makalah administrasi perkantoran

MAKALAH ADMINISTRASI PERKANTORAN

PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KOTA PALOPO

Disusun oleh:

ROSFIDHA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

PALOPO

2015

Rosfidha03163021030Kelas CAdministrasi Perkantoran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 29,


BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian

Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur Pelaksana Pemerintah

Kabupaten/Kota di bidang Pertambangan dan Energi yang dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

Dalam rangka mendukung pengembangan industri pertambangan yang terus

tumbuh, peran Usaha Pertambangan menjadi sangat penting. Hal ini untuk mendukung

perekonomian pemerintah dan daerah serta menumbuhkan iklim investasi yang baik.

Kegiatan usaha pertambangan meliputi kegiatan dari hulu sampai hilir. Hal ini

menyebabkan perlunya pengelolaan penyelenggaraan usaha pertambangan dengan

baik dan benar (good mining practice), termasuk di dalamnya pelayanan pemberian izin

bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan.

Penyelenggaraan usaha pertambangan yang dikelola dengan baik dan benar, akan

dapat mengoptimalkan kontribusi industri pertambangan bagi perkembangan ekonomi

daerah maupun nasional.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ESDM

Pasal 46

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan

Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang

Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 47

Untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 Peraturan Daerah ini,

Dinas

Pertambangan dan Energi, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Pertambangan dan Energi;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertambangan dan Energi;


d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

1. TUGAS POKOK DINAS ESDM

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

kewenangan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pertambangan dan energi

serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati / Walikota yaitu

a. Penyusunan perencanaan dan program di bidang pertambangan dan energi.

b. Penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang pertambangan dan energi.

c. Pembinaan dan pengembangan tenaga pertambangan dan energi.

d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.

e. Pengawasan kegiatan pertambangan dan energi.

f. Pemeliharaan lingkungan hidup sekitar lokasi pertambangan.

g. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD).

h. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.

i. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

2. FUNGSI DINES ESDM

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertambangan dan energi sesuai rencana

strategis yang di tetapkan pemerintah

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayan umum bidang pertambangan

dan energi

c. Perumusan , perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis

pertambangan umum

d. Perumusan , perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis

geologi dan sumber daya mineral

e. Perumusan , perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis listrik

dan pemanfaatan energi

f. Perumusan , perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis

minyak dan gas bumi

g. Penyelengaraan urusan kesekretariatan


h. Pelaksanaaan unit pelaksana teknis dinas

i. Pembinaaan kelompok jabatan fungsional

j. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oelh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

C. Struktur Organisasi

a. Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas :

1) . Kepala Dinas

Mempunyai fungsi : Menyelenggarakan operasional Dinas Pertambangan dan

Energi dalam rangka terlaksananya proses kegiatan kerja yang telah

diprogramkan; Membina bawahan supaya tugas-tugas Dinas Pertambangan

dan Energi dapat terbagi habis dan terlaksana dengan baik; Mengevaluasi

tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir

tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP.3); Melaporkan

kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi baik secara bulanan, triwulan

maupun secara insidentil; dan Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya

yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah

2) Sekretariat

Mempunyai fungsi : Merencanakan operasional kegiatan Sekretariat baik

secara bulanan, triwulan maupun insidentil;Membagi tugas kepada Sub

bagian-Sub Bagian supaya tugas-tugas Sekretariat terbagi dan terlaksana

dengan baik Memberikan petunjuk kepada Sub Bagian-Sub Bagian untuk

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat. Sekretaris membawahi

beberapa seb bagian yaitu:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Membuat laporan hasil pekerjaan Sub Bagian Umum guna selanjutnya

memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Merencanakan kegiatan bidang Sub Bagian Umum baik secara bulanan,

tahunan maupun insidentil. Membuat dan menyusun Daftar Urut Kepangkatn

(DUK) dan urusan kepegawaian lainnya pada Dinas Pertambangan dan

Energi;

b) Sub Bagian Keuangan;


Mempunyai tugas yaitu : Membuat laporan hasil pekerjaan Sub Bagian

Keuangan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas

c) Sub Bagian Penyusunan Program atau rencana

Mempunyai tugas yaitu: Merencanakan operasional kegiatan dinas

pertambangan dan energi baik secara bulanan, triwulan maupun insidentil

3) Kepala Bidang Pertambangan Umum

Mempunyai tugas yaitu: Pembinaan pengelolaan Teknis (merencanakan,

melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, Pengembangan) Bidang

Pertambangan Umum meliputi: Pembinaan dan pengawasan K3 (Kesehatan

Keselamatan Kerja) dan Lingkungan bidang Pertambangan Umum; Pembinaan

dan pengawasan Konservasi Bidang Pertambangan Umum; Pengawasan

produksi bidang pertambangan Umum; Penataan wilayah kegiatan usaha

pertambangan umum; Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis

pertambangan umum diwilayah; Mempersiapkan rekomendasi dan persayaratan

teknis Perizinan Pertambangan Umum meliputi SIPD (Surat Izin Pertambangan

Daerah), KP (Kuasa Pertambangan), KK (Kontrak Karya) dan PKP2B

(perjanjian Kerja Pengusahaan Batubara) dan kelayakanTeknis Pertamngan;

Evaluasi dokumen AMDAL dan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan)/UPL

(Usaha Pemantauan Lingkungan.Bidang pelayanan umum terdiri atas beberapa

seksi yaitu:

a) Seksi Pengusahaan, Perizinan Pertambangan;

b) Seksi Konservasi, Reklamasi dan Lingkungan.

4) Kepala Bidang listrik dan pegembangan Energi

Melaksanakan pengelolaan Teknis (merencanakan melaksanakan, memonitor,

mengevaluasi, mengembangkan) Bidang Listrik dan Pengembangan Energi

meliputi :Penyusunan rencana penyediaan tenaga listrik ; Penyusunan rencana

jaringan listrik pedesaan; Penyusunan rencana konservasi energi; Perencanaan

pemanfaatan sumberdaya energi; Mempersiapkan rekomendasi dan

persayaratan teknis perizinan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan

umum.


5) Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral

Mempunyai tugasy yaitu: Merencanakan pengelolaan Teknis (merencanakan,

melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, mengembangkan) Bidang Geologi

dan Program meliputi : Penelitian dan pengembangan Geologi dan Sumberdaya

Mineral; Pelaksanaan survey geologi (geologi umum, geokimia, geofisika)

wilayah kabupaten serta penyelidikan khusus (peta tematis hidrogeologi,

geologiteknik, geologi tata lingkungan daerah Melaksanakan penyelidikan

laboratorium meliputi analisa kimia, fisika untuk bahan galian mineral, batubara

dan air; Pemanfaatan eksplorasi bahan galian. Terdiri oleh beberapa seksi yaitu

a) Seksi Geologi dan Tata Lingkungan;

b) Seksi Sumber Daya Mineral, Air Tanah dan Air Permukaan.

6) Bidang Penyuluhan, Pengawasan dan Monitoring terdiri atas :

a) Seksi Penyuluhan dan Monitoring;

b) Seksi Pengawasan Produksi Tambang dan Sumber Daya Mineral.

7) Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).

a) Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Jumlah, nama UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.


STRUKTUR ORGANISASI (BAGAN)


SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KOTA PALOPO

NO NAMA / NIP GOL JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR

DIKLAT YANG DI IKUTI

1 Drs. Hasanuddin, M.si196301121992031013

IV/c Kepala Dinas audit lingkungan bidang energi & sdm

2 Akkaseng, SE.19621231984021008

IV/B Sekretaris Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

3 Milka, S.An197004131996102001

III/D Kasubag. Penyusunan

program

Pelatihan perencanaan energi kab/kota

4 Andi Aisah, SE196612132002102001

III/C Kasubag keuangan

Pemantuan lingk. Tenaga listrik

5 Nursyamsi. S.sos197802022002122005

III/c Kasubag umum dan kepegawaian

Amdal galian A dan C

6 Ernawati Rante Palitin, SE, M.Si197406072007012007

III/B Staf subag umum &

kepegawaian

Pengadaan barang dan jasa

7 Ridwan Pakambanan, SE198005112014111001

III/A Staf subag keuangan

Teknik penulisan laporan

8 Kusmawarni, A.md19009252008012012

II/D Staf subag penyusunan

program

Seminar hasil-hasil penelitian

9 Maria Pasulu1967122620060420003

II/C Staf subag keuangan

audit lingkungan bidang energi & sdm

10 Hendra198309192008011010

II/B Staf subag keuangan

Diklat manajemen pertambangan rakyat

11 Hj. Jasita Jafar, BA195910041986112001

IV/A Kabid pertambangan umum

Pltihan. Proses pembuatan bricket batu bara

12 Muhlis Sanusi, St196802102007011037

III/C Kasi penyuluhan perizinan pertambangan

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

13 Muhammad Ridwan, S.Sos198202102007011037

III/B Kasi konservasi, reklamasi & lingkungan

Pemantuan lingk. Tenaga listrik

14 Jumarni, ST III/A Kasi konservasi, Pengadaan barang


197208282014112001

reklamasi & lingkungan

dan jasa

15 Ernest Ralph P. Tampubolon, ST198107172014121001

II/C Staff seksi pengusahaan

perizinan pertamabangan

audit lingkungan bidang energi & sdm

16 Apriani Widiastuti198004052007012011

II/B Staff seksi konservasi, reklamasi & lingkungan

17 Muhammad Said197501192012121002

II/A Staff seksi pengusahaan

perizinan pertamabangan

18 Sudirman, SE196012311988031107

IV/A Kabid listrik, migas &

pemanfaatan energi

19 Elias M. SE196312311991031109

III/D Kasi pengusahaan

ketenagalistrikan, migas &

pemnfaatan energi

20 Anastasia Ara195912211986032006

III/D Kasi konservasi lingkungan

ketenagalistrikan

21 Marlin R. Patabang, SE198408312006042012

III/A Staff seksi pengusahaan


pemanfaatan energi

22 Jamil, SE197206212012121004

III/A Staff seksi Konservasi lingkungan

ketenagalistrikan

23 Julisah197707022007012009

II/B Staff seksi pengusahaan


pemanfaatan energi

24 Hasrah, BA196212311988032104

IV/A Kabid geologi & sumber daya

mineral25 Luther Pakiding

196408081989031025

III/C Kasi sumber daya mineral

26 Ir. Musli197209722009011002

III/B Kasi geologi & tata lingkungan

27 Fatmawati Insani, S.Si198711092010012009

III/B Staff seksi sumber daya

mineral

28 Benny Wahyu K, A.md198212012011011005

II/C Staff seksi geologi & tata

lingkungan


29 Andi Ratu, ST, MM196708062006042009

III/D Kabid penyuluhan,

pengawasan & monitoring

30 Hj. Rosmah, BA196403081986122001

III/D Kasi pengawasan

produksi energi & esdm

31 Enry Pasennggong, S.Sos196309161987032014

III/D Kasi penyuluhan &

monitorin

32 Adi Hasrad, ST197902212005021005

III/D Staff seksi pengawasan

produksi energi & esdm

33 Anita Oktaviani, S.IP198510052009012001

III/A Staff seksi penyuluhan &monitoring

34 Erwin Iskandar, A.md198012202010011022

II/D Staff seksi Pengawasan

produksi energi & sdm

35 M. Jusmin197612202014111001

II/A Staff seksi Pengawasan

produksi energi & sdm

36 Muhammad Hidayat, ST198511142011011012

III/A Inspektur ketenagalistrika

n


BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan penyelenggaraan usaha pertambangan

dengan baik dan benar (good mining practice), termasuk di dalamnya pelayanan

pemberian izin bagi pelaku kegiatan usaha pertambangan oleh karena itu Dalam dinas

pertambangan dan energi apabila pengelolaannya di lakukan dengan baik dan benar

maka akam mampu meningkatkan perkembang ekonomi di daerah

Supaya para pegawi dapat menjalankank fungsi dan tugas pokok sebagai mana yang

telah ditentukan yaitu menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang

penyelenggaraan pertambangan dan energi serta melaksanakan tugas yang diberikan

oleh Bupati / Walikota.

B. SARAN


BIODATA

NAMA : ROSFIDHA

TTL :

STAMBUK :

AGAMA : ISLAM

ALAMAT : BTN. MERDEKA

NO HP :082396624080

EMAIL :


makalah administrasi perkantoran

Documents