupan bersama

mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya

dunia dan akhirat dengan tidak merugikan pihak

manapun. Untuk jelasnya posisi dan peran sistem

administrasi NKRI ditinjau dari aspek filosofis

dapat, digambarkan sebagai berikut:

FILSAFAT ADMINISTRASI YANG MENGHASILKAN MANUSIA UNGGUL


ETIKA LOGIKA ESTETIKA

Ketika pemangku posisi dan peran dalam

sistem administrasi NKRI memiliki keunggulan

dan kredibel dalam melaksanakan tuposinya. Pada

gilirannya memiliki multi effek sebagai penentu

keberhasilan. Dengan perkataan lain posisi dan


BAIK BENAR

INDAH JELEK

BUDIMAN ILMUWAN SENIMAN

ADMINISTRATOR UNGGUL (LURUS – TINGGI -- KUAT)

peran sistem administrasi akan berjalan sesuai

ketentuan yang telah ditetapkan, sangat

dipengaruhi oleh keberadaan administrator yang

unggul dengan keperibadian Lurus-Kuat dan

Tinggi.

Kepribadian Lurus artinya “berbuat kebaikan

dan menentang kajahatan”. Analoginya

melaksanakan administrasi sesuai ketentuan dan

cenderung mengedepankan humanistik. Kuat

artinya “berusaha secara maksimal dalam

melaksanakan perintah-perintah Allah SAW serta

menjauhi larangannya”. Analoginya di dalam

sistem administrasi adalah berusaha tidak

melakukan perbuatan menyimpang seperti korup,

menggelembungkan anggaran dan sejenisnya dalam

tata kelola administrasi. Dan Tinggi adalah

memiliki keterampilan atau profesionalisme yang

mumpuni. Analoginya adalah setiap administrator

pemerintah harus berilmu, bermoral dan amanah.

Ketika kemudian para administrator memiliki

kepribadian demikian, InsyaAllah posisi dan


peran yang diembankan berjalan mulus sesuai

amanah yang diterima.

Perlu dijelaskan disini bahwa sehebat

apapun posisi dan peran administrasi sangat

tergantung oleh mind set manusia yang

melaksanakan system tersebut. Artinya ketika

seorang administrator belum memiliki mind set

“lurus-kuat-tinggi” rasanya sulit mewujudkan

sistem administrasi yang berkualitas. Apalagi

untuk menjalani posisi dan peran sistem

administrasi negara yang memang penuh tantangan

terutama kendala transaksional bidang tugas

yang diemban, bidang teknologi yang semakin

canggih yang terkesan pemerintah selalu

ketinggalan dalam memanfaatkan kecanggihan

teknologi khususnya dalam meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat dan integritas.

Setiap saya menyampaikan konsep kepribadian

“Lurus-Kuat-Tinggi” (Herman Soewardi), selalu

muncul pertanyaan “bagaimana caranya? Dan dari

mana memulai kepribadian yang unggul tersebut?


Pada akhir tulisan ini saya coba tawarkan

keyword mencapai karsa unggul tersebut, berikut

ini. InsyaAllah.

Posisi dan peran sistem administrasi Negara

sangat tergantung pada the man behind the gun”

atau manusia yang menggerakkan system itu

sendiri. Artinya bukan semata ditentukan oleh

mekanisme system an sich akan tetapi lebih

dipengaruhi oleh manusia yang menggerakkan

system tersebut.

Salah satu langkah yang perlu dicermati

adalah; (1) melakukan revolusi mental birokrat;

(2) mempersiapkan strategi berkelanjutan

peningkatan sumber daya aparatur pemerintaha”,

Grand desain membentuk administrator unggul

dengan berkepribadian yang Lurus-Kuat-Tinggi,

diasumsikan dapat dimulai dengan menggali

potensi masing-masing individu yang memiliki

posisi dan peran sebagai penentu kebijakan dan

yang mewarnai jalannya sistem administrasi


Negara termasuk mengisi sistem otonomi daerah

dewasa ini.

II. TATANAN ORGANISASI LEMBAGA NEGARA

Dewasa ini masih banyak pihak yang belum

memahami secara utuh tatanan organisasi lembaga

Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD)

1945 sehingga sering terjadi perdebatan publik

dan debatable antar kelompok lembaga negara.

