road map reformasi birokrasi provinsi jawa barat 2016-2020€¦ · birokrasi nomor 11 tahun 2015...

Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat 2016-2020

i

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang

Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya

penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-

2020 untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, cepat dan ke

arah pemerintahan kelas dunia dapat diselesaikan. Reformasi birokrasi telah

menjadi agenda kerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sejalan

dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang sudah diganti dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Tahun 2015-2019.

Di dalam reformasi birokrasi terkandung perubahan signifikan pada

elemen-elemen birokrasi meliputi penataan kelembagaan atau organisasi,

sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan,

pelayanan publik, serta perubahan mindset dan culture set. Reformasi

birokrasi membutuhkan keterpaduan, waktu yang terencana, biaya yang

tidak sedikit, tingkat keseriusan dan komitmen yang tinggi serta

pengorbanan untuk menerima dan melaksanakan perubahan dari pimpinan

dan pemangku kepentingan.


diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan Provinsi Jawa

Barat yang bersih dan baik dengan karakteristik adaptif, berintegritas,

profesionalisme, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi

KATA PENGANTAR


ii

serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur. Dengan

birokrasi yang berkualitas diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi

Provinsi Jawa Barat yakni "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"

dengan birokrasi pemerintah kelas dunia.

Terima kasih dan apresiasi yang setingginya saya sampaikan kepada

semua pihak yang telah membantu dan terlibat aktif dalam penyusunan

dokumen peta jalan reformasi birokrasi ini. Saya berharap seluruh

masyarakat Provinsi Jawa Barat khususnya seluruh birokrat dan pamongnya

dapat mengimplementasikan dengan baik. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk membangun

Provinsi Jawa Barat yang kita cintai bersama. Amin

Bandung, ........................... 2016

Gubernur Jawa Barat,

H. Ahmad Heryawan, Lc


iii

Halaman

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iv DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... v DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................... vi BAB I PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI ...................................... I-1 BAB II PENCAPAIAN DAN ISU STRATEGIS ............................................. II-11

A. Pencapaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat ..................................................................... II-11

B. Tantangan Permasalahan ........................................................ II-16 BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

PROVINSI JAWA BARAT ..................................................................... III-25 A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi .................................. III-25 B. Sasaran Reformasi Birokrasi .................................................. III-27 C. Ukuran Keberhasilan .................................................................. III-32 D. Area Perubahan yang Diharapkan ....................................... III-32

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN DAN PROGRAM REFORMASI

BIROKRASI ................................................................................................. IV-37 A. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ...................... IV-37 B. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi ................... IV-39

BAB V PROGRAM QUICK WINS ...................................................................... V-61

A. Pedoman Pelaksanaan Quick Wins....................................... V-61 B. Program Quick Wins Nasional ................................................ V-63 C. Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Provinsi

Jawa Barat ........................................................................................ V-65

BAB VI MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI .. VI-71 A. Organisasi ........................................................................................ VI-71 B. Monitoring dan Evaluasi ........................................................... VI-73

BAB VII PENUTUP .................................................................................................... VII-77

DAFTAR ISI


iv

Halaman

Tabel 2.1 Pencapaian Target Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 ........ II-11 Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi Jawa Barat .............................................................................. II-13 Tabel 2.3 Indeks Integritas Organisasi ............................................................ II-14 Tabel 3.1 Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat .............................................................................. III-29 Tabel 3.2 Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat 2016 - 2020 .................................. III-32 Tabel 3.3 Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat ............................................................. III-35 Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Provinsi

Jawa Barat Tahun 2016-2020 ......................................................... IV-41 Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Quick Wins Reformasi Birokrasi

Provinsi Jawa Barat 2016-2020 ..................................................... V-66

DAFTAR TABEL


v

Halaman

Gambar 1.1 Penta Helix Model ............................................................................. I-2 Gambar 1.2 Arah Perubahan Dinamika Pemerintahan di Indonesia .. I-6 Gambar 1.3 Dinamika Pemerintahan di Indonesia ..................................... I-7 Gambar 1.4 Tujuan Reformasi Birokrasi .......................................................... I-9

DAFTAR GAMBAR


vi

Halaman

Grafik 2.1 Gap Harapan dan Kualitas Pelayanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ........................................................................... I-15

DAFTAR GRAFIK


I-1

Berbagai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat baik yang

disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, memberi pengaruh secara

timbal balik terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi

negara dituntut untuk bersikap proaktif dalam mengantisipasi perubahan

yang akan terjadi, merencanakan perubahan dengan konsep yang

komprehensif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, peran birokrasi dalam perubahan sosial cukup besar

terutama pada masa pemerintahan Orde Baru. Birokrasi ditempatkan sebagai

perencana, pelaksana dan pengawas pembangunan. Peran ini kemudian

semakin berkurang pada masa reformasi karena terlibatnya masyarakat di

luar birokrasi, baik dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat ataupun

organisasi nonpemerintah semi otonom (quasi autonomous nongovernment

organization).

Berkembangnya konsep “triple helix” yang awalnya di gagas oleh

Sabato dan MacKenzi (1982) serta Etzkowitz (1993), yang kemudian

disempurnakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1995), menggambarkan

adanya tiga komponen potensial dalam inovasi dan pengembangan ekonomi

yakni universitas-industry-dan pemerintah atau yang disebut poros ABG

(Academician- Business-Government). Konsep triple helix kemudian

dikembangkan lebih lanjut oleh Ernest J. Wilson (2012) dengan menambah

satu “helix” lagi menjadi “The Quad-Helix.” Helix yang keempat adalah

masyarakat sipil (civil society), sehingga keempat helix tersebut yaitu

academician-business-civil society-government (ABCG). Sepuluh tahun

kemudian, konsep triple helix juga dimodifikasi oleh Anka Masek Tonkovic

et. al (2015) dengan menambahkan satu helix lagi yakni diaspora, sehingga

kemudian menjadi “Penta Helix Model,” yang terdiri dari academician-

business-civil society-diaspora-government (ABCDG).

PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I


I-2

PENTA HELIX MODEL

ACADEMIA

BUSINESS

DIASPORA

PUBLIC SECTOR

CIVIL SOCIETY

Source : Anka Masek Tonkovic, Edward Veckie, and Vlado Walter Veckie; Aplicationof Penta Helix – Model in Economic Development; http://econpapers.repec.org/article/osieecytt/ v_3a4_3ay_3a2015_3ap_3a385-393.htm. p1.

SADUWASISTIONO@OKTOBER2016

Gambar 1.1 Penta Helix Model

Berdasarkan konsep dan model sebagaimana dikemukakan di atas

diperoleh pemahaman bahwa dalam era globalisasi sekarang ini, pemerintah

termasuk pemerintah daerah tidak dapat lagi menjadi pemain tunggal utama

dalam membangun bangsa dan negara. Ada aktor-aktor lain di luar

pemerintah yakni akademisi, pengusaha, masyarakat sipil, maupun kelompok

diaspora atau perantau di luar negeri yang setiap saat siap kembali berkarya

untuk negeri. Para penyelenggara pemerintahan daerah perlu memahami

perubahan tersebut secara mendalam dan kemudian mengubah sikap dan

cara bertindaknya.

Dalam era reformasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, partai

politik dan kaum intelektual (dunia kampus/akademik), nampak lebih besar

peranannya dalam menciptakan perubahan sosial, terutama dalam

menciptakan masyarakat yang demokratis. Untuk itu diperlukan perubahan

sikap dan perilaku para birokrat agar mampu melayani masyarakat dengan

baik dan maksimal.


I-3

Struktur birokrasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, baik perubahan karena

tuntutan masyarakat ataupun karena adanya kompetisi di era globalisasi.

Masih terdapat kendala dalam menerapkan kinerja organisasi dan budaya

organisasi secara baik dan efisien, sehingga mampu mendorong aparatur

pemerintah berperilaku kompeten dan jujur.

Penyebab lainnya adalah karena adanya kelemahan dalam sistem

informasi, kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah yang belum sesuai

standar nasional maupun internasional, proses pengambilan keputusan

dalam ruang lingkup kebijakan yang terpusat, serta pelaksanaan aturan

hukum yang belum berjalan dengan optimal. Kesemuanya menunjukkan

bahwa perilaku dan budaya birokrasi belum berubah secara signifikan,

meskipun paradigma pemerintahan telah mengalami perubahan dari

sentralisasi ke desentralisasi.

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi

merupakan suatu perubahan yang kompleks dan berkesinambungan. Pada

tahap awal desentralisasi, dilakukan transfer berbagai jenis kewenangan dari

pemerintah pusat ke berbagai institusi terutama institusi pemerintah

subnasional. Setelah transfer kewenangan kemudian akan diikuti dengan

transfer pembiayaan, dokumen-dokumen serta sarana dan prasarana. Setelah

tahap-tahap tersebut selesai dilalui, melanjutkan peningkatan kemampuan

dari institusi yang memperoleh transfer kewenangan untuk mengelolanya

secara baik dan benar. Tanpa manajemen yang baik, konsep penyerahan

kewenangan pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk

mengembangkan demokrasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pemerintahan, serta memeratakan keadilan tidak akan tercapai. Akan

muncul sumber-sumber inefisiensi, in-efektivitas serta ketidakadilan yang

baru di daerah-daerah yang dapat menjadi pemicu bagi terjadinya krisis

multidimensional.


I-4

Untuk menjalankan otonomi daerah sesuai amanat konstitusi,

birokrasi daerah harus melakukan reformasi dalam semua aspek, termasuk

reformasi manajemen agar sesuai dengan dinamika perkembangan

lingkungan strategisnya. Manajemen menjadi faktor yang sangat penting bagi

pelaksanaan reformasi birokrasi guna mensukseskan implementasi otonomi

daerah di Indonesia.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Peter F. Drucker

(1995)-Bapak Manajemen Modern yang menolak penggunaan istilah

“underdeveloped country” untuk negara-negara tertinggal. Drucker

menyarankan penggunaan istilah “undermanaged country”, karena

ketertinggalan negara-negara terbelakang terutama disebabkan oleh

ketertinggalan dalam manajemennya. Dengan perkataan lain, kemajuan

suatu negara akan sangat ditentukan oleh kualitas menajemennya. Hal

tersebut secara mutatis-mutandis berlaku juga untuk daerah otonom di

Indonesia.

Lebih lanjut Drucker (1995) mengemukakan bahwa kegagalan

organisasi pemerintah sebagai institusi penyedia jasa layanan (service

institutions) disebabkan oleh tiga hal. Pertama, karena manajernya tidak

memiliki wawasan dan bakat bisnis. Kedua, mereka membutuhkan orang-

orang baru. Ketiga, sasaran dan hasilnya bersifat tidak terukur dan tidak

nyata.

Pembaharuan manajemen merupakan suatu conditio sine qua non bagi

reformasi birokrasi guna mewujudkan keberhasilan implementasi otonomi

daerah. Tanpa manajemen yang diperbaharui, berbagai kesalahan masa lalu

yang membawa bangsa dan negara ke pinggir jurang kebangkrutan dan

kehancuran dapat terulang kembali. Kemauan politik untuk menata ulang

manajemen pemerintahan daerah akan berpulang pada para stakeholders,

khususnya sektor pemerintah daerah itu sendiri.

Kehadiran UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004,

yang kemudian diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang


I-5

Pemerintahan Daerah menawarkan berbagai paradigma baru dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Momentum tersebut perlu

digunakan untuk menata kembali birokrasi di tingkat pemerintahan daerah,

termasuk manajemennya sebagai sistem yang mengatur kerjasama untuk

mencapai tujuan.

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini belum

menunjukkan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak birokrat

yang arogan, bersikap sebagai penguasa, menjalankan praktik KKN (Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme) baik di aras pemerintah pusat, provinsi, maupun

kabupaten/kota. Selain itu birokrat cenderung memilih zona nyaman

(comfort zone) tanpa adanya kompetisi, tetapi lebih didasarkan pada

senioritas. Birokrat umumnya belum siap untuk masuk ke zona kompetisi

(competitive zone). Hal tersebut nampak dari penolakan dilakukannya lelang

jabatan secara terbuka (open bidding), kalaupun ada lelang jabatan sifatnya

sekedar formalitas.

Untuk mengubah birokrasi yang handal dan professional, Pemerintah

telah merumuskan berbagai kebijakan strategis. Salah satunya adalah adanya

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi Indonesia 2010-2025, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya yang telah dan terus

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan good governance

menuju clean governance. Langkah awalnya adalah melakukan pembaharuan

dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya

tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundang-undangan, rendahnya

produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

yang seharusnya tergambar dalam Machinery of Government (MoG) yakni

http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/regulasi/perpres/Perpres-No-81-th-2010.pdf



http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/

http://pemerintah.net/

http://pemerintah.net/sistem-penyelenggaraan-pemerintahan-indonesia/


I-6

“interconnected between structural and process”, belum semuanya memiliki

Standard Operational Procedure (SOP) yang jelas dan terukur, serta

penempatan sumber daya manusia aparatur yang tidak “The Right Man In

The Right Place.”

Melalui reformasi birokrasi, perlu dilakukan penataan terhadap

sistem penyelenggaraan pemerintahan, dengan mengutamakan nilai 4E

yakni efektivitas, efisiensi, equity (rasa adil), serta economies (hemat dan

optimal). Oleh karena itu, Visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam

Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “Terwujudnya

Pemerintahan Kelas Dunia Tahun 2025”. Visi tersebut menjadi acuan bagi

seluruh aras pemerintahan termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintahan kelas dunia adalah sistem pemerintahan yang berbasis

teknologi informatika dan komunikasi yang didukung birokrat profesional

dan berintegritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada

masyarakat dan mengikuti perkembangan manajemen pemerintahan yang

terbaru dan berkembang secara demokratis.

Gambar 1.2 Arah Perubahan Dinamika Pemerintahan di Indonesia

Tahap perubahannya adalah dari birokrasi yang hanya mendasarkan

pada peraturan (rule-based bureaucracy). Cara pandang ini sangat

dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber yang berkembang tahun 1800-an.

Tahap selanjutnya adalah birokrasi yang berbasis pada kinerja (performance-

based bureaucracy), dengan membangun kultur yang serba terukur dalam




http://pemerintah.net/arti-pemerintah/

http://pemerintah.net/arti-pemerintah/

http://pemerintah.net/category/informasi/inovasi/

http://pemerintah.net/wp-content/uploads/2014/12/reformasi-birokrasi-2013-2025.png


I-7

kinerjanya. Pada tahap berikutnya adalah menuju pada tata kelola

pemerintahan yang dinamis (dynamic governance) dengan ciri “thinking

again,” “thinking across,” dan “thinking ahead”. Penjelasannya dapat

disederhanakan melalui gambar sebagai berikut :

Agile Processes

Able People

ThinkingAcross

ThinkingAgain

AdaptivePolicies

ThinkingAhead

CAPABILITIESFutureUncertainties

ExternalPractices

Principles: Incorruptibility, Meritocracy, Markets, Pragmatism, Multi-racialismBeliefs : State Activism, long-term, Relevance, Growth, Stability, Prudence, Self-Reliance

CULTURE

DynamicGovernance

CHANGE

InsightFit

Conceptualize

Policy

Execution

Challenge

Costumize

Ideas

Trade-offs

Constraints Confronts Catalyzes

Institutionalizing Culture, Capabilities and Change

Source : Boon Siong Neo & Geraldine Chen; Dynamic Governance – Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore; 2013.

SADUWASISTIONO@OKTOBER2016

Gambar 1.3 Dinamika Pemerintahan di Indonesia

Sedangkan misi reformasi birokrasi Indonesia menuju Pemerintahan

Kelas Dunia yang dinamis adalah :

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas

kolusi, korupsi, dan nepotisme.

2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi menuju ke generasi

terbaru yang ramping struktur dan kaya fungsi, tatalaksana yang

memiliki standar operasional prosedur, manajemen sumber daya

manusia aparatur yang kompetisi dan berkinerja tinggi, pengawasan yang

profesional dari level atas hingga ke bawah, akuntabilitas yang terbiasa

dengan prinsip check and balance, kualitas pelayanan publik ke generasi



I-8

terbaru yang minim keluhan (zero complain), mindset yang bebas dari

pendekatan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), serta cultural

set yang menjadikan budaya birokrasi ke arah yang profesional.

3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif dari pusat hingga

daerah dengan pola-pola kerja yang transparan dan berdisiplin tinggi.

4. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien mengikuti

perkembangan sumber-sumber peraturan yang terbaru.

Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah

yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja

tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur

Negara. Tujuan reformasi birokrasi dalam lima tahun ke depan diharapkan

mengarah ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja, dan pada tahun

2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan dynamic

governance.

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara

lain sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada

prinsip efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes

(hasil).

3. Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang

didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk

memudahkan pengelolaan data kinerja.

4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja

unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi

secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan

fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja

pemerintah secara keseluruhan.


I-9

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi

birokrasi 2015-2019 sebagai berikut.

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

2. Birokrasi yang efektif dan efisien.

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Gambar 1.4 Tujuan Reformasi Birokrasi

Sumber : Permenpan & RB No. 11 Tahun 2015

Ketentuan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018

dikemukakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) skenario pembangunan common goals

berbasis tematik sektoral. Adapun operasionalisasi common goals

dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) strategi yaitu: Pertama, pelibatan

komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal

(strengthening local actor); Kedua, integrasi seluruh potensi nyata

pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; Ketiga, penerapan

manajemen pemerintahan model hybrida sebagai penghela percepatan

pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasis daerah otonom

Kabupaten/Kota dengan manajemen kewilayahan; Keempat, penguatan

komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan;

pemerintahan yang bersih

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat

Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik

SASARAN REFORMASI

SASARAN REFORMASI


I-10

serta Kelima, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan,

pelaksanaan dan mutu serta akuntabilitas pembangunan.

Langkah awal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan

reformasi birokrasi adalah memfokuskan diri pada pembenahan internal

dalam rangka pembentukan perilaku aparatur yang tidak menyimpang,

dengan beberapa pendekatan diantaranya melalui:

1. Aplikasi rencana penerapan konsep Insentif Berbasis Kinerja (IBK),

2. Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),

3. Optimalisasi Pemanfaatan Pusat Pengadaan Barang/Jasa (procurement

center).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sedang berupaya untuk lebih

transparan kepada masyarakat mengenai target dan sasaran yang akan

dicapai dalam setiap program pemerintahan, termasuk untuk mencegah

tindak pidana korupsi sebagai bagian dari Rencana Aksi Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK), optimalisasi anggaran dengan

menghindari kebocoran pada sisi pendapatan, menghilangkan in-efisiensi

dan pemborosan anggaran pada sisi belanja, serta implementasi anggaran

yang lebih pro masyarakat.


II- 11

A. Pencapaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat

Reformasi birokrasi gelombang pertama yang telah selesai pada tahun

2009 kemudian dilanjutkan dengan gelombang kedua yang berdurasi dari

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, yang kemudian dilanjutkan dengan

gelombang berikutnya. Reformasi birokrasi bertujuan untuk membebaskan

Indonesia dari dampak dan krisis yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Pada

tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar-benar

bergerak menuju negara maju. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi

birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan

tata kelola pemerintahan Indonesia.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 ditujukan

untuk mencapai tiga sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

dan

3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Secara umum pencapaian upaya untuk mewujudkan tiga sasaran

dimaksud diukur dalam indikator-indikator keberhasilan yang hingga tahun

2013 telah diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pencapaian Target Reformasi Birokrasi 2010 - 2014

Target Indikator 2009

Baseline 2010 2011 2012 2013 2014

Target 2014

Birokrasi yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Indeks Persepsi Korupsi*

2,8 2,8 3,0 32 32 34 50

Opini BPK (WTP)

(%)

Pusat 42,17 56 63 77 74 76 100

Daerah 2,73 3 9 16 27 35 60

Peningkatan Integritas Pusat 6,64 6,2 7,1 6,86 7,37 7,22 8,0

PENCAPAIAN DAN ISU STRATEGIS

BAB II


II-12

Target Indikator 2009

Baseline 2010 2011 2012 2013 2014

Target 2014

kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat

Pelayanan Publik

Daerah 6,46 5,3 6,0 6,3 6,82 n.a. 8,0

Peringkat Kemudahan Berusaha

122 121 129 116 120 114 75

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas

kinerja birokrasi

Indeks Efektivitas Pemerintahan

-0,29 -0,20 -0,25 -0,29 n.a. n.a. 0,5

Instansi Pemerin- tah yang Akuntabel

(%)

Pusat 47,40 63,3 82,9 95,1 94,05 98,76 100

Provinsi 3,8 31 63,3 75,8 84,85 87,88 80

Kab/ Kota 5,1 8,8 12,8 24,4 30,3 44,90 60

*) mulai tahun 2012 skor indeks persepsi korupsi berubah dari skala 1-10 menjadi 1-100

Sumber : Permenpan & RB No. 11 Tahun 2015

Berdasarkan data di atas diperoleh informasi bahwa dari beberapa

indikator masing-masing sasaran telah tercapai dengan baik, seperti

Peringkat Kemudahan Berusaha dan juga Instansi Pemerintah yang

akuntabel. Namun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai,

seperti indeks persepsi korupsi dan opini BPK terhadap laporan keuangan

baik dari Instansi Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Kementerian PANRB sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81

Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 -2025

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi

Tahun 2015-2019 telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi

birokrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi

berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi

difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dalam penerapan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program

reformasi birokrasi dalam rangka mencapai Sasaran, yaitu mewujudkan

birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta

birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin

membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran

perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di


II- 13

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah 67,63 atau kategori ”B”.

Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

No Komponen Penilaian Bobot Nilai

2015 2016

Komponen Pengungkit 1 Manajemen Perubahan 5,00 1,77 3,43

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 3,75 3,13

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,84 3,84

4 Penataan Tatalaksana 5,00 2,51 3,60

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 6,74 7,15

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,32 5,27

7 Penguatan Pengawasan 12,00 5,79 6,19

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 2,52 3,66

Total Komponen Pengungkit 60,00 30,24 36,27 Komponen Hasil 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,81

2 Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) 6,00 5,12

3 Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 7,00 5,51

4 Opini BPK 3,00 3

5 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

10,00 7,92

Total Komponen Hasil 40,00 31,36

Indeks Reformasi Birokrasi 100 50,41 67,63

Hasil pencapaian nilai sasaran Reformasi Birokrasi tersebut

menunjukkan bahwa untuk komponen pengungkit mengalami kenaikan

tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, dimana delapan komponen

pengungkit mengalami peningkatan walaupun setiap peningkatan komponen

pengungkit masih belum mencapai target/bobot yang telah ditetapkan.


II-14

Selanjutnya, hasil survei yang dilakukan oleh Kemenpan RB untuk

melengkapi pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi Provinsi Jawa Barat

menunjukkan hasil sebagai berikut.

1. Hasil survei internal terhadap 120 orang responden pegawai Pemerintah

Provinsi Jawa Barat atas integritas jabatan menunjukkan, terdapat 31

orang pegawai atau 25,83% responden yang tidak memahami tugas

fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran

keberhasilan pelaksanaan tugasnya. 61 orang pegawai atau 50,83%

responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun

tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Hanya 28

orang pegawai atau 23,34% responden yang memahami tugas fungsi

yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan

pelaksanaan tugasnya;

2. Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,41

dalam skala 0-4 dengan rincian:

Tabel 2.3 Indeks Integritas Organisasi

No. Komponen Indeks

1. Budaya Organisasi dan sistem Anti Korupsi 3,21

2. Integritas terkait pengelolaan SDM 3,36

3. Integritas terkait pengelolaan anggaran 3,43

4. Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma

3,65

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para

pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap kualitas

penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Indeks

integritas ideal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 52

Tahun 2014 adalah 3,6. Dengan demikian, masih terdapat ruang

perbaikan yang perlu dilakukan dengan memperbaiki penerapan

berbagai sistem integritas di atas.

3. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan


II- 15

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu pelayanan pada Rumah Sakit

Umum Daerah, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu dan Samsat, menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Skor Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) pelayanan di Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dinilai BAIK, dengan perolehan skor total 3,17

dari skala 4. Berdasarkan analisa gap atau kesenjangan antara

harapan dengan kinerja seperti terlihat pada grafik di bawah ini,

seluruh unsur layanan berada di bawah gap 1,0 poin. Artinya

kesenjangan antara harapan dengan penilaian kinerja Pemerintah

Provinsi Jawa Barat masih dalam tingkat yang wajar. Unsur prosedur

pelayanan memiliki gap terendah, sedangkan perilaku

pelaksana/kemudahan sistem memiliki gap tertinggi.

Grafik 2.1 Gap Harapan dan Kualitas Pelayanan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat

2. Hasil survei persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas

integritas pemberi layanan menunjukkan indeks sebesar 3,16 dengan

skala 4. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki

0 1 2 3 4 5 6

Persyaratan Pelayanan

Prosedur Pelayanan

Waktu Pelayanan

Biaya dan tarif

produk atau Tarif

Produk/Jasa Sepsifikasi

Kompetensi Petugas Pelaksana atau Sistem

Perilaku pelaksana atau kemudahan sistem

Penanganan pengaduan, saran dan masukan

0,38

0,33

0,38

0,52

0,37

0,37

0,34

0,57

0,36

5,35

5,32

5,29

5,46

5,35

5,35

5,41

5,39

5,39

4,97

4,99

4,91

4,94

4,98

4,98

5,07

4,82

5,03

Tingkat Kinerja Tingkat Harapan Gap


II-16

persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu

ditingkatkan.

Kemenpan RB memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya yang

telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 seperti:

1. Telah dibangun sistem pengendalian penerbitan peraturan perundangan;

2. Telah mulai penerapan e-government sebagai usaha meningkatkan

efisiensi pelaksanaan kerja dan upaya peningkatan pelayanan publik;

3. Penerimaan pegawai telah dilaksanakan dengan menggunakan CAT,

melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi, dan

penegakan aturan disiplin;

4. Telah menetapkan kebijakan-kebijakan terkait sistem integritas, seperti

kebijakan tentang pengendalian gratifikasi dan penanganan pengaduan

masyarakat;

5. Penguatan akuntabilitas kinerja telah meningkat dengan mulai

menumbuhkan budaya kinerja di seluruh unit organisasi;

B. Tantangan Permasalahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 masih

menyisakan berbagai tantangan ke depan baik secara nasional maupun di

Provinsi Jawa Barat yang secara bertahap dan terus menerus harus

diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki

melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini

antara lain:

a. Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam

upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi


II- 17

Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan

di samping itu perlunya tindak lanjut pengawasan.

b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah belum mencerminkan

penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN

Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

c. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan

Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal

ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran

dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum

sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak

kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik

secara langsung maupun tidak langsung;

d. Manajemen pembangunan nasional belum berjalan secara optimal

Penetapan indikator kinerja nasional dan kementerian/lembaga (K/L)

belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap. Antara

sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan,

monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan

terintegrasi. Manajemen pembangunan nasional belum menerapkan

sistem reward dan punishment yang efektif;

2. Birokrasi belum efektif dan efisien


antara lain:

a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan

Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta

mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai

aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi


II-18

pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan

dunia usaha.

b. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum yang banyak diwarnai dengan perilaku koruptif

dari aparat penegak hukum.

c. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan

secara efektif dan efisien

Masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan

jasa, antara lain disebabkan belum seluruh pengadaan dilakukan

secara elektronik, serta pemanfaatan e-Catalog yang masih terbatas.

d. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif serta

Penerapan e-government belum berjalan sesuai rencana

Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi

pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, serta belum

terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta

dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering

terjadi;

e. Manajemen SDM Aparatur (ASN, TNI, dan Polri) masih belum berjalan

secara efektif

Masih banyak terjadi penempatan ASN, TNI, dan Polri dalam jabatan

yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi kesenjangan kompetensi

pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang

diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas

PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak

dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan

sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi

kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi

kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat

memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik.


II- 19

Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada

perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada

pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di

seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji (remunerasi)

masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih

bergantung penuh pada APBN.

f. Inefisiensi penggunaan anggaran

Penggunaan anggaran masih dihadapkan pada beberapa kendala

antara lain: 1) belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana yang

komprehensif; 2) sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum

terbangun, dan 3) besarnya biaya operasional yang tidak sebanding

dengan kualitas pelayanan

g. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu

mendorong kinerja birokrasi.

Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan

pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses

perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi

secara tidak langsung bagi kinerja organisasi. Belum semua program

pendidikan dan pelatihan bagi ASN berbasis kompetensi.

3. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan


antara lain:

a. Pelayanan perijinan masih belum berjalan efektif dan efisien

Proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpencar di

berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu

yang lama dan biaya yang tinggi. Sebagai contoh, waktu yang

diperlukan dalam proses pelayanan perijinan di sektor perkebunan

mencapai 939 hari, sektor kelistrikan mencapai 783 hari, dan sektor


II-20

perhubungan mencapai 743 hari. Beberapa sektor lainnya juga

memiliki persoalan yang serupa

b. Praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih

terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi

Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan

baik, karena masih banyak biaya lain yang tidak resmi muncul dalam

praktik pelayanan perijinan. Praktik pelayanan perijinan di Indonesia,

tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang

tinggi.

c. Praktik manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik

Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana

digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan

dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan.

Masalah lainnya adalah rendahnya kompetensi petugas pelayanan,

inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services

sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum

merata. Di samping itu¸ masih terdapatnya tumpang tindih dan

terpencarnya fungsi kelembagaan pelayanan pada berbagai instansi

pemerintah, yang masing-masing terjebak pada egoism sektoral, yang

pada gilirannya merugikan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB terhadap program

reformasi birokrasi Provinsi Jawa Barat tahun 2016, terdapat beberapa hal

yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk menjalankan

program reformasi birokrasi agar berjalan efektif adalah:

1. Belum dilakukan evaluasi atas penerapan kebijakan "agen perubahan"

sebagai upaya untuk melakukan perubahan mind-set aparatur;

2. Pemantauan atas peraturan perundangan di lingkungan Provinsi Jawa

Barat belum optimal terutama terkait dengan identifikasi berbagai


II- 21

kebijakan yang tidak selaras, yang tidak lagi diperlukan, serta kebijakan

yang bersifat lintas sektor;

3. Struktur organisasi belum sepenuhnya relevan dengan kinerja yang

diharapkan dalam RPJMD;

4. Hasil evaluasi atas Bisnis Proses dan SOP belum menunjukkan efisiensi

dan efektivitas. E-government belum diterapkan secara optimal, terutama

dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang bersifat transaksional;

5. Pada penataan bidang SDM, belum dilakukan assessment pada seluruh

pegawai, belum dilaksanakan seleksi jabatan secara terbuka untuk

Jabatan Pimpinan Tinggi, dan penilaian kinerja individu belum

sepenuhnya selaras dengan kinerja individu;

6. Belum terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System (WBS).

Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan, terutama

terkait dengan pengembangan manajemen risiko, penanganan benturan

kepentingan, dan pengendalian gratifikasi. Sebagai pelaksanaan reformasi

birokrasi di tingkat unit kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum

melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);

7. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak

sesuai standar. Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

belum dapat diakses secara terbuka, dan terhadap SOP pelayanan belum

dilakukan evaluasi.

Selain itu, Kemenpan RB menyoroti beberapa hal yang masih perlu

disempurnakan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta

mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan kebijakan “agen

perubahan" agar dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang

diperlukan agar tujuan perubahan mind-set aparatur dapat terwujud;


II-22

2. Melakukan kajian atas peraturan perundangan di lingkungan Provinsi

Jawa Barat dengan berfokus pada penyederhanaan prosedur serta

dengan tetap memperhatikan pengendalian atas pelaksanaannya;

3. Melengkapi struktur organisasi yang baru ditetapkan dengan suatu

kebijakan tentang proses bisnis internal yang menggambarkan hubungan

tata kerja antar OPD, agar struktur organisasi tersebut dapat efektif

mencapai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan;

4. Setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik agar melakukan

reviu atas pelaksanaan standar pelayanan maupun SOP pelayanan dengan

lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian

internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan

Inspektorat dan Biro Organisasi;

5. Mendorong penerapan e-government secara merata dalam manajemen

pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan yang baik;

6. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan

sebagainya untuk memperkuat integritas aparatur. Selain itu perlu

dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM,

pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai

serta mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai;

7. Memperkuat penerapan sistem integritas dengan menindaklanjuti hasil

evaluasi pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, Whistle

Blowing System (WBS) dan benturan kepentingan, terutama

implementasinya di berbagai OPD, serta melakukan pembangunan

Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

8. Dalam rangka penguatan integritas aparatur, inspektorat agar

mendorong seluruh ASN di pemerintah Provinsi Jawa Barat

menyampaikan LHKASN, selain itu agar dalam persyaratan seleksi

jabatan secara terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

mensyaratkan penyampaian LHKASN;


II- 23

9. Menerapkan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja

organisasi serta melakukan pengukuran kinerja secara periodik, sehingga

capaian kinerja individu dapat dijadikan sebagai dasar untuk

pengembangan pegawai berkelanjutan

10. Merancang mekanisme pemberian sanksi/reward serta pemberian

kompensasi terkait pelayanan, serta menindaklanjuti hasil survei

kepuasan masyarakat dengan menempatkan hasil survei serta

tindaklanjutnya, sehingga dapat diakses masyarakat.


II-24


III - 25

A. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 berdasarkan

Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015 telah menempatkan Nawacita menjadi

arahan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun 2015-2019. Nawacita

ke-2 menyebutkan frasa “membuat Pemerintah selalu hadir dengan

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya”.

Ketentuan Visi-Misi pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang

tertuang pada butir 12 bahwa:

“Kami berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik. Dalam kebijakan Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik, kami akan memberi penekanan pada 5 (lima) prioritas utama berikut. a. Kami akan mengambil inisiatif penetapan payung hukum yang lebih

kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi, dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia.

b. Kami akan menjalankan aksi-aksi konkrit untuk restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, baik di kelembagaan pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden maupun kelembagaan Pemerintah Daerah melalui revisi UU Pemerintahan Daerah.

c. Kami akan menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara sehingga tercipta aparatur sipil negara yang kompeten dan terpercaya.

d. Kami berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara dengan memastikan komitmen terbuka dan terekspos dari Presiden untuk secara tegas menegakkan aturan yang terkait dengan korupsi.

e. Kami akan melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik. Perbaikan layanan publik dilakukan dengan berbagai cara: meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB III


III-26

partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU Kontrak Layanan Publik.”

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam RPJMD Provinsi Jawa

Barat 2013-2018 yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap memantapkan

pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian

masyarakat Jawa Barat, telah menetapkan Visi Tahun 2013-2018 yaitu:

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan

memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan,

serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi

sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing

2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan

3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan

Perluasan Partisipasi Publik

4. Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur

Strategis yang Berkelanjutan

5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan

Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

2016-2020 didasarkan pada beberapa arah kebijakan pemerintah dalam

RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan;

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;

3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi dan air baku;

4. Meningkatkan ekonomi non pertanian;

5. Meningkatkan ekonomi pertanian;

6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan;

7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan;


III - 27

8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan;

9. Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial

dan Keamanan;

10. Meningkatkan kinerja aparatur serta tata kelola pemerintahan dan

pembangunan berbasis IPTEK.

Secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tertulis dalam Strategi Arah Kebijakan

RPJMD Provinsi Jawa Barat, yaitu “Meningkatkan kinerja aparatur serta tata

kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis IPTEK”. Arah kebijakan dan

strategi yang ditempuh untuk agenda “Meningkatkan kinerja aparatur serta

tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis IPTEK”, meliputi :

a. Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur.

b. Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi publik.

c. Penataan system hukum dan penegakan hukum.

d. Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multi pihak.

e. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas

pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan; dan

f. Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan.

B. Sasaran Reformasi Birokrasi

Pembangunan pada reformasi birorkasi diarahkan pada tiga sasaran

pembangunan (disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015)

yaitu sebagai berikut:

1. Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersih dan

akuntabel.

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

a. Peningkatan penegakan integritas, integritas, professional dan

akuntabel aparatur;

b. Penerapan dan penguatan pengawasan yang independen, profesional,

dan sinergis;

c. Penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas

KKN melalui pembentukan zona integritas dan pelaksanaan Whistle


III-28

Blowing System;

d. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah;

e. Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara

elektronik (e-procurement dan e-catalog).

2. Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang efektif dan efisien

Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

a. Peningkatan efektivitas pengelolaan manajemen pelaksanaan

reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran dan

tepat fungsi;

c. Peningkatan sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota;

d. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan

berbasis e-government;

e. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan

terpadu;

f. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

g. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis

merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;

h. Penerapan sistem manajemen kinerja yang efektif;

i. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi

untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi,

dan transformatif;

j. Peningkatan kualitas regulasi dan harmonisasi peraturan daerah

antara peraturan pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota.

3. Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki

pelayanan publik berkualitas

a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan;

b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.


III- 29

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Isu Strategis - Agenda Prioritas 2015-2019

Pengarusutamaan 2015-2019 Sasaran Reformasi Birokrasi Provinsi

Jawa Barat 2016-2020 A. Reformasi Birokrasi Nasional

1. Penguatan payung hukum RBN 2. Peningkatan kapasitas implementasi 3. Penyempurnaan pelaksanaan dan

peningkatan kualitasnya 4. Akselerasi pelaksanaan RB di daerah 5. Quick Wins RB

B. Akuntabilitas Kinerja 1. Penyempurnaan SAKIP 2. Implementasi SAKIP sebagai Pilar

Manajemen Kinerja 3. Pelaksanaan MoU antara Kemen PPN

dengan Kemen PAN dan RB 4. Pelaporan kinerja instansi pemerintah

secara terbuka C. Pengawasan

1. Penyelesaian RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2. Sinergi pengawasan internal dengan eksternal

3. Pengembangan sistem pengaduan nasional yang terintegrasi

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP

D. Kelembagaan Birokrasi 1. Audit/ Review Organisasi K/L/Pemda 2. Desain kelembagaan birokrasi 3. Penataan Kelembagaan untuk

mendukung Prioritas Presiden

E. Ketatalaksanaan 1. Implementasi UU Administrasi

A. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik 1. Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi pada setiap unit organisasi 2. Kerjasama dengan media massa dalam rangka

public awareness campaign 3. Publikasi semua proses perencanaan dan

penganggaran ke dalam website masing-masing K/L/D

4. Publikasi informasi penggunaan/ pelaksanaan anggaran

B. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan Penciptaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik 1. Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam

perumusan kebijakan 2. Pengembangan sistem publikasi informasi

proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami.

3. Pengembangan website yang berinteraksi dengan masyarakat

C. Perluasan agenda Reformasi Birokrasi 1. Penyusunan Grand Design dan Road Map Reformasi

Birokrasi; Penyusunan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi

2. Penataan kelembagaan instansi Pemerintah (K/LPNK/LNS) yang mencakup penataan fungsi dan

A. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. a. Peningkatan integritas, integritas,

professional dan akuntabel aparatur;

b. Penerapan dan penguatan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis;

c. Penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui pembentukan zona integritas dan pelaksanaan Whistle Blowing System;

d. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah;

e. Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement dan e-catalog).

B. Birokrasi yang efektif dan efisien

a. Peningkatan efektivitas pengelolaan manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran dan tepat fungsi;

c. Peningkatan sinergisme,


III-30



Jawa Barat 2016-2020

Pemerintah 2. Pengembangan e-government

secara terintegrasi 3. Proses bisnis birokrasi yang sederhana,

cepat, dan terintegrasi (review dan penyempurnaan)

4. Peningkatan kualitas e- procurement 5. Manajemen kearsipan birokrasi berbasis

TIK F. SDM Aparatur 1. Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU

ASN 2. Akselerasi implementasi UU ASN secara

konsisten 3. Penetapan formasi CPNS/CASN secara

ketat 4. Sistem rekrutmen berbasis kompetensi 5. Penyempurnaan sistem diklat untuk

mendukung kinerja 6. Sistem promosi terbuka dan penempatan

dalam jabatan berbasis kompetensi 7. Sistem remunerasi berbasis kinerja 8. Penguatan reward and punishment secara

fair 9. Penguatan budaya integritas, budaya

kinerja dan budaya melayani 10. Penyempurnaan sistem jaminan sosial

(kesehatan, pensiun, dll) 11. Penguatan kapasitas

kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

struktur organisasinya Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing didasarkan pada Sasaran dan Kebijakan RPJMN dan RPJMD

3. Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

4. Peneraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah

5. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara 6. Sistem Seleksi PNS melalui CAT 7. System Penerapan Sistem Seleksi Berbasis CAT system

di seluruh instansi pemerintah 8. Pengembangan dan penerapan e- government 9. Penerapan e-Arsip Penerapan e-Arsip di tiap unit

organisasi pemerintah 10. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Aparatur D. Peningkatan kualitas pelayanan publik Perluasan penerapan e-services untuk pelayanan publik Pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi 1. Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit

Pelayanan Publik a. Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk

seluruh unit pelayanan publik b. Penyusunan SOP untuk berbagai jenis pelayanan

kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota;

d. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government;

e. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu;

f. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

g. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;

h. Penerapan sistem manajemen kinerja yang efektif;

i. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif;

j. Peningkatan kualitas regulasi dan harmonisasi peraturan daerah antara peraturan pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota.


III- 31



Jawa Barat 2016-2020

12. Penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

G. Pelayanan Publik 1. Peningkatan kualitas implementasi UU

25/2009 tentang Pelayanan Publik 2. Modernisasi sistem dan manajemen

Pelayanan Publik (SDM, ICT, Standar Pelayanan)

3. Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik

4. Membuka ruang partisipasi publik melalui Citizen Charter

5. Penguatan integritas dalam pelayanan publik

2. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi Percepatan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien

3. Pembentukan unit Pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi Penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang efektif pada setiap unit pelayanan publik

4. Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang andal dan profesional a. Penerapan Unit Pelayanan Publik yang Berbasis

Teknologi Informasi b. K/L/D memiliki kebijakan Standar Pelayanan

Minimal c. K/L/D memiliki standar pelayanan yang disusun

secara partisipatif d. K/L/D wajib melaksanakan Forum Konsultasi

Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

e. K/L/D wajib pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami.

f. K/L/D wajib mengembangkan website yang berinteraksi dengan masyarakat

C. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas a. Penguatan kelembagaan dan

manajemen pelayanan; b. Penguatan kapasitas pengelolaan

kinerja pelayanan publik.


III-32

C. Ukuran Keberhasilan

Ukuran keberhasilan dan indikator untuk mengukur pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan diambil dari Permen PAN & RB

Nomor 11 Tahun 2015, dan peraturan yang terkait. Adapun ukuran

keberhasilan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat 2016 - 2020

Sasaran Indikator Satuan Baseline (2015)

Target

2016 2017 2018 2019 2020

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

1. Opini WTP Atas Laporan Keuangan % 53 60 66 75 85 90

2. Tingkat Kapabilitas APIP

Skor 1 - 5 1 2 2 3 3 4

3. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

Skor 1 - 5 1 2 2 3 3 4

4. Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (Skor B Atas SAKIP)

% 27,3 50 65 70 75 80

5. Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan

% 30 40 60 70 80 85

Birokrasi yang efektif dan efisien

1. Indeks Reformasi Birokrasi Skor 1 - 100 NA 70 80 83 86 90

2. Indeks Profesionalitas ASN Skor 1 - 100 76 79 82 84 86 88

3. Indeks e-Government Nasional

Skor 0 - 4 2,2 2,6 2,8 3,2 3,4 3,6

Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas

1. Integritas pelayanan Publik Skor 0 - 10 6,82 7,12 7,57 8,0 8,5 9,0

2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

% 80 85 87 90 95 95

3. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)

% 50 70 80 90 100 100

D. Area Perubahan yang Diharapkan

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat diperlukan kejelasan hasil yang diharapkan dari

setiap area perubahan. Hasil yang diharapkan merupakan pemahaman yang

utuh dari capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa


III- 33

Barat terkait dengan target yang harus dicapai dalam masing-masing area

perubahan.

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (change management) bertujuan untuk

mendorong reformasi birokrasi dilakukan dengan pola-pola yang

sistematis dan berkelanjutan, melalui tahap-tahap yang terencana dan

terkendali. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari

seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi,

terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan

risiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Penguatan Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu

penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem

pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku

negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah

menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif

aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem

pengawasan.

3. Penguatan Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai

sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali

menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu

menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat.

Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat

mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu

mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-

sumber yang dipergunakannya.

4. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan

efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki

menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan


III-34

pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada

aparatur. Prubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi,

efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan

dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan

dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam

upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

5. Penguatan Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah

juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal

yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan

tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang

baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal,

dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada

sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk

mengubah mental aparatur.

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi

pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem

manajemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan

secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan

baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian

akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan

berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu

dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu

menghasilkan pegawai yang profesional.

7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku

negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang

tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat

tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti


III- 35

ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi

yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan

perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan

yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan

masyarakat. Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya

mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat,

murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta

menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu

dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar

mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan

serta peningkatkan kualitas pelayanan.

Hasil yang diharapkan dalam 8 (delapan) area perubahan reformasi

birokrasi ada di tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

No Area

Perubahan Hasil yang Diharapkan

1 Manajemen Perubahan

Meningkatnya efektivitas pengelolaan manajemen pelaksanaan RB

Meningkatnya penegakan integritas, integritas, professional dan akuntabel aparatur

2 Penguatan Pengawasan

Meningkatnya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP-BPK

Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi 3 Penguatan

Akuntabilitas Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas

keuangan dan kinerja yang terintegrasi Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja

4 Penguatan Kelembagaan

Meningkatnya kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran

Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota


III-36

No Area

Perubahan Hasil yang Diharapkan

5 Penguatan Tatalaksana

Meningkatnya penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government

Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement dan e-catalog)

Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

6 Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Meningkatnya Perencanaan kebutuhan pegawai ASN yang sesuai dengan formasi jabatan

Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen dan seleksi yang berbasis kompetensi

Meningkatnya keterbukaan dalam sistem promosi Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN Meningkatnya penilaian kinerja aparatur sesuai dengan

kebijakan pemerintah Meningkatnya pemanfaatan assessment center Meningkatnya efektivitas pemberian reward dan

punishment berbasis kinerja Terbangunnya sistem informasi ASN di Pemda prov.

Jawa Barat Terbangunnya sistem pengkaderan ASN di Pemda prov.

Jawa Barat Terciptanya data base profil kompetