Tugas : Resume Buku

Mata Kuliah : Teori Pembangunan

Dosen : Dr. Sulaiman Fattah, M.Si

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di

Indonesia

OLEH :

SUKRAINI / NPM : 2014. 05. 042

PROGRAM PASCA SARJANA ILMU ADMINISTRASI

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

MAKASSAR, 2014

JUDUL BUKU : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di

Indonesia.

PENULIS : GINANDJAR KARTASASMITA

PENERBIT : PT Pustaka LP3ES Indonesia, angota IKAPI

TAHUN TERBIT : April, 1997

JUMLAH Halaman : xxi + 222 hlm, 23 cm

CETAKAN : Pertama

PENGANTAR : Prof. H. Bintoro Tjokroaminoto

Ginandjar Kartasasmita adalah seorang Lulusan ITB-

Bandung yang berkutat dalam bidang tehknik, dengan latar

belakang ilmu tehknik beliau kemudian mempelajari

administrasi, kemudian memilih secara sadar dan berhasil dalam

kehidupannya, dan dalam pengembangan ilmunya : administrasi

pembangunan, yakni sebagai Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional (Menneg PPN) dan juga sebagai Guru Besar

ilmu administrasi pembangunan.

Di dalam buku ini penulis memaparkan secara luas

mengenai Administrasi Pembangunan yang terbagi atas 7 Bab

dimana akan coba saya uraikan setelah membaca beberapa kali

dan mencoba untuk memahami buku ini. Tidak dapat dipungkiri

bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya tak luput dari salah

dan khilaf, maka masukan dan kritikan sangat saya harapkan

baik dari rekan, dosen dan pembaca resensi ini.

Akhirnya resensi buku Administrasi Pembangunan :

Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia yang

ditulis oleh Bapak Ginandjar Kartasasmita selesai saya buat,

sebagai salah satu tugas take home pada mata kuliah Teori

Pembangunan pada STIA LAN Makassar Prodi Magister Administrasi

Pelayanan Kesehatan tahun 2014.Sebagai penutup tak lupa ucapan

terima kasih saya sampaikan kepada pihak yang telah memberikan

bantuan dalam usaha merampungkan tugas ini.

BAB. 1 PENDAHULUAN

Administrasi adalah bidang studi yang memperlajari system

administrasi Negara di Negara yang sedang membangun serta

upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk memahami

administrasi pembangunan terlebih dahulu harus dipahami

hakikat administrasi, yaitu administrasi Negara atau

administrasi publik, dan hakikat pembangunan itu sendiri.

Pada Bab ini dikupas mengenai berbagai konsep pembanguna,

yang mencerminkan pergeseran paradigm pembangunan menuju kea

rah makin terpusatnya pembangunan pada aspek manusia dan

nilai-nilai kemanusiaan. Dalam telaah administrasi pembangunan

dibedakan adanya dua pengertian yaitu administrasi bagi

pembangunan dan pembangunan admnistrasi itu sendiri.

Pada Dasarnya pendekatan yang digunakan dalam

Administrasi bagi pembangunan adalah adalah pendekatan

manajemen pembangunan, sedangkan untuk menerangkan admnistrasi

itu sendiri digunakan konsep organisasi. Manajemen pembangunan

adalah manajemen publik dengan ciri yang khas, dimana dalam

manajemen pembangunan dikenal beberapa fungsi yang cukup nyata

( distinct), yakni : Perencanaan,pengerahan (mobilisasi)

sumber daya, pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat,

penganggaran,pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung

oleh pemerintah,koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan

pengawasan.

Fokus dari sistem administrasi Negara adalah birokrasi

yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik serta

pengelolaan pembangunan sosial ekonomi di Negara berkembang.

Studi awal mengenai analisis administrasi diberikan oleh

Rostow dan Riggs ( 1964 ), yang menggambarkan taraf

perkembangan administrasi mulai dari tingkat terbelakang

sampai paling maju yang dikenal dengan sebagai the theory of

prismatic society.

Heady menunjukkan ada 5 cir administrasi yang ditemukan

di Negara berkembang. Pertama, pola dasar (Basic Pattern)

administrasi bersifat jiplakan (imitative) daripada asli

(indigenous). Kedua, birokrasi dinegara berkembang kekurangan

(deficient) Sumber Daya Manusia terampil. Ketiga, birokrasi

lebih berorientasi pada hal-hal yang benar-benar menghasilkan

(Production Directed). Keempat, ada kesenjangan lebar antara

apa yang dinyatakan dan kenyataan (Discrepancy between form

and Reality). Kelima, birokrasi di Negara berkembang bersifat

otonom, terlepas dari proses politik dan pengawasan

masyarakat. Analisi Heady ditambahkan oleh Wallis (1989)

Pertama, Birokrasi sangat lamban dan makin birokratik. Kedua,

unsur-unsur non-birokratik sangat berpengaruh terhadap

birokrasi, seperti hubungan keluarga,suku , agama dan

keterkaitan politik.

Keadaan inilah yang akhirnya memunculkan pembaharuan

administrasi, seperti yang dipaparkan oleh Riggs

(1966),pembaharuan administrasi adalah suatu pola yang

menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya

yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Wallis (1989) mengartikan pembaharuan administrasi sebagai

induced, permanent improvementin administration. Esman (1995)

menunjukkan bahwa upaya memperbaiki kinerja birokrasi Negara

haruslah meliputi ketanggapan (responsiveness) terhadap

pengawasan politik, efisiensi dalam penggunaan sumber daya,

efektivitas dalam pemberian pelayanan. Rondinelli ( 1993)

mengusulkan pendekatan Adaptive Administrastion, yang

menekankan pentingnya fleksibilitas dan inovasi dalam

administrasi pembangunan.

Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan

dari pembangunan administrasi pertama kali harus berubah

adalah sikap birokrasi. Pertama, birokrasi harus dapat

membangun partisipasi masyarakat. Kedua, birokrasi tidak

berorientasi pada yang kuat, tetapi pada yang lemah dan tak

berdaya. Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari

mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari member menjadi

memberdayakan. Keempat, mengembangkan keterbukaan dan

kebertanggung jawaban. Pembaharuan harus disertai semangat

dan tekad yang tidak mudah patah.