Apalagi, setelah mengalami empat kali perubahan

mendasar melalui amandemen UUD 1945.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi

tatanan kelembagaan negara terkait perubahan

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa

kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut UUD. Sebelum perubahan,

kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh

MPR. Perubahan tersebut mengakibatkan dua hal

penting dalam tupoksi kelembagaan Negara yaitu:


1. MPR tidak lagi menjadi lembaga negara

tertinggi.

2. lembaga-lembaga negara yang diatur

dalam UUD 1945 merupakan pelaksana

kedaulatan rakyat sesuai dengan

kedudukan,tugas,dan fungsi masing- masing.

Hal tersebut mengakibatkan Ketetapan MPR

Nomor III/MPR/ 1978 tentang Kedudukan dan

Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi

dengan/atau antar-Lembaga-Lembaga Tinggi

Negara, tidak berlaku lagi.

Kelembagaan organisasi negara berdasarkan

UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi

beberapa kategori.

1. lembaga-lembaga utama yang melaksanakan

cabang kekuasaan tertentu.

2. lembaga-lembaga negara yang bukan

pelaksana salah satu cabang kekuasaan,

tetapi keberadaannya diperlukan untuk


mendukung salah satu lembaga pelaksana

cabang kekuasaan tertentu.

3. Lembaga-lembaga yang ditentukan untuk

melaksanakan kekuasaan tertentu tanpa

mengatur nama dan pembentukan lembaganya.

4. lembaga yang ditentukan secara umum dan

menyerahkan pengaturan lebih lanjut

kepada undang-undang.

5. lembaga-lembaga yang berada di bawah

presiden untuk melaksanakan fungsi-fungsi

tertentu.

6. lembaga- lembaga di tingkat daerah.

Berdasarkan pembagian fungsi kekuasaan

eksekutif, legislatif, dan yudikatif

dalam UUD 1945, dapat diketahui lembaga-

lembaga negara yang melaksanakan tiap

kekuasaan tersebut.

Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif

tertinggi adalah presiden sedangkan pemegang

kekuasaan legislatif adalah DPR dan pemegang


kekuasaan yudikatif adalah MA dan MK, disamping

itu terdapat lembaga negara lain yang

diperlukan dalam penyelenggaraan negara dan

memiliki kedudukan yang sederajat yaitu MPR

yang memegang kekuasaan mengubah dan menetapkan

UUD, BPK sebagai pelaksana kekuasaan auditif

serta DPD yang walaupun tidak memegang

kekuasaan legislatif namun memiliki peran dalam

proses legislasi (co-legislator).

Pada cabang kekuasaan kehakiman, selain MA

dan MK, terdapat lembaga Komisi Yudisial (KY)

yang berfungsi mendukung terwujudnya MA sebagai

salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang

independen untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal itu

dilakukan melalui peran KY dalam pengangkatan

hakim agung serta peran untuk menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta

perilaku hakim.

UUD 1945 juga menentukan adanya kewenangan

yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga


tanpa menyebut nama lembaganya, yaitu

kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum yang

dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum.

Komisi tersebut tidak ditentukan namanya

sehingga merupakan wewenang pembentuk undang-

undang, tetapi harus bersifat nasional, tetap,

dan mandiri sesuai ketentuan Pasal 22E

ayat(5)UUD1945.

Selain itu, ditentukan juga keberadaan

suatu lembaga dengan menyebutnya secara umum

tanpa nama, dengan susunan, kedudukan,

kewenangan, dan tanggung jawab yang akan diatur

dengan undang-undang. Lembaga tersebut adalah

bank sentral sebagaimana diatur dalam Pasal 23D

UUD 1945.

Kategori selanjutnya adalah lembaga-lembaga

yang berada di bawah presiden untuk membantu

dan mendukung pelaksanaan tugas presiden atau

melaksanakan wewenang tertentu yang berada

dalam wilayah kekuasaan presiden. Lembaga-

lembaga tersebut ada yang disebutkan secara


jelas nomenklaturnya, ada pula yang hanya

disebutkan secara umum.

