BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan

aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara

keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan public

menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi

kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti

Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem

penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti

sempit, SANRI adalah idiil Pancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ

Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultan berinteraksi dengan

faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi, sosial

budaya dan hankam. Dalam rangka pencapaian tujuan negara dan pelaksanaan tugas negara

diselenggarakan fungsi-fungsi negara yang masing-masing dilaksanakan oleh Lembaga

Negara yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dengan amandemennya.

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara merupakan bagian integral dari sistem

Penyelenggaraan negara. Operasionalisasi dari semua ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945

merupakan bagian yang sangat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan perspektif ilmu hukum administrasi, ada dua jenis hukum administrasi,

yaitu pertama,hukum administrasi umum (allgemeem deel) , Yakni berkenaan dengan teori

teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi,tidak terikat

pada bidang-bidang tertentu , kedua hukum administrasi khusus (bijzonder deel) , yakni

hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu seperti hukum

lingkungan, hukum tata ruang , hukum kesehatan dan sebagainya. Sekilas Tentang Negara

1

Hukum. Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang

dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu , meskipun konsep Negara hukum dianggap

sebagai konsep universal. Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh

plato.

Ada tiga unsur dari pemerintah yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintah

dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum

yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum,bukan yang dibuat secara sewenang-

wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintah berkonstitusi

berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat,bukan berupa paksaan – tekanan

yang dilaksanakan pemerintah despotik.Dalam kaitannya dengan konstitusi bahwa konstitusi

meupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan

dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat kami rumuskan beberapa rumusan masalah sebagai

berikut:

1. Pengertian Hukum Adminisrtasi Negara

2. Bagaimanakah letak Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia ?

3. Bagaimanakah hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu-ilmu yang

lainnya?

C. Tujuan Penulisan

Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok pada mata kuliah

Sistem Hukum Indonesia dan ingin lebih mengetahui serta mengkaji tentang azas ilmu

Hukum indonesia itu sendiri khususnya dalam sub materi azas hukum administrasi

negara.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hukum Administrasi Negara Dan Perkembangan Singkatnya

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara.

Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur segala tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat maupun tindakan-tindakan yang dilakukan

pejabat atau institusi satu ke institusi lainnya untuk menjalankan kepemerintahan, hukum

administrasi disebut juga hukum bergerak yang artinya segala sesuatu kegiatan yang dilakukan

oleh pejabat pemerintahan secara sempit maupun secara luas tunduk terhadap hukum

administrasi, dan dalam hal ini bebrapa pengertian menurut ephistimologi dan pengerti yang

diberikan oleh para ahli mengenai hukum administrasi negara secara sempit maupun secara luas.

a) Pengertian administrasi :

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, administrasi dapat dipahami dalam dua pengertian :

a. Administrasi dalam pengertian sempit yaitu tata usaha ( office work). Contoh surat-menyurat.

b. Administrasi dalam pengertian luas dapat ditinjau dari tiga sudut yaitu:

Administrasi sebagai proses dalam masyarakat

Administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia ( arti fungsional).

Administrasi sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama sedang menggerakkan

kegiatan-kegiatan diatas ( arti kepranataan/institusioanal).

3

b) Pengertian Administrasi Negara

Pengertian Administrasi Negara Menurut para ahli.

1) Van Vollenhoven mengartikan hukum Administrasi Negara akan meliputi seluruh

kegiatan negara dalam arti luas, jadi tidak hanya terbatas pada tugas pemerintah dalam

arti sempit saja, tetapi juga meliputi tugas peradilan,polisi, dan tugas membuat peraturan.

Menurut Van Vollenhoven Hukum Administrasi Negara dibagi dalam :

a. Bestuursrecht ( hukum pemerintahan),

b. Justitierecht (hukum peradilan),

c. Politierecht (hukum kepolisian), dan

d. Regelaarsrecht (hukum perundang-undangan).

Jadi menurut Van Vollenhoven dalam pendapatnya Hukum Administrasi Negara adalah

hukum tentang pendistribusiankekuasaan (fungsi-fungsi negara) kepada lembaga-

lembaga negara, dan hukum yang mengatur cara bekerjanya lembaga-lembaga tersebut

dalam menggunakan fungsi- fungsi yang telah diberikan (dalam HTN).

2) AM. Donner HAN lebih dispesifikan pada pemerintahan.

3) Prajudi Atmosudirdjo, HAN dapat dipahami dalam 2 katagori yaitu:

a. HAN heteronom, yaitu hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fugsi

administrasi negara,.

b. HAN otonom, yaitu hukum oprasional yang dibuat atau dibentuk oleh

pemerintah/administrasi negara itu sendiri.

