sosialisasi roadmap reformasi birokrasi sekretariat

SOSIALISASI ROADMAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL

& KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI Palembang, 18 Agustus 2017

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

OUTLINE PEMBAHASAN

۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI

I . DASAR HUKUM II . PENDAHULUAN III . ROADMAP REFORMASI BIROKRASI SETJEN DEN IV. CAPAIAN DAN PRIORITAS TINDAK LANJUT PMPRB V. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT VI . PENUTUP

DASAR HUKUM


1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara

Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-

2019; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Biokrasi 2010-2025; 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional; 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi

Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20

Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja; 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Biokrasi Instansi Pemerintah;

DASAR HUKUM


13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi 2015-2019;

14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1808 K/07/MEM/2015 Tahun 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4573 K/70/MEM/2015 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015-2019;

16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 85 K/73/MEM/2017 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1050 K/73/MEM/2017 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

18. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 174 K/73/SJD2013 Tahun 2013 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

19. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019;

20. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor : 034 K/73/SJD/2017 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2017;

PENDAHULUAN


Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

Pelaksanaan RB perlu dilaksanakan secara berkelanjutan demi

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sasaran yang ingin dicapai dalam RB tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

ROADMAP RB


SETJEN DEN

Roadmap Reformasi Birokrasi (Roadmap RB) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Setjen DEN) tahun 2016 - 2019 sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019 merupakan sebuah dokumen yang menyajikan peta, arah, tahapan, gambaran umum hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi hingga tahun 2015, perencanaan program kegiatan, strategi pelaksanaan dan hasil kegiatan yang diinginkan hingga tahun 2019. Roadmap RB Setjen DEN Tahun 2016-2019 ini merupakan living document yang dinamis terhadap perubahan, sesuai perkembangan yang terjadi pada lingkungan strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Roadmap RB Setjen DEN memuat program dan kegiatan yang mencakup 8 (delapan) area perubahan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan reformasi birokrasi (Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penataaan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).

ROADMAP RB


2016 2017

2018

2019

Pembentukan Tim Manajemen Perubahan

Internalisasi Nilai-nilai KESDM

Penyusunan Roadmap RB

Penyusunan Quick Wins


Internalisasi Nilai-nilai KESDM

Internalisasi & Sosialisasi Roadmap RB


Evaluasi Manajemen Perubahan


Internalisasi & Sosialisasi Roadmap RB



Evaluasi Roadmap RB Evaluasi Manajemen Perubahan

Evaluasi Manajemen Perubahan Evaluasi Manajemen Perubahan

SETJEN DEN

1. PROGRAM AREA PERUBAHAN MANAJEMEN PERUBAHAN


2016 2017

2018

2019

Penyelesaian Penyusunan Rancangan Pedoman

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang

Bersifat Lintas Sektoral

Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan tentang

CPE

Finalisasi Penetapan RUEN

Penetapan R-Perpres tentang Tata Cara Penetapan dan

Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi

Penyempurnaan Konsep Telaahan Hukum tentang CPE

Penyempurnaan / evaluasi arah kebijakan dalam PP KEN yang

dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis

Evaluasi dan Sinkronisasi Legal Aspect dokumen RUEN terhadap

penyusunan RUED

Evaluasi terhadap efektivitas Pedoman Pengawasan sebagai acuan DEN dalam mengawasi

pelaksanaan kebijakan di bidang energi

Analisis dan Evaluasi Yuridis terhadap Tata Cara Penetapan

dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi

Penyempurnaan atau mengubah Pedoman Pengawasan yang dipandang tidak relevan lagi

Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Cadangan

Penyangga Energi

Analisis Hukum tehadap PP KEN dan Perpres RUEN sebagai

kebijakan pengelolaan energi nasional

Penyempurnaan Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi

ROADMAP RB

SETJEN DEN

2. PROGRAM AREA PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


ROADMAP RB

SETJEN DEN

2016 2017

2018

2019

Penyusunan Desain Struktur Organisasi

Penyampaian Usulan Penataan Organisasi

Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Penyusunan Draft Peraturan Terkait Penataan Organisasi

Evaluasi Kelembagaan


Penyempurnaan Draft Peraturan Terkait Penataan Organisasi


Penyusunan Perangkat/Instrumen Organisasi



Penyempurnaan Perangkat/Instrumen Organisasi

Penataan Kelembagaan


3. PROGRAM AREA PERUBAHAN KELEMBAGAAN

2016 2017

2018

2019

Penyusunan Master Plan IT

Penyusunan Tatakelola TI

Inventarisasi SOP

Identifikasi Kebutuhan SOP

Penyusunan & Evaluasi SOP AP

Evaluasi & Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Level 0

Pengukuran Tingkat Kematangan Tatakelola TI dengan COBIT

Panyusunan Knowledge Management (KM)

Evaluasi Hubungan dan Tata Kerja DEN dengan Setjen DEN

Penataan Hubungan dan Tata Kerja DEN dengan Setjen DEN

Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan SOP AP



Implementasi Risk Manajemen TI

Panyusunan Knowledge Management (KM)

Implementasi hasil pengukuran kematangan Tatakelola TI

dengan COBIT



Implementasi Risk Manajemen TI

Panyempurnaan Knowledge Management (KM)

Evaluasi Mater Plan IT



Penyusunan Perencanaan Arsitektur Enterprise

Implementasi perencanaan Arsitektur Enterprise

Impelementasi Perencanaan Arsitektur Enterprise

Implementasi Perencanaan Arsitektur Enterprise


ROADMAP RB

SETJEN DEN

4. PROGRAM AREA PERUBAHAN TATALAKSANA

2016 2017

2018

2019

Konsep revisi kode etik pegawai

Pengelolaa database pegawai

Diklat pegawai berbasis kompetensi

Assessment individu

Konsep revisi kode etik pegawai

Sosialisasi kode etik pegawai

Review Analisis Jabatan

Review Analisis Beban Kerja

Pengelolaa data base pegawai



Review Analisis Jabatan

Review Analisis Beban Kerja

Pengelolaa data base pegawai



Pengelolaa database pegawai



ROADMAP RB

SETJEN DEN

5. PROGRAM AREA PERUBAHAN MANAJEMEN SDM

2016 2017

2018

2019

Melakukan reviu dan evaluasi atas hasil SPIP

Melakukan reviu Satgas SPIP

Evaluasi prosedur SPIP

Melakukan inventarisasi dan verifikasi masalah internal

Penanganan penyelesaian tindak lanjut dari hasil pemeriksaan

Melakukan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan dan

anggaran

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan SPIP

Melakukan evaluasi peningkatan pelaksanaan SPIP

Meningkatkan fungsi Satgas SPIP melalui peningkatan

kemampuan dalam pelaksanaan evaluas

Menerrapkan aturan perilaku/ kode etik pegawai

Menyusun Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaksanaan SPIP

Pemantauan pelaksanaan secara berkelanjutan sebagai hasil

pemantauan pelaksanaan SPIP

Melaksanakan peningkatan kemampuan Satgas SPIP dalam

pelaksanaan evaluasi

Evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan aturan perilaku/

kode etik pegawai

Melakukan evaluasi Penyusunan Sistem Informasi Evaluasi dan

Pelaksanaan SPIP


ROADMAP RB

SETJEN DEN

6. PROGRAM AREA PERUBAHAN PENGAWASAN

2016 2017

2018

2019

Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan anggaran

Evaluasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU)

Meningkatkan pemahaman dalam penyusunan anggaran

Menyusun SOP Evaluasi Kinerja

Meningkatkan keterbukaan sistem pelaporan keuangan dan

BMN

Pelaksanaan dan Evaluasi RENSTRA Setjen DEN

Penyesuaian penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan

dengan IKU

Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan

pelaksanaan evaluasi kinerja

Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan dan Pengukuran

Kinerja yang terintegrasi

Meningkatkan kualitas sistem pelaporan keuangan dan BMN

Pelaksanaan dan revisi RENSTRA Setjen DEN

Mensinergikan penyusunan anggaran dengan IKU dan

evaluasi knierja

Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja Setjen DEN

Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan dan Pengukuran

Kinerja yang terintegrasi

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan

keuangan dan BMN

Pelaksanaan dan evaluasi RENSTRA Setjen DEN

Meningkatkan sinergitas penyusunan anggaran dengan

IKU dan evaluasi kinerja

Meningkatkan transpartansi dan akuntabilitas laporan keuangan

dan kinerja

Sistem Informasi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja yang

terintegrasi dan dapat diakses oleh Unit di lingkungan Setjen

DEN

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan

keuangan dan BMN ۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI

ROADMAP RB

SETJEN DEN

7. PROGRAM AREA PERUBAHAN AKUNTABILITAS

2016

2017

2018

2019

Perumusan Quick Wins Pelayanan Unggulan

Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Pelayanan Dan Target

Kinerja

Penyusunan Sistem Dan Prosedur Keluhan, Saran Dan

Masukan

Penyusunan Strategi Peningkatan Imej Setjen DEN Dan DEN Melalui Kampanye

Media Dan Non Media

Perumusan Quick Wins Pelayanan Unggulan

Sosialisasi Standar Pelayanan

Penyediaan Infrastruktur Pendukung (Sarpras Dan

Fasilitas)

Tindak Lanjut Atas Keluhan, Saran Dan Masukan

Pengelolaan Informasi Publik Dan Kehumasan

Sosialisasi Standar Pelayanan

Penyediaan Dukungan TI Dan Implementasi Pelayanan

Penyelenggaraan Konsultasi Publik

Melaksanakan Pengelolaan Website

Pelaksanaan JDIH Setjen DEN

Penyelenggaraan Dialog Energi

Pengelolaan Informasi Publik Dan Kehumasan

Melaksanakan Pengelolaan Website

Penyelenggaraan Konsultasi Publik Sosialisasi RUEN

Penyusunan Outlook Energi

Penyusunan Outlook Energi Penyusunan Outlook Energi Penyusunan Outlook Energi

Penyusunan Indikator Ketahanan & Kemandirian Energi





ROADMAP RB

SETJEN DEN

8. PROGRAM AREA PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK

memudahkan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan

menyediakan data/ informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1

2

PMPRB


Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

PMPRB mencakup penilaian terhadap dua komponen: 1. Pengungkit (Enablers) seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya; dan 2. Hasil (Results) kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit.

TUJUAN PMPRB

PMPRB


KOMPONEN PENILAIAN PENGUNGKIT HASIL

Manajemen Perubahan

Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Penataan dan

Penguatan Organisasi

Penataan Tata Laksana

Penataan Sistem Manajemen SDM

Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Pengawasan

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Kapasitas dan Akuntabilitas

Kinerja Organisasi

Pemerintah Yang Bersih dan

Bebas KKN

Kualitas Pelayanan

Publik

Tim Reformasi Birokrasi

Harmonisasi Evaluasi Proses Bisnis dan Prosedur

Operasional Tetap (SOP) kegiatan

utama

Perencanaan Kebutuhan Pegawai

sesuai dengan kebutuhan organisasi

Keterlibatan Pimpinan

Gratifikasi Standar Pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai Persepsi Korupsi (Survei

Eksternal)

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Roadmap Reformasi Birokrasi

Sistem Pengendalian dalam penyusunan

Peraturan Perundang-undangan

Penataan E-Government Proses Penerimaan Pegawai transparan,

objektif, akuntabel dan bebas KKN

Pengelolaan Akuntabilitas

Kinerja

Penerapan SPIP Budaya Pelayanan Prima

Nilai Kapasitas Organisasi (Survei

Internal)

Opini BPK

Pemantauan dan Evaluasi

Reformasi Birokrasi

Keterbukaan Informasi Publik

Pengembangan Pegawai Berbasis

Kompetensi

Pengaduan Masyarakat

Pengelolaan Pengaduan

Perubahan pola pikir dan budaya

kinerja

Promosi Jabatan dilakukan secara

terbuka

Whistle-Blowing System

Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Penetapan Kinerja Individu

Penanganan Benturan

Kepentingan

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/

Kode Perilaku Pegawai

Pembangunan Zona Integritas

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Sistem Informasi Kepegawaian

PMPRB


MEKANISME PENILAIAN

CAPAIAN & TINDAK LANJUT


No. Komponen Penilaian Bobot

Capaian Nilai

2015 2016 2017

(Update per- 15 Mei 2017)

A PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan 5,00 3,98 2,80 4,89

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 3,34 3,34 4,38

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,84 4,34 6,00

4. Penataan Tata Laksana 5,00 3,47 3,60 4,67

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 12,88 13,41 14,84

6. Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,11 3,65 4,94

7. Penguatan Pengawasan 12,00 6,67 6,94 10,88

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,18 4,13 5,39

Sub Total Komponen PENGUNGKIT (A) 60,00 41,47 42,20 55,97

B HASIL

1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 14,52 15,29 14,26

2. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 6,95 7,79 8,79

3. Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,31 8,57 8,58

Sub Total Komponen HASIL (B) 40,00 28,78 31,64 31,63

Index Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 70,25 73,85 87,6

PRIORITAS

PMPRB

Menindaklanjuti asesment thdp usulan pembangunan Agent of Change

Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Meningkatkan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat

Meningkatkan Akuntabilitas

Tindak Lanjut (Saran KEMENPAN RB)

Wilayah Bebas Korupsi dan Benturan Kepentingan

Menindaklanjuti temuan BPK agar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

1. Pembentukan Tim Asistensi 2. Pembentukan Tim untuk masing-masing Eselon I 3. Penyiapan Bahan Asistensi 4. Workshop Tim Asistensi (3 Hari) 5. Workshop Tim Eselon I (1 Hari) 6. Pelaksanaan Asistensi 7. Pembuatan Permen tentang Pelaksanaan, Penilaian, dan Review SPIP


CAPAIAN

KESDM

SASARAN TARGET

RENCANA AKSI


TINDAK LANJUT

No. Area Perubahan Rencana Aksi Target Penyelesian Data Dukung 1. Manajemen Perubahan a Melaksanakan Sosialisasi/ internalisasi Keputusan Sekretaris

Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019 di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

s.d. Oktober 2017 Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019

b Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Biokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, salah satunya dengan melaksanakan update PMPRB Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

s.d. November 2017 Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

c Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Biokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

s.d. November 2017 Dokumentasi pelaksanaan Reformasi Biokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

- - - -

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

a Melaksanakan evaluasi terhadap tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

s.d. November 2017 Kajian terkait Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

b Melaksanakan evaluasi terhadap jenjang organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional


c Melaksanakan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kondisi (lingkungan strategis) saat ini


RENCANA AKSI


TINDAK LANJUT

No. Area Perubahan Rencana Aksi Target Penyelesian Data Dukung d Pengajuan Usulan Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal

Dewan Energi Nasional 2018 a. Kajian terkait Penataan Organisasi

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan

terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

4. Penataan Tata Laksana a Melaksanakan koordinasi terkait penyusunan Peta Proses Bisnis

s.d. 2018 Konsepsi tentang Dewan Energi Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

b Melaksanakan pengelolaan SOP s.d. November 2017 SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

c Melaksanakan penyempurnaan terhadap e-government s.d. November 2017 a. Aplikasi Internal Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (http://apps.den.go.id/);

b. Web (http://den.go.id/) d Melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui publikasi

(Buku, Energy Outlook, Executive Reference, Foto Kegiatan, IKU, Pengumuman, Perjanjian Kinerja, Produk Hukum, Renstra, dsb.) ke dalam web

s.d. November 2017 Web (http://den.go.id/)

5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

a Menyusun dan/atau menyempurnakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Sesuai dengan penataan organisasi 3.d.)

2018 Draft Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

b Menyusun proyeksi kebutuhan (formasi) hingga 5 tahun ke depan (Sesuai dengan penataan organisasi 3.d.)

2018 Data-data berkaitan dengan Analisis Beban Kerja

c Koordinasi dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan standar kompetensi jabatan (Sesuai dengan penataan organisasi 3.d.)

