CONTOH BENTUK LAPORAN DAN BAHASA LAPORAN/TEMUAN AUDIT

1. COVER LAPORAN

LOGO DAN NAMA ……

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

LAPORAN HASIL AUDIT OPERASIONAL

ATAS

PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT PINGGIRAN

PADA

KANTOR KEMENTERIAN SOSIAL PROVINSI PADJADJARAN UTARA

UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

(PERIODE 1 JANUARI SD 30 September 2013)

NOMOR

:

TANGGAL :

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Halaman

2

BAB I SIMPULAN 2

BABII.

REKOMENDASI 8

BAGIAN KEDUA: URAIAN HASIL AUDIT 9

BAB I INFORMASI UMUM

A. Informasi Umum Audit

9

1. 2. 9

3. 4. Tujuan Audit……………………………………………………… 9

5. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit……………………………. 9

6. Cakupan Sampling Audit………………………………………..7. Periode yang Diaudit…………………………………………….8. Tanggung Jawab Auditor………………………………………..9. Metodologi Audit………………………………………………….

B. Informasi Umum Program1. Data Umum Pengelola Program………………………………..

10

10

10

10

2. Data Umum Program…………………………………………….

11

11

13

BABII

HASIL AUDIT

1. Keuangan……………………………………………………….2. Sampel Audit……………………………………………………3. Penilaian Sistem Pengendalian

Intern………………………4. Hasil Program…………………………………………………..5. Hambatan Pelaksanaan Program…………………………….6. Temuan Hasil Audit…………………………………………….7. Hal Lain yang Perlu Diperhatikan…………………………….8. Tanggapan Penanggungjawab Program…………………….

16

17

18

19

19

20

23

24

LAMPIRAN :

1. Matrik Hasil Penilaian Sistem Pengendalian Intern.

2. Daftar Realisasi kegiatan Program.3. Rincian Hambatan Pelaksanaan Program4. Uraian Temuan Pelaksanaan Program5. Rincian HalLain yang Perlu Diperhatikan

LOGO NAMA INSTANSI/INSPEKTORAT….

Nomor : LHA./AO.X/10 /2013 November, 2013

Lampiran : 5 (lima) eksemplar

Hal : Laporan Hasil Audit Operasional atasProgram Bimbingan Masyarakat Pinggiranpada Kantor Wilayah Kementerian SosialProvinsi Utara Tahun Anggaran 2013

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit Operasional atas

Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Majapahit Utara di lingkungan

Kantor Wilayah Kementerian Sosial Provinsi Majapahit Utara Tahun

Anggaran 2013, dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut:

Bagian Pertama : Simpulan dan Rekomendasi

Bagian Kedua : Uraian Hasil Audit

BAGIAN PERTAMA

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB I: SIMPULAN

Berdasarkan hasil audit operasional atas Program Bimbingan Masyarakat

Pinggiran pada Kantor Wilayah Kementerian Sosial Provinsi Majapahit

Utara Tahun 2013 (periode 1 Januari sampai

dengan 30 September 2013), dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Keuangan

Anggaran dan realisasi keuangan Program Bimbingan Masyarakat

Pinggiran Majapahit Utara yang Anggarannya bersumber dari Anggaran

Kementerian Sosial Majapahit untuk Tahun Anggaran 2013 (periode

1Januari sampai dengan 30 September 2013) , sebagai berikut :

(Rp0.000,00)

No UraianANGGARANProvinsi

(Rp)

ANGGARANKarsidenan

(Rp)Jumlah

1 Anggaran 15.732.443 4.801.428 18.533.871

2 RealisasiAnggaran

9.439.496 3.086.332 10.525.828

3 Sisa Anggaran7.292.947 2.715.096 8.008.043

4 % Realisasi

57,29 %

54,88 %

56,79 %

Belum maksimalnya penyerapan Anggaran disebabkan oleh hal-hal

sebagai berikut:

1) Masih adanya sisa waktu pelaksanaan kegiatan selama 4 bulan,yaitu bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2013;

2) Adanya rencana penghematan terhadap beberapa kegiatan;

3) Beberapa kegiatan seperti penyelenggaraan pencari bakatMasyarakat Pinggiran terlambat dilaksanakan karena beberapapersyaratan dokumentasi belum dipenuhi dan harus dilakukanverifikasi.

2. Sampel Audit

Audit atas Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Majapahit Utara

Tahun Anggaran 2013, dilakukan secara sampling dengan mengambil uji

petik pada 2 (dua) Karsidenan.

Anggaran dan realisasinya yang dilakukan sampling sebagai berikut:

(Rp 000,00)

No Sumber AnggaranPopulasi Sampel % Sampel

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) Angg. Real.

1 ANGGARAN PROV. 15.732.443 9.439.496 13.404.902 7.866.122 84,20 81,36

2 ANGGARAN KARSI 4.801.428 3.086.332 4.728.828 3.050.532 98,09 98,28

Jumlah 18.533.871 10.525.828 16.133.730 8.916.654 87,05 84,71

3. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern

Dari hasil pengujian atas Sistem Pengendalian Intern dalam

pelaksanaan Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Majapahit

Utara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan pendekatan pada

Peraturan Pemerintah Majapahit Nomor 99 Tahun 2009 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara umum telah “

Cukup memadai”, dengan penjelasan setiap unsur sebagai

berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian telah cukup memadai untuk

mengarahkan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dan penyimpangan yang terjadi tidak signifikan.

Kelemahan yang masih dijumpai adalah belum adanya

penandatanganan aturan perilaku pegawai secara berkala.

2) Penilaian Risiko

Unsur penilaian risiko belum memadai. Hal ini ditunjukkan

dengan belum tersedianya dokumentasi hasil identifikasi

risiko, hasil analisis risiko dan pengelolaan risiko secara

sistematis, meskipun dalam rapat-rapat internal disinggung

mengenai hambatan-hambatan pencapaian terget/tujuan.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian telah memadai untuk mengarahkan agar

program/kegiatan dilakukan pencatatan, berjalannya mekanisme

otorisasi, dan terdapatnya pemisahan fungsi yang memadai

serta adanya distribusi kewenangan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

4) Informasi dan Komunikasi

Unsur informasi dan komunikasi telah memadai, yang antara

lain ditandai dengan adanya pelaporan kegiatan yang

disampaikan kepada pejabat/pihak yang berwenang, pengarahan

dari pimpinan cukup dipahami bawahan dan penggunaan sarana

komunikasi sesuai dengan keperluan.

5) Pemantauan Pengendalian InternPemantauan pengendalian telah cukup memadai, hal ini ditunjukkan

dengan tersedianya instrumen monitoring yang digunakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, pimpinan telah mengambil langkah

kongkrit dalam menindaklanjuti rekomendasi atas hasil/temuanaudit, penilaian dan reviu lainnya serta dilaporkan secara

berkala. Kelemahan yang masih perlu dibangun adalah evaluasi

secara berkala atas pengendalian belum dilakukan secara

sistematis dan terdokumentasikan.

4. Hasil Pelaksanaan Program

Hasil pelaksanaan Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Majapahit

Utara dan Karsidenan yang disampel Tahun Anggaran 2013 (periode

Januari sd 30 September 2013) yang telah dicapai adalah sebagai

berikut:

1)Bidang Urusan Sosial

Kegiatan-kegiatan dalam bentuk bantuan Anggaran, pembelian barang

modal dan kegiatan workshop hampir seluruhnya mencapai 100%,

kecuali yang jadwal pelaksanaannya harus secara

bertahap/dilaksanakan setelah bulan September 2013.

2)Bidang Pendidikan Masyarakat Pinggiran

Kegiatan-kegiatan dalam bentuk bantuan Anggaran, pembelian

keperluan pendidikan dan kegiatan pendidikan hampir seluruhnya

selesai 100%, kecuali yang jadwal pelaksanaan kegiatannya harus

dilaksanakan secara bertahap/setelah bulan September 2013

3)Bidang Penyelenggaraan Kesra

Kegiatan-kegiatan pemberian bantuan permodalan dan materi hampir

seluruhnya mencapai 100%, kecuali kegiatan bimbingan pemasaran

pada kabupaten yang disampling yang belum dilaksanakan ( capaian

0,00%) karena pencairannya tergantung pada pemenuhan persyaratan

administrasinya.

5. Hambatan Pelaksanaan Program

Hambatan pelaksanakan Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran

Majapahit Utara adalah:

1) Perencanaan anggaran yang belum akurat;

2) Beberapa kegiatan penyelesaiannya tergantung pihak lain

dalam memenuhi persyaratan pencairan Anggaran.

6. Temuan Hasil Audit

1) Terdapat kegiatan yang tidak efektifSalah satu kegiatan dalam Bimbingan Masyarakat Pinggiran

Majapahit Utara untuk tahun 2013 adalah kegiatan Pembahasan Draft

Standar Pelayanan Masyarakat Pinggiran dengan pagu anggaran

sebesar Rp75.000.000,00, namun dalam realisasinya anggaran

dimaksud digunakan oleh organisasi informal di bawah naungan Dep.

Sosial untuk melakukan seminar menangani masyarakat pinggiran.

Hal ini disebabkan oleh perencanaan/usulan anggaran yang tidak

akurat dan pemahaman terhadap aturan anggaran oleh Pejabat yang

berwenang.

Akibatnya pemanfaatan anggaran tidak efektif/pemborosan keuangan

negara.

2) Terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak efektif/efisien untukmencapai tujuan programBeberapa kegiatan workshop dengan biaya sebesar Rp404.400.000,00

tidak efektif dan tidak efisien, yaitu sebagian besar materi

workshop tidak implementatif dan telah sebagian besar telah

dijalankan di lapangan . Materi juga sebagian besar lebih efektif

apabila disampaikan petugas/penyuluh yang berada di lapangan.

Hal tersebut disebabkan oleh indikator/ukuran keberhasilan

kegiatan belum menjadi bagian penting dalam perencanaan kegiatan.

Disamping itu, potensi sumber daya yang tersedia belum dijadikan

pertimbangan/alternatif penting pada setiap kegiatan dalam

mencapai tujuan.

Akibatnya hasil kegiatan tidak optimal untuk mencapai tujuan

program.

3) Pelaksanaan kegiatan belum mengoptimalkan pemanfaatan aset NegaraTahun anggaran 2013 Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran pada

Kementerian Sosial Provinsi Majapahit Utara melakukan beberapa

kegiatan di luar kantor/diklat/workshop/lokakarya sebagai berikut:

(1) Bidang Urusan Sosial sebanyak 6 (enam) kegiatan dengan nilai

realisasi anggaran sampai dengan September 2013 sebesar

Rp1.277.866.000,00, dari jumlah tersebut diantaranya untuk

biaya akomodasi/hotel sebesar Rp305.850.000,00.

(2) Bidang Kesra sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan nilai

realisasi anggaran sebesar Rp1.047840.000,00. Dari jumlah

tersebut untuk biaya akomodasi/hotel/konsumsi sebesar

Rp385.340.000,00.

Untuk kegiatan sebagaimana tersebut di atas, pihak Kementerian

Sosial Provinsi Majapahit Utara memiliki aset/gedung dengan

fasilitas setara memadai untuk penyelenggaraan pelatihan/workshop

yang seharusnya dapat diberdayakan secara efektif.

Hal tersebut disebabkan lemahnya perencanaan dan kurang

integritasnya pejabat yang berwenang mengendalikan anggaran.

Akibatnya terdapat penghematan anggaran dari pemanfaatan aset

yang tidak direalisasikan.

7. Hal Lain yang Perlu Diperhatikan

Prosedur/kebijakan yang tersedia belum mencakup ukuran keberhasilanprogram/kegiatan sehingga efisiensi dan efektivitas program sulitdiukurProgram Bimbingan Masyarakat Pinggiran hampir seluruh kegiatannya

berhubungan dengan masyarakat, khususnya masyarakat pinggiran ,

seperti melaksanakan pelayanan, bimbingan/ketrampilan dan

pembinaan/pemberdayaan/kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan

tugas tersebut Kantor Kementerian Provinsi Majapahit Utara telah

memiliki sumber Anggaran dan sumber daya manusia yang tersebar di

seluruh negeri.

Belum tersedianya mekanisme dan ukuran keberhasilan dari tugas yang

telah ditetapkan, sulit untuk melakukan pembandingan/memperoleh

gambaran keberhasilan Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran dari

tahun ke tahun.

Akibatnya pemanfaatan sumber Anggaran, sarana/prasarana dan sumber

daya manusia yang digunakan untuk pencapaian tujuan sulit diukur

tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

8. Tanggapan Penanggung Jawab Kegiatan

Berkenaan permasalahan pergeseran mata anggaran kegiatan,

Penanggung Jawab Kegiatan menafsirkan bahwa pergeseran kegiatan

dimaksud masih relevan. Untuk temuan audit/hal-hal yang perlu

diperhatikan pada prinsipnya sependapat dengan auditor.

