reformasi birokrasi kementerian luar negeri hasil documents/reformasi birokrasi/reformasi birokrasi

Click here to load reader

Download REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI Hasil Documents/Reformasi Birokrasi/Reformasi Birokrasi

Post on 06-Jan-2020

14 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • REFORMASI BIROKRASI

    KEMENTERIAN LUAR NEGERI

    Hasil-hasil yang Ingin Dicapai

    BABAK BARU SEBUAH PERUBAHAN

    MENUJU KEMENTERIAN LUAR NEGERI YANG LEBIH BAIK

    BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

    KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

    2013

  • KATA PENGANTAR

    Sejak “dicatatkannya” ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri yang telah dimulai sejak program Benah Diri tahun 2001 telah memasuki babak baru dalam sebuah proses perubahan menuju Kementerian Luar Negeri yang lebih baik. Sebagai sebuah proses, perubahan itu sendiri tidak berhenti di satu fase. Tidak ada titik akhir perubahan selama organisasi itu sendiri hidup di tengah-tengah masyarakat yang dinamis. Perubahan yang merupakan suatu keniscayaan memerlukan organisasi yang adaptif untuk menjaga relevansi dan arti penting organisasi. Buku kecil ini adalah sebuah “knowledge product” dari keikutsertaan Kementerian Luar Negeri dalam program Reformasi Birokrasi Nasional yang kiranya perlu dipahami oleh setiap insan Kementerian Luar Negeri. Buku ini memuat kebijakan dan langkah-langkah perubahan Kementerian Luar Negeri yang telah dicapai tidak hanya dirasakan oleh Kementerian Luar Negeri tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyadari bahwa peningkatan kinerja diplomasi, hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional harus seiring dan sejalan dengan upaya-upaya perbaikan di bidang pelayanan public dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri sebagai wujud akuntabilitas publik Kementerian Luar Negeri. Rentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Luar Negeri dalam pengelolaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri semakin kompleks. Tiga hal utama yang menjadi prioritas Kementerian Luar Negeri dalam Reformasi Birokrasi adalah:  Pertama, memastikan diplomasi, penyelenggaraan hubungan luar negeri dan

    pelaksanaan politik luar negeri dapat dilakukan secara optimal, tajam, dengan prioritas yang jelas sehingga bermanfaat secara nyata bagi pemajuan kepentingan nasional Indonesia.

     Kedua, memastikan bahwa pengelolaan diplomasi, penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

     Ketiga, pentingnya penguatan integritas, kapabilitas, dan profesionalisme sumber

    daya aparatur melalui penataan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk mempersiapkan kekuatan sumber daya manusia menghadapi tantangan diplomasi di masa depan.

    Diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami secara baik Reformasi Birokrasi yang telah ditempuh oleh Kementerian Luar Negeri termasuk keikutsertaan Kementerian Luar Negeri dalam program Reformasi Birokrasi Nasional. Komitmen dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan bukan hanya modal dasar critical success factor atau faktor kunci keberhasilan proses tersebut. Mengawal faktor kunci tersebut, semua pimpinan di setiap lini, dari yang paling atas sampai yang paling bawah harus menunjukkan kepemimpinan yang baik.

    Jakarta, Mei 2013

    Budi Bowoleksono

  • v

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ....................................................... i DAFTAR ISI ................................................................... iv BAB I REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN

    LUAR NEGERI ................................................ 1

    A. Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri: Bukan Sebuah Proses yang Instan tetapi telah Dimulai Sejak Program Benah Diri Tahun 2001 ....................................................... 1

    B. Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Memperkuat Upaya Benah Diri ............................................... 13

    BAB II CAPAIAN-CAPAIAN PENTING DAN

    STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI ..................... 23

    A. Pembenahan Organisasi ......................... 24 B. Pelayanan Publik .................................... 29 C. Pembenahan SDM Aparatur ................... 32 D. Tata laksana, business process dan

    e-government .......................................... 36 E. Penataan Peraturan Perundang-

    undangan ................................................ 48 F. Akuntabilitas Publik ................................. 49 G. Penguatan Pengawasan ......................... 51

  • vi

    BAB III TINGKAT KEMAJUAN PELAKSANAAN

    REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI .................. 55

    BAB IV REMUNERASI KEMENTERIAN

    LUAR NEGERI .............................................. 60

    A. Persyaratan Remunerasi: Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan, Pemeringkatan Jabatan, Peta Jabatan dan Informasi Faktor Jabatan ....................... 60

    B. Validasi Job Grading, Peta Jabatan dan Informasi Faktor Jabatan Kemlu ...................................... 70

    C. Kemajuan Proses Remunerasi Kementerian Luar Negeri ...................... 71

    BAB V LANGKAH KE DEPAN .................................. 81 LAMPIRAN .................................................................... 84

  • 1

    BAB I

    REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

    “Sebuah Proses Perubahan Secara Sistematis, Terukur, dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan

    Kementerian Luar Negeri yang Lebih Baik, Bersih, Partisipatif, Inovatif, dan Akuntabel”

    A. Reformasi Birokrasi Kementerian Luar

    Negeri: Bukan Sebuah Proses yang Instan tetapi telah Dimulai Sejak Program Benah Diri Tahun 2001

    Kepesertaan Kementerian Luar Negeri dalam program Reformasi Birokrasi Nasional disadari sebagai suatu kebutuhan untuk bersama-sama dengan elemen-elemen nasional lainnya melakukan perubahan mewujudkan Indonesia yang lebih baik yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berdedikasi, beretika, berintegritas, berkinerja tinggi, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sekalipun kepesertaan Kementerian Luar Negeri dalam program Reformasi Birokrasi Nasional baru “dicatatkan” di Kementerian PAN dan RB pada

  • 2

    tanggal 28 Desember 2011, namun upaya perubahan internal Kementerian Luar Negeri sebenarnya telah dilakukan jauh sebelumnya. Pada tahun 2001 Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan program “Benah Diri”.

    Dinamika lingkungan baik di tataran nasional, regional dan internasional yang diwarnai oleh perubahan-perubahan yang sangat cepat, menggelindingnya isu-isu demokrasi, HAM, good governance dalam agenda internasional semakin meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan hak-haknya terhadap terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, melayani secara prima, dan menghormati hak-hak masyarakat. Kebutuhan akan organisasi yang adaptif, yang mampu melakukan proses pembelajaran secara terus-menerus ke arah perubahan, didukung oleh pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul, profesional dan berkompeten menjadi suatu keniscayaan. Transformasi ke arah organisasi yang adaptif, selain penting dalam menjaga relevansi organisasi sehingga tidak kehilangan signifikansinya, juga dalam memperkuat kapasitas untuk melaksanakan diplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh, rasional dan luwes sesuai amanat Undang-Undang No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

  • 3

    Kerangka proses adaptasi tersebut paling tidak dibentuk oleh 3 (tiga) unsur pokok yaitu:  Pertama, akses yang lebih luas kepada aktor-

    aktor penting, baik lama maupun baru, untuk berpartisipasi secara lebih aktif dan mendalam pada perumusan dan penyelenggaraan kebijakan publik termasuk agenda nasional di bidang hubungan luar negeri. Para aktor penting tersebut adalah pihak legislatif, yudikatif, pers, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi serta pelaku bisnis baik secara individu maupun kelompok.

     Kedua, memperkuat implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sejalan dengan tuntutan masyarakat.

     Ketiga, konsekuensi demokratisasi pengambilan kebijakan dan tuntutan akuntabilitas adalah pentingnya peningkatan kualitas dan produktivitas para pelaku dan personil pendukung kegiatan diplomasi. Dengan kata lain, peningkatan sumber daya manusia Kemlu yang berkualitas, profesional, beretika dan berintegritas menjadi kebutuhan penting dan mendesak.

  • 4

    Seiring dengan menguatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah dan arus tantangan yang semakin kompleks, upaya benah diri Kementerian Luar Negeri bukan lagi sekedar pilihan tetapi keharusan. Benah Diri yang selanjutnya diperluas menjadi Reformasi Birokrasi Kemlu diarahkan pada perbaikan di 9 (sembilan) area perubahan dan 5 (lima) program Quick Wins yang diharapkan dapat menjadi pengungkit pelaksanaan program-program yang lebih besar. Perubahan di 9 (sembilan) area perubahan tersebut meletakkan pondasi perubahan pada mindset, leadership, budaya kerja, tertib hukum, penegakan hukum, kepastian dan

View more