4

4) Logemann mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat dari norma-

norma yang menguji hubungan Hukum Istimewa yang diadakan untuk memungkinkan

para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus.”

5) Oppen Hein mengatakan “ Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan

ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila

badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum

Tata Negara.”

Dari pengertian-pengertian para ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwah

Hukum Adminstrasi Negara adalah:

1. Organisasi/institusi;

2. Bagaimana mengisi jabatan-jabatan dalam organisasi tersebut;

3. Bagaimana pemberian pelayanan dari aparatur pemerintah kepada masyarakat.

4. Bagaimana berlangsungnya kegiatan/ pelaksanaan tugas dari jabatan-jabatan tersebut.

5

Istilah-istilah yang berkaitan dengan HAN, antara lain: Hukum Administrasi

Negara,Hukum Tata usaha Negara, Hukum Tata pemerintahan, Hukum Pemerintahan, Hukum

Administrasi, Adminstratieve recht, dan bestuurrecht.

Akan tetapi Mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini masih

belum ada kesepakatan atau kesatuan pendapat diantara para sarjana. Oleh karena itu untuk

mendapatkan pemahaman yang cukup memadai maka dikemukakan batasan-batasan pengertian

Hukum Administrasi Negara.

Dari berbagai batasan pengertian Hukum Administrasi Negara tersebut, maka dapat

disimpulakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum tentang pengadministrasian

Negara yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan-peraturan di dalamnya serta

bagaiman menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebut dalam bidang kehidupan

masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

2. Asas-asas Hukum Administrasi Negara

a. Asas yuridikitas (rechtmatingheid): yaitu bahwah setiap tindakan pejabat

administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan

dan kepatutan).

b. Asas legalitas (wetmatingheid): yaitu bahwah setiap tindakan pejabat administrasi

negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi

indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama

dalam setiap tindakan pemerintah.

c. Asas diskresi yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk

mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan

dengan legalitas.

6

3. Dasar hukum Administrasi Negara

DASAR HUKUM :

a. Pancasila

b. UUD 1945

c. TAP MPR

d. PERPU

e. PP

f. KEPPRES

g. PERMEN DAN KEPMEN

h. PERDA DAN KEPKADA

i. YURISPRODENSI

j. HUKUM TIDAK TERTULIS

k. HUKUM INTERNASIONAL

l. KEPTUN

m. DOKTRIN

4. Ruang lingkup Administrasi Negara

Isi dan ruang lingkup HAN secara tegas baru pada tahun 1926 diuraikan secara

konkrit oleh van vollenhoven. Setelah mengadakan peninjauan yang luas tentang

peninjauan yang luas tentang pembidangan hukum terutama dinegara-negara prancis,

jerman, dan amerika Van Vollenhoven telah menggambarkan suatu skema mengenai

tempat HAN didalam kerangka hukum seluruhnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut yang kemudian terkenal dengan sebutan

“Residu Theori “ Van Vollenhoven dalam skemanya itu menyajikan pembidangan

seluruh materi hukum sebagai berikut:

7

1. Staatsrecht (mwterieel/hukum Tata Negara) meliputi :

bestuur (pemerintahan)

rechtspark (peradilan)

politie (kepolisian)

regeling (perundang-undangan)

2. Burgelijikerecht (materieel/hukum perdata)

3. Starfrecht(materieel/hukum pidana)

Administrasi Negara /materil dan formil Hukum Administrasi Negara meliputi :

a. Bestuursrecht (hukum pemerintahan) yang meliputi :

1) Staatsrechterlijke rechtspleging (formil/staatsrecht/peradilan tata negara)

2) Administrative rechtspleging (formil) administratiefrecht (pradilan administrasi

negara)

3) Burgelijke rechtspleging/ hukum acara perdata

4) Strafrechtspleging/ hukum acara pidana

b. Politierecht (hukum kepolisian)

c. Regelaarsrecht (hukum proses perundang-undangan).

Fokus utama dalam memplajari HAN lebih mengutamakan kelanjutan dari

struktur negara (yang menjadi fokus dalam HTN),yaitu bagaimana berfungsinya

lembaga-lembaga negara dalam menjalankan apa yang menjadi fungsi, kewenagan, dan

tugas-tugasnya.

Tema-tema yang mendominasi dalam materi pelajaran HAN adalah hubungan

antara negara (khususnya pemeruntah) dengan warga negara (hubungan hukum pertikal

denganhukum publik).