BAB II: REKOMENDASIBerdasarkan permasalahan yang ditemukan dari hasil audit atas Program

Bimbingan Masyarakat Pinggiran Majapahit Utara di Lingkungan Kantor

Kementerian Sosial Provinsi Majapahit Utara untuk Tahun Anggaran

2013, kami merekomendasikan kepada Kepala Kantor Kementerian Sosial

Provinsi Majapahit Utara agar:

1. Memberikan peringatan kepada pejabat-pejabat yang terkait dengan

kegiatan yang tidak sesuai dengan mata anggarannya dan tidak

efektif

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia khususnya tenaga

lapangan termasuk alokasi anggarannya untuk mendorong/mengawal

pelaksanaan bimbingan/pembinaan/pemberdayaan masyarakat

pinggiran.

3. Menginstruksikan kepada Pejabat yang berwenang untuk

mengoptimalkan pemanfaatan aset/gedung milik Kementerian Sosial

dalam melakukan kegiatan.

4. Membuat mekanisme yang dapat dijadikan sebagai acuan proses dan

ukuran keberhasilan tugas- tugas Program Bimbingan Masyarakat

Pinggiran.

Kepala

Ki Ageng

Joko Pintar

BAGIAN KEDUAURAIAN HASIL AUDIT

BAB I INFORMASI UMUM

A. Informasi Umum Audit

1. Dasar Audit

Audit Operasional atas Program Bimbingan Masyarakat

Pinggiran Majapahit Utara Tahun Anggaran 2013, didasarkan

pada:1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2009 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

2) Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Tahun 2013;

3) Surat Tugas Kepala Auditor Internal Provinsi Majapahit Utara

Nomor ST-3001/ AI/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.

2. Tujuan Audit

Audit operasional atas Program Bimbingan Masyarakat

Pinggiran Majapahit Utara Tahun Anggaran 2013 bertujuan

untuk :1) Menilai efisiensi, ekonomis dan efektivitas pelaksanaan

program bila dibandingkan dengan target dan sasaran yang telah

ditetapkan

2) Menilai ketaatan dan kepatuhan atas pelaksanaan program

terhadap ketentuan yang telah ditetapkan meliputi penilaian

atas mekanisme penetapan kegiatan, mekanisme penyaluran

Anggaran, kesesuaian penggunaan Anggaran dibandingkan dengan

ketentuan/Juklak, kesesuaian spesifikasi teknis, akuntabilitas

keuangan serta pemanfaatannya.

3) Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan

atau penyelenggaraan program serta memberikan rekomendasi jika

ditemukan kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja

pelaksanaan program dan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian

Sosia Kerajaan Majapahit pada umumnya.

3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit

1) Sasaran Audit

Sasaran audit ini adalah Kantor Kementerian Sosial

Provinsi Majapahit Utara Kantor Kementerian Sosial

Karsidenan, serta Lembaga Lain yang menerima bantuan

serta para pengelola kegiatan program.

2) Ruang Lingkup Audit

Audit atas Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran

Majapahit Utara merupakan audit operasional yang

dilakukan secara nasional. Pelaksanaan audit ini terbatas

pada Tahun Anggaran 2013 yang meliputi semua Anggaran

yang berasal dari Kantor Kementerian Sosial Provinsi dan

Kantor Kementerian Sosial Karsidenan pada Provinsi

Majapahit Utara.Pelaksanaan auditnya dimulai dari tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan sampai dengan tahap pelaporan kegiatan.

4. Cakupan Sampling Audit

Cakupan sampling audit (sampling audit coverage) operasional atas

Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Majapahit Utara di

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Sosial Provinsi Majapahit

Utara Tahun 2013 (periode 1Januari sampai dengan 30 September

2013) adalah sebagai berikut:

1)Terhadap anggaran provinsi yang dilaksanakan di wilayah

karsidenan dan pelaksanaan audit dilakukan terhadap 2 (dua)

Karsidenan yaitu Karsidenan Blambangan dan Karsidenan

Singosari.

2)Terhadap anggagaran karsidenan yang disampel dan kegiatan

dilaksanakan di wilayah yang bersangkutan pelaksanaan audit

dilakukan terhadap seluruh realisasi anggaran.

5. Periode yang Diaudit

Periode yang diaudit adalah 1 Januari 2013 sampai dengan 30

September 2013.6. Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab auditor adalah sebatas pada simpulan yang

diperoleh dari hasil audit yang telah dilaksanakan.

7. Metodologi Audit

Audit atas Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Majapahit

Utara dilakukan berdasarkan Standar Audit…….sebagaimana diatur

dalam ….tentang Standar Audit …, dan prosedur lain yang dipandang

perlu sesuai dengan keadaan, yang meliputi : audit atas dokumen

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan, wawancara

kepada para pelaksana kegiatan, penyebaran kuesioner serta

konfirmasi dan observasi lapangan.

B. Informasi Umum Program

1. Data Umum Pengelola Program

Pengelola Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Majapahit

Kementerian Sosial Provinsi Majapahit Utara Tahun 2013 (periode

Januari sd September 2013) sebagai berikut :

1) Penanggung Jawab program dan pengelola Anggaran pada tingkat

Kantor Wilayah Kementerian Sosial Provinsi Majapahit Utara

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Sosial

Provinsi Majapahit Utara Nomor : KP.11/B/00/888//2012

tanggal 6 Desember 2012, tentang Penunjukan Pejabat yang

Berwenang pada Kantor Kementerian Sosial Provinsi

Majapahit Utara Tahun Anggaran 2013 adalah :

No

.Nama Jabatan

Jabatan Dalam

Pelaksanaan

Anggaran1234

2) Penanggung Jawab program dan pengelola Anggaran pada tingkat

Kantor Kementerian Sosial Karsidenan

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Sosial

Karsidenan, Nomor :..........., tentang …… Tahun Anggaran

2013 adalah :

No

.Nama/NIP Jabatan

Jabatan dalam

Pelaksanaan

Anggaran123

2. Data Umum Program

Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Kementerian Sosial

Provinsi Majapahit Utara Tahun 2013 mencakup :

1) Anggaran Provinsi

(1) Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran

Majapahit Utara sebagai berikut :

No No

Kegiata

n

Nama Kegiatan Jumlah (Rp)

1.

2.

3.

4.

5.

(2) Mekanisme Penyaluran

( agar dijelaskan mekanisme setiap kegiatan secara

ringkas berdasarkan SOP/juklak/juknis yang berlaku…)

2) Anggaran Karsidenan

1) Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran

Provinsi Majapahit Utara Tahun 2013 sebagai berikut :

No No Kegiatan Nama Kegiatan Jumlah (Rp)

I Kar.Blambangan

1.

2.

3.

II Kar.Singosari

1.

2.

2) Mekanisme Penyaluran

( jelaskan sesuai SOP/Juklak/juknis jika ada)

BAB II HASIL AUDIT

1. Keuangan

Data anggaran Tahun 2013 dan realisasi keuangan sampai dengan 30

September 2013 Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Majapahit

Utara pada Kantor Wilayah Kementerian Sosial Provinsi Majapahit

Utara yang Anggarannya bersumber dari Kementerian Sosial Provinsi

dan Kantor Kementerian Karsidenan di wilayah Provinsi Majapahit

Utara Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:

(Rp000)

No UraianAnggaranProvinsi

AnggaranKarsidenan Jumlah

1 Anggaran 15.732.443 4.801.428 18.533.871

2 RealisasiAnggaran

9.439.496 3.086.332 10.525.828

3 Sisa Anggaran6.292.947 1.715.096 8.008.043

4 % Realisasi

57,29 %

54,88 %

56,79 %

Belum maksimalnya penyerapan Anggaran disebabkan oleh hal-hal

sebagai berikut:

1) Masih adanya sisa waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan,

yaitu bulan Oktober, November dan Desember tahun 2013.

2) Beberapa kegiatan terlambat dilaksanakan karena beberapa

persyaratan dokumentasi belum dipenuhi dan harus dilakukan

verifikasi.

Rincian anggaran dan realisasi penggunaan Anggaran sampai dengan 30

September 2013 per jenis kegiatan program sebagai berikut :

(Rp.000)

No Sumber Anggaran/Nama KegiatanAnggaran

(Rp)

Realisasi

(RP)

SisaAnggaran

(Rp)

I Anggaran Provinsi

12345

II Anggaran Karsidenan

12345

2. Sampel Audit

Sampel audit atas Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Provinsi

Majapahit Utara Kementerian Sosial Kerajaan Majapahit Tahun

Anggaran 2013, dilakukan pada 2 (dua) Karsidenan, yaitu Karsidenan

Blambangan dan Singosari.

Anggaran dan realisasinya tahun 2013 (periode 1Januari sampai dengan

30 September 2013) atas anggaran Provinsi Majapahit Utara dan

anggaran pada 2 (dua) Karsidenan yang disampling, sebagai

berikut:

(Rp000,00)

No Sumber AnggaranPopulasi Sampel % Sampel

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp) Angg. Real.

1 AnggaranProvinsi

15.732.443 9.439.496 12.404.902 6.866.122 84,20 81,36

2 AnggaranKarsidenan

4.801.428 3.086.332 4.728.828 3.050.532 98,09 98,28

Jumlah 20.533.871 12.525.828 17.133.730

9.916.654

87,05

84,71

3. Penilaian Sistem Pengendalian Intern

Pengujian atas Sistem Pengendalian Intern dalam pelaksanaan

Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Provinsi Majapahit

Utara Tahun Anggaran 2013 mendasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2009 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah, yaitu :

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian atas program telah memadai untuk

mengarahkan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dan penyimpangan yang terjadi tidak signifikan.

Hal ini antara lain ditunjukkan dari pemilihan dan

penetapan personil yang ditugaskan telah mempertimbangkan

tingkat kompetensi pegawai, adanya program peningkatan

kompetensi dan terdapatnya struktur organisasi yang

dilengkapi dengan pendelegasian wewenang/tanggung jawab

secara memadai.

Kelemahan yang masih dijumpai pada unsur lingkungan

pengendalian adalah belum adanya aturan perilaku/pakta

integritas yang ditanda tangani seluruh pegawai secara

berkala.

2) Penilaian Risiko

Unsur penilaian risiko pada kegiatan/program belum memadai.

Hal ini ditunjukkan dengan belum tersedianya dokumentasi

hasil identifikasi risiko, hasil analisis risiko dan

pengelolaan risiko secara sisitimatis, meskipun dalam rapat-

rapat internal disinggung mengenai hambatan-hambatan

pencapaian terget/tujuan.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian telah memadai untuk mengarahkan agar

program/kegiatan dilaksanakan sesuai pedoman, dilakukan

pencatatan secara memadai, berjalannya mekanisme

reviu/otorisasi secara berjenjang dan terdapatnya pemisahan

fungsi yang memadai serta adanya distribusi kewenangan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Informasi dan Komunikasi

Unsur informasi dan komunikasi telah memadai. Hal ini

ditunjukkan dengan adanya pelaporan kegiatan yang

disampaikan kepada pejabat/pihak yang berwenang, pengarahan

dari pimpinan cukup Anggaranhami bawahan dan penggunaan

sarana komunikasi sesuai dengan keperluan.

5) Pemantauan Pengendalian InternPemantauan pengendalian telah cukup memadai, hal ini ditunjukkan

dari tersedianya instrumen monitoring yang digunakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, Pimpinan telah mengambil langkah

kongkret dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP atas

hasil/temuan audit, penilaian dan reviu lainnya serta dilaporkan

secara berkala.

Kelemahan yang masih perlu dibangun adalah belum dilaksanakannya

evaluasi secara berkala atas pengendalian intern yang dilakukan

secara sistimatis dan terdokumentasikan.

Matrik hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern per Unsur dan Sub

Unsur tersaji pada Lampiran 1.

4. Hasil Program

Hasil pelaksanaan Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran Majapahit

Utara dan Karsidenan yang disampel Tahun Anggaran 2013 (periode

Januari sd 30 September 2013) yang telah dicapai adalah sebagai

berikut:

1)Bidang Urusan Sosial

Kegiatan-kegiatan dalam bentuk bantuan Anggaran, pembelian barang

modal dan kegiatan workshop hampir seluruhnya mencapai 100%,

kecuali yang jadwal pelaksanaannya harus secara

bertahap/dilaksanakan setelah bulan September 2013.

2)Bidang Pendidikan Masyarakat Pinggiran

Kegiatan-kegiatan dalam bentuk bantuan Anggaran, pembelian

keperluan pendidikan dan kegiatan pendidikan hampir seluruhnya

selesai 100%, kecuali yang jadwal pelaksanaan kegiatannya harus

dilaksanakan secara bertahap/setelah bulan September 2013

3)Bidang Penyelenggaraan Kesra

Kegiatan-kegiatan pemberian bantuan permodalan dan materi hampir

seluruhnya mencapai 100%, kecuali kegiatan bimbingan pemasaran

pada kabupaten yang disampling yang belum dilaksanakan ( capaian

0,00%) karena pencairannya tergantung pada pemenuhan persyaratan

administrasinya.

Rincian realisasi hasil kegiatan Program Bimas Islam tersaji

pada Lampiran 2.

5. Hambatan Pelaksanaan Program

Hambatan pelaksanakan Program Bimbingan Masyarakat Pinggiran

Provinsi Majapahit Utara di Lingkungan Kementerian Sosial

adalah:

1) Perencanaan anggaran yang belum akurat;

2) Beberapa kegiatan penyelesaiannya tergantung pihak lain

dalam memenuhi persyaratan pencairan Anggaran.

Rincian hambatan pelaksanaan program, tersaji pada Lampiran 3.

6. Temuan Hasil Audit

1) Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan usulan anggaransehingga tidak efektifSalah satu kegiatan dalam Bimbingan Masyarakat Pinggiran

Majapahit Utara untuk tahun 2013 adalah kegiatan Pembahasan Draft

Standar Pelayanan Masyarakat Pinggiran dengan pagu anggaran

sebesar Rp75.000.000,00, namun dalam realisasinya anggaran

dimaksud digunakan oleh organisasi informal di bawah naungan Dep.

Sosial untuk melakukan seminar menangani masyarakat pinggiran.

Disamping tidak relevannya pembiyaan atas kegiatan tersebut, juga

hasilnya hanya berupa laporan seminar yang tidak menggambarkan

sistimatika penggunaan anggaran, sedangkan realisasi anggarannya

telah mencapai 100%. Disamping itu, sudah tersedia Standar

Pelayanan Masyarakat Pinggiran yang dikeluarkan oleh Kementerian

Sosial.

Mencermati ketentuan antara lain Keputusan Pemerintah Nomor 001

Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran khususnya pasal

10 dan 13, menyatakan bahwa pimpinan/pejabat tidak diperkenankan

melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja negara untuk

tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.

Disamping itu, penggunaan anggaran untuk seminar tidak

diperkenankan kecuali untuk hal-hal penting dan dilakukan

sederhana.

Hal ini disebabkan oleh perencanaan/usulan anggaran yang tidak

akurat dan pemahaman terhadap aturan anggaran oleh Pejabat yang

berwenang

Akibatnya pemanfaatan anggaran tidak efektif/pemborosan keuangan

negara.

Terhadap masalah tersebut kami merekomendasikan kepada Kepala

Kantor Kementerian Sosial Provinsi Majapahit Utara untuk

mengenakan sanksi kepada pejabat-pejabat yang terkait dengan

penggunaan anggaran untuk kegiatan sweminar sesuai dengan

ketentuan /peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak efektif/efisien untukmencapai tujuan programSalah satu kegiatan pada Program Bimbingan Masyarkat Pinggiran

adalah Workshop Pemberdayaan Masyarakat Pinggiran yang bertujuan

untuk meningkatkan kemampuan/pemberdayaan/Kesra. Workshop

dilaksanakan di hotel selama 4 (empat) hari dengan menghadirkan 6

(enam) nara sumber dan 6 (enam) moderator dengan biaya sebesar

Rp299.000.000,00. Peserta workshop adalah para pejabat yang

terdapat di Kantor Provinsi dan karsidenan.

Hasil audit termasuk konfirmasi lapangan menunjukkan bahwa

pelaksanaan/proses kegiatan sebagaimana tersebut di atas tidak

efektif dan tidak efisien, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Beberapa materi lebih cocok untuk petugas lapangan yang

langsung berhubungan dengan masyarakat;

(2) Beberapa materi berkenaan dengan manajerial kurang

komprehensif untuk diimplementasikan oleh petugas lapangan;

(3) Materi yang berkenaan dengan bidang ekonomi lebih pada teori

secara makro dan tidak sesuai kondisi lapangan.

Disamping itu, sebagian besar materi dapat disampaikan oleh

tenaga-tenaga lapangan yang telah berpengalaman dan berlatar

belakang pendidikan memadai.

Mencermati Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran, khususnya pasal 12 maka untuk mencapai

tujuan pemberdayaan secara optimal seharusnya mempertimbangkan

alternatif proses kegiatan yang paling efektif, materi

kegiatan/kondisi eksisting dari kebutuhan petugas lapangan yang

relevan serta pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia,

sehingga akan jauh lebih banyak petugas lapangan yang memperoleh

pemahaman/pengetahuan tentang bidang tugasnya

Hal tersebut disebabkan indikator/ukuran keberhasilan kegiatan

belum menjadi bagian penting dalam perencanaan kegiatan/term of

reference. Disamping itu, potensi sumber daya yang tersedia belum

dijadikan pertimbangan/alternatif penting pada setiap

even/kegiatan dalam mencapai tujuan.

Akibatnya hasil kegiatan kurang dapat dimanfaatkan/kurang efektif

dan efisien.

Terhadap hal tersebut kami merekomendasikan kepada Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Provinsi Majapahit Utara untuk mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya, khususnya SDM/tenaga lapangan termasuk

alokasi anggarannya untuk mendorong/mengawal pemahaman bidang

pengelolaan sosial.

