arah kebijakan reformasi birokrasi

Post on 08-Jul-2015

424 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2009Reformasi Birokrasi

Arah Kebijakan Nasional Pilot Project Isu-Isu Penting

Reformasi Birokrasi 2009Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi NasionalI. VISI DAN MISI VISI reformasi birokrasi adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025. MISI reformasi birokrasi adalah: 1. Membentuk dan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Memodernisasi birokrasi pemerintahan dengan optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi. 3. Mengembangkan budaya, nilai-nilai kerja, dan perilaku yang positif. 4. Mengadakan restrukturisasi organisasi (kelembagaan) pemerintahan. 5. Mengadakan relokasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk perbaikan sistem remunerasi. 6. Menyederhanakan sistem kerja, prosedur, dan mekanisme kerja. 7. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. II. MAKSUD DAN TUJUAN Tujuan Umum, membangun/membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan: 1. Integritas Tinggi yaitu perilaku aparatur negara yang dalam bekerja senantiasa menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) serta menjaga keutuhan pribadi. 2. Produktivitas Tiggi dan Bertanggungjawab yaitu hasil optimal yang dicapa oleh aparatur negara dari serangkaian program kegiatan yang inovatif, efektif, dan efisien dalam mengelola sumber daya yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi. 3. Kemampuan Memberikan Pelayanan yang Prima yaitu kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerj birokrasi yang profesional, berdedikasi, dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab. Tujuan Khusus, membangun/membentuk: 1. Birokrasi yang Bersih Birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela (malaministrasi) seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Departemen Keuangan | 2

Reformasi Birokrasi 20092. Birokrasi yang Efisien, Efektif, dan Produktif Birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna, dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya). Selain itu, birokrasi yang memiliki kinerja maksimum untuk mengelola kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalisir kelemahan dan ancaman demi mencapai hasil yang optimal. 3. Birokrasi yang Transparan Birokrasi yang membuka diri terhadao hal masyarkat unutk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminati dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Inti dari transparansi di sini adalah sebuah kejujuran dalam mengelola birokrasi utamanya yang menyangkut hajat hidup maayarakat banyak. 4. Birokrasi yang Melayani Masyarakat Birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik. 5. Birokrasi yang Akuntabel Birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap roses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubugnan dengan pengelolaan dan pengendalain sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mecncapai tujuan. Hal ini dilakukan secara periodik melalui media pertanggungjawaban yang telag ditetapkan kepada negara dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. III. SASARAN Sasaran umum reformasi birokrasi adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set),serta sistem manajememn pemerintahan. Lebih khusus mencakup; No 1 2 3 4 5 Area Perubahan Kelembagaan (Organisasi) Budaya Organisasi Ketatalaksanaan Regulasi-Deregulasi Birokrasi Sumber Daya Manusia Hasil yang Ingin Dicapai Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Sitem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera

Departemen Keuangan |

3

Reformasi Birokrasi 2009IV. PRIORITAS PELAKSANAAN Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan negara, maka fokus reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas sebagai berikut: 1. Prioritas pertama, adalah kementrian/lembaga/pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, penegakan hukum, pemeriksaan dan pengawasan keuangan, dan penertiban aparatur negara. 2. Prioritas kedua, adalah kementrian/lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, atau sumber penghasil penerimaan negara, dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung (termasuk pemerintah daerah). 3. Prioritas ketiga, adalah kementrian/lembaga yang terasuk dlam prioritas pertama dan kedua. V. No 1 PROGRAM dan KEGIATAN Program Arahan Strategi Kegiatan (1) Program percepatan (quick wins) (2) Penilaian kinerja organisasi saat ini (3) Postur birokrasi 2025 Keluaran a. Daftar program percepatan b. Rencana kerja