Lembaga yang disebutkan secara jelas fungsi

dan nomenklaturnya adalah Tentara Nasional

Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam

Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Sementara

lembaga yang disebutkan secara umum dan hanya

diatur fungsinya saja yaitu dewan pertimbangan

yang dapat dibentuk oleh presiden serta

bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan

kepada presiden seperti diatur dalam Pasal 16

UUD 1945.

Selain lembaga negara, dalam arti sebagai

organisasi, UUD 1945 juga menentukan jabatan-

jabatan yang berada di bawah presiden.

Jabatan tersebut adalah jabatan menteri

negara serta duta dan konsul. Menteri-menteri

negara membidangi urusan tertentu dalam

pemerintahan, diangkat dan diberhentikan

presiden. Duta dan konsul untuk negara lain


hanya diatur cara pengangkatannya, yaitu oleh

presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Dengan demikian kelembaga Negara sesungguhnya

adalah bagian dari organisasi pemerintahan

secara nasional walaupun ada yang menjalankan

fungsi legislasi di tingkat daerah.

III. TATANAN ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAHAN

Jika penataan lembaga negara melalui

ketentuan peraturan perundang undangan telah

dilakukan, setiap lembaga negara dapat

menjalankan wewenang sesuai dengan kedudukan

masing-masing. Demikian juga halnya dengan

penataan kelembagaan pemerintahan. Kondisi

demikian terwujud ketika kerja sama dan

hubungan yang harmonis demi pencapaian tujuan

nasional dengan tetap saling mengawasi dan

mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan

kewenangan antar lembaga dan antar SKPD.

Dinamika praktek penyelenggaraan

pemerintahan pada hakekatnya berpengaruhProf. Dr. Hj. Erliana Hasan, M.Si. 5 Mei 2014 SESKO AU Lembang. Bandung Jawa Barat.

langsung terhadap sistem administrasi NKRI.

Secara garis besar model penyelenggaraan

administrasi pemerintahan Indonesia dapat

diamati dalam dua periode yakni; (1) periode

1945-1998; (state-centered public administration) (1)

periode 1999 (society centered public administration)

sampai saat ini.

Periode pertama, yang berlangsung sejak

1945 sampai 1998 di dominasi oleh model sistem

pemerintahan yang state-centered public administration

yakni administrasi publik merupakan sarana bagi

penguasa untuk menjawab apa yang disebut dengan

crises of penetration. Artinya krisis dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang disebabkan

oleh ketidakmampuan pemerintah membangun dan

mengendalikan wilayah, kelompok sosial,

kultural, ekonomi, ideologi dan politik yang

berkembang dalam wilayah negara.

Administrasi merupakan sarana untuk

memperkuat kekuasaan negara, sekaligus

dijadikan senjata bagi penguasa untuk


memperkuat kekuasaan yang sedang diemban.

Sehingga muncullah istilah model “birokrasi

monokratik” (monocratique birokratic) yang dikenalkan

oleh Max Weber dengan ciri birokrasi yang

sentralistis Hierarkis.

Pendekatan state-centered dimulai sejak

pembentukan pemerintahan pertama kali, tahun

1945. Namun baru pada masa pemerintahan

demokrasi parlementer tahun 1950, administrasi

negara mulai ditata. Sayang rencana ini

terganjal oleh konflik elit ditingkat pusat dan

konflik antara pusat dan daerah. Pada masa Ali

Sastroamijojo agenda pembangunan sistem

administrasi terhambat dengan adanya

pemberontakan PRRI/PERMESTA di daerah. Baru

pada masa Sukarno, penataan sistem administrasi

berdasarkan model birokrasi monocratique

dilakukan dalam rangka membangun persatuan dan

kesatuan berdasarkan ideologi demokrasi

terpimpin. Presiden Soekarno melakukan

kebijakan apa yang disebut dengan retooling


kabinet, dimana ia mengganti para pejabat yang

dianggap tidak loyal. Dengan Dekrit Presiden

Nomor 6 Tahun 1960, Soekarno melakukan

perombakan penataan sistem administrasi

berdasarkan model birokrasi monocratique.