3) Pelaksanaan kegiatan tidak mengoptimalkan pemanfaatan aset MilikNegara sehingga penghematan anggaran/penerimaan negara tidakdapat terealisasi.Tahun anggaran 2013 pada Kantor Wilayah Kementerian Sosial

Provinsi Majapahit Utara melakukan beberapa kegiatan di luar

kantor, yaitu diklat/workshop/lokakarya sebagai berikut:

(1) Bidang Urusan Sosial sebanyak 6 (enam) kegiatan dengan nilai

realisasi anggaran sampai dengan September 2013 sebesar

Rp1.277.866.000,00 dari jumlah tersebut diantaranya untuk

biaya akomodasi dan penginapan sebesar

R305.850.000,00;

(2) Bidang Urusan masyarakat Pinggiran sebanyak 6 (enam)

kegiatan dengan nilai realisasi anggaran sampai dengan

September 2013 sebesar Rp1.047.840.000,00. Dari jumlah

tersebut untuk biaya akomodasi dan penginapan sebesar

Rp385.340.000,00.

Untuk kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Kanwil Kementerian

Sosial Provinsi Majapahit Utara memiliki aset/tempat dengan

fasilitas dan pelayanan setara dengan penginapan di luar, yaitu

Gedung Pemberdayaan Masyarakat yang belum didayagunakan secara

efektif.

Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, khususnya yang berkenaan

dengan pemanfaatan (Bab VI/Pemanfaatan), maka untuk

mengoptimalkan daya guna dan hasil guna serta meningkatkan

penerimaan negara, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat

melakukan pinjam pakai atau kerjasama dengan pengelola barang.

Hal tersebut disebabkan lemahnya perencanaan/usulan anggaran dan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan kegiatan hanya

mengikuti anggaran yang tersedia pada DIPA.

Akibatnya terdapat penghematan anggaran/penerimaan negara dari

pemanfaatan aset milik negara/Kanwil Kementerian Sosial Majapahit

Utara yang tidak direalisasikan.

Terhadap hal tersebut kami merekomendasikan kepada Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Sosial Provinsi Majapahit Utara untuk

menginsruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk

mengoptimalkan pemanfaatan aset Negara dalam melakukan kegiatan.

7. Hal Lain yang Perlu DiperhatikanProsedur/Kebijakan yang tersedia belum mencakup ukuran keberhasilanprogram/kegiatan sehingga efisiensi dan efektivitas program/kegiatansulit diukur Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2013 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Sosial

Khusus Provinsi Majapahit Utara, maka Bidang-bidang pada Program

hampir seluruh kegiatannya berhubungan dengan masyarakat, khususnya

masyarakat pinggiran, seperti melaksanakan pelayanan, bimbingan dan

pembinaan masyarakat. Disamping itu juga melakukan

bimbingan/pembinaan pemberdayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut

Program telah memiliki sumber Anggaran dan sumber daya manusia yang

tersebar sampai ke tingkat kecamatan (tenaga lapangan), bahkan

hampir di setiap desa.

Salah satu indikator penting keberhasilan dari tugas sebagaimana

tersebut di atas dan sesuai dengan Visi/Misi Kantor Wilayah

Kementerian Sosial Provinsi Majapahit Utara tergambar dari pemahaman

dan pengamalan/perilaku masyarakat.

Disamping itu, untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia

dan anggaran yang tersedia, prosedur/peraturan yang dijadikan acuan

kegiatan selama ini belum komprehensif. Belum komprehensif dimaksud

antara lain masih kurangnya mekanisme/proses dan ukuran

keberhasilan dari tugas yang telah ditetapkan, sehingga Pimpinan

Kanwil Kemenag Provinsi Majapahit Utara sulit untuk melakukan

pembandingan/memperoleh gambaran keberhasilan Program dari tahun ke

tahun.

Akibatnya pemanfaatan sumber Anggaran, sarana/prasarana dan

sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan sulit

diukur tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

Terhadap hal ini kami menyarankan kepada Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Sosial Provinsi Majapahit Utara untuk membuat mekanisme

yang dapat dijadikan sebagai acuan proses pencapaian tujuan dan

ukuran keberhasilan tugas-tugas Program tersebut.

Rincian hal-hal yang perlu diperhatikan disajikan juga pada lampiran

5.

8. Tanggapan Penanggung Jawab Program

Meskipun kebijakan yang dilakukan telah mempertimbangkan

efektivitas/efisiensi anggaran, namun secara umum kami sependapat

dengan temuan dan hal-hal yang perlu diperhatikan sebagaimana

tersebut di atas dan akan melakukan tindak lanjut secara optimal.