8

5. Letak Hukum Administrasi Negara Dalam Sistimatika Ilmu Hukum

Ilmu Hukum Administrasi Negara adalah suatu sistem ilmiah dan merupakan

salah satu cabang ilmu Hukum yang lambat laun yang merupakan suatu displin hukum

tersendiri. Dengan memperlakukan hukum Administrasi negara sebagai suatu disiplin

ilmiah, maka kita menerima dua hal, yaitu:

a. Menerima Hukum Administrasi Negara sebagai objek dari studi dan

pendidikan ilmiah;

b. Menerima Hukum Administrasi Negara sebagai suatu kesatuan dari aturan

hukum tertentu yang memerlukan metode tersendiri.

6. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Pengetahuan lainnya

Hubungan Administrasi Negara dengan Ilmu-ilmu Lain :

a. Administrasi negara, sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial, kehidupannya

berlangsung dalam suatu lingkungan sosial tertentu, sehingga perwujudan

aktivitasnya senantiasa berhubungan erat dengan berbagai cabang ilmu

sosial,khususnya dengan ilmu sejarah, antropologi budaya, ilmu ekonomi,

administrasiniaga, ilmu jiwa, sosiologi dan ilmu politik.

b. Perspektif administrasi negara akan lebih gampang diungkapkan Dengan

mempergunakan analisis sejarah dan antropologi budaya. Penggunaan analisis

antropologi budaya akan melengkapi analisis sejarah.

c. Ilmu ekonomi menyumbangkan analisis biaya dan manfaat, sedang

administrasi niaga menyumbangkan konsep PPBS dan makna Gerakan

Manajemen Ilmiah kepada administrasi negara. Sementara ilmu jiwa

membantu untuk memahami individu dalam situasi administrasi.

d. Sosiologi telah memberikan pambahasan yang mendalam mengenai birokrasi

dan kooptasi, yang merupakan hal-hal yang amat menonjol dalam studi

administrasi.

9

B. Letak Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia

1. Kedudukan Hukum Administrasi Negara

Keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu Negara sangatlah penting,

baik bagi administrasi Negara maupun masyarakat luas. Dengan adanya Hukum

Administrasi Negara, pihak administrasi Negara diharapkan dapat mengetahui batas-

batas dan hakekat kekuasaanya, tujuan dan sifat daripada kewajiban-kewajiban, juga

bagaiman bentuk-bentuk sanksinya bilamana mereka melakukan pelanggaran hukum.

Sedangkan dibagian yang lain, yakni bagi masyarakat, Hukum Administrasi

Negara merupakan perangkat norma-norma yang dapat digunakan untuk melindungi

kepentingan serta hak-hak mereka.

Seperti diketahui dalam ilmu hukum terdapat dua pembagian hukum, yaitu

Hukum Privat (Sipil) dan Hukum Publik. Penggolongan ke dalam hukum privat dan

publik itu tidak lepas dari isi dan sifat hubungan yang diatur dan bersumber dari

kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi. Adakalanya kepentingan itu bersifat

perorangan tetapi ada pula yang bersifat umum. Hubungan hukum tersebut memerlukan

pembatasan yang jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan kewajiban dari dan

terhadap siapa orang tersebut berhubungan.

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan

warganya yang didalamnya termasuk Pidana, Hukum Tata Negara dan Hukum Tata

Pemerintahan (HAN). Pada mulanya, Hukum Administrasi Negara menjadi bagian dari

Hukum Tata Negara, tetapi karena perkembangan masyarakat dan studi hukum dimana

ada tuntutan akan munculnya kaidah-kaidah hukum baru dalam studi Hukum

Administrasi Negara maka lama kelamaan HAN menjadi lapangan studi sendiri, terpisah

bahkan mencakup masalah-masalah yang jauh lebih luas dari HTN. Kecenderungan

seperti ini tampak pula pada bagian-bagian tertentu dari HAN itu sendiri, seperti

kecenderungan Hukum Pajak yang cenderung untuk menjadi ilmu yang mandiri, terlepas

dari HAN.

10

Dengan demikian, HAN merupakan bagian dari hukum publik karena berisi

peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Kepentingan umum yang

dimaksud adalah kepentingan nasional, masyarakat dan negara. Kepentingan umum harus

lebih didahulukan daripada kepentingan individu, golongan dan kepentingan daerah

dengan pengertian bahwa kepentingan perseorangan harus dilindungi secara seimbang,

sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan negara dan pemerintahan seperti tertera

dengan jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“…… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial…”

Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut “administrasi”.

Administrasi sendiri berarti “bestuur” (pemerintah). Dengan demikian, hukum

administrasi (administratief recht) dapat juga disebut dengan hukum tata pemerintahan

(bestuursrecht). Pemerintah (bestuur) juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan

(bestuursfunctie) yang merupakan penguasa yang tidak termasuk pembentukan UU dan

peradilan.

Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari

hukum yang khusus. Dalam studi Ilmu Administrasi, mata kuliah Hukum Administrasi

Negara merupakan bahasan khusus tentang salah satu aspek dari administrasi, yakni

bahasan mengenai aspek hukum dari administrasi Negara. Sedangkan dikalangan PBB

dan kesarjanaan internasional, Hukum Administrasi Negara diklasifikasi baik dalam

golongan ilmu-ilmu hukum maupun dalam ilmu-ilmu administrasi.

Hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat dan hukum pidana.

Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum antara” (Poly-Juridisch Zakboekje

h. B3/4). Sebagai contoh Izin Bangunan. Dalam memberikan izin penguasa

memperhatikan segi-segi keamanan dari bangunan yang direncanakan. Dalam hal

demikian, pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan. Disamping itu bagi yang

11

tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan dapat ditegakkan sanksi

pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampir setiap peraturan berdasarkan hukum

administrasi diakhiri in cauda venenum dengan sejumlah ketentuan pidana (in cauda

venenum secara harfiah berarti ada racun di ekor/buntut).

Menurut isinya hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik.

Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara

orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan

perseorangan. Sedangkan Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur

hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara

dengan perseorangan (warga negara), yang termasuk dalam hukum publik ini salah

satunya adalah Hukum Administrasi Negara..

Hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian

lain lapangan pekerjaan administrasi negara diatur dalam HTN, Hukum Privat dsbnya.

Pengertian HAN tidak identik dengan pengertian “hukum yang mengatur pekerjaan

administrasi negara". Maka dapat dikatakan bahwa HAN adalah suatu sb sistem dari

Administrasi negara.

2. Fungsi-Fungsi Hukum Administrasi Negara

Hukum Adsministrasi Negara merupakan salah satu alat bagi implementasi tujuan

negara kesejahtraan welfare state, Maka pemahaman Hukum Administrasi Neagara

menjadi satu hal yang sangat vital untuk dikembangkan dalam kehidupan bernegara.

Dalam konsep welfare state, administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif

di seluruh segi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pengetahuan

terkait dari fungsi dari Hukum Administrasi Negara sendiri, sebagai dasar dan alternative

dalam mewujudkan Negara yang sejahtera. Ada beberapa pakar Ilmu Hukum yang

mengungkapkan pendapatnya terkait dengan fungsi darai Hukum Administrasi Negara,

yakni sebagai berikut:

Dalam pengertian umum, menurut Budiono fungsi hukum adalah untuk

tercapainya ketertiban umum dan keadilan. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang

12

menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan

tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai

suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah

menjadi anarki. Menurut Sjachran Basah ada lima fungsi hukum dalam kaitannya dengan

kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang

hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.

Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa.

Stabilitatif, sebagai pemelihara (termasuk ke dalamnya hasil-hasil pembangunan) dan

penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan

bermasyarakat.

Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun

sikap tindak warga negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan

keadilan.

Secara spesifik, fungsi HAN dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yakni fungsi

normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu

sama lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas

berkaitan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan

oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma

pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan

hukum bagi rakyat.

1) Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara

Penentuan norma HAN dilakukan melalui tahap-tahap. Untuk dapat menemukan

normanya kita harus meneliti dan melacak melalui serangkaian peraturan perundang-

undangan. Artinya, peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita

temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan

keputusan-keputusan TUN yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pada umumnya

13

ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan HAN hanya memuat norma-norma

pokok atau umum, sementara periciannya diserahkan pada peraturan pelaksanaan.

Penyerahan ini dikenal dengan istilah terugtred atau sikap mundur dari pembuat undang-

undang. Hal ini terjadi karena tiga sebab, yaitu :

Karena keseluruhan hukum TUN itu demikian luasnya, sehingga tidak mungkin

bagi pembuat UU untuk mengatur seluruhnya dalam UU formal;

Norma-norma hukum TUN itu harus selalu disesuaikan de-ngan tiap perubahan-

perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan

teknologi yang tidak mungkin selalu diikuti oleh pembuat UU dengan mengaturnya

dalam suatu UU formal;

Di samping itu tiap kali diperlukan pengaturan lebih lanjut hal itu selalu berkaitan

dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidak

sewajarnya harus diminta pembuat UU yang harus mengaturnya. Akan lebih cepat

dilakukan dengan pengeluaran peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan TUN yang

lebih rendah tingkatannya, seperti Keppres, Peraturan Menteri, dan sebagainya.

