kepemimpinan dan reformasi birokrasi desa ditinjau dari ... dan reformasi birokrasi... ·...
TRANSCRIPT
Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Desa
Ditinjau dari Masa Jabatan Kepala Desa
dalam UU No. 6/2014 tentang Desa
Riza Multazam Luthfy
Pemerintahan Produk
Legislasi
Jabatan
Kades Keterangan
Kolonial Belanda
(sebelum 1811)
IGO (Jawa)
IGOB (Luar Jawa) Seumur hidup
Kolonial Inggris
(1811-1816) Revenue 1 tahun
Kolonial Belanda
(1816-1942)
IGO (Jawa)
IGOB (Luar Jawa) Seumur hidup
Kolonial Jepang
(1942-1945)
Osamu Seirei No.
7 tahun 1944 4 tahun
PP No. 1/1948
menunda praktik
Osamu Seirei
Orde Lama
(1945-1966) UU No. 19/1965
Maksimal
8 tahun
UU tidak
sempat berjalan
Pemerintahan Produk
Legislasi
Jabatan
Kades Keterangan
Orde Baru
(1966-1998) UU No. 5/1979
8 tahun
(dapat dipilih kembali
1 kali masa jabatan)
Dalam praktiknya,
ketentuan ini
sering dilanggar
Reformasi-sekarang
(1998-2017)
UU No. 22/1999
5 tahun
(dapat dipilih kembali
1 kali masa jabatan)
Kabupaten dapat
menetapkan masa
jabatan sesuai
sosial budaya
UU No. 32/2004
6 tahun
(dapat dipilih kembali
1 kali masa jabatan)
UU No. 6/2014
6 tahun
(dapat dipilih kembali
2 kali masa jabatan)
dinamisasi masa jabatan kades dalam produk legal
filosofi & paradigma
maksud & kepentingan
durasi waktu kades menjabat
pengaruh kepemimpinan birokrasi desa
ketepatan masa jabatan kepala desa
demokratisasi kepemimpinan &
birokrasi desa
mewujudkan prinsip good governance
masa jabatan kepala desa terlalu lama
kooptasi kepemimpinan &
birokrasi desa
kepala desa pemimpin tunggal
politik hukum UU No. 6/2014
demonstrasi penambahan masa jabatan
kades
Asumsi: (a) desa otonom (b) masa jabatan
tidak diatur (c) "bupati cilik"
proses penetapan
masa jabatan
5 tahun (+ 1 kali)
6 tahun (+ 1 kali)
8 tahun (+ 1 kali)
10 tahun (+ 1 kali)
Pasal 39 UU No. 6/2014
(2) dapat menjabat 3 kali masa jabatan
(1) masa jabatan kades 6 tahun
panjangnya masa jabatan
kades
kesan negatif
mengingkari: asas pem
demokratis & arah politik
hukum
panjangnya masa jabatan
kades
ancaman kepemimpinan
& birokrasi
lempar tanggung
jawab, biaya transaksi, &
konservatisme
revisi UU No. 6/2014 Pasal 39
program kerja kades 6 thn blm cukup
3 periode = kekuasaan kades ckp besar
masa jabatan 10 thn (tanpa perpanjangan)
kaderisasi kepemimpinan
mengurangi guncangan politik
memperkecil anggaran