2

Manajemen perubahan

3

Penataan sistem

4

Penataan organisasi Penataan tata laksana

5

a. Daftar perundang-undangan b. Dokumen penilaian kinerja organisasi Dokumen cetak biru reformasi birokrasi kementrian/lembaga dan pemerintah daerah Proses sosialisasi dan internalisasi a. Dokumen strategi manajemen perubahan b. Dokumen rencana aksi dalam manajemen perubahan Analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan a. Uraian jabatan sistem remunerasi b. Profil kompetensi c. Indeks kinerja utama d. Bobot dan peringkat jabatan e. Sistem remunerasi (1) Redefinisi visi, misi, strategi Visi, misi, dan strategi organisasi yang baru (2) Restrukturisasi Organisasi yang right sizing (3) Analisa beban kerja Formula kebutuhan pegawai (1) Penyusunan tatalaksana Dokumen tataksana (business process) (Business Process) yang setiap proses kerja utama dan sub-proses menghasilkan SOP yang ada dalam organisasi (2) Elektronisasi a. Pengadaan perangkat lunak Dokumentasi/kearsipan (Eb. Pengadaan perangkat keras Archieve) c. Pelatihan Operator PNS Departemen Keuangan | 4

Reformasi Birokrasi 20096 Penataan sistem manajemen SDM Dokumen analisa atas pemetaan hasil asesmen Sistem penilain kinerja berdasarkan kompetensi, transparan, dan user friendly Sistem pengadaan dan seleksi yang transparan, adil, dan akuntabel serta berdasarkan kompetensi (4) Mengembangkan pola Pola pengembangan dan pelatihan pengembangan dan pelatihan berdasarkan kompetensi (5) Memperkuat pola rotasi, mutasi, Pola rotasi, mutasi, promosi berdasarkan promosi kompetensi dan kinerja (6) Memperkuat pola karir Pola karir berdasarkan kompetensi dan kinerja (7) Membangun/memperkuat a. Sistem database pegawai database pegawai b. Pengadaan perangkat lunak c. Pengadaan perangkat keras d. Pelatihan Operator PNS Penguatan (1) Penguatan unit kerja/organisasi a. Profil unit kerja/organisasi kepegawaian unit kepegawaian yang akan datang organisasi b. Dokumen rencana aksi (2) Penguatan unit kerja kediklatan a. Profil unit kerja kediklatan yang akan datang b. Dokumen rencana aksi (3) Perbaikan sarana dan prasarana a. Dokumen usulan pemenuhan sarana dan prasarana, rencana pemanfaatan serta pelaksanaannya b. Dokumen rencana aksi Penyusunan Memetakan regulasi, deregulasi, Regulasi (aturan, kebijakan dan perundangperaturan menyusun regulasi baru undangan) yang kondusif dalam arti secara perundangefektif mendorong berjalannya sistem yang undangan dihasilkan dalam proses reformasi birokrasi Pengawasan (1) Menegakkan disiplin a. Sistem pemantauan internal b. Laporan pelaksanaan hukuman disiplin pegawai (2) Menegakkan kode etik a. Dokumen kode etik b. Rencana sosialisasi dan internalisasi HUKUM dan PERUNDANG-UNDANGAN (1) Asesmen kompetensi individu bagi pegawai/tenaga ahli (2) Membangun sistem penilaian kinerja (3) Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi

7

8

9

VI.

Untuk mencapai tujuan atau sasaran Reformasi Birokrasi, diperlukan instrumen hukum sebagai pijakan atau fondasi Reformasi Birokrasi, guna mengarahkan dan memaksakan birokrasi pemerintahan ke arah Departemen Keuangan | 5

Reformasi Birokrasi 2009pencapaian good governance target dan sasaran reformasi birokrasi. Dalam hal ini tengah disiapkan 8 rancangan undang-undang (RUU), yaitu RUU Pelayanan Publik; RUU Kementerian Negara; RUU Administrasi Pemerintahan; RUU Etika Penyelenggara Negara; RUU Kepegawaian Negara; RUU Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; RUU Badan Usaha/ Layanan Nirlaba; dan RUU Sistem Pengawasan Nasional. Peraturan perundang-undangan yang existing dan terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah, a. Pemberantasan Korupsi: UU 28/1999 (Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN), UU 31/1999 (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) disempurnakan dengan UU 20/2001, dan UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); b. Keuangan Negara: UU 17/2003 (Keuangan Negara), UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara); UU 15/2004 (Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara); c. Perencanaan: UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional); d. Pembangunan Daerah: UU 32/2004 (Pemerintahan Daerah) dan UU 33/2004 (Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah); dan e. Kepegawaian: UU 43/1999 vide UU 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Departemen Keuangan |

6

Reformasi Birokrasi 2009Pilot Project Program Reformasi BirokrasiINISIASI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DEPARTEMEN KEUANGAN Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan merupakan langkah strategis yang harus ditempuh. Terutama karena merupa

Recommended

View more >