MAKALAH

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

( SANKRI )

TUGAS MATA KULIAHSISTEM POLITIK DAN ADMINISTRASI NEGARA

Dosen Pengampu : Prof. Dr. Endang Larasati, MS Dr. Hardi Warsono, MTP

Dr. Hari Susanta Nugraha, M.Si

DISUSUN OLEH :NAMA : AYU JAYANTINIM : 14020115410016ANGKATAN : XLIII PUBLIK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASIFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGOROSEMARANG

2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1990an, administrasi negara telah berkembang pesat sampai ke antero

dunia termasuk ke Indonesia. Yaitu sejak Woodrow Wilson “menggegerkan” publik Amerika

Serikat melalui tulisannya yang berjudul The Study of Administration (1887) pada jurnal

Political Science Quarterly. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ilmu administrasi

negara begitu masif terjadi di negara asalnya Amerika Serikat dan negara-negara Anglo-

Saxon lainnya seperti Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru. Sedangkan di negara-

negara berkembang, dinamika administrasi negara tidak begitu intens karena masih kuatnya

kontrol politik, birokrasi dan  budaya.

Ilmu administrasi negara sejauh ini belum mampu menghasilkan teori yang secara

khusus dapat disebut sebagai teori administrasi negara. Selama ini, ilmu administrasi negara

mengadopsi atau meminjam teori-teori yang berkembang di disiplin ilmu lain untuk

digunakan ketika menjelaskan aktivitas atau perilaku dalam administrasi negara. Misalnya,

motivasi dan partisipasi adalah konsep yang dikembangkan ilmu psikologi dan ilmu politik,

tetapi banyak dipakai dalam literatur administrasi negara untuk menjelaskan fenomena

administrasi negara.

Sulit kita menemukan teori yang secara orisinil merupakan teori administrasi negara.

Konsep efisiensi dikembangkan ilmu ekonomi atau manajemen. Konsep birokrasi, kelompok

formal dan informal dari ilmu sosiologi. Karena itu,  Caiden (1982) menyatakan  

“Public administration has not yet develop a systematic body of theory of its own. There  are theories in public administration, but there are few general theories of public administration…Meanwhile, public administration have borrowed ideas, methods, techniques, and approaches from other disciplines and have applied them, with varying degrees of success, to public administration.

Sebagaimana dikatakan Caiden di atas, ilmu administrasi negara belum mampu

mengembangkan teorinya sendiri. Ada banyak teori dalam administrasi negara, tapi sedikit

sekali teori umum tentang administrasi negara. Yang disebut sebagai teori administrasi

selama ini sesungguhnya merupakan ide, konsep, metode atau teori yang dipinjam dari ilmu

lain. Stephen Bailey (dalam Caiden 1982) menyatakan teori administrasi negara adalah

”…the whole body of human knowledge whatever appears relevant and useful in explaining the nature of public administration, verifiable through observation or experiment and capable of predicting the behavior of public organizations and the people who compose them and come into contact with them.” 

Bailey wants public administration theories to prescribe :

What conditions and relationships should exist in public administration ?

How should government be organized ?

How should public servants be selected ?

How should authority and responsibility be assigned in public agencies ?

What principles should govern direction ?

Pendapat Bailey di atas menyatakan bahwa teori administrasi negara mencakup semua ilmu

(teori) yang relevan dan berguna untuk menjelaskan hakikat administrasi negara, yakni

menjelaskan : kondisi dan relasi dalam administrasi negara, bagaimana mengorganisir

pemerintahan, menyeleksi pegawai, pelimpahan wewenang dan pertanggungjawaban, serta

prinsip-prinsip dalam administrasi negara.

Adapun tujuan teori administrasi negara menurut Bailey adalah :

“…to draw together the insight of humanities and the validated propositions of the social and behavioral sciences and to apply the insights and propositions to the tasks of improving the processes of government and aimed at achieving politically legitimated goals by constitutionally mandated means.”

Melihat karakteristik teori administrasi negara yang cenderung lintas disiplin, Bailey

(dalam Darwin, 1997) berpendapat bahwa semua teori (dari disiplin ilmu manapun) yang

berguna untuk memberikan gambaran teoritis baik dalam bentuk wawasan atau proporsi

dalam rangka meningkatkan kualitas proses administrasi pemerintahan adalah teori

administrasi negara, atau paling tidak, layak dimasukkan dalam literatur administrasi negara 

dan diterapkan dalam praktek administrasi Negara.

Sebagaimana telah diuraikan Bailey diatas bahwa administrasi negara sebagai ilmu

berisikan teori, konsep, dan prinsip-prinsip dari banyak ilmu yang berlaku dan bersifat

universal. Akan tetapi dalam prakteknya, sistem dan proses administrasi negara yang

dikembangkan dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas kehidupan suatu negara

memerlukan penyesuaian dengan landasan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa,

serta dengan cita-cita dan tujuan bangsa dalam bernegara, dengan konstitusi negara dan

kondisi lingkungan hidup dan kehidupan negara bangsa bersangkutan. Hal ini disebabkan

tidak ada satu negarapun yang mempunyai landasan falsafah dan pandangan hidup ataupun

konstitusi dan kondisi lingkungan strategik yang sama dengan negara lain. Oleh karena itu

sistem administrasi negara dari suatu negara memiliki spesifikasi dan keunikan tertentu.

Bagi Indonesia sebagai suatu negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang

berbentuk republik, yang demokratis dan konstitusional adalah tepat apabila sistem

administrasi negaranya itu disebut sebagai Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia (SANKRI) dan berperan sebagai sistem penyelenggaraan kebijakan negara.

Sebagai wahana dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa guna

mencapai cita-cita dan tujuan bernegara yang diamanatkan dalam konstitusi negara, SANKRI

dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dengan

berbagai dimensi nilai spiritual, kultural, dan institusional yang terkandung di dalamnya, dan

dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan berbagai faktor lingkungan yang khas

dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Indonesia pernah terpuruk dalam krisis multi dimensi yang mengenaskan pada dekade

1990an. Perkembangan nasional yang menyedihkan tersebut memang dipengaruhi

perkembangan internasional, namun banyak faktor penyebab mendasar bersumber dari dalam

negeri yang berperan secara signifikan atas terjadinya krisis multi dimensi tersebut, sehingga

berlangsung cukup berkepanjangan.

Di antara faktor penyebab terjadinya krisis multi dimensi tersebut yang sangat

mendasar adalah terletak pada kelemahan pengembangan “sistem dan proses

penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan bangsa”, yang utama dan hakiki

adalah berupa penyimpangan terhadap berbagai dimensi nilai yang semestinya menjadi acuan

perilaku individu dan institusi yang berperan dalam penyelenggaraan negara. Kondisi atau

tegasnya inkonsistensi tersebut menyebabkan nilai dan prinsip kepemerintahan yang baik

yang sesungguhnya melekat atau merupakan bagian dari karakteristik sistem

penyelenggaraan negara menjadi terabaikan atau tidak sepenuhnya mendapat perhatian,

sehingga sistem kelembagaan negara, dunia usaha, dan masyarakat bangsa menjadi rapuh.

B. RUMUSAN MASALAH

Pernyataan diatas sangatlah tajam karena kepemerintahan yang baik sepertinya belum

pernah terwujud di Indonesia sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia merdeka.

Kompleksitas dan dinamika permasalahan negara dan bangsa yang berkembang dari tahun ke

tahun mencuatkan tanya, Bagaimana SANKRI yang ideal untuk Indonesia di masa akan

datang?

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK

INDONESIA

Berdasarkan rangkaian kata dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia maka akan dikupas mengenai pengertian masing-masing kata secara lengkap.

1. Definisi Sistem

Definisi Sistem menurut Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell :

“A system implies the interdependence of part, and a boundary between it and its environment. By interdependence we mean that when the characteristic of one part in a system change, all the other parts and the system as whole are affected”.

Dikatakan bahwa sistem memperlihatkan hubungan antar bagian dan pembatasan antar

bagian dengan lingkunganya dimana dalam hubungan tersebut dapat mengartikan bahwa

ketika sifat yang khas dari suatu bagian sistem itu berubah, maka masing-masing bagian

maupun keseluruhan bagian lain menjadi ikut terpengaruh.

Sistem menurut Pamudji adalah :

o Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisasi,

suatu himpunan atau perpaduan hal-hal bagian-bagian yang membentuk suatu

kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

o Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana di dalamnya

terdapat komponen-komponen yang pada giliranya merupakan sistem tersendiri

yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut

pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta, sistem adalah sekelompok bagian-

bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu

bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugsanya, maka maksud yang hendak dicapai

tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat

gangguan.

Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang terikat satu sama lainnya.

Sub-sub sistem dari sebuah sistem merupakan induk dari Sub-sub sistem yang lain secara

berurutan. Rusaknya salah satu bagian sistem/sub-sub sistem akan mengganggu kestabilan

kerja sistem yang lain yang lebih besar, dan seterusnya.

2. Definisi Administrasi

Definisi Administrasi menurut Leonard D. White (1958:1) :

“Administration is the process common to group effort, public or private, civil or

military large or small scale”.

Dijelaskan bahwa administrasi adalah sebuah proses yang umum terdapat dalam semua

usaha kelompok, baik negara ataupun swasta, sipil atau militer, berskala kecil maupun

besar.

Administrasi menurut Dimock & Dimock (1956:3),

“In its broadest sense administration (or management, a word used interchangeably with

in common parlance) is involve in almost every individual or group activity” .

Dalam pengertian yang sangat luas, administrasi (atau manajemen, satu kata yang dalam

percakapan umum saling dipertukarkan penggunaanya dengan administrasi)

bersangkutan dengan setiap aktivitas individu atau kelompok.

Administrasi menurut Herbert A. Simonn :

“Administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish

common goals”.

Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama

untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Jadi pada prinsipnya pengertian Administrasi secara lebih luas memiliki unsur adanya

kerjasama, banyak orang, untuk mencapai tujuan, atau lebih sempit lebih kita kenal sebagai

kegiatan tata usaha. Di dalam administrasi terdapat unsur : manusia, tujuan, tugas, kerjasama,

dan sarana, yang lebih kita kenal sebagai.

3. Definisi Administrasi Negara

Definisi Administrasi Negara menurut Leonard D. White (1958:1) :

“In broadest terms, public administration consist of all those operation having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy ”

Dalam pengertian yang luas, administrasi negara terdiri atas seluruh kegiatan

pelaksanaan yang bertujuan untuk memenuhi atau mendukung kebijakan negara.

Administrasi Negara menurut Dimock & Konieg ( dalam Drs. Suwarno

Handayaningrat,1986:3) yaitu

“Public administration is the activity of the state in the exercise of its political  power; in a narrow sense, the activity of executive departement in the conduct of government” 

 Administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya;

dalam arti sempit adalah kegiatan departemen dalam melaksanakan pemerintahan).

Pengertian Administrasi Negara menurut Pfifner and Presthus (1967:7) :

“Public administration may be define as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy.

Administrasi negara didefinisikan sebagai koordinasi upaya-upaya individu dan

kelompok untuk melaksanakan kebijakan negara.

Jadi Administrasi negara secara lebih luas dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan

negara, mencakup seluruh kegiatan lembaga negara dalam rangka mewujudkan tujuan dan

cita-cita negara. Dalam arti sempit dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan lembaga

eksekutif dalam rangka mewujudkan tujuan dan kebijakan pemerintahan/ negara.

4. Definisi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang

berbentuk republik. Selanjutnya, Negara Indonesia dikenal dengan nama Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan paham integralistik, setiap unsur

berkewajiban untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

adalah bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah / kepulauan yang tersebar dengan

keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi

bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan pemerintahan yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta

mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dn melaksanakan

ketertiban dunia.

Dari berbagai macam definisi dasar secara terpisah sebagaimana tersebut di atas

dapat diintegrasikan menjadi sebuah definisi Sistem Administrasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia (SANKRI), menurut Salamoen Soeharyo & Nasri Efendi (2005:18) :

a. Dalam arti luas, SANKRI adalah sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa

dalam segala aspeknya, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala

kemampuan keseluruhan aparatur negara beserta seluruh rakyat di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta segenap dana dan daya yang tersedia

secara nasional, demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas nasional/negara

sebagaimana tersebut dalam UUD 45.

b. Dalam arti sempit, SANKRI adalah keseluruhan penyelenggaraan  pemerintahan

(executive power), dengan memanfaatkan dan mendayagunakan kemampuan

pemerintah dan segenap aparatur  pemerintah dari semua peringkat pemerintahan

beserta seluruh rakyat dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dan dengan memanfaatkan pula segenap dana dan daya yang tersedia secara

nasional, demi tercapainya tujuan dan terlaksananya tugas nasional / negara

sebagaimana tersebut dalam UUD 45.

B. UNSUR-UNSUR DALAM SANKRI

Dalam eksistensinya sebagai sistem, dan sesuai dengan konstitusi negara yang

mendasarinya, SANKRI pada dasarnya mengandung unsur-unsur nilai, struktur, dan proses

sebagai berikut :

1. Unsur Nilai

Dapat diartikan sebagai Tata nilai yang mendasari, memotivasi, memberi acuan

dan merupakan tujuan. Meliputi landasan atau dasar negara, yaitu Pancasila, cita-cita

dan tujuan negara (nasional), serta nilai dan prinsip yang terkandung dalam bentuk

negara dan sistem penyelenggaraan pemerintah negara sebagaimana dirumuskan dalam

Pembukaan Undang—Undang 1945.

Pancasila sebagai landasan atau dasar negara mengandung 5 prinsip yaitu :

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan

Bagan 1. UNSUR SANKRI

Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Cita-cita negara, yakni negara Indonesia yang merdeka, bersatu , berdaulat, adil,

dan makmur. Hal ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea 2.

Serta tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah indonesia, memajukan kesejahteraan umun, mencerdaskan kehidupan bangsa,

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial.

Alinea ke 4 yaitu nilai persatuan dan kesatuan, kesamaan dan kebersamaan sebagai

bangsa, serta prinsip negara yang demokratis dan konstitusional yang tercermin dan

dimanifestasikan dalam bentuk pilihan negara dan sistem pemerintahan negara

2. Unsur Struktur

Merupakan tatanan kelembagaan yang terbentuk dalam kehidupan Negara

Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional berupa tatanan organisasi

negara dan organisasi yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat bangsa

yang merefleksikan posisi dan peran ataupun hak, kewajiban, kewenangan, dan

tanggungjawab masing-masing dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan

bangsa, dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan

bernegara, meliputi Lembaga Negara dan Organisasi-organisasi yang berkembang

dalam masyarakat.

Bagan 2. Orbit Lembaga Pemerintahan / Negara

Dari bagan diatas jelaslah bahwa tujuan negara sebagai inti dari penyelenggaraan

pemerintahan maupun organisasi yang terlibat di dalamnya.

3. Unsur Proses

Tercermin dalam berbagai kegiatan manajerial dari lembaga negara, kementerian

negara dan lembaga pemerintahan lainnya serta saling hubungan antar lembaga tersebut

dan antara berbagai lembaga pemerintahan itu dengan organisasi yang berkembang

dalam masyarakat sesuai posisi dan peran serta tanggungjawab masing-masing dalam

proses kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan bangsa

di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam posisi dan perannya sebagai sistem penyelenggara negara, SANKRI mewadahi

keselurahan sistem dan proses kehidupan bernegara, dan berinteraksi dengan sistem-sistem

yang terdapat didalam berbagai bidang kehidupan tersebut seperti sistem sosial budaya,

politik, ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Disinilah SANKRI

berperan sebagai integrating system yang menyerasikan dan menyelaraskan serta

mengarahkan berbagai upaya bangsa Indonesia mencapai cita-cita dan tujuan. Atau dengan

kata lain, peran SANKRI dalam kompleksitas dan dinamika sistem dan proses penyelenggara

negara dan pembangunan bangsa adalah mewadahi, memfasilitasi, dan memadupadankan

berbagai kegiatan sistem politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya, dan keamanan guna

mewujudkan keserasian arah dan langkah kebijakan, agar tujuan nasional tercapai secara

optimal.

Implementasi SANKRI dalam dalam penyelenggaraan pemerintaan negara dan

pembangunan bangsa guna mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama dalam bernegara

dilakukan melalui pengembangan dan kerjasama kelembagaan ( antar individu, antar

kelompok masyarakat, antar lembaga, antar sektor, antar wilayah, antara negara dengan

warga negara; serta antar negara) dengan mengembangkan sistem dan proses kebijakan yang

partisipatif dalam berbagai bidang kehidupan.

SANKRI sebagai sistem penyelenggara kebijakan negara mengakomodasikan peran

masyarakat yang luas ( terbuka, setara, partisipatif, dan akuntabel ). Dalam pengambilan

keputusan politik yang stategis dan kebiajakan-kebijakan dilakukan secara musyawarah dan

mufakat ( MPR, DPR ) sebagai representasi rakyat bangsa dari dan diseluruh wilayah negara

yang terbagi atas daerah besar ( Propinsi ) dan daerah kecil ( Kabupaten/kota, dan desa )

dengan kewenangan otonomi tertentu. Berbagai kebijakan pemerintah tersebut kemudian

dituangkan ke dalam peraturan perundangan ( Ketetapan MPR, UU, PERPU, PP, Kepres, dan

Perda. UU, PP dan Perda tentang substansi masalah publik tertentu ditetapkan pemerintah

setelah mendapatkan persetujuan DPR, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggung

jawabkan oleh publik.

C. DIMENSI SANKRI

Terdapat 10 dimensi SANKRI, yaitu :

1. Tata Nilai

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan masalah-masalah nasional yang

kompleks, Indonesia hrus memiliki visi yang jelas, menjaga jati diri sebagai bangsa,

tetap eksis sebagai negara kesatuan, mandiri, meningkatkan kompetensi dan

konsistensinya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan

negara bangsa, serta meningkatkan daya saing nasional dalam perekonomian global

dan kehidupan internasional.

Di dalam dimensi nilai terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

a) Dimensi Spiritual

Pengakuan terhadap eksistensi, keMaha-Kuasaan, dan rahmat Tuhan Yang

Maha Esa dalam perjuangan bangsa.

Wujud Keimanan dan ketaqwaan

b) Dimensi Kultural

Dasar negara

Falsafah bangsa dalam bernegara

Pandangan hidup bangsa

c) Dimensi Institusional

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Konstitusional, demokratis, profesional

d) Dimensi Mnajerial

The right person in the right place, sistem merit

Etik, integritas, akuntabilitas

Good governance

2. Organisasi Pemerintahan Negara

Tatanan organisasi aparatur pemerintahan negara yang berada di wilayah

pemerintahan negara terdiri dari organisasi lembaga Eksekutif, Legislatif, dan

Yudikatif, baik Pusat maupun Daerah, dan lembaga negara lainnya, serta saling

hubungannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam

penyelenggaraan hubungan antar negara; dan organisasi kesekretariatan lembaga-

lembaga tersebut. Berperan mengemban misi perjuangan bangsa mencapai cita-cita

dan tujuan NKRI :

• Ada yang bersifat permanen universal.

• Ada yang bersifat kondisional.

3. Manajemen Pemerintahan Negara

Pengelolaan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dalam berbagai

bidang kehidupan masyarakat bangsa dan wilayah pemerintahan negara; pada dasarnya

merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan pada umumnya, seperti

pengelolaan kebijakan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, pelayanan,

pengawasan, dan pertanggung jawaban hasil-hasilnya dari setiap organisasi pemerintahan

negara.

Dalam mengemban tugas pemerintahan negara yang demikian kompleks dan

dinamik itu, harus terwujud keserasian strategi dan langkah kebijakan yang

secara sistematis terarah pada pencapaian tujuan NKRI. Perlu diperhatikan

paradigma-paradigma administrasi negara dan pembangunan relevan, sesuai dengan

perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi.

Memerlukan kompetensi (integritas, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan dalam

pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik).

4. Sumberdaya Aparatur Negara

SDM aparatur terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI - dalam posisinya

sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, perekat kesatuan dan persatuan bangsa,

mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab mengemban misi perjuangan bangsa

mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Demikian pula unsur-unsur dan manajemen sumber daya lainnya (dana, prasarana,

peralatan dan fasilitas kerja, termasuk di dalamnya teknologi informasi dan komunikasi).

Dalam SANKRI keseluruhan sumber daya aparatur negara tersebut pada umumnya dikelola

dalam organisasi kesekretariatan di setiap lembaga, mengikuti prinsip-prinsip

kepemerintahan yang baik.

5. Sistem dan Proses Kebijakan

Kekuasaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan negara diselenggarakan melalui

kebijakan publik à harus mengenali sistem dan proses kebijakan yg berlaku dalam

SANKRI; stakeholders yg terlibat, tahapan kegiatan yg dilalui, dan nilai-nilai yg

menghikmati.

Pengelolaan kebijakan pemerintahan negara dilakukan menurut nilai dan prinsip

kepemerintahan yg baik sesuai dengan keluhuran dimensi-dimensi nilai SANKRI.

Fungsi administrasi negara dalam pengelolaan proses kebijakan publik dapat

disederhanakan meliputi perumusan dan penentuan kebijakan; pelaksanaan kebijakan &

evaluasi kinerja kebijakan.

Kebijakan negara dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa

dikembangkan untuk (a) mengatasi masalah-masalah bangsa dalam berbagai bidang

kehidupan, termasuk masalah hubungan internasional; ataupun untuk (b) mencapai

tujuan bangsa dalam bernegara.

6. Peran Masyarakat Bangsa

Negara eksis karena adanya kesepakatan masyarakat bangsa yg hidup pada wilayah

tersebut. Negara didirikan oleh rakyat bangsa untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi dan manajemen pemerintahan tidak boleh mengabaikan aspirasi dan peran

masyarakat bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik sebagai orang

seorang maupun sebagai kelompok.

Organisasi yg berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat bangsa merupakan

unsur dan asset penting dalam bernegara yg bertalian dengan hak dan kewajiban warga

negara dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

merupakan bagian dari sistem dan proses administrasi negara, serta menjadi salah satu

fokus perhatian disiplin dan sistem administrasi negara.

7. Hukum Administrasi Negara

Dimensi hukum bertalian dengan pengaturan sistem dan proses penyelenggaraan negara,

termasuk mengenai eksistensi, susunan, tugas, fungsi lembaga-lembaga pemerintahan

negara, tata cara dalam pengelolaan pelaksanaan tugas, saling hubungannya satu sama

lain, serta karya dan kinerja kebijakan dan per-UU-an yg dihasilkan masing-masing

lembaga.

Pengembangan HAN dimaksudkan agar kelembagaan negara terselenggara secara

berkepastian hukum, efisien, proporsional, efektif, tertib, dan mengindahkan nilai-nilai

kemanusiaan, keadilan, kebenaran dan demokrasi.

Mengacu pada prinsip negara hukum dan demokrasi, maka proses administrasi negara

dilaksanakan dalam kerangka hukum yg berlaku dalam negara, sehingga secara

konstitusional administrasi negara terikat pada struktur peraturan perundangan atau strata

kebijakan yg ada dan wajib dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara serta

harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

8. Organisasi dan Manajemen Kesekretariatan

Administrasi (organisasi dan manajemen) kesekretariatan lembaga pemerintahan negara

mempunyai posisi dan peran menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,

berupa teknis pelaksanaan kegiatan dan pemberian dukungan termasuk koordinasi atas

pelaksanaan tugas lembaga pemerintahan dalam menyelenggarakan tugasnya baik yang

sifatnya pengembangan (policy and program development supports) mau pun pelayanaan

rutin (services); dan umumnya diisi oleh pegawai negeri professional dengan jabatan dan

kepangkatan atau pola karier tertentu.

9. Sistem Kepemimpinan Nasional

E-Adm adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi publik,

sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan agar dapat

melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, baik dalam pengelolaan kebijakan,

pelayanan informasi, maupun dalam pengelolaan pelayanan publik.

Perkembangan e-Adm atau e-Govt tersebut merupakan jawaban atas perubahan

lingkungan stratejik yg menuntut adanya administrasi negara yg efisien, efektif,

berorientasi pada publik, transparan, dan akuntabel; baik dalam kehidupan bangsa,

maupun dalam hubungan antar bangsa.

Pola interaksi berubah dari “one stop services” menjadi “non stop services”.

10. Sistem Kepemimpinan Nasional

Kepemimpinan nasional dalam SANKRI diartikan sebagai sistem kepemimpinan dalam

rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, yang berperan

mengembangkan visi dan mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita

dan tujuan NKRI sesuai posisi masing-masing dalam pemerintahan negara & masyarakat

bangsa.

Proses kepemimpinan dalam SANKRI harus menempatkan dimensi-dimensi nilai SANKRI

sebagai guiding values and principles dalam keseluruhan aktivitasnya yg terarah pada

pencapaian cita-cita dan tujuan NKRI.

Dalam SANKRI, para pejabat pimpinan dalam mengemban tugasnya dituntut untuk

memiliki kemampuan memberikan inspirasi & mengembangkan kebijakan yg dapat

menggerakkan orang yg dipimpinnya ataupun masyarakat bangsanya untuk melakukan

kegiatan mencapai tujuan nasional sesuai nilai-nilai kebangsaan & perjuangan bangsa.

D. HARAPAN SANKRI DI MASA DATANG

Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas, akan memacu potensi sosial

ekonomi dalam masyarakat yang merupakan bagian dari demokratisasi ekonomi. Penyediaan

pelayanan publik yang bermutu merupakan salah satu alat untuk mengembalikan kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah yang semakin berkurang, akibat krisis ekonomi yang terus-

menerus berkelanjutan pada saat ini. Hal tersebut menjadikan pemberian pelayanan publik

yang berkualitas kepada masyarakat menjadi semakin penting untuk dilaksanakn oleh

pemerintah.

Upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan semangat untuk melayani masyarakat

(“a spirit to servef public“), dan menjadi mitra masyarakat (“partner of society“); atau

melakukan kerja sama dengan masyarakat (“co production“). Dalam pada itu pelayanan

mempunyai makna pengabdian atau pengelolaan pemberian bantuan yang mengutamakan

efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain

dalam perilaku “melayani, bukan dilayani”, “mendorong, bukan menghambat”,

“mempermudah, bukan mempersulit”, “sederhana, bukan berbelit-belit”, “terbuka untuk

setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang”. Makna administrasi publik sebagai

wahana penyelenggaraan pemerintahan negara, yang esensinya “melayani publik”, harus

benar-benar dihayati para penyelenggara pemerintahan negara.

Apabila dilihat dari sisi pelayanan, diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun

2004 tentang pemerintahan daerah, yang telah memeberikan perluasan kewenangan kepada

tingkat pemerintah daerah, dipandang sebagai salah satu upaya untuk memotong hambatan

birokratis yang seringkali mengakibatkan pemberian pelayanan memakan waktu yang lama

dan berbiaya tinggi. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah harus mampu

melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat,

seiring dengan pelayanan yang harus disediakan. Konsekuensinya, pemerintah daerah

dituntut untuk lebih mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih

berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggunng jawab.

Dengan kata lain, otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Desentralisasi merupakan wujud nyata pelaksanaan otonomi daerah dalam SANKRI.

Perbedaan  perkembangan antar daerah mempunyai implikasi yang berbeda  pada macam dan

intensitas peranan pemerintah, namun pada umumnya masyarakat dan dunia usaha

memerlukan (a) desentralisasi dalam pemberian perizinan, dan efisiensi pelayanan birokrasi

bagi  kegiatan-kegiatan  dunia  usaha  di  bidang sosial ekonomi, (b) penyesuaian kebijakan

pajak dan perkreditan yang lebih nyata bagi pembangunan di kawasan-kawasan tertinggal,

dan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sesuai dengan kontribusi dan

potensi pembangunan daerah, serta (c) ketersediaan dan kemudahan mendapatkan informasi

mengenai potensi dan peluang bisnis di daerah dan di wilayah lainnya kepada daerah di

dalam upaya peningkatan pembangunan daerah.

Dalam konteks desentralisasi, pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsive

terhadap kepentingan publik. Paradigma pelayanan publik berkembang dari pelayanan yang

sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan focus kepaada pengelolaan yang

berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan cirri-ciri : (a) lebih memfokuskan diri pada

fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi berkembangnya kondisi

kondusif bagi kegiatan pelayanan kepada masyarakat, (b) lebih memfokuskan diri pada

pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi

terhadap fasilitas-fasilitas pelayanan yang telah dibangun bersama, (c) menerapkan sistem

kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masayrakat memperoleh

pelayanan yang berkualitas, (d) terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang

berorientasi pada hasil sesuai dengan masukan yang digunakan, (e) lebih mengutamakan apa

yang diinginkan oleh masyarakat, (f) pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk

memperoleh pendapat dari masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan, (g) lebih

mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan, (h) menerapkan sistem pasar

dalam memberikan pelayanan.

Tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan publik yang

berkuallitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat

ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai masalah sehingga mampu menyediakan

pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah antara lain :

a) Penetapan standar pelayanan.

Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik.

Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk

menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar

perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan.

Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi pelanggan,

identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses

dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak

hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus

ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung

terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan

standar yang telah ditetapkan. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi

mengenai kuantitas dan kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang

dibutuhkan serta distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.

b) Pengembangan standard operating procedures (SOP).

Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten

diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka

proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat

berjalan sesuai dengan aturan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten.

Disamping itu, SOP juga bermanfaat dalam hal :

Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan lancar. Jika terjadi hal-hal

tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses tertentu

berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu

proses pelayanan dapat berjalan terus.

Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap

kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan.

Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-

perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan.

Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan.

Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan

diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses

pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat

dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas.

c) Pengembangan survey kepuasan pelanggan.

Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme

penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh

penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan

pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia

pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey

kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan

publik.

d) Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan.

Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak

penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang

dihasilkannya sesuai dengan stendar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu

didesain suatu system pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien

mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan

kualitas pelayanan.

Negara modern memerlukan sistem administasi negara modern sebagai syarat bagi

eksisnya pemerintahan modern dan berfungsinya suatu birokrasi pemerintahan yang modern,

yang keseluruhnya itu dimanifestasikan dengan indicator modernitas tertentu. Indikator

modernitas mengalami perkembangan dan perubahan, namun ada pula yang bersifat universal

berlaku sepanjang zaman. Hal ini ditunjukan dalam paradigma dan proses pembangunan

negara-negara berkembang, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Paradigma birokrasi Weber atau scientific management dari Taylor yang berfokus pada

fenomena struktural dan fungsional yang spesifik dan formal (legal) yang kaku pada masanya

dianggap modern; namun dalam perkembangannya kemudian dipandang klasik atau

tradisional (traditional paradigm) karena dalam konsep dan penerapannya ternyata dan

mengarah pada pengembangan organisasi dan birokrasi maksimal yang dinilai kurang

mengakomodasikan dimensi-dimensi kemanusiaan, di mana interaksi antar manusia bersifat

hirarkikal yang menimbulkan kekakuan, dan mempengaruhi motivasi dan produktivitas.

Karenanya kemudian mengalami krisis dan mendorong berkembangnya paradigma baru yaitu

paradigma perilaku (behavoural paradigm) yang menekankan pentingnya dimensi-dimensi

kemanusiaan dalam organisasi dan manajemen. Di antranya terdapat teori Maslow, Likert,

dan Simon memberikan dimensi-dimensi baru dalam mertevitalisasi organisasi dan

manajemen yang menyentuh manusia dan aspek-aspek kemanusian yang luas, termasuk di

dalamnya masalah peningkatan kapasitas diri, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya berkembang pula pemikiran yang menekankan perlunya pengintegrasian kedua

pendekatan structural-fungsional dan paradigma perilaku yang menelurkan paradigma

sistemik (system thinking paradigm), yang memandang administrasi negara merupakan

sistem yang bersifat terbuka yang dipengaruhi kondisi lingkungan dan mempunyai peran

merubah kondisi lingkungan. Peran administrasi negara dalam pembangunan bangsa

mewajibkan perhatiannya terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan stratejik

internal dan eksternal yang membutuhkan pengembangan berbagai kebijakan, dan

mendorong paradigma kebijakan publik (public policy paradigm) dalam pengembangan

disiplin dan sistem administrasi negara.

Perkembangan menujukan semakin lekatnya nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan,

demokrasi, partisipasi, dan hak azasi manusia dalam penyelenggaraan negara dan

pembangunan, sebagai indikator kemajuan dan tingkatan modernitas sistem dan proses

administrasi negara dan pembangunan suatu bangsa. Perkembangan yang menggema dalam

dekade terakhir ini adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance) yang komit terhadap antara lain terhadap nilai dan prinsip kepastian hukum,

partisipasi, tranparansi, sensitivitas, professionalitas, efisiensi, efektivitas, desntralisasi, dan

daya saing. Apabila kita cermati, nilai dan prinsip tersebut juga terkandung dalam SANKRI,

merupakan dimensi kultural operasional SANKRI. Nilai dan prinsip tersebut juga merupakan

indikator modernitas setiap sistem administrasi negara Abad 21 ini.

Birokrasi Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memiliki visi, misi, strategi, agenda

kebijakan, kompetensi, dan komitmen pembangunan dan pelayanan yang jelas dilandasi

dimensi-dimensi spiritual SANKRI dan tegas terfokus pada permasalahan yang mendesak

perlu di atasi, dan terarah pada perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara. Dengan

visi, misi, strategi yang didasarkan pada paradigma pembangunan dan agenda kebijakan yang

tepat, didukung dengan sistem manajemen yang berorientasi pada penerapan nilai dan prinsip

good governance, disertai kompetensi dan komitmen yang kuat dalam keseluruhan tatanan

organisasinya yang tersusun secara tepat disertai pelimpahan kewenangan yang seimbang,

pemerintah akan dapat mencapai kinerja yang optimal dalam menghadapi berbagai

permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Selain

itu, tantangan lingkungan stratejik mengharuskan pula pilihan-pilihan kritis terhadap

paradigma pembangunan yang harus dipilih sebagai landasaan strategi dan kebijakan

pembangunan bangsa. Hal ini juga mensyaratkan manajemen pemerintahan yang baik dan

kompetensi SDM yang teruji.

Penataan Organisasi dan Tata Kerja. Penataan organisasi pemerintah baik pusat

maupun daerah didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program, dan

kinerja kegiatan yang terencana; dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi yang

ramping, desentralistik, efisien, efektif, berpertanggung jawaban, terbuka, dan aksesif; serta

terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai satu kesatuan birokrasi nasional dalam SANKRI.

Seiring dengan itu, penyederhanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur, serta

antara aparatur dan masyarakat dikembangkan terarah pada penerapan pelayanan prima yang

efektif, dan mendorong peningkatan produktivitas kegiatan pelayanan aparatur dan

masyarakat.

Pemantapan Sistem Manajemen. Dengan makin meningkatnya dinamika masyarakat

dalam penyelengaraan negara dan pembangunan bangsa, pengembangan sistem manajemen

pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan dan

pelayanan publik yang kondusif, transparan, dan akuntabel, disertai dukungan sistem

informatika yang sudah terarah pada pengembangan e-government. Peran birokrasi lebih

difokuskan sebagai agen pembaharuan, sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan

berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatnya kompetensi masyarakat dan dunia

usaha.

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur. Mengantisipasi tantangan global,

pembinaan sumber daya manusia aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi

internasional (world class). Sosok aparatur masa depan penampilannya harus profesional

sekaligus taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung

tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan

mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut: (a) mempunyai komitmen

yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, (b) memiliki

kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan

kebijakan publik, (c) berkemamapuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan

inovatif, (d) disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional, (e) memiliki daya

tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas), (f) memiliki derajat otonomi yang

penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai

kewenangan, dan (g) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas.

Untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara

berdaya guna dan berhasil guna pada masa globalisasi saat ini, maka dalam SANKRI

diperlukan sistem pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang mampu memberikan keseimbangan

terjaminnya hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, dengan misi tiap satuan organisasi

pemerintah untuk memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu disusun pola karir yang

memungkinkan potensi Pegawai negeri Sipil dikembangkan seoptimal mungkin.

Tegaknya hukum yang berkeadilan merupakan jasa pemerintahan yang terasa teramat

sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan, justru di tengah kemajemukan, berbagai ketidak pastian perkembangan

lingkungan, dan menajamnya persaingan. Peningkatan dan efisiensi nasional membutuhkan

penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus

mengabaikan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum merupakan indikator

professionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam pengembangan hubungan

internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan

berbagai kebijaksanaan pembangu-nan. Sebab berbagai kebijak-sanaan publik tersebut pada

akhirnya harus ditungkan dalam sistem perundang-undangan untuk memiliki kekuatan

hukum, dan harus mengandung kepastian hukum.

Dalam era globalisasi, dalam ekonomi yang  makin  terbuka, meskipun untuk

meningkatkan efisiensi perekonomian harus makin diarahkan kepada ekonomi pasar, namun

intervensi pemerintah harus menjamin bahwa persaingan berjalan dengan berimbang, dan

pemerataan terpelihara. Yang terutama harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang

makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat

dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, atau golongan ekonomi yang lebih maju. Peranan

pemerintah makin dituntut untuk lebih dicurahkan pada upaya pemerataan dan

pemberdayaan. Penyelenggara pemerintahan negara harus mempunyai komitmen yang kuat

kepada kepentingan rakyat, kepada cita-cita keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Darwin, Muhadjir, Teori Organisasi Publik, Magister Administrasi Publik UGM, Yogyakarta, 1994.

Denhart, Robert B., Theories of Public Organization, Montery CA: Books/ Cole Publishing Company, 1984.

Harmon, Michael M. dan Richard T. Mayor, Organization Theory for Public Administration, Boston: Little, Brown & Co, 1986.

Henry, Nicholas, Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.

Keban, Yeremias T., Manajemen Publik dalam Konteks Normatif dan Deskriptif, Laporan Penelitian Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1994.

————————, Pengantar Administrasi Negara, Modul Untuk Matrikulasi PS Administrasi Negara Program Pasca Sarjana UGM, 1995.

Lane, Frederick S., Current Issues in Public Administration (third edition), New York: St. Martin’s Press, 1986.

Mustopadidjaja, “Dimensi-dimensi Teoritis Manajemen Modern” dalam Manajemen Pembangunan, No. 10/III, 1995.

Shafritz, J.M., dan A.C. Hyde, Classics of Public Administration, Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole Publishing Company, 1987.

Shafritz J.M., Ott J.S, dan A.C. Hyde, Public Management: The Essential Reading, Chicago, Il: Lyceum Books/ Nelson-Hall Publisher, 1991.

Sukarno, Suyoso, “Pengembangan dan Penerapan Prinsip-prinsip Manajemen Modern Sesuai dengan Budaya Bangsa”, dalam Pembaharuan Administrasi Dalam Menghadapi Era Globalisasi, Pimpinan Pusat PERSADI, Jakarta, 1995.

https://www.academia.edu/9891734/Makalah_Perkembangan_Administrasi_Negara_di_Indonesia

http://www.slideshare.net/triwidodowutomo/sankri-sistem-administrasi-negara-kesatuan-ri

http://odenkmachron.blogspot.co.id/2008/04/sankri.html

https://izzahluvgreen.wordpress.com/2009/04/04/sankri-harapan-di-masa-depan/