Kemudian model birokrasi monocratique

tersebut dilanjutkan oleh Soeharto, yang pada

Tahun 1970-an, melakukan reformasi administrasi

yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang

tanggap, efisien dan apolitik. Kondisi demikian

ditunjukkan dengan adanya ketentuan larangan

PNS berpolitik dan kewajiban PNS mendukung

partai pemerintah.

Periode kedua (society centered public

administration) dimulai dengan munculnnya

pendekatan society centered publik, yakni setelah

reformasi tahun 1999, dimana kedaulatan rakyat

menjadi kunci utama dalam penyelengggaraan

administrasi. Sebagai konsekuensinya negara

harus lebih fokus pada administrasi publik


dengan melibatkan tiga komponen besar dalam

suatu negara.

Tiga komponen besar dalam suatu negara

mencakup; (1) state; (2) society dan; (3) privat. Ketiga

komponen tersebut hendaknya mampu

dikolaborasikan dan disinergiskan oleh

pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara.

State berperan sebagai fasilitator, mediator

dan penyeimbang untuk mekanisme pasar,

mekanisme sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebagai salah satu mekanisme yang bersandingan

dengan mekanisme pasar (private sector) dan

mekanisme sosial (civil society), pemerintaah harus

mampu memecahkan masalah pelayanan publik.

Administrasi sebagai sarana koordinasi bagi

negara, masyarakat dan dunia usaha untuk

mencapai tujuan nasional, saat ini, dituntut

lebih efektif, akurat dan berkualitas. untuk

melakukan penataan bidang tata kelola

administrasi secara berkelanjutan guna

mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan


bersih dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

Perubahan tersebut tertuang dalam amandemen UUD

1945, yaitu :

1. Kedudukan MPR bukan lagi menjadi

Lembaga Tertinggi Negara, yang diikuti

perubahan pada posisi Presiden bukan lagi

menjadi mandataris MPR

2. Perubahan amandemen IV mendorong

terciptanya sistem administras yang

terdesentralisir.

Mengacu kepada substansi UUD 1945 Alinea

IV menyatakan bahwa “bentuk negara adalah Kesatuan,

sedangkan bentuk pemerintahan adalah Republik”.

Selain bentuk Negara Kesatuan dan bentuk

pemerintahan Republik pada pasal 4 ayat (1)

berbunyi “Presiden RI memegang kekuasaan

sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala

Pemerintahan”, dengan kondisi “two in one”

inilah, system pemerintahan disepakati sebagai

Sistem Pemerintahan Presidensial. Apa yang

dimaksud dengan sistem pemerintahan


presidensial?, bagaimana posisi dan peran

sistem administrasi NKRI? lalu seperti apa

tatanan organisasi lembaga dan pemerintahan?

serta apa yang dilakukan dalam rangka

pengembangan sistem administrasi NKRI?,

substansi materi inilah yang akan dibahas

secara singkat dalam makalah ini.

Mengupas sedikit teori kekuasaan

sebagaimana dicetuskan Montesquieu bahwa “dalam

suatu Negara terdapat tiga kekuasaan yang

saling terpisah dan independen yaitu;

1) Kekuasaan Legislatif, yakni

kekuasaan yang membuat Undang-Undang;

2) Kekuasaan Eksekutif yang

menjalankan Undang-undang dan;

3) Kekuasaan Yudikatif yang mengadili

terhadap pelanggaran setiap Undang-

Undang.

Agar ketiga kekuasaan tersebut dapat

berjalan secara independen, pemerintah

Indonesia memberlakukan system presidensil,


karena dianggap paling tepat untuk mengelola

suatu pemerintahan yang terbentuk oleh banyak

pulau dengan beragam suku, budaya, dan bahasa.

Berdasarkan amanah UUD 1945, tujuan

pemerintahan Negara Indonesia tercantum pada

Alinea IV yang berbunyi :

Negara dan Pemerintah wajib melindungi

segenap bangsa Indonesia

Negara dan Pemerintah wajib memajukan

kesejahteraan umum

Negara dan Pemerintahan wajib

mencerdaskan kehidupan Bangsa

Indonesia

Negara dan Pemerintahan wajib ikut

melaksanakan ketertiban dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan social.

