reformasi birokrasi

Download REFORMASI BIROKRASI

Post on 05-Aug-2015

729 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TINJAUAN TEORITIK REFORMASI BIROKRASI

TRANSCRIPT

REFORMASI BIROKRASI (TINJAUAN TEORITIK)

OLEH : NASRULHAQ 12/338478/PSP/04353

MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTAA. PERKEMBANGAN PARADIGMA BIROKRASI

1

1. Birokrasi Pra Weberian

Istilah birokrasi pra Weberian dimaknai pada birokrasi sebelum munculnya birokrasi Max Weber. Konsep birokrasi sudah dikenal sejak abad ke 17 di Perancis. Hal itu ditemukan dalam surat tertanggal 1 Juli 1764 oleh Filsuf Perancis Baron de Grimm (dikutip dalam Albrow, 2004;1) menulis, Kita tergoda oleh gagasan pengaturan dan Master of Request. Kita menolak untuk memahami bahwa ada sosok ketidakterbatasan (inifitas) di suatu negara besar yang dengannya pemerintah itu sendiri tidak mampu memperlihatkan. Pada suatu ketika almarhum M. de Goumay mengatakan, di Perancis kita mendapati suatu penyakit yang jelas-jelas merusak kita, penyakit ini disebut bureaumania. Acap kali de Goumay menggunakan temuannya itu untuk menyebut empat atau kelima bentk pemerintahan di bawah judul bureaucratie.

Bukti tersebut menandakan bahwa istilah birokrasi sudah ada sebelum Max Weber mempopulerkan gagasannya mengenai tipe ideal birokrasi. Namun jarang referensi yang membahas secara detail birokrasi sebelum Weberian. Catatan mengenai birokrasi pra Weberian, salah satunya dapat dilihat secara singkat dalam buku Martin Albrow yang berjudul birokrasi. Sehingga referensi yang tepat untuk mendalami awal kelahiran konsep birokrasi dapat ditemukan dalam buku yang di tulis oleh Martin Albrow. Bahkan sampai saat ini, buku tersebut sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Albrow menjelaskan bahwa pada awal abad ke 18 muncullah istilah bureau yang berarti meja tulis. Kemudian istilah cracy disadur dari bahasa Yunani kratein yang berarti mengatur. Untuk selanjutnya menjadi istilah dalam politik internasional dan berkembang menjadi perbendaharaan

2

bahasa negara-negara di dunia (Jerman), birokrasi birokrasi, dengan Bahkan burocrazia (Indonesia). terdapat pandangan terkadang (Italia), Dalam

seperti

bureaukratie (Inggris), masa tulisan dan awal yang Eropa.

bureaucracy antara

perkembangan

pertentangan terhadap tulisan tipe

berbahasa Inggris dengan tulisan berbahasa Jerman terkait pemerintahan birokrasi mengenai dianggap

negara sebagai tulisan subversif (bersifat menggulingkan pemerintah). Ada beberapa tulisan yang muncul dalam rumusan klasik birokrasi seperti Gaetano Mosca (1895) menulis Elementi di Scienza Politica, Michels (1922) dalam bukunya Political Parties, J. J. von Gorres (1819) menulis Germany and the Revolution, John Stuart Mill (1848) dalam karyanya Principles of Political Economy, Walter Bagehot (1867) dalam The English Constitution, Ramsay Muir (1910) dalam tulisan Bureaucracy in England serta beberapa tulisan lainnya yang menghiasi perbincangan mengenai birokrasi dalam rumusan klasik. 2. Birokrasi Weberian Birokrasi Weberian di ambil dari konsep birokrasi yang di tulis oleh Max Weber. Max Weber adalah tokoh Sosiologi Jerman yang juga dikenal sebagai bapak sosilogi moderen. Beliau melahirkan gagasan mengenai birokrasi ideal dalam karyanya yang berjudul Bureucracy. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1964, untuk selanjutnya dijadikan referensi tipe ideal birokrasi oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Weber dalam Thoha (2008, 17) menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi itu mempunyai suatu bentuk

3

yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Konsep birokrasi tipe ideal dirumuskan Max Weber (Thoha, 2008;18) dengan ciri-ciri sebagai berikut : a. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi

dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugastugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan keluarganya. b. Jabatan disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan kesamping. c. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sam lainnya. d. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. e. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi dan kepentingan pribadinya termasuk

profesionalitasnya. f. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya.g. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan

promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan objektif.h. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan

jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.

4

i.

Setiap

pejabat

berada

dibawah

pengendalian

dan

pengawasan suatu sistem yang dijalan secara disiplin. Ciri-ciri tipe ideal tersebut memberikan gambaran

bahwa konsep birokrasi yang dikemukakan oleh Weber mengandung bebera karakteristik untuk diterapkan dalam pemerintahan. Konsep Weber kelihatannya belum sempurna karena tidak mencakup birokrasi semua aspek birokrasi Nicholas secara Henry komprehensif seperti pertimbangan efisiensi. Secara singkat, karakteristik Weber dirangkum (1995, 75) menjadi lima ciri yaitu : a. Hirarki b. Promosi atas dasar ukuran professional dan keahlian c. Adanya jenjang karir d. Ketergantungan penggunaan pengaturan dan regulasi e. Hubungan impersonalitas diantara para profesionalitas karir dalam birokrasi dan hubungan mereka terhadap pihak yang dilayani. Disamping itu, Weber (Santosa, 2008;6) juga

merumuskan tipe ideal dari kewenangan (otorita) yaitu : a. Otorita Tradisional Meletakkan dasar legitimasi secara langsung antara atasan dan bawahan karena tingginya loyalitas bawahan serta terjalin hubungan akrab antara penguasa dan rakyat. Tahapan yang dilakukan masih menggunakan model tradisional sehingga perubahan tidak utamakan. b. Otorita Kharismatik

5

Otorita ini timbul karena adanya kekuatan energi super natural power seperti sikap heroik. Maka bahawan selalu menghormati atasannya karena kekharismatikan pemimpin bukan karena pemaksaan hukum. c. Otorita Legal-Rasional Otorita ini didasarkan pada aturan yang diterapkan secara legal. Menekankan pada aturan yang pasti sebagai acuan dalam menjalankan tugas. Kekuatan aturan sangat besar dijadikan pedoman oleh bawahan terhadap pimpinannya.3. Birokrasi Aweberian

Pandangan Weber mengenai birokrasi ideal ternyata mendapat kecaman dari beberapa ahli. Dalam tulisan ini diistilahkan sebaga birokrasi Aweberian. Weber dianggap tidak mengantisipasi dan mempertimbangkan dampak buruk dari konsep yang ditawarkan. Merton dalam Albrow (2004, 60) menjelaskan bahwa suatu struktur yang rasional dalam pengertian Weber dapat dengan mudah menimbulkan akibatakibat yang tidak diharapkan dan mengganggu bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Berikutnya, Geral Caiden (Dwiyanto, 2011 ; 42)

mengenalkan konsep titik optimalitas yang tidak pernah dijelaskan oleh Max Weber. Penjelasan ini oleh Ceiden disebut teori Kurva-J Birokrakratisasi atau parabolic theory of bureaucracy. Dijelaskan bahwa birokrasi Weberian tidak berbentuk linear melainkan berbentuk kurva parabola. Artinya pada titik tertentu, birokrasi Weberian akan berdampak negatif dalam pemerintahan. Teori Kurva dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

6

Gambar . Teori Kurva-J Birokratisasi Teori ini menggambarkan adanya dua sisi yang

berlawanan apabila telah melewati titik optimalitas. Misalnya prinsip hierarki, manfaat sebelum mencapai titik optimalitas adalah memberikan batasan kewenangan, memfasilitasi pimpinan dalam melakukan supervise dan mempermudah koordinasi. Namun, disisi lain menimbulkan efek negatif setelah melewati titik optimalitas. Diantaranya, menimbulkan ketergantungan bawahan, melembagakan budaya paternalism dan menimbulkan distorsi dalam komunikasi (Dwiyanto, 2011;44). Terkait banyaknya muncul perdebatan dari tipe ideal birokrasi Weber maka muncul pandangan baru mengenai birokrasi yang dipelopori oleh David Osborne dan Ted Gaebler dalam bukunya berjudul Reinventing Government yang

7

diterbitkan pertama kali pada tahun 1992 untuk selanjutnya diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia pada tahun 1996. Tulisan ini memberikan paradigma baru yang dirangkum dalam model strategis yaitu : a. Pemerintahan katalis ; mengarahkan ketimbang mengayuh b. Pemerintahan milik masyarakat ; memberi wewenang ketimbang melayani c. Pemerintahan yang kompetitif ; menyuntikkan persaingan dalam pemberian layanan d. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi ; mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan e. Pemerintahan yang berorientasi hasil ; membiayai hasil bukan masukan f. Pemerintahan g. Pemerintahan membelanjakan h. Pemerintahan antisipatif ; mencegah daripada mengobati i. Pemerintahan j. Pemerintahan desentralistis berorientasi ; pada pasar hierarki ; menuju partisipasi dan tim kerja mendongkrak perubahan melalui pasar Untuk selanjutnya, demi mendukung pandangan diatas maka David Osborne dan Peter Plastrik dalam bukunya Banishing Bureaucracy (edisi bahasa Indonesia tahun 2004; Memangkas Birokrasi) menjelaskan lima strategi pemerintahan wirausaha yang disebut Five Cs. Tabel. Strategi Five CsPendongkrak Tujuan Strategi Strategi Inti Pendekatan Kejelasan Tujuan Kejelasan Peran Kejelasan Arah

berorientasi wirausaha ;

pelanggan

;

memenuhi ketimbang

kebutuhan pelanggan bukan birokrasi menghasilkan

8

Insentif Pertanggungjawab an

Strategi Konsekuensi Strategi Pelanggan

Kekuasaan

Strategi Pengendalian

Budaya

Strategi Budaya

Persaingan Terkendali Manajemen Perusahaan Manajemen Kinerja Pilihan Pelanggan Pilihan Kompetitif Pemastian Mutu Pelanggan Organisasional Pemberdayaan Karyawan Pemberdayaan Masyarakat Menghe

View more