BAB 2. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MENGENAI ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

a. Pengertian Administrasi Pembangunan

Waldo (1992) menyatakan bahwa administrasi adalah

kegiatan kerja sama antar manusia. Administrasi Negara

berkenaan dengan administrasi dalam lingkup pemerintahan atau

Negara, mengenai asas, pedoman dan tujuan yang menjadi

landasan kerja administrasi Negara. Pengertian pembangunan

secara sederhana berarti proses perubahan kea rah yang lebih

baik. Seers (1969) menambahkan pertimbangan nilai ( Value

Judgment), menurut Riggs (1966) ada orientasi nilai yang

menguntungkan (favourable value orientation). Perbedaan pembangunan

dan perkembangan, dimana pembangunan adalah perubahan kearah

yang lebih baik melalui upaya yang terencana, sedangkan

perkembangan perubahannya bisa kearah yang lebih baik atau

lebih buruk dan tidak perlu ada upaya tertentu. Dalam upaya

pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang

tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Menurut Goulet (1977) ,pembangunan adalah perubahan

sosial,dimana pembangunan lebih luas pada modernisasi dan

modernisasi lebih luas dari pada industrialisasi. Rostow

(1967) menyatakan bahwa modernisasi adalah proses yang

mencakup perubahan-perubahan spesifik,termasuk industrialisasi

yang menunjukkan penguasaan yang lebih luas atas alam, melalui

kerja sama lebih erat antar manusia. Sedangkan Balck, et al

(1975) melukiskan modernisasi sebagai proses dimana terjadi

transformasi masyarakat sebagai dampak revolusi pengetahuan

dan tehknologi. Perubahan masyarakat agraris ke masyarakat

industri adalah salah satu indikasi proses industrialisasi.

b. Konsep – konsep pembangunan

Pembangunan menurut literature ekonomi pembangunan adalah

suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan

riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas

sumber daya. Menurut Adam Smith (1776) proses pertumbuhan

diawali dengan pembagian kerja (division of labour). Malthus (1798)

dan Ricardo (1917) mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi

modern yang menekankan pentingnya akumulasi modal dan Peningkatan

kualitas dan investasi sumber daya manusia. Model Pertumbuhan Harord

( 1948) dan Domar (1946) yang pada intinya berpijak pada teori

Keynes (1936) yang menekankan pentingnya aspek permintaan

dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Model Harord-

Domar, pertumbuhan ditentukan oleh dua unsure pokok, yaitu

tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas Capital (capital

output ratio).

Arthtur Lewis (1954) mengembangkan model surplus of labour

memberikan tekanan pada peranan jumlah penduduk. Sementara itu

berkembang teori Neo-Klasik yang memasukkan unsur tehknologi

yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu

negara (Solow,1957). Tehknologi dianggap sebagai faktor

eksogen yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh semua negara di

seluruh dunia. Perkembangan selanjutnya disampaikan oleh

Becker (1964), peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat

didorong melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan

derajat kesehatan. Teori human capital ini diperkuat berbagai

studi empiris salah satunya oleh Kendrick (1976). Selanjutnya

Romer,1990 berpendapat bahwa tehknlogi bukan lagi faktor

eksogen tetapi merupakan faktor endogen yang dapat dipengaruhi

oleh berbagai variable kebijaksanaan.

Kelompok teori pertumbuhan membagi pembangunan dalam

beberapa tahap, seperti yang dikemukakan oleh Rostow (1960)

melalui lima tahapan dalam proses pembangunan yaitu tahap

traditional society, Preconditions of growth, the take-off,

the drive to maturity dan the age of high mass-consumption.

Sedangkan menurut Chenery-Syrquin (1975) yang merupakan

pengembangan pemikiran dari Collin Clark dan Kuznets,

perkembangan perekonomian akan mengalami transformasi

(konsumsi, produksi, dan lapangan kerja) dari perekonomian

yang didominasi sector pertanian menjadi sector industri dan

jasa.

Salah satu harapan dari pengikut aliran teori pertumbuhan

adalah hasil pertumbuhan dapat dinikmati masyarakat sampai

lapisan yang paling bawah. Namun dalam tiga dasawarsa (1940-

1970) menunjukkan bahwa rakyat paling bawah tidak menikmati

hasil pembangunan, bahkan kesenjangan semakin melebar, hal ini

disebabkan meskipun pendapatan dan konsumsi mungkin meningkat,

namun kelompok masyarakat yang sudah baik keadaannya dan lebih

mampu memanfaatkan kesempatan karena posisinya yang

menguntungkan (privileged) akan memperoleh semua atau sebagian

besar hasil pembangunan, yang kaya semakin kaya dan yang

miskin semakin miskin, oleh karena itu berkembang pemikiran

untuk mengembangkan alternatif antara lain berkembangnya

kelompok pemikiran dengan paradigma pembangunan sosial yang

lebih berkeadilan.

Dalam menilai pengaruh pembangunan terhadap kesejahteraan

masyarakat dengan melihat distribusi pendapatan yang diukur

dengan kurva Lorenz atau indeks Gini. Selain itu dapat pula

dengan melihat tingkat kemiskinan (poverty) di suatu negara.

Model Pemerataan dengan pertumbuhan atau redistribution With Growth

(RWG), dikembangkan berdasarkan studi yang disponsori oleh

Bank Dunia pada tahun 1974 (Chenery,et al). dalam mencari

jawaban terhadap tantangan paradigma keadilan dalam

pembangunan, berkembang pendekatan kebutuhan dasar manusia

atau Basic Human Needs (BHN) (Streen , et al) yang disusun untuk

menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat miskin. Walaupun

RWG dan BHN mempunyai tujuan yang sama, namun berbeda karena

RWG lebih menekankan produktivitas dan daya beli masyarakat

miskin sedangkan BHN menekankan pada penyediaan Publik Service.

Todaro,1985 yang mengemukakan pendapat bahwa terdapat

kaitan erat antara pengangguran, ketidakmerataan pendapatan

dan kemiskinan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Seers,

1970 yang menyatakan bahwa pemerataan pendapatan akan

meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Salah satu teori yang

berkembang selanjutnya adalah teori ketergantungan pada tahun

1950-an dengan ciri utama adanya interaksi internal dan

eksternal dalam suatu sistem. Menurut Baran, 1957

keterbelakangan negara-negara Amerika Latin terjadi pada saat

masyarakat prakapitalis tergabung kedalam sistem ekonomi dunia

kapitalis. Ada dua teori ketergantungan yaitu aliran Marxis

dan Neo-Marxis serta aliran Non Marxis.

Pandangan bahwa pembangunan tidak hanya memperhatikan

tujuan sosial ekonomi, tetapi juga masalah demokrasi dan hak-

hak asasi manusia. Goulet, 1977 mengkaji falsafah dan etika

pembangunan mengatakan bahwa proses pembangunan harus

menghasilkan : terciptanya “Solidaritas baru” yang mendorong

pembanggunan dari akar bawah (grass roots oriented), memelihara

keberagaman budaya dan lingkungan, dan menjunjung tinggi

martabat serta kebebasan manusia dan masyarakat.

Pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah paradigma

yang muncul selanjutnya. Era pasca industri dengan kondisi

yang sangat berbeda menyajikan potensi baru guna memantapkan

pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan

kelestarian pembangunan (Korten,1984). Paradigma ini memberi

peran pada individu bukan sebagai objek tetapi sebagai pelaku.

Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan

mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat.

Paradigma terakhir adalah paradigma pembangunan manusia,

yang menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan adalah

menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat

menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang.