Bertolak kepada kewajiban, fungsi dan

tanggungjawab pemerintahan, seyogiyanya setiap

kelembagaan pemerintahan dalam menjalankan

fungsi dan peran serta tanggungjawabnya


membutuhkan suatu system yang bekerja secara

bersama, terintegrasi saling menunjang dan

saling ketergantungan satu sama lain, dan

sistem yang dijalankan disebut sebagai “Sistem

Kabinet Presidensil”

IV. Pengembangan Sistem Administrasi NKRI

Agar proses administrasi dapat terus

dikembangkan maka prinsip utama dan pertama

yang seyogiyanya dilakukan secara berkelanjutan

adalah pengembangan dan peningkatan persyaratan

teknis bagi para pelaku administrasi seperti;

(1) intelegensia; (2) kemampuan mengambil

keputusan (Decisiveness); (3) kemampuan visioner

(state of the arts/STA); (4) kemahiran

manajemen serta kemampuan berpikir out of the box

dan; (5) landasan normative yang dipandu oleh

nilai-nilai moral akan mampu mempercepat

terwujudnya kepribadian Lurus- Kuat-Tinggi

(Erliana Hs).


Banyak teori yang dapat dimanfaatkan guna

pengembangan system administrasi NKRI, seperti

teori deontologis, individualism ataupun teori

kebebasan, namun dari berbagai macam teori yang

diterapkan tersebut ternyata belum memberi

hasil yang maksimal bahkan ada kesan semakin

banyak teori semakin banyak pula permasalahan

baru yang muncul dengan berbagai pola yang

berbeda pula. (kecurangan berbungkus

pembenaran).

Apabila dirunut dari sejarahnya, Indonesia

telah mengalami beberapa kali perubahan system

pemerintahan. Indonesia pernah menganut system

cabinet Parlementer pada tahun 1945 – 1949

kemudian rentang waktu 1949 – 1950, Indonesia

menganut system pemerintahan parlementer yang

semu. Pada tahun 1950 – 1959, Indonesia masih

menganut system pemerintahan Parlementer dengan

demokrasi liberal yang juga semu. Sedangkan

pada tahun 1959 – 1966, Indonesia menganut

system pemerintahan secara demokrasi terpimpin.


Perubahan dalam system pemerintahan tidak hanya

sampai disitu saja, karena sring terjadi

perbedaan pelaksanaan system pemerintahan

menurut UUD 1945. Perbedaan tersebut dapat

diuraikan sebagai berikut:

Sistem Pemerintahan Sebelum Amandemen:

MPR menerima kekuasaan tertinggi dari

rakyat

Presiden sebagai kepala penyelenggara

pemerintahan

DPR berperan sebagai pembuat Undang-

Undang

BPK berperan sebagai badan pengaudit

keuangan

DPA berfungsi sebagai pemberi

pertimbangan kepada Presiden

MA berperan sebagai lembaga pengadilan

dan penguji aturan yang diterbitkan

pemerintah.


Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen:

Kekuasaan Legislatif lebih dominan

Presiden tidak dapat membubarkan DPR

Rakyat memilih secara langsung Presiden

dan Wakil Presiden

MPR tidak berperan sebagai lembaga

tertinggi lagi

Anggota MPR terdiri dari seluruh anggota

DPR ditambah anggota DPD yng dipilih

secara langsung oleh rakyat.

Dalam system Presidensial yang dianut di

Indonesia, pengaruh rakyat terhadap

kebijaksanaan politik kurang menjadi perhatian,

selain itu pengawasan rakyat terhadap

pemerintah juga kurang berpengaruh karena pada

dasarnya terjadi kecenderungan terlalu kuatnya

otoritas dan konsentrasi kekuasaan yang ada di

tangan presiden. Selain itu terlalu sering

terjadi pergantian pejabat cabinet karena


presiden memiliki hak prerogative untuk

melakukan itu.

Bertolak dari uraian singkat

pengembangan system administrasi Negara

tersebut di atas dapat pula dijelaskan

pengembangan system administrasi ditinjau dari

paradigm atau pola pikir logis dan empiric

sebagaimana dikemukakan oleh Fredericckson

(1976) dan Nicholas Henry (1980) berikut ini:

Paradigma I adalah Birokrasi

Klasik/Generasi Pertama Administrasi

Negara sebagai dikotomi politik.

