PEMERINTAHAN NEGARA AUSTRALIA

Eka Rahmaniah Turruzqa JAJMuhammad Sahidu Saifun

Rahayu Prastika KusumawatiRahmi RamadhantySyifa’ Naurah

Nama Negara : AustraliaNama Resmi : Persemakmuran AustraliaIbukota : Canberra Sistem Pemerintahan : ParlementerBentuk Negara               : FederasiBentuk Pemerintahan          : Monarki KonstitusionalKepala Negara : Ratu InggrisKepala Pemerintahan : Perdana Menteri

PROFIL NEGARA

Australia adalah sebuah negara di belahan bumi selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan dengan Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini di utara; Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur-laut; dan Selandia Baru di tenggara

Bentuk NegaraAustralia memiliki bentuk

negara federal yang wilayahnya terbagi menjadi beberapa negara bagian. Terdiri atas 6 negara bagian dan 2 teritorial di daratan utama.

Negara Bagian Ibukota

New South Wales

Sydney

Victoria MelbourneQueensland BrisbaneAustralia Barat

Perth

Australia Selatan

Adelaide

Tasmania HobartTeritorial Utara

Darwin

Teritorial Ibu Kota Australia

Canberra

Federasi Australia disahkan pada tanggal 1 januari pada tanggal 1901 dengan nama “commonwealth of Australia ”. Lahirnya commonwealth of Australia  sebagai wadah yang mempersatukan seluruh koloni Inggris di Australia setelah 50 tahun lamanya terpecah-pecah. Hal ini terwujud melalui serangkaian referendum untuk meminta pendapat rakyat terhadap konstitusi federal hasil pertemuan pemimpin-pemimpin tiap koloni..

Bentuk PemerintahanBentuk Pemerintahan Australia adalah Monarki Konstitusional. Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan dibawah sistem konstitusional yang mengakui Raja/Ratu sebagai kepala negara. Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi merupakan Ratu Australia. Bentuk monarki konstitusional modern saat ini menggunakan konsep Trias Politica atau politik tiga serangkai. Hal ini berarti Raja/Ratu adalah ketua simbolis cabang eksekutif.

Ratu menetap di Britania Raya sehingga ia menunjuk utusan yang menetap di Australia (Gubernur Jenderal pada level federal dan oleh Gubernur pada level negara bagian) atas saran dari Pemerintah Australia untuk mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

Sistem Pemerintahan Australia menjalankan sistem pemerintahan parlementer, dengan tiga (3) tingkatan :1. Legislatif :Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur- Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan Parlemen Tingkat Pusat Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggung-jawab menetapkan UU berskala nasional seperti: perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum menjadi UU/Peraturan Pemerintah. DPR (House of Representatives), mengusulkan sebagian besar rancangan UU/Peraturan Pemerintah.

Parlemen Negara Bagian dan TeritorialHal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri yang dapat diamandemen parlemen setempat tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara. Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah Federasi berlaku di atas wewenang UU/Peraturan negara bagian. Semua Parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat bikameral. Sementara parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis.

2. Eksekutif :Dewan eksekutif federal yang terdiri atas gubernur jenderal dengan pertimbangan para penasihat eksekutif (PM dan para menteri).

3. Yudikatif :Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya, yang para hakimnya diangkat oleh Gubernur-Jenderal berdasarkan nasehat Dewan.

Terima Kasih