Seperti disebutkan di atas bahwa setiap tindakan pemerintah dalam negara hukum

harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukan

tindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam

undang-undang. Jika tidak terdapat dalam UU, pemerintah mencari dalam berbagai

peraturan perundang-undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukan dasar

legalitas dari tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengambil

tindakan, maka pemerintah menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan

freies Ermessen. Meskipun penggunaan freies Ermessen dibenarkan, akan tetapi harus

dalam batas-batas tertentu. Menurut Sjachran Basah pelaksanaan freies Ermessen harus

dapat dipertanggung jawabkan, secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara

hukum berdasarkan batas-atas dan batas-bawah. Batas-atas yaitu peraturan yang tingkat

derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat

derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas-bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap-

14

tindak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan

kewajiban asasi warga. Di samping itu, pelaksanaan freies Ermessen juga harus

memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan keterangan

singkat ini dapat dikatakan bahwa fungsi normatif HAN adalah mengatur dan

menentukan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan gagasan negara hukum

yang melatarbelakanginya, yakni negara hukum Pancasila.

2) Fungsi Instrumental Hukum Administrasi Negara

Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen

yuridis seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam negara sekarang ini khususnya yang

mengaut type welfare state, pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah

merupakan konsekuensi logis, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah

untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan.

3) Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga diberikan bilamana sikap

tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan

perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap tindaknya

dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Dengan perkataan lain, melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang

salah menurut hokum. Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi

rakyat diarahkan kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara

pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara

musayawarah serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan

sengketa antara pemerintah dengan rakyat.

Berdasarkan pemaparan fungsi-fungsi HAN ini, dapatlah disebutkan bahwa

dengan menerapkan fungsi-fungsi HAN ini akan tercipta pemerintahan yang bersih,

sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemerintah menjalankan aktifitas sesuai

15

dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan asas legalitas, dan ketika menggunakan

freies Ermessen, pemerintah memperhatikan asas-asas umum yang berlaku sehingga

dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Ketika pemerintah menciptakan

dan menggunakan instrumen yuridis, maka dengan mengikuti ketentuan formal dan

material penggunaan instrumen tersebut tidak akan menyebabkan kerugian terhadap

masyarakat. Dengan demikian, jaminan perlindungan terhadap warga negarapun akan

terjamin dengan baik.

C. Penegakan Hukum Administrasi Negara

Setiap Negara memiliki tujuan bagaimana memberikan kesejahteraan dan

kemakmuran bagi warga negaranya. Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka dalam

menggerakkan roda pemerintahan diperlukan organ atau perangkat yang berkesesuaian

fungsi dan wewenang masing-masing. Pemberian kewenangan terhadap organ Negara

tadi merupakan salah satu dari ruang lingkup HTN. Sedangkan pembatasan kewenangan

organ tersebut termasuk dalam ruang lingkup HAN.

Sumber hukum dari Hukum Administrasi Negara pada umumnya, dapat

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah

hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan

masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap

manusia.

Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar

berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat

mempertahankannya.

Murid Oppenheim yaitu Van Vollenhoven membagi Hukum Administrasi Negara

menjadi 4 bagian yaitu:

1. Hukum Peraturan Perundangan (regelaarsrecht/the law of the legislative process

16

2. Hukum Tata Pemerintahan (bestuurssrecht/ the law of government)

3. Hukum Kepolisian (politierecht/ the law of the administration of security)

4. Hukum Acara Peradilan (justitierecht/ the law of the administration of justice), yang

terdiri dari:

a. Peradilan Ketatanegaraan

b. Peradilan Perdata

c. Peradilan Pidana

d. Peradilan Administrasi

Ditinjau dari sudut pertumbuhan dan perkembangan hukum administarsi negara,

dalam suatu negara modern, maka campur tangan pemerintah dalam setiap aspek

kehidupan masyarakat menimbulakn kebutuhan akan adanya perangkat-perangkat HAN

yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hal-hal yang baru diberbagai sektor

kehidupan masyarakat.

Perwujudan peradilan administrasi negara dalam pengaturannya terdapat di dalam

pasal 10 ayat (1) sub d UU Nomor 4 Tahun 1970 . Menurut P.Nicolai dan kawan-kawan

sarana penegakan hukum administrasi berisi:

1. Pengawasasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada

atau berdasarkan undang-undang yang bditetapkan secara tertulis dan pengawasan

terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu

2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan Dalam menjalankan tugas,

seorang pejabat Administrasi Negara dibatasi oleh Asas-asas sebagai berikut:

17

1) Asas Yuridiksitas (Rechtmatingheid), yaitu:

Setiap tindakan pejabat Administrasi Negara tidak boleh melanggar hukum (harus

sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan). Dan asas ini termasuk dalam hukum tidak

tertulis.

2) Asas Legalitas (Wetmatingheid), yaitu:

Setiap tindakan pejabat Administrasi Negara harus ada dasar hukumnya (ada

peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi Indonesia adalah Negara Hukum, maka

azas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

3) Asas Diskresi dari Freis Ermessen, yaitu:

Kebebasan dari seorang pejabat Administrasi Negara untuk mengambil keputusan

berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas (Peraturan

Perundang-Undangan).

Asas Diskresi dibagi dalam dua bagian yaitu:

a. Diskresi Terikat: Kebebasan dari seorang pejabat Adminsitrasi Negara untuk

mengambil keputusan, dengan menentukan pilihan yang telah ditentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

b. Diskresi Bebas: Kebebasan seorang pejabat Administrasi Negara untuk

mengambil keputusan dengan membentuk keputusan baru karena tidak ditentukan dalam

Peraturan Perundang-Undangan.

4) Asas-asas umum dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik /

AUPB[, yang terdiri dari:

a. Asas Kepastian Hukum

b. Asas Keseimbangan

18

c. Asas Kesamaan

d. Asas Bertindak Cepat

e. Asas Permainan yang layak

f. Asas Keadilan dan Kewajaran

g. Asas Perlindungan atas pandangan hidup

h. Asas Kebijaksanaan

i. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Bedasarkan berbagai yurispundensi di Belanda atau Peraturan Perundang-

Undangan di Indonesia, tampak bahwa pelaksanaan paksaan pemerintah adalah

wawanang yang diberikan undang-undang kepada pemerintah, bukan kewajiban.

Kebebasan pemerintah menggunakan wewenang paksaan dibatasi oleh asas-asas

umum pemerintahan yang layak, seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas

kepestian hukum, dan sebagainya.

Disamping itu, ketika pemerintahan menghadapi suatu kasus pelanggaran kaidah

hukum administrasi negara, misalnya pelanggaran ketentuan perizinan, pemerintah harus

mengunakan asas kecermatan, asas kepastian hukum, atau asas kebijaksanaan dengan

mengkaji secara cermat apakah pelanggaran izin tersebut bersifat subtansial atau tidak.

Sebagai contoh dapat diperhatikan dari fakta pelanggaran berikut ini:

1. Pelanggaran yang tidak bersifat subtansial : Seseorang mendirikan rumah

tinggal di daerah pemukiman, akan tetapi orang tersebut tidak memiliki izin bagunan

(IMB). Dalam hal ini, pemerintah tidak seepatutnya langsung menggunakan paksaan

pemerintahan, dengan membongkar rumah tersebut. Terhadap pelanggaran yang tidak

bersifat subtansial ini masih dapat di legeslasi. Pemerintah harus memerintahkan kepada

19

orang yang bersangkutan untuk mengurus IMB. Jika orang tersebut, setelah diperintahkan

dengan baik, tidak mengurus izin, maka pemerintah bisa menerapkan

bestuursdwang ,yaitu pembongkaran.

2. Pelanggaran yang bersifat subtansial : Seorang membangun rumah dikawasan

industri atau seorang pengusaha membangun indusri dikawasan pemukiman penduduk,

yang berarti mendirikam bangunan tidak sesuai dengan tata ruang atau rencana

peruntukan (betemming) yang telah ditetapkan pemerintah dapat langsung menetapkan

bestuurswang.

Dengan demikian, maka untuk mewujudkan penegakan Hukum Administrasi

Negara yang baik, terutama di Indonesia sendiri, ada beberapa poin penting yang harus

diperhatikan oleh Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan dalam melakukan suatu

tindakan hokum, yaitu melakukan pengawasasan bahwa organ pemerintahan dapat

melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang bditetapkan secara

tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu

dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Selain itu pemerintah juga harus

memperhatkan asas-asas yang berlaku bagi pejabat pemerintah Administrasi Negara.

D. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum yang lainnya

Pada mulanya antara HTN dan HAN merupakan satu cabang ilmu yang bernama

Staats en Administratief recht, kemudian pada tahun 1946 diadakan pemisahan, dan

kedua cabang ilmu tersebut berdiri sendiri.

Hubungan antara HTN dengan HAN diantara para sarjana ternyata terdapat

perbedaan pandangan yaitu ada sarjana yang menganggap bahwa antara HTN dengan

HAN mempunyai perbedaan prinsip, namun ada sarjana lain yang menganggap tidak ada

perbedaan prinsip.

Kelompok sarjana yang membedakan secara prinsip diantaranya:

Oppenmeim, Van Vollenhoven, Logemen dan Van Praag.

Menurut Oppenheim HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk

alat-alat perlengkapan negara dan aturan yang memberi wewenang kepada alat-alat

20

perlengkapan negara dan membagi-bagikan tugas pekerjaan pemmerintahan modern

antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Artinya

negara dalam keadaan diam.

HAN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan

negara yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat perlengkapan negara

mengunakan wewenang yang telah ditetapkan oleh HTN. Dengan demikian HAN

merupakan aturan-aturan mengenai negara dalam keadaan bergerak.

Menurut Logeman HTN adalah mempelajari hubungan kompetensi sedangkan HAN

adalah mempelajari hubungan istimewa.

HTN mempelajari tentang:

1. Jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara.

2. Siapakah yang mengadakan jabatan

3. Dengan cara bagimana jabatan itu ditempati oleh pejabat.

4. Fungsi jabatan-jabatan,

5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan.

6. Hubungan antar masing-masing jabatan.

7. Dalam batas-batas manakah oran negara dapat melaksanakan tugasnya.

Sedangkan HAN merupakan pelajaran tentang hubungan istimewa, yang

mempelajari bentuk, sifat, dan akibat hukum yang ditimbulkan karena perbuatan-

perbuatan hukum istimewa yang dilakukan pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Kelompok yang tidak membedakan secara prinsip antara lain:

Kranenburg, Prins, Vigting, dan Van der Pot.

Menurut Kranenbur hubungan antara HTN dengan HAN seperti hubungan BW (KUH

perdata) dengan WvK (Hukum dagang) yakni hubungan umum dan khusus. HTN

adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung struktur umum, misalnya UUD,

21

UU organik mengenai desentralisasi, sedangkan HAN merupakan peraturan-peraturan

khusus, UU kepegawaian, pajak, perburuhan dsb.

1. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara

Baron de Gerando adalah seorang ilmuwan Perancis yang pertama kali

mempekenalkan ilmu hukum administrasi Negara sebagai ilmu hukum yang tumbuh

langsung berdasarkan keputusan-keputusan alat perlengkapan Negara berdasarkan

praktik kenegaraan sehari-hari. Maksudnya, keputusan raja dalam menyelesaikan

sengketa antara pejabat dengan rakyat merupakan kaidah Hukum Administrasi Negara.

Mr. W.F. Prins menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan

aanhangsel (embel-embel atau tambahan) dari hukum tata negara. Sementara Mr. Dr.

Romeyn menyatakan bahwa Hukum Tata Negara menyinggung dasar-dasar dari pada

negara dan Hukum Administrasi Negara adalah mengenai pelaksanaan tekniknya.

Pendapat Romeyn ini dapat diartikan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah sejenis

hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara, dan

sejalan dengan teori Dwi Praja dari Donner, maka Hukum Tata Negara itu menetapkan

tugas (taakstelling) sedangkan Hukum Administrasi Negara itu melaksanakan apa yang

telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara (taakverwezenlijking).

Menurut Van Vollenhoven, secara teoretis Hukum Tata Negara adalah

keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat perlengkapan Negara dan

menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan Negara tersebut, sedangkan Hukum

Administrasi Negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan

Negara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akan menggunakan kewenangan

ketatanegaraan. Pada pihak yang satu terdapatlah hukum tata negara sebagai suatu

kelompok peraturan hukum yang mengadakan badan-badan kenegaraan, yang memberi

wewenang kepada badan-badan itu, yang membagi pekerjaan pemerintah serta memberi

bagian-bagian itu kepada masing-masing badan tersebut yang tinggi maupun yang

rendah. Hukum Tata Negara menurut Oppenheim yaitu memperhatikan negara dalam

keadaan tidak bergerak (staat in rust).

22

Pada pihak lain terdapat Hukum Administrasi negara sebagai suatu kelompok

ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah bila badan-

badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberi kepadanya oleh hukum tata

negara itu. Hukum Administrasi negara itu menurut Oppenheim memperhatikan negara

dalam keadaan bergerak (staat in beweging). Tidak ada pemisahan tegas antara hukum

tata Negara dan hukum administrasi. Terhadap hukum tata Negara, hukum administrasi

merupakan perpanjangan dari hukum tata Negara. Hukum administrasi melengkapi

hukum tata Negara, disamping sebagai hukum instrumental (instrumenteel recht) juga

menetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan –keputusan penguasa.

2. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana

Romeyn berpendapat bahwa hukum Pidana dapat dipandang sebagai bahan

pembantu atau “hulprecht” bagi hukum tata pemerintahan, karena penetapan sanksi

pidana merupakan satu sarana untuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan

sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapat

dimasukkan dalam lingkungan hukum Pidana. Sedangkan E. Utrecht mengatakan bahwa

Hukum Pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat,

maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada. Pendapat lain

dikemukakan oleh Victor Situmorang bahwa “apabila ada kaidah Hukum Administrasi

negara yang diulang kembali menjadi kaidah hukum pidana, atau dengan perkataan lain

apabila ada pelanggaran kaidah hukum Administrasi negara, maka sanksinya terdapat

dalam hukum pidana”.

3. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Victor Situmorang bahwa

Hukum Administrasi Negara itu merupakan hukum khusus hukum tentang organisasi

negara dan hukum perdata sebagai hukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas

yaitu pertama, negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-

peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukum perjanjian. Kedua,

adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis, artinya bahwa hukum khusus

23

mengesampingkan hukum umum, yaitu bahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik

oleh Hukum Administrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itu

diselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukum khusus, tidak

diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukum umum.

Jadi terjadinya hubungan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata

apabila 1) saat atau waktu terjadinya adopsi atau pengangkatan kaidah hukum perdata

menjadi kaidah hukum Administrasi Negara, 2) Badan Administrasi negara melakukan

perbuatan-perbuatan yang dikuasasi oleh hukum perdata, 3) Suatu kasus dikuasai oleh

hukum perdata dan hukum administrasi negara maka kasus itu diselesaikan berdasarkan

ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara.

4. Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Administrasi Negara

Sebagaimana istilah administrasi, administrasi negara juga mempunyai berbagai

macam pengertian dan makna. Dimock dan Dimock, menyatakan bahwa sebagai suatu

studi, administrasi negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang

dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijakan

publik (public policy); sebagai suatu proses, administrasi negara adalah seluruh langkah-

langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan; dan sebagai suatu bidang

kemampuan, administrasi negara mengorganisasikan dan mengarahkan semua aktivitas

yang dikerjakan orang-orang dalam lembaga-lembaga publik.

Kegiatan administrasi negra tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik pemerintah,

dengan kata lain kegiatan-kegiatan administrasi negara bukanlah hanya melaksanakan

keputusan-keputusan politik pemerintah saja, melainkan juga mempersiapkan segala

sesuatu guna penentuan kebijaksanaan pemerintah, dan juga menentukan keputusan-

keputusan politik.

24

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan

administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam

menjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum

tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal

perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang

digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum

administrasi negara dimana negara dalam "keadaan yang bergerak". Hukum tata usaha

negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.

B. Saran

Sebagai Negara hukum sudah sepatutnya hukum itu harus dipatuhi dan ditaati agar

terciptalah Negara yang sejahtera, agar demikian masyarakat yang ada didalam dapat

terlendungi hukum dari hal-hal yang meresahkan dan tidak mengenakan, sebagai Negara

hukum Indonesia adalah salah satu Negara yang menjunjung hukum agar ketentraman

dinegara Indonesia senantiasa terjaga dan terpelihara agar terciptalah kesejahteraan dan

ketentraman dalam bermasyarakat, oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah juga turut

turun langsung meninjau apakah seluruh masyarakat sudah mendapatkan hak-nya dilindungi

oleh hukum tanpa pandang bulu apa dia masyarakat yang mampu ataukah tidak mampu.

Karena hukum itu adalah bagian dari masyarakat juga dan masyarakatlah yang berhak

dijamin atas hukum.

Dalam penyusunan Makalah ini penulis tidak menutup kemungkinan adanya

kesalahan dan kehilafan oleh sebab itu penulis berharap untuk diberi kritikan dan saran yang

membangun guna kesempurnaan makalah ini dan pembuatan makalah selanjutnya.

25