Artinya administrasi harus berkaitan

dengan pelaksanaan kebijaksanaan

Negara (Leonard D.White). Paradigma

ditandai dengan lokus pada birokrasi

pemerintahan dan organisasi bisnis

yakni mengejar efisiensi,

efektifitas, ekonomi dan

rasionalitas. Tokoh penting dalam

paradigma ini adalah Weber, wilson,


Taylor, gulick dan Urwick. Sedangkan

fokus administrasi dalam paradigma

ini adalah struktur organisasi dan

fungsi manajemen.

Paradigma II adalah birokrasi Neo

Klasik. /Generasi Kedua adalah proses

pembuatan keputusan dengan pendekatan

ilmu perilaku, ilmu manajemen,

analisis sitem dan riset operasi.

Sedang lokusnya adalah keputusan

birokrasi pemerintah. Nilai yang

ingin diwujudkan sama dengan

paradigma I yaitu efisiensi,

efektifitas, ekonomi dan

rasionalitas.

Paradigma III. Generasi Ketiga adalah

kelembagaan yang memusatkan perhatian

pada pemahaman terhadap perilaku

birokrasi, termasuk perilaku dalam

pembuatan keputusan yang bersifat

gradual dan incremental.


Paradigma IV. Generasi Keempat adalah

hubungan kemanusiaan. Nilai yang

ingin dicapai oleh paradigma ini

adalah partisipasi dalam pembuatan

keputusan, minimalisasi perbedaan

status dan hubungan pribadi,

keterbukaan, aktualisasi diri dan

peningkatan kepuasan kerja. Fokus

dari paradigma ini adalah dimensi-

dimensi hubungan kemanusiaan dan

aspek sosial psikologis. Sedang

lokusnya adalah birokrasi dan

organisasi.

Generasi Kelima Administrasi Negara

untuk Pelayanan Publik.

Ada juga yang disebut dengan pengembangan

organisasi pemerintahan via konsep yang

dikemukakan oleh Osborn & Ted Gaebler yang

dikenal dengan 10 langkah Mewirausahakan

Birokrasi, kemudian lahir lagi konsep The


five’s Changing Gov’s DNA yaitu; (1) core

strategy; (2) consequensi strategy; (3)

customer strategy; (4) control strategy; (5)

culture strategy. Kesemua langkah dielaborasi

ke dalam aspek-aspek kepentingan seperti;

purpose untuk core’s; incentive untuk

consequences’s; accountability untuk

customer’s; power untuk control’s; dan culture

untuk culture strategy, yang tentunya

menggunakan pendekatan sesuai aspek pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Erliana Hasan, 2011, Filsafat Ilmu dan

Metodologi Penelitian,

Penerbit Ghalia, Jakarta.

___________, 2014, Filsafat Ilmu Dan metodologi

Penelitian,


Penerbit Ghalia Jakarta.

Erliana Hasan, 2010, Komunikasi Pemerintahan,

Penerbit

Universitas Terbuka, Indonesia.

Herman Soewardi, 2000. Mempersiapkan Kelahiran

Sains

Tauhidullah. Penerbit Bakti Mandiri.

Bandung.

Nicholas Henry, 1995. Administrasi Negara dan

Masalah

-Masalah Publik, Penerbit PT.Raja Grafindo

Persada.

Jakarta.

Wahyudi Kumorotomo, 2002. Etika Administrasi

Negara.

Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Jakarta.

Inu Kencana Syafiie, 2008. Sistem Administrasi

Negara

(SANRI) Penerbit PT. Bumi Aksara. Jakarta.


http://staf.unp.ac.id/yusrandy/index.php?

Itemid=9&id=42&option=com-conten&task=view


http://staf.unp.ac.id/yusrandy/index.php?Itemid=9&id=42&option=com-conten&task=view

http://staf.unp.ac.id/yusrandy/index.php?Itemid=9&id=42&option=com-conten&task=view

sistem pemerintahan republik indonesia

Documents