2018 Draft standar kompetensi jabatan

d Koordinasi dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan identifikasi dan rencana pengembangan kompetensi (sda)

2018 Draft identifikasi dan rencana pengembangan kompetensi

e Melaksanakan Sosialisasi/ internalisasi Rekam Kinerja Harian (RKH) (sda)

2017 Aplikasi Rekam Kinerja Harian (RKH)

http://apps.den.go.id/


http://den.go.id/

http://den.go.id/

http://den.go.id/

http://den.go.id/

RENCANA AKSI


TINDAK LANJUT

No. Area Perubahan Rencana Aksi Target Penyelesian Data Dukung e Melaksanakan Sosialisasi/ internalisasi Rekam Kinerja Harian

(RKH) 2017 Aplikasi Rekam Kinerja Harian (RKH)

f Melaksanakan Sosialisasi/ internalisasi Kode Etik dan Tata Tertib

s.d. November 2017 a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Tata terib Dewan Energi Nasional;

c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Th 2011 tentang Kode Etik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

g Menyusun dan merumuskan Peta Jabatan 2018 a. Kajian terkait Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;

c. Draft Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

h Koordinasi dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemutakhiran/ update Sistem Informasi Kepegawaian

s.d. Desember 2017 Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian

6. Penguatan Akuntabilitas a Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra

2018 a. Draft Renstra; b. Dokumentasi penyusunan Renstra

b Melaksanakan penyempurnaan terhadap e-government berkaitan dengan akuntabilitas kinerja melalui aplikasi Sistem Monitoring Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

s.d. Desember 2017 Aplikasi Sistem Monitoring Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

RENCANA AKSI


TINDAK LANJUT

No. Area Perubahan Rencana Aksi Target Penyelesian Data Dukung 7. Penguatan Pengawasan a Melaksanakan pelaporan LHKPN dan/atau LHKASN s.d. Oktober 2017 a. SOP Pengisian dan Penyampaian LHKPN

dan/atau LHKASN; b. LHKPN dan/atau LHKPN Pegawai

b Mendukung penanganan Gratifikasi dan Whistleblowing System dengan memberi tautan laman gratifikasi KPK (https://www.kpk.go.id/gratifikasi/), dan whistleblowing system (http://wbs.esdm.go.id/) dalam Web DEN (http://den.go.id/)

s.d. Desember 2017 Tautan laman gratifikasi KPK (https://www.kpk.go.id/gratifikasi/), dan whistleblowing system (http://wbs.esdm.go.id/) dalam Web DEN (http://den.go.id/)

c Menyusun dan/atau menyempurnakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2018 a. Draft SK Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Updating);

b. Draft SK Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Updating)

d Menyusun dan/atau menyempurnakan Peta Resiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Updating)

2018 Peta Resiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Updating)

e Melaksanakan Sosialisasi/ internalisasi terkait Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan

s.d. November 2017 a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

https://www.kpk.go.id/gratifikasi/

http://wbs.esdm.go.id/

http://den.go.id/

https://www.kpk.go.id/gratifikasi/

http://wbs.esdm.go.id/

http://den.go.id/

RENCANA AKSI


TINDAK LANJUT

No. Area Perubahan Rencana Aksi Target Penyelesian Data Dukung 8. Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik a Menyusun Peta Identifikasi Standar Pelayanan Publik di

lingungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional s.d. November 2018 Draft Identifikasi Standar Pelayanan Publik di

lingungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

b Melaksanakan penyempurnaan terhadap e-government berkaitan dengan pelayanan publik (pelayanan internal melalui Aplikasi Internal Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (http://apps.den.go.id/); sedangkan pelayanan eksternal melaui Web DEN (http://den.go.id/) sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik melalui publikasi (Buku, Energy Outlook, Executive Reference, Foto Kegiatan, IKU, Pengumuman, Perjanjian Kinerja, Produk Hukum, Renstra, dsb.))

s.d. Desember 2017 a. Aplikasi Internal Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (http://apps.den.go.id/);

b. Web (http://den.go.id/)



http://den.go.id/

http://den.go.id/



http://den.go.id/

http://den.go.id/

www.den.go.id

http://www.den.go.id/

sosialisasi roadmap reformasi birokrasi sekretariat

Documents