SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI PANCASILA

MAKALAH

Makalah Ini Dibuat untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum

Semester 1 Tahun Ajaran 2015/2016

DOSEN PEMBIMBING

M. RUDI HARTONO, SH., MH.

DISUSUN OLEH:

EVA YULIANTI

GITA WAHYUNI

JEFRI GRANTINO

YOGA TEGUH HADIWIBOWO

GALLY NAUVAL PRAYUDA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

2015

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan

Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan

makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Adapun tujuan

penyusunan makalah ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan

Pancasila yang dibimbing oleh M. Rudi Hartono, SH,.MH. Semoga makalah ini

dapat diperguanakan sebagai acuan, petunjuk, maupun pedoman bagi mahasiswa

Ilmu Hukum yang turut menjajaki mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Adapun dalam penulisan makalah ini, penulis tidak sedikit menghadapi

hambatan untuk mengkaji lebih jauh tentang sistem pemerintahan demokrasi

Pancasila. Namun berkat dorongan yang kuat dari dosen pembimbing hambatan

dalam penyusunan materi ini dapat teratasi.

Harapan penulis semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan

dan pengalaman bari para pembaca disamping tujuan utama penyusunan makalah

ini ialah pemenuhan nilai tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Makalah ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman

yang saya miliki masih belum sempurna. Oleh karena itu saya harapkan kepada

dosen pembimbing untuk memaklumi hal tersebut dan memberi masukan –

masukan yang bersifat membangun agar lebih baik kedepannya.

Jambi, 6 Oktober 2015

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................... i

DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah ....................................................................................... 2

1.3. Batasan Masalah ......................................................................................... 3

1.4. Tujuan dan Manfaat .................................................................................... 3

BAB II ISI ......................................................................................................... 4

2.1. Pengertian Demokrasi ................................................................................. 4

2.2. Demokrasi Pancasila di Indonesia .............................................................. 7

2.3. Isi dari Demokrasi Pancasila ....................................................................... 9

2.4. Ciri – Ciri Demokrasi Pancasila ................................................................. 12

2.5. Aspek – Aspek Demokrasi Pancasila .......................................................... 16

2.6. Perbedaan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Lainnya .................... 17

BAB III PENUTUP .......................................................................................... 19

3.1. Kesimpulan ................................................................................................. 19

3.2. Saran ........................................................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 21

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memimpin, siapa yang

berperan dalam pemerintahan, apakah rakyat dapat mengawasi jalannya

pemerintahan ataupun untuk siapakah segala kebijakan dalam negara ini

dibuat, melainkan demokrasi harus dipandang sebagai suatu paham yang

dapat mensejahterakan kehidupan rakyat. Di negara Indonesia demokrasi

masih belum menjadi suatu tonggak yang berdiri tegak, sampai saat ini masih

sering dijumpai adanya pemaksaan kehendak dari sejumlah oknum, tindakan

koropsi, kolusi dan nepotisme didalam pemerintahan. Hal ini tentu tidak

mencerminkan demokrasi yang semestinya.

Perjalanan demokrasi di negara Indonesia telah mengalami berbagai

gejolak dan perubahan, penerapan demokrasi di berbagai negara bisa jadi

berbeda – beda tidak terlepas dari sejarah, kondisi sosial dan cultural,

ideologi, tujuan nasional dan aspek – aspek lain yang tentunya tidak sama di

setiap negara. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan bangsa

tahun 1945 sampai sekarang penerapannya sangat bergam walaupun sama –

sama berlandaskan ideologi Pancasila. Mulai dari demokrasi Liberal pada

periode 1945-1949, demokrasi liberal dengan multi partai pada periode 1950 -

1959, demokrasi terpimpin pada periode 1959 – 1965, demokrasi Pancasila

pada periode 1966 – 1998 yang dimana pada periode ini terjadi sebuah

revolusi besar di negara Indonesia, masayarakat yang tidak terima akan

2

pelaksaan pemerintahan yang otoriter serta setelah peristiwa tersebut mulailah

berlaku demokrasi Pancasila yang menuju Demokratisasi.

Perkembangan demokrasi turut meningkatkan partisipasi politik

masyarakat. Masyarakat boleh mengorganisasikan diri untuk ikut serta dalam

proses pengambilan keputusan. Masyarakat atau rakyat kembali merasakan

kebebasan sipil dan politiknya. Rakyat menikmati kebebasan berpendapat

serta rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Kebebasan sipil bisa

dinikmati meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat bisa dihilangkan

oleh kelompok masyarakat lain. Dalam kondisi seperti ini, beberapa kalangan

menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus dijiwai dengan ideologi atau

dasar negara RI yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara

harus diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi.

Pancasila sebagai konsep diungkapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni

1945 yang berisikan konsepsi usul tentang dasar falsafah negara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apa itu demokrasi?

2. Mengapa Indonesia menganut demokrasi Pancasila?

3. Apa saja isi dari demokrasi Pancasila?

4. Apa saja aspek – aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila?

3

1.3. Batasan Masalah

Sebagai upaya memfokuskan bahasan, pembahasan ini dibatasi pada

lingkup bahasan yang terkait dengan sistem pemerintahan demokrasi

Pancasila atau kajian – kajian yang membahas tentang demokrasi Pancasila,

bukan membahas tentang pelaksanaan demokrasi Liberal, Terpimpin ataupun

demokrasi lainnya.

1.4. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

a. Ingin mengetahui apa itu demokrasi.

b. Mengetahui hal – hal yang menjadi dasar Indonesia menganut

demokrasi Panasila.

c. Agar mengetahui isi dari demokrasi Pancasila

d. Ingin mengetahui aspek-aspek yang terkandung dalam demokrasi

Pancasila.

2. Manfaat

a. Manfaat Akademik

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa

dan kalangan – kalangan lain dapat memahami apa itu arti dari demokrasi

yang sebenarnya secara teotis dan sitematis.

b. Manfaat Praktis

Dapat terwujudnya masyarakat yang demokratis dan menjunjung

tinggi hak asasi manusia dan terdapat keseimbangan antara hak dan

kewajiban

4

BAB II

ISI

2.1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya

memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah

hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik

secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan,

dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan

budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas

dan setara.

Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan

rakyat",yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos)

"kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem

politiknegara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim

dari ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua

definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas

lagi.Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan

demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan

wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang

sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum

elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi

modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad

5

ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-

16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama.

Bagaimana cara pelaksanaan pemerintahan yang berasal dari rakyat,

bagaimana rakyat melaksanakan pemerintahan itu, dan bagaimana agar

pemerintahan itu diperuntukkan bagi rakyat, dalam pelaksanaan semua itu

mengundang perdebatan panjang, serta dilihat pula bagaimana masyarakat

dapat mengawasi jalannya pemerintahan serta dapat menyampaikan aspirasi

tentang suatu kebijakan.

Pengertian Menurut Para Ahli

Abraham Lincoln

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Charles Costello

Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan

kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk

melindungi hak-hak perorangan warga negara.

John L. Esposito

Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh

karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun

mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja

lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur

eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

6

Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang

melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih.

Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan

diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Sebenarnya demokrasi tidak hanya menyangkut pemerintahan dan

perwakilan saja dan tidak hanya menyangkut hak memilih dan hak dipilih,

tetapi demokrasi pada masa kini menyangkut adanya pengakuan terhadap

kesetaraan diantara warga negara, kebebasan warga negara untuk melakukan

partisipasi politik, kebebasan untuk memperoleh berbagai sumber informasi

dan komunikasi, serta kebebasan untuk menyuarakan ekspresi. Dengan

demikian demokrasi melindungi kebebasan, mengedepankan kesetaraan, dan

membuka partisipasi bagi warga negara.

Demokrasi tidak akan efektif dan lestari tanpa substansi yang berwujud

ideologi yang mewarnai pengorganisasian berbagai elemen politik seperti

partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi-organisasi

kemasyarakatan. Kelestarian demokrasi memerlukan partisipasi rakyat yang

bersepakat mengenai makna dan paham bekerjasama serta kegunaan

demokrasi bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber kepada

kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Dewasa ini istilah demokrasi sudah lebih luas mencakup demokrasi ekonomi,

kebudayaan, dan bahkan demokrasi menjadi sikap hidup yang mencakup

segala bidang kehidupan.

7

2.2. Demokrasi Pancasila di Indonesia

Demokrasi dapat dikatakan merupakan pola hidup berkelompok di dalam

organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup

berkelompok tersebut. Keinginan orang- orang yang hidup berkelompok

tersebut ditentukan oleh pandangan hidup, falsafah hidup, dan ideologi

bangsa yang bersangkutan.

Paham demokrasi yang sejak awal kemerdekaan diterapkan di Indonesia,

sesungguhnya mengacu kepada nilai-nilai pancasila. Asas musyawarah

mufakat dan kekeluargaan / gotong-royong, merupakan prinsip dan nilai-nilai

luhur yang telah lama berkembang. Hakikat demokrasi Pancasila yang

kemudian dikembangkan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya

menjadi falsafah / ideologi negara yang sangat mungkin dapat berkembang

sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Rumusan singkat demokrasi pancasila tercantum dalam sila ke-empat

Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan / perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan

rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila lainnya secara

bulat dan utuh yang dimana mencerminkan kehidupan masayaraka Indonesia

yang mengutamakan musyawarah dan asas kekeluargaan yang sangat tinggi

dalam bermsyarakat.

Beberapa rumusan mengenai pengertian Demokrasi Pancasila yang

dikutip S. Sumarsono dkk. (2005) :

8

a. Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H

Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang besumber kepada

kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujdannya seperti

dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

b. Sri Sumantri, S.H

Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan yang mengandung

semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, dan keadilan sosial.

c. S. Sumarsono dkk.,(2005)

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-

nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat

berdasarkan sila-sila Pancasila. Ini berarti bahwa :

1) Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah

Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh

nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).

2) Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai

falsafah pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas

Pancasila.

3) Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila adalah

konsekuensi dan komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara

murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.

9

4) Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman

dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila.

5) Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan

Pancasila melalui politik pemerintahan.

Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi yang khas dengan ciri pokok

mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Rumusan formal nilai-nilai pancasila

mendasarkan diri pada kerakyatan, demokrasi diwujudkan dalam suatu proses

musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam prinsip ini terkandung

kegotongroyongan, demokrasi juga diwujudkan dalam sistem perwakilan.

Mekanisme demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan

langkah pelaksanaan kekuasaan pemerintahan rakyat yang dijiwai nilai-nilai

falsafah pancasila dan berlangsung menurut hukum yang berkiblat kepada

kepentingan, aspirasi, dan kesejahteraan rakyat banyak. Hukum yang tertinggi

ini selanjutnya dijabarkan secara formal menjadi hukum dasar tertulis yang

disebut Undang-Undang Dasar.

2.3. Isi dari Demokrasi Pancasila

1. Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan

dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

2. Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi

manusia.

3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas

kelembagaan.

10

4. Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan

di dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.

5. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada

Tuhan YME, diri sendiri, dan orang lain.

6. Mewujudkan rasa keadilan sosial.

7. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.

8. Menjunjung tinggi tujuan dan cita – cita nasional.

Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi yang khas dengan ciri pokok

mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Rumusan formal demokrasi pancasila

mendasarkan diri pada kerakyatan dan juga mencakup demokrasi politik,

ekonomi, hukum, dan kebudayaan. Demokrasi diwujudkan dalam suatu

proses musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam prinsip ini terkandung

kegotongroyongan. Demokrasi juga diwujudkan dalam sistem perwakilan.

Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara kekuasan adalah rakyat

dan membaginya dalam lembaga-lembaga pemegang kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar kepada

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) BAB II Pasal 3 ayat (1).

2. Kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang diberikan rakyat kepada

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), BAB VII Pasal 20 ayat (1).

3. Kekuasaan sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan rakyat kepada

Presiden BAB III Pasal 4 ayat (1).

11

4. Kekuasaan sebagain lembaga peradilan dan pengujian undang-undang

diberikan rakyat kepada Mahkamah Agung (MA), BAB IX Pasal 24 ayat

(2), Pasal 24A ayat (1).

5. Kekuasaan sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab

tentang keuangan negara diberikan rakyat kepada Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK), BAB VIIIA Pasal 23E ayat (1).

Beberapa lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan menurut

UUD Negara Republik Indonesia sesudah amandemen antara lain :

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya dipilih dari setiap

provinsi melalui pemilihan umum BAB VIIA Pasal 22C ayat (1).

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan

umum, BAB VIIB Pasal 22E ayat (5).

3. Komisi Yudisial (KY), berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim

Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim. BAB IX Pasal 24B ayat (1).

4. Mahkamah Konstsitusi (MK), berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil pemilu. BAB IX Pasal 24C ayat (1).

12

2.4. Ciri – Ciri Demokrasi Pancasila

Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran

Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi

Indonesia sebagai berikut yang dijadikan sebagai dasar masyarakat maupun

penyelenggara pemerintahan dalam bertindak serta bagaimana peran

masayarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan adalah sebagai berikut

:

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.

2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.

3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai

mufakat.

4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.

5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.

6. Menghargai hak asasi manusia.

7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan

disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya

demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.

8. Tidak menganut sistem monopartai.

9. Pemilu dilaksanakan secara luber.

10. Mengandung sistem mengambang.

11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

13

Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila terdapat tujuh sendi

pokok yang menjadi landasan, yaitu :

Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum

Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum. Persamaan

kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di

dalamnya.

Indonesia menganut sistem konstitusional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak

bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem

konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan

tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan

tertinggi negara

Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman

terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan

dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga

negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai

pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok,

yaitu:

1. Menetapkan UUD;

2. Menetapkan GBHN; dan

3. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden

14

Wewenang MPR, yaitu:

1. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga

negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan

kepada Presiden

2. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai

pelaksanaan GBHN

3. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan

Wakil Presiden

4. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya

apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara

dan UUD;

5. Mengubah undang-undang.

Presiden adalah penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di bawah MPR

Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara

tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan

bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang

wajib menjalankan putusan-putusan MPR.

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi

pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden

dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang

termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus

15

mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislatifialah hak

inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.

Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:

1. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah

2. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada

pemerintah

3. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah

4. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal

5. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.

Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab

kepada DPR

Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan

memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada

DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti

sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensiil.

Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi

mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan

pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.

Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia

bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan

sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat

16

dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi

anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.

2.5. Aspek – Aspek Demokrasi Pancasila

1. Aspek material

Aspek material merupakan aspek yang sangat penting salam pelaksanaan

demokrasi pancasila. Aspek sendiri ini juga merupakan hal khusus yang harus

dimiliki oleh suatu negara yang nantinya akan menjadi landasan dari negara

itu sendiri. Dilihat dari segi atau sisi subtansinya bahwa demokrasi pancasila

di Indonesia itu harus memiliki kekuatan yang didasarkan pula pada sila-sila

lainnya. Maka dari itu demokrasi pancasila tidak hanya berarti sebagai

demokrasi politik, tetapi juga memiliki arti penting pada sisi sosial dan

ekonomi.

2. Aspek formal

Aspek formal adalah salah satu aspek pada demokrasi pancasila yang

memang harus sangat diperhatikan, Aspek ini merupakan aspek yang

mengatur tentang proses dan cara-cara bagi rakyat Indonesia untuk menunjuk

wakil rakyat yang nantinya akan berkedudukan di badan pemerintahan. Tak

hanya itu, aspek ini juga mengatur bagaimana wakil-wakil rakyat

memusyawarahkan suatu masalah secara terbuka, bebas, jujur, dan adil

sehingga nantinya akan mencapai hasil dan kesepakatan bersama.

3. Aspek normatif

Ini adalah salah satu aspek yang ada dalam demokrasi pancasila yang

tentunya tidak kalah penting dengan aspek-aspek yang lainnya. Aspek

17

normatif dalam demokrasi pancasila yaitu adalah aspek yang membedakann

suatu kaidah yang nantinya akan membimbing serta juga memilih bagaimana

yang akan menjadi kriteria agar tujuan negara dapat tercapai.

4. Aspek optatif

Dalam membangun dan menegakkan suatu negara, kita semua sebagai

rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia harus membantu tugas-tugas

para pemerintah dan badan kewenangan negara terutama untuk

mengetengahkan kepentingan dan tujuan negara yang hendak dicapai.

5. Aspek organisasi

Yang dimaksud dengan aspek organisasi sebagai salah satu aspek

demokrasi pancasila adalah menggunakan organisasi itu sendiri sebagai

wadah yang nantinya berangsur-angsur akan membantu pelaksanaan tujuan

yang hendak dicapai oleh negara ini.

6. Aspek kejiwaan

Aspek yang satu ini dimaksudkan agar kita semua sebagai rakyat

Indonesia juga taat kepada peraturan yang ada dan memperkecil masalah

yang dihadapi oleh negara ini, sehingga nantinya kita akan memberikan

semangat kepada para penyelenggara negara dan para pemimpin negara.

2.6. Perbedaan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Lainnya

Demokrasi pancasila:

Merupakan ciri khas Indonesia

Berfalsafah pancasila

Menganut asas kekeluargaan dan gotong royong

18

HAM diimbangi dengan kewajiban

Jaminan kebebasan bertanggungjawab

Tidak mengenal oposiso

Demokrasi Liberal:

Merupakan ciri khas barat

Berfalsafah liberalis

Menganut asas individual

Lebih menonjolkan HAM

Hanya mengutamakan kebebasan

Mengenal oposisi

Demokrasi komunis:

Ciri khas negara komunis

Berfalsafah komunis

Menganut asas negara sentries

Mengabaikan HAM

Tidak ada kebebasan individu

Tidak ada oposisi

19

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos

artinya rakyat, dan kratein artinya pemerintah atau kekuasaan. Berdasarkan

arti dua kata di atas maka secara sederhana demokrasi bisa kita artikan

pemerintah oleh rakyat, dalam hal ini kekuasaan tertinggi berada di tangan

rakyat. Diantara beberapa pengertian tentang demokrasi, pengertian yang

dikemukakan oleh Abraham Lincoln dengan sebuah kalimat yang sederhana

dan mudah dipahami dapat dijadikan rangkuman pengertian yaitu

pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Kalimat pengertian tersebut memang sederhana, akan tetapi bagaimana

praktik / pelaksanaannya ternyata tidak semudah seperti apa yang tersurat

dalam pengertian itu. Bagaimana cara pelaksanaan pemerintahan yang berasal

dari rakyat, bagaimana rakyat melaksanakan pemerintahan itu, dan

bagaimana agar pemerintahan itu diperuntukkan bagi rakyat, dalam

pelaksanaan semua itu mengundang perdebatan panjang.

Dalam pengertian yang mendasar, demokrasi berarti pemerintahan oleh

rakyat yang berarti partisipasi rakyat sangat penting. Tetapi partisipasi

tersebut tidak akan dapat dilaksankan dengan baik jika tidak terdapat

kebebasan dan kesetaraan di antara warga negara. Selain itu harus ada hukum

yang mengatur segenap aspek kehidupan dan juga harus ada wahana yang

menjadi tempat menyalurkan aspirasi warga negara. Setiap warga negara

20

seharusnya terlibat dalam pembuatan keputusan politik, baik secara langsung

maupun melalui wakil-wakil pilihan mereka.

3.2. Saran

Setelah membaca materi dan pembahasan ini diharapkan para pembaca

yang berasal dari bebagai kalangan masyarkat, baik pelajar, mahasiswa,

maupun tenaga pendidik sekalipun agar dapat memahami lebih jauh tentang

arti penting demokrasi dan mengimplementasikannya kedalam kehidupan.

21

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun MKD, Pancasila, Surabaya: IAIN SA Press, 2011

Moh.Mahfud MD, Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Jakarta: PT

RinekaCipta, 2000

Haris, Syamsuddin. Demokrasi Di Indonesia, Jakarta: PT Pustaka LP3ES

Indonesia, 1995

Syafiie, InuKencana. M.Si. Drs. SistemPemerintahan Indonesia, Jakarta : PT

RinekaCipta, 1994

M. Taopan, DemokrasiPancasila, Kupang: SinarGrafika, 1989

Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar IlmuPolitik. Jakarta : PT

GramediaPustakaUtama. 2002

Israil, Idris. Pendidikan Pembelajaran Penyebaran Kewarganegaraan.Malang:

FakultasPeternakanUniversitasBrawijaya, 2005

Sharma, P. SistemDemokrasi Yang Hakiki. Jakarta :YayasanMenaraIlmu, 2004