Menurut pandangan ini tujuan pokok pembangunan adalah

memperluas pilihan-pilihan manusia (Ul Haq,1995) yang

mempunyai dua sisi pertama, pembentukan kemampuan/ kapabilitas

manusia, seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan

keahlian yang meningkat. Kedua, penggunaan kemampuan yang telah

dipunya untuk bekerja, menikmati kehidupan atau untuk aktif

dalam kegiatan kebudayaan, sosial dan politik.

Paradigma pembangunan manusia mempunyai 4 unsur penting :

Peningkatan produktivitas, Pemerataan kesempatan,

Kesinambungan pembangunan dan Pemberdayaan Manusia. Konsep ini

diprakarsai oleh United Nations Development Program (UNDP)

yang mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia atau Human

Development Index (HDI). Indeks ini gabungan dari 3 ukuran

yaitu kesehatan (sebagai ukuran longevity), Pendidikan sebagai ukuran

Knowledge dan tingkat pendapatan Riil sebagai ukuran Living Standards.

c. Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Administrasi Negara

Metode pendekatan matriks Locus dan Focus (2x2 Matrix) dari

Golembiewski,1977 menghasilkan empat fase perkembangan ilmu

administrasi Negara yaitu : 1. Fase perbedaan analitik politik

dari administrasi, 2. Fase perbedaan konkrit politik

administrasi, 3. Fase ilmu manajemen dan 4. Fase orientasi

terhadap kebijaksanaan publik. Golembiewski mengetengahkan

adanya tiga paradigma komprehensif dalam perkembangan

pemikiran ilmu administrasi negara yakni, paradigma

tradisional, paradigma sosial psikologi dan paradigma

kemanusiaan.

Nicholas Henry,1995 menggunakan pendekatan lain dengan

memperkenalkan pandangan Bailey, bahwa analisis administrasi

negara sebagai ilmu harus diterapkan empat teori yaitu

deskriptif, normative, asumtif dan instrumental. Henry

mengenal 3 pilar administrasi negara yaitu : 1). perilaku

organisasi dan perilaku manusia dalam organisasi publik, 2).

Tehknologi manajemen dan lembaga pelaksana kebijaksanaan dan

3). Kepentingan publik yang berkaitan dengan perilaku etis

individual dan urusan publik.

Henry juga mengetengahkan 5 paradigma yang berkembang

dalam administrasin negara yaitu 1).Dikotomi

politik/administrasi, 2).Prinsip-prinsip administrasi serta

tantangan yang timbul dan jawaban terhadap tantangan tersebut,

3).Administrasi negara sebagai ilmu politik, 4). Administrasi

negara sebagai manajemen dan 5).Administrasi negara sebagai

administrasi negara.

Administrasi negara sebagai ilmu yang berdiri sendiri

menghadapi kesulitan untuk memisahkan diri dari ilmu politik,

tetapi mulai ada usaha untuk menghindar dari dikotomi politik-

administrasi dan memberikan perhatian lebih besar terhadap

sisi manajemen-administrasi (White,1926) dalam bukunya

introduction to the theory of publik administration. Sementara Taylor, 1912

melalui pendekatan scientific diperkuat oleh fayol, 1916 dan

Gullick, 1937 menerapkan pendekatan hubungan manusia dan ilmu

perilaku kedalam ilmu administrasi. Karya Barnard,1938

mengemukakan adanya organisasi informal selain organisasi

formal. Selain itu Maslow,1943 mengetengahkan faktor motivasi

dalam organisasi, tidak semata ekonomi, tetapi juga sisi

sosial dan kemanusiaan.

Simon, 1947 menyatakan bahwa pada intinya administrasi

adalah pengambilan keputusan. Selain harus mengenal

kompleksitas perilaku manusia unttuk dapat dikatakan sebagai

ilmu (Dahl,1947), administrasi negara harus dapat mengatasi

persoalan nilai atau nnorma dan berbagai situasi administrasi,

dan memperhitungkan hubungan antara administrasi negara dengan

lingkungan sosialnya. Upaya ini dibuktikan dengan dibentuknya

Comparative Administration Group (CAG) tahun 1960 oleh para pakar

administrasi. Perkembangan selanjutnya melahirkan gerakan

administrasi negara baru di Minnowbrook Conference. Gerakan

administrasi Negara baru ini menyataka bahwa administrasi

tidak boleh bebas dari nilai dan harus menghayati,

memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial

mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Frederickson,1971 dengan tegas menyatakan bahwa administrasi

negara harus memasukkan aspek pemerataan da keadilan sosial

dalam konsep administrasi.

Pada tahun 1980-an tampil manajemen publik sebagai bidang

studi yang penting dalam administrasi negara. Manajemen publik

mencakup sistem pengambilan keputusan, petencanaan,

pengendalian dan pengawasan serta aspek lainnya. Pemikiran

admnistrasi selanjutnya adalah administrasi yang partisipatif,

yang menempatkan administrasi di tengah-tengah masyarakatnya

dan tidak di atas atau terisolasi darinya (Montgomery,1988).

Selanjutnya Drucker,1989 menegaskan bahwa apa yang dapat

dilakukan lebih baik atau sama baiknya oleh masyarakat ,

hendaknya dilakukan oleh pemerintah.seperti dikemukakan oleh

Wilson,1989 birokrasi tetap diperlukan, tetapi tidak harus

birokratis. Osborne dan Gaebler,1993 mencoba menemukan kembali

pemerintah dengan mengetengahkan konsep entrepreneurial government.

Perkembangan selanjutnya memunculkan kebijaksanaan publik

sebagai paradigma administrasi negara yang didalamnya tercakup

perumusan kebijaksanaan, analisis, serta perencanaan ,

pelaksanaan dan pengawasan kebiijaksanaan.

d. Etika Administrasi

Etika bersifat abstrak berhubungan dengan baik atau

buruk. Etika administrasi adalah bagaimana mengaitkan antara

administrasi dan etika, seperti ketertiban, efisiensi,

kemanfaatan, produktivitas, menjelaskan etika dalam praktek

administrasi. Nicolas Henry, 1995 berpandangan ada tiga

perkembangan yang mendorong konsep etika administrasi yaitu

Hilangnya dikotomi politik-administrasi, Tampilnya teori-teori

pengambilan keputusan dimana perilaku manusia menjadi sentral

dan Berkembangnya pandangan-pandangan pembaharuan.

Etika berasal dari kata ethos berarti kebiasaan atau watak

dan moral, mos berarti juga kebiasaan atau cara hidup. Etika

administrasi berkembang, namun masalah kebajikan dan keburukan

menjadi bagian pembahasan dalam administrasi.seperti yang

diugkap oleh Weber dengan konsep hirarki dan birokrasi sebagai

profesi secara baik dan benar.begitu pula upaya Wilson

memisahkan politik dari administrasi.bahkan konsep manajemen

Taylor dapat dipandang sebagai upaya ke arah itu. Cooper,1990

menyatakan bahwa nilai-nilai merupakan jiwa dari administrasi

negara. Jauh sebelumnya Waldo,1948 menyatakan siapa yang

mempelajari administrasi berarti mempelajari nilai.

Masalah etika merupakan perhatian besar, karena perilaku

birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya, tetapi masyarakat

banyak.Appleby,1952 mencoba mengaitkan nilai demokrasi dengan

birokrasi secara serasi. Namun dalam praktiknya yang terjadi

adalah kebalikannya. Patologi birokrasi adalah menlencengnya

birokrasi dari keadaan yang seharusnya. Golembiewski,1989

mengatakan bahwa organisasi selalu dilihat sebagai masalah

tehknis dan bukan masalah moral.

Ada dua pendekatan administrasi negara dikaitkan dengan

etika yaitu :

1. Pendekatan Teleologi yang bermula bahwa apa yang baik atau

buruk yang dilakukan dalam administrasi Negara, acuan

utamanya adalah nilai kemanfaatan yang akan dihasilkan.

Pendekatan ini terdiri dari berbagai kategori :1). ethical

egoism, berupaya mengembangkan kebaikan bagi dirinya. 2).

Ultilitarisme yang fokunya adalah prinsip kefaedahannya.

Memaksimalkan pilihan individu merupakan pandangan

teleologis yang paling umum.

2. Pendekatan Deontologi, berdasar pada prinsip moral dalam

dirinya dan tidak terkait dengan akibat/konsekwensi dari

keputusan dan tindakan yang dilakukan.

Dalam Praktiknya, memasukkan nilai moral ke dalam

administrasi merupakan upaya yang tidak mudah, karena harus

merubah pola piker yang sudah lama menjiwai

administrasi,seperti yang dicerminkan oleh paham

utilitarianism. Fox,1994 memberikan 3 pandangan yang

menggambarkan pendekatan dentologi dalam etika administrasi

yaitu pertama, pandangan mengenai keadilan sosial. Kedua,

pandangan bahwa etika administrasi negara harus mengacu

kepada kepada nilai-nilai yang melandasi keberadaan negara

yang bersangkutan. Ketiga, pandangan bahwa nilai-nilai yang

bersifat universal yang harus menjadi pegangan bagi

administrator publik.

Belakangan mulai dikaji tentang etika kebajikan (ethics of

virtue). Etika ini berbicara mengenai karakter yang dikehedaki

oleh seorang administrator, merupakan koreksi dari paradigma

sebelumnya yaitu etika sebagai aturan, yang dicerminkan dalam

struktur organisasi,fungsi serta prosedur,termasuk sistem

insentif dan disentif serta sanksi berdasarkan aturan.

Pandangan etika kebajikan bertumpu pada karakter individu.

Administrator yang bajik adalah yang menjadikan kebajikan

sebagai sentral karakternya sendiri, membimbing perilaku dalam

organisasi dan yang terpenting adalah keteladanan.

Etika perorangan menetukan baik buruknya perilaku

individual seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam

organisasi. Sedangkan etika organisasi menetapkan parameter

dan merinci kewajiban-kewajiban organisasi, serta mengariskan

konteks keputusan etika perorangan itu dibentuk ( Vasu,

Stewart dan Garson, 1990). Nilai etika perorangan harus

dimiliki oleh siapa saja, termasuk mereka yang mengabdi pada

masyarakat.

e. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya

kebutuhan di negara yang sedang membangun untuk mengembangkan

lembaga-lembaga dan pranata sosial, politik, dan ekonominya

agar pembangunan dapat berhasil. Administrasi pembangunan

berasal dari Administrasi negara, namum administrasi

pembangunan secara luas hanya membahas penyelenggaraan

administrasi penyelenggaraan dalam pengertian umum seperti

memelihara keamanan, memberikan pelayanan publik, dan

menyelenggarakan hubungan dengan orang lain. Administrasi

pembangunan bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut

upaya mengadakan perubahan sosial. Dalam upaya itu

administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat

dalam pengerahan sumber daya dan mengalokasikannya untuk

kegiatan pembangunan ( Katz, 1971).

Administrasi Pembangunan untuk negara berkembang,uumnya

tidak diterapkan di negara maju. Latar belakang perbedaannya

adalah : 1). Tingkat perkembangan sosial ekonomi dan sosial

politik sebagai ukuran kemajuan. 2). Lingkungan budaya

mempengaruhi perkembangan sistem nilai serta penetapan sasaran

pembangunan. Di negara maju peranan pemerintah relative kecil,

dan di negara berkembang dengan segala kekurangannya,

pemerintah adalah institusi yang paling utama dan maju,

tanggung jawab pembangunan di pundak pemerintah (administrasi

negara).

Ciri-ciri administrasi pembangunan di negara berkembang

pada awalnya adalah: pertama, kelembagaannya mewarisi sistem

administrasi colonial yang sangat terbatas cakupannya, karena

tujuan pemerintahan bukan memajukan negara jajahan tetapi

mengeksploitasinya. Kedua, Sumber daya manusianya terbatas

dalam kualitas. Ketiga, kegiatan sistem pemerintahan tidak

berorientasi kepada pembangunan.

Ada dua sisi dalam batasan pengertian administrasi

pembangunan yakni, sisi pertama adalah administrasi dari

proses pembangunan, sisi kedua bagaimana membangun

administrasi negara sehingga dapat menyelenggarakan tugas atau

fungsinya secara lebih baik.

Ada beberapa aspek dari dimensi ruang dan daerah yang

berkaitan dengan administrasi pembangunan daerah yaitu Pertama,

Regionalisasi atau pewilayahan, Kedua, Ruang yang tercermin

dalam penataan ruang atau lingkungan fisik. Ketiga, adalah

otonomi daerah. Keempat, partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dan Kelima, dimungkinkannya keragaman dalam

kebijaksanaan.

Kebijaksanaan Publik menurut beberapa pakar seperti yang

dikemukakan Dye,1995 adalah apa saja yang dilakukan dan tidak

dilakukan oleh pemerintah, sedangkan Ealu dan Prewitt,1973

mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah sebuah ketetapan yang

berlaku yang dicirikan dengan perilaku konsisten dan berulang

baik dari yang membuat maupun yang menaatinya. Sedangkan

peters,1993 mengartikan kebijaksanaan publik sebagai total

kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung maupun pihak

lain yang berpengaruh pada kehidupan penduduk negara itu.

BAB. 3 ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAN

Dalam membahas mengenai administrasi bagi pembangunan

digunakan pendekatan manajemen dikatakan bahwa administrasi

bagi pembangunan adalah manajemen pembangunan. Setidaknya 9

fungsi nyata (distinct) yang dilakukan oleh manajemen yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan bermaksud merumuskan kegiatan pembangunan

secara efisien dan efektif sehingga memberikan hasil optimal

dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan merupakan

proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan. Diperlukan

informasi yang memadai. Perencanaan dibedakan berdasarkan

sifatnya (nasional, sektoral, parsial), berdasarkan jangkauan

dan hierarkinya (Pusat dan Daerah) berdasarkan jangka waktu

( Panjang, Menengah pendek) berdasarkan arus informasinya

( bottom up, Top Down) berdasarkan ketepatan atau keluwesan

( indikatif, preskriptif ) berdasarkan sistem politik

(alokatif, inovatif,radikal).

Kegagalan perencanaan bersumber dari : a. Penyusunan

perencanaan yang tidak tepat. b. Perencanaan sudah baik, tapi

pelaksanaannya tidak sesuai, c. Perencanaan mengikuti

paradigma yang tidak sesuai dengan kondisi negara yang

bersangkutan, dan d. Perencanaan diartikan sebagai pengaturan

hingga hal yang terkecil. Perencanaan diperlukan apabila

memenuhi hal berikut :

a. Bersifat garis besar dan indikatif

b. Mengendalikan mengarahkan investasi pemerintah yang

mendorong meningkatnya usaha masyarakat swasta

c. Mendorong bekerjanya pasar

d. Mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya

e. Memajukan golongan masyarakat (dan wilayahnya).

2. Pengerahan Sumber Daya

Sumber daya pembangunan pada pokoknya berupa dan (modal),

Sumber daya manusia, tehknologi, dan organisasi atau

kelembagaan.

3. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat .

Pada tahap ini harus diperhatikan bahwa manajemen dapat

menjamin bahwa pembangunan harus menguntungkan rakyat,

harus dipahami maksud dan tujuannya, harus diikutsertakan

dalam pelaksanaanya, dilaksanakan dengan jujur, terbuka

dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Penganggaran

Anggaran terdiri atas penerimaan (bersumber dari pajak dan

diluar pajak) dan pengeluaran (anggaran Rutin dan anggaran

pembangunan). Fungsi manajemen dalam penganggaran adalah

mengalokasikan anggaran sesuai prioritas dan menjaga agar

dana digunakan sesuai rencana, hemat, serta mencegah

keborosan dan kebocoran.

5. Pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan fungsi manajemen adalah

menjamin bahwa proyek prmbangunan secara fisik

dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah,

berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran

seperti yang direncanakan dengan cara seefisien mungkin.

6. Koordinasi

Bertujuan untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam

memanfaatkan sumber daya untuk menjamintercapainya tujuan

dan sasaran secara optimal.

7. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak

bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan

mengambil langkah penyelesaian yang sesuai. Tugas manajemen

pembangunan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

pembangunan serta mengambil langkah - langkah yang

diperlukan untuk memecahkakn masalah, dan revisi pada

pembangunan yang direncanakan.

8. Pengawasan pelaksanaan pembangunan

Pengawasan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam

pelaksanaan kegiatan, pencegahan terhadap penyimpangan yang

mungkin terjadi.

9. Sistem informasi dalam manajemen pembangunan

Sistem informasi merupakan faktor penting dalam seluruh

kegiatan manajemen,seperti dalam proses perencanaan,

penganggaran, pemantauan dan pengawasan,sehingga harus

dikelola dengan baik untuk memberikan informasi yang

akurat.

BAB 4. PEMBANGGUNAN ADMINISTRASI

a. Keadaan Administrasi di Negara Berkembang

Tingkat perkembangan administrasi di negara berkembang

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang disebut lingkungan

administrasi di bidang politik, ekonomi dan sosial. Di bidang

poltik mengenai sistem politik yang dianut, keterkaitan antara

administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan politik,

partisipasi masyarakat dalam proses politik dsb, dalam bidang

ekonomi tercermin dari sistem ekonomi yang dianut,terbuka atau

tertutup, ekonomi pasar atau dominasi pemerintah. Di bidang

sosial indikator yang dikebangkan adalah pendidikan (tingkat

melek huruf, sekolah yanng ditamatkan dll), di bidang

kesehatan ( kematian, kelahiran bayi, derajat gizi masyarakat

dsb) di bidang keagamaan, bidang kependudukan, dan aspek

sosial lainnya.

b. Pembaharuan Administrasi

Menurut Riggs,1966 pembaharuan administrasi merupakan

suatu pola yang menunjukkan peningkatan efektifitas

pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Riggs melihat pembaharuan dari dua sisi

yaitu perubahan struktural dan kinerja.Dua aspek yang menjadi

ukuran adalah efektifitas dan efisiensi, efektivitas berkaitan

dengan seberapa jauh sasaran tercapai dan efisiensi

menunjukkan bagaimana tercapainya, yaki dibandinng dengan

usaha, biaya atau pengobanan yang dikeluarkan.

Wallis, 1989 mengartikan pembaharuan administrasi sebagai

induced, permanent improvement in administration. Sedangkan

Esman, 1995 dalam sebuah analisis menunjukkan bahwa upaya

memperbaiki kinerja birokrasi negara harus meliputi

ketanggapan terhadap pengawasan politik, efisiensi dalam

penggunaan sumber daya, dan efektifitas dalam pemberian

pelayanan.

Pembangunan administrasi di negara berkembang umumnya

mengikuti pola yang dikembangkan di negara maju. Di bidang

ekonomi peranan pemerintah bukan hanya dalam pengaturan

kebijaksanaan, namun sebagai pelaku aktif. Kerangka pikir

pembaharuan administrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Privatisasi dan Ko-produksi, merupakan pergeseran dari

usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh pemerintah ke

swasta.

2. Debirokratisasi,merupakan usaha perampingan dan

penyederhanaan birokrasi publik.

3. Reorganisasi, menata ulang fungsi- fungsi sesuai peran

baru pemerintah, seperti desentralisasi.

4. Perubahan Sikap Birokrasi, memerlukan perubahan

mendasar dari birokrasi., terutama memperbaiki sikap

birokrasi dalam hubungannya dengan masyarakat.

5. Etika birokrasi,harus memiliki semangat keadilan

sosial, yang tercermin dalam keberpihakan kepada yang

lemah dalam kebijaksanaan dan tindakan-tindakannya.

6. Deregulasi dan Regulasi, upaya mengurangi kekangan

birokrasi dan deregulasi sebagai peyesuaian terhadap

globalisasi akan membuka persaingan yang lebih

leluasa. Sehingga untuk menegakkan ekonomi pasar dan

menggerakkan kegiatan ekonomi diperlukan deregulasi

dan untuk mengatasi kesenjangan diperlukan regulasi,

yakni melindungi dan memberi kesempatan bagi yang

lemah dan tertinggal untuk tumbuh.

c. Hambatan Terhadap Pembaharuan

Wallis,1989 menunjukkan kesultan dalam upaya pembaharuan

administrasi yaitu

1. Kurangnya kesadaran atau oengetahuan mengenai buruknya

kinerja administrasi dan bagaimana perbaikan harus

dilakukan

2. Perubahan yang diperlukan untuk perbaikan mendapat

tantangan dari birokrat yang sudah mapan dan ingin

mempertahankan kemapanannya

3. Saran, rencana atau program penyempurnaan administrasi

kadang terlalu umum, kabur dan tidak jelas serta sulit

diterapkan secara konkrit.

4. Terkait hal itu, mereka seharusnya bertanggung jawab

atas perubahan.

5. Kegagalan sebelumnya menyebabkan keputusasaan atau sikap

acuh tak acuh, karena menganggap apapun yang diusahakan

tidak akan berhasil.

Pembaharuan harus dilakukan secara sistematis dan terarah,

didukung oleh political will yang kuat, konsisten, dan konsekuen.

Bab. 5 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Sistem Adminstrasi Negara di Indonesia

Sistem pemerintahan atau administrasi negara di Indonesia

mengikuti aturab dasar negara yaitu UUD atau konstitusi.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional untuk

mencapai tujuan pembangunan nasional ditetapkan wawasan

nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai

satu kesatuan politik, ekonomi sosial budaya dan satu kesatuan

pertahanan dan keamanan. Wawasan nasional tersebut bersumber

pada Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan cara pandang dan

sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan

menggutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan

wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan m=bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

a. Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia

b. Pemerintah Pusat

c. Penyelenggaran Pemerintahan di daerah

d. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah

e. Hunbungan Keuangan Pusat dan Daerah

f. Manajemen Pembanguan di Indonesia

Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Perkembangan perencanaan pembangunan di Indonesia

memiliki sejarah yang panjang,hampir sepanjang sejarah

indonesia merdeka (Kartasasmita,1994). Pada masa sebelum PD II

Indonesia dikenal sebagai koloni Belanda yang kaya, perencanan

terbengkalai oleh karena perhatian mempertahankan kemerdekaan.

Setelah pengakuan kedaulatan, perekonomian mulai ditata dan

diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan

ekonomi. Pada tahun 1950-1951 telah diusahakan untuk menyusun

rencana kesejahteraan istimewa khusus untuk bidang pertanian,

disusul membangun sektor industri. Pada tahun 1958 dibentuk

Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang menyususn Rencana

Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969.

Pada masa ekonomi terpimpin, dimana pemerintah campur

tangan secara langsung dalam seluruh aktivitas ekonomi.

Setelah gejolak G30SPKI, pemerintah menata ulang sistem

pemerintahan yang menghasilkan pembangunan terencana berjangka

5 tahun diawali dengan Repelita pada tahun 1969-1970.

Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia

a. Perencanaan Menurut Jangkauan Waktu

Perencanaan menurut jangka waktu biasanya dikenal sebagai

perencanaan jangka panjang, jangka menengah atau jangka

pendek. Di Indonesia jangka waktu perencanaan dibagi atas :

Rencana jangka panjang dengan jangka waktu 25 tahun, rencana

jangka menengah atau sedang dengan waktu 5 tahun dan rencana

jangka pendek yaitu rencana tahunan.

b. Perencanaan Menurut Dimensi Pendekatan dan Koordinasi

Pembagian menurut dimensi pendekatan dan koordiansi

memliputi : Perencanaan pembangunan makro yaitu perencanaan

pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh.

Perencanaan sektoral, perencanaan regional yang menitik

beratkan pada aspek dimana kegiatan dilakukan. Perncanaan

Mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan

tahunan, merupakan penjabaran rencana-rencana makro,

sektoral,regional kedalam proyek.

c. Perencanaan Menurut Proses/Hierarki Peyusunan

Dillihat dari prosesnya dikenal : perencanaan dari bawah ke

atas dan perncanaan dari atas ke bawah.

Pembiayaan Pembangunan

Pencapaian tujuan dan sasran pembangunan pada dasarnya

dilakukan melalui kebijaksanaan dan melalui investasi

oemerintah sendiri.

a. Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Pusat

Sumber utama pembangunan pemerintah adalah dana yang

dialokasikan dan dianggarkan melalui APBN.

b. Penerimaan

Penerimaan terbagi atas dua yaitu penerimaan dalam negeri

yang bersumber dari seluruh sumber penerimaan dalam negeri,

sedangkan penerimaan pembanggunan adalah penerimaan di dalam

negeri, sedangkan penerimaan pembangunan adalah penerimaan

yang bersumber dari hibah atau pinjaman luar negeri.

c. Pengeluaran

Pengeluaran atau belanja pemerintah terdiri dari

pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran

rutin bertujuan untuk membiayai kebutuhan rutin berkaitan

dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan sedangkan

pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang secara khusus

dialokasikan untuk pembangunan guna mencapai sasaran tertentu.

Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, bek=lanja

barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bungan dan cicilan

hutang dan pengeluaran rutin lainnya.Pengeluaran pembangunan

adalah seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola langsung oleh

aparatur pemerintahan melalui APBN. Pengeluaran pembangunan

terdiri dari investasi langsung dan oengeluaran

transfer.Sumber utama dana pemerintah untuk membiayai

pembangunan adalah tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam

negeri dikurangi tabungan pemerintah.

d. Perubahan dan Perhitungan APBN

Kata anggran dalam APBN mengandung oengertian rencana atau

perkiraan. Isi APBN merupakan hasil perhitungan dan keputusan

tentang perkiraan pendapatan dan belanja negara. Setelah

dibentuk Perhitungan Anggarn Negara (PAN), yang telah distujui

DPR dan disahkan dalam bentuk UU.

e. Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Daerah : APBD

Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan

bagian tak terpisahkan dari pemerintah pusat, sehingga

pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional sehingga antara keuangan daera dan pusat terdapat

hubungan erat.

f. Peningkatan Daya Guna Dana Pembangunan

Seluruh pembiayaan pembangunan yang dialokasikan melalui

berbagai tingkatan dikelola secara optimal agar secara terkait

satu sama lain dapat mennghasilkan efektivitas dan efisiensi

yang tinggi.

Pelaksanaan Proyek Pembangunan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan diorganisasikan dalam

sektor, subsektor dan program. Program dasarnya kumpulan

kegiatan. Kegiatan- kegiatan itu dilakukan melaui upaya

sistematis dalam proyek. Proyek didefenisikan sebagai suatu

kegiatan investasi yang menggunaka faktor produksi untuk

menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh

keuntungan dalam suatu periode tertentu ( Gittinger, 1972).

Dalam sistem APBN, prosedural administrasi sebuah proyek

sebagai berikut : 1. Penyusunan dan pengajuan Daftar Usulan

Proyek (DUP) oleh instansi pemerintah, 2. Penilaian DUP oleh

Bppenas, 3. Penyediaan anggaran tahunan bagi proyek yang

disetujui dalam dokumen anggaran 4. Pelaksanaan proyek sesuai

ketentuan yang berlaku.

Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Sistem pemantauan dan evaluasi kinerja mempunyai peranan

penting dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan

pelaksanaan proyek, baik dalam pengendalian pelaksanaan proyek

maupun dalam pperencanaan berikutnya. Sistem pemantauan dan

evaluasi kinerja meliputi struktur, mekanisme termasuk tata

cara pelaksanaannya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi

yang diperlukan mengenai kinerja proyek,baik yang sednag

berjalan, selesai ataupun yang telah lewat. Melalui evaluasi

dalam rangka sistem pemantauan ini dapat pula diketahui

tingkat pencapaian realisasi pelaksanaan fisik dan penyerapan

dan dibanding dengan sasaran rencana fisik dan pembiayaan yang

telah ditetapkan.

a. Sistem Pemantauan, terdapat 5 unsur dalam sistem pemantauan

yaitu ; proyek pembangunan yang dipantau, pejabat yang

menyampaikan laporan, periode laporan, bentuk formulir

pelaporan dan mekanisme pelaporan

b. Sistem Ealuasi Kinerja, merupakan salah satu kegiatan

perencanaaan dan manajemen pembanggunan yang tidak kalah

penting dibanding kegiatan lainnya, namun belum

dilaksanakan secara komprehensif, sistematis, mandiri dan

melembaga.

Pengawasan Pembangunan

1. Pengawasan Fungsional

Untuk mengamnakan pembangunan dalam mencapai sasaran dan

tujuannya secara efisien dan efektif dikembangkan sistem

pengawasan. Sistem pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi

antara lain pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang

terdiri dari aparat pengawasan fungsionaal pemerintah (APFP),

dan aparat pengawasan ekstern pemerintah (APEP). Secara garis

besar struktur dan mekanisme pengawasan yang berlaku di

Indonesia secara hierarkis adalah :

a. Inspektur Wilayah ( Irwil)

Propinsi/Kabupaten/Kotamadya.

b. Inspektur Jenderal (Irjen) departemen

c. BPKP/Perwakilan BPKP di daerah

d. Menteri menerima laporan Irjen depertemen untuk

pertimbangan kebijaksanaan lebih lanjut serta sebagai

bahan konsultatif bagi persidangan antarmenteri.

e. Menko Ekku dan wasbang mengkoordinasikan para menteri

LPND sepanjang menyangkut pengawasan.

f. Wakil presiden mendapat tugas khusus dari Presiden

untuk mengkoordinasikan seluruh aparat pengawasan

pemerintah dan kegiatannya. Wakil presiden juga

menampung informasi dari masyarakat.

g. Presiden melakukan pembinaan pengawasan yang dilakukan

oleh aparat pengawas yang dalam pelaksanaannya dibantu

oleh Irjenbang selaku staf pembantu Presiden.

h. BPK mempunyai tugas memeriksa tanggung jawab pemerintah

tentang keuangan dan kekayaan negara serta semua

pelaksanaan APBN, APBD dan Anggaran BUMN/BUMD

berdasarkan ketentuan UU, dan berkewajiban

memberu=itahukan hasil pemeriksaannya kepada DPR.

i. DPR sebagai lembaga perwakilan melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.

j. Mahkamah Agung melakukan pengawasan atas jalannya

peradilan untuk diambil tindakan perbaikan/penertiban.

2. Pengawasan Melekat

Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang secara

stuktural melekat pada setiap dan seluruh hierarki jabatan

pimpinan organisasi dan merupakan fungsi inherennya.

3. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat merupakan bentuk partisipasi

masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Masyarakat tidak termapil dengan sendirinya tetapi terbentuk

dari sikap peduli dan motivasi, biasanya dalam bentuk kotak

pos keluhan, melalui lembaga perwakilan, lembaga peradilan,

organisasi politik, ormas dan LSM.

4. Tindak Lanjut Pengawasan

Tindak lanjut pengawasan terdiri atas 2 kelompok utama

yaitu : 1. Tindak lanjut bersifat Preventif, berupa

penyempurnaan unsur aparatur di bidang kelembagaan,

ketatalaksanaan dan kepegawaian, 2. Tindak lanjut bersifat

Represif, berupa penindakan terhadap perbuatan korupsi,

penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan dan

penyelewengan lainnya. Tindakan represif dalam bentuk tindakan

administratif terhadap pegawai atau tuntutan perdata melalui

Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Adminstrasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah

berkewajiban mengarahkan, membimbing serta mencipk[takan

suasana menunjang. Kegiatan masyarakat dan pemerintah saling

mengisi, saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju

tercapainya tujuan pembangunan nasional. Itulah hakikat peran

administrasi negara dalam pembangunan di Indonesia.

Dalam falsafah Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun

karso dan tut wuri handayani, sangat tepat menggambarkan

proses penyesuaian peran administrasi negara terhadap proses

perkembangan dan perubahan yang sekarang sedang terjadi.

Untuk mengatasi masalah-masalah administrasi negara dalam

pembangunan di Indonesia adalah membangun administrasi negara

melalui sumber daya manusia administrasi yang profesional dan

memiliki kompetesi yang tinggi. Profesionalisma mencerminkan

sikap seseorang terhadap profesi yang ditekuninya, kesungguhan

hati untuk mendalami, menguasai menerapkan dan menjunjung

tinggi etika profesi. Kompetensi merujuk pada suatu keadaan

dimana seseorang dapat dipercaya berdasarkan kemampuannya.

Bab. 6 PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DI INDONESIA

Sejarah mencatat bahwa perkembangan aparatur negara dalam

kurun waktu 1945 sampai pra PJP I sangat dipengaruhi oleh

situasi perjuangan dan ketidakstabilan politik dan

pemerintahan. Pada periode Demokrasi Liberal tahun 1950-1959

aparatur negara menjadi ajang perebutan pengaruh partai-partai

politik. Aparatur negara makin banyak terlibat dalam kegiatan

politik praktis. Situasi politik dan pemerintahan yang tidak

stabil memperngaruhi efektivitas aparatur negara, terutama

kabinet yang jatuh bangun menghambat penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan dengan baik.

Pada periode Demokrasi terpimpin, tahun 1959-1965 keadaan

aparatur negara tidak banyak berubah, dengan membesarnya

kabinet sampai 100 menteri, aparatur negara tumbuh makin

besar. Denga Orde Baru dimulai penataan administrasi negara

berdasarkan UUD 1945. Menjelang PJP I tahun 1966-1968

pembangunan aparatur negara pada dasarnya berisikan kegiatan

rehabilitasi dan konsolidasi untuk mengembalikan landasan,

peran dan fungsinya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Selama PJP I tahun 1969-1993 Repelita demi Repelita,

pendayagunaan aparatur negara ditempatkan sebagai bagian

integral dari keseluruhan strategi ppembangunan nasional, dan

senantiasa merupakan salah satu krida atau program kerja

setiap kabinet dalam masa pembangunan. Untuk meningkatkan

disiplin pegawai dikalangan pegawai negeri sipil telah

diterbitkan beberapa peraturan yang khusus mengatur pegawai

negeri sipil. Dalam PJP I sudah banyak dilakukan penelitian

yang ditujukan untuk mengkaji berbagai kebijaksanaan

pendayagunaan dan pengembangan sistem serta disiplin ilmu

administrasi pembangunan, guna munujang pembangunan.

Kesejahteraan pegawai negeri masih sangat tidak memadai,

sehingga mendorong perilaku yang merugikan seperti korupsi dan

kolusi. Untuk mengatasi kendala – kendala yang ditemui

pembangunan administrasi dilanjukan dalam PJP II dimanan

sasran pembangunan aparatur negara yang bersih, bertanggung

jawab, penuh pengabdian dan profesional. Sasaran selanjutnya

adalah tertatatnya manajemen aparatur negara dalam

meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan manusianya.

Selanjutnya sasaran pembangunan administrasi adalah

meningkatnya perwujudan otonomi daerah, yang serasi,nyata,

dinamis dan bertanggung jawab.

Pembangunan Aparatur Negara meliputi kebijaksanaan

yaitu : (a) Peningkatan disiplin aparatur negara (b)

Pemantapan organisasi kenegaraan (c) Pendayagunaan organisasi

pemerintahan (d) penyempurnaan manajemen pembangunan (e)

peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, selain merupakan

salah satu tujuan pokok dalam pembanggunan aparatur negara,

juga merupakan persyaratan pokok bagi terselenggaranya

pembangunan nasional yang efisien dan efektif. Posisi aparatur

negara dalam proses peningkatan disiplin nasional adalah

sebagai pelopor, pelaku pertama dan utama, dalam menerapkan

disiplin nasional sehingga menjadi teladan dan panutan bagi

masyarakat.

Peningkatan disiplin aparatur tercermin dari perilakunya

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Aparatur bersifat

melayani, mengayomi dan meneladani disertai kepemimpinan yang

menumbuhkan dan mendorong prakarsa dan peran serta aktif

masyarakat dalam pembangunan. Pendayagunaan organisasi

pemerintahan yang meliputi organisasi pemerintah

pusat,organisasi pemerintah daerah dan desa, hubungan

pemerintah pusat dan daerah.

Penyempurnaan manajemen pembangunan meliputi : a)

Adminstrasi Kebijaksanaan Pembangunan b) Sistem Perencanaan,

penganggaran dan pembiayaan serta pemantauan dan pelaporan c)

manajemen program dan proyek pembangunan d) Sistem Informasi

e) administrasi umum dan kearsipan dinamis f) sistem kearsipan

nasional.

Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia merupakan unsur

dan modal dasar dalam pembangunan nasional. Cakupan pembinaan

meliputi : 1) Formasi dan Pengadaan 2) Pembinaan Karier 3)

Pendidikan dan Pelatihan 4)Kepemimpinan Aparatur 5)

Penggajian, Tunjangan dan Kesejahteraan 6) Administrasi

Pegawai negeri sipil (PNS).

Program pembangunan aparatur negara dijabarkan dalam

program pokok dan program penunjang. Program pokok pembangunan

aparatur negara meliputi : 1) program Peningkatan Prasarana

dan saran aparatur negara 2) Program peningkatan efisiensi

aparatur negara 3) Program pendidikan dan pelatiahn aparatur

negara 4) program penelitian dan pengembangan aparatur negara.

Sedangkan program penunjang dalam pembangunan aparatur negara

adalah 1) program pengembangan informasi pemerintahan 2)

program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan 3)

program pengembangan hukum administrasi negara.

Bab 7 PENUTUP

Adminstarsi dipengaruhi oleh lingkungan yang senantiasa

berubah dari segala aspek kehidupan. Di bidang ekonomi,

globalisasi ditandai oleh ekonomi dunia yang makin terbuka,

dimana arus informasi, manusia, barang dan jasa, modal dan

investasi bergerak cepat dan makin tidak mengenal batas

wilayah negara. Administrasi negara dituntut secara tepat

berperan dimana manusia makin meningkat pendidikannya, makin

terspesialisasi kebutuhannya, makin keras tuntutannya pada

kualitas bukan ketersediaan, makin menuntut untuk ikut serta

dalam semua proses yang menentukan nasibnya.

Perubahan internal dan eksternal dlam administrasi akan

mempengaruhi aspirasi, tuntutan, kemampuan, dan persepsi

masyarakat maupun kualifikasi aparatur pemerintah. The way of

governing berkembang dan dapat berbeda sekarang dengan masa

yang akan datang. Ilmu administrasi, termasuk administrasi

pembangunan ditantang untuk bisa mengikuti proses perubahan

bahkan satu langkah di depan.

Betapapun besarnya peranan masyarakat, upaya untuk

membangun masyarakat adlah tanggung jawab administrasi

pembangunan, diperlukan pembaharuan bukan hanya sistem dan

prosedur kerja tetapi juga semangat kerja. Ada dua altenatif

yaitu perbaikan birokrasi berlangsung secara evolutif dan

tidak bisa dipaksakan atau diupayakan untuk mempercepat proses

perbaikan administrasi.

Untuk Indonesia, sebaiknya dipilih alternatif kedua,

bahwa Indonesia harus mencambuk diri untuk melompat maju dalam

membangun administrasi dengan alasan pertama, ekonomi

Indonesia diambang untuk meningkat dari ekonomi berpendapatan

rendah menjadi ekonomi berpendapatan menengah. Kedua, terjadi

transformasi budaya dari masyarakat tradisional menjadi

masyarakat modern. Ketiga, masyarakat Indonesia telah

teremansipasi dan mulai melepaskan diri dari perangkap

keterbelakangan. Keempat, globalisasi akan meningkatkan kadar

keterbukaan dan informasi bangsa Indonesia. Kelima,

liberalisasi perdagangan dan integrasi pandangan dunia membuka

peluang-peluang baru dan memberikan harapan baru untuk

membangun kehidupan yang lebih baik secara dipercepat.

Kuncinya adalah daya saing yang ditentukan oleh dua hal,

produktivitas dan efisienasi.

Birokrasi harus terdiri atas manusia-manusia yang bukan

hanya berpengetahuan tetapi berkarakter. Untuk itu para

pelajar ilmu administrasi perlu lebih banyak mempelajari

pengalaman panjang pembangunan administrasi di Indonesia untuk

membuat kajian-kajian dan penulisan ilmiah dalam bidang

administrasi negara pada umumnya dan administrasi pembangunan

pada khususnya, dalam rangka memperkuat upaya membangun

administrasi negara yang mampu memberikan jawaban terhadap

tantangan pembangunan bangsa Indonesia di masa kini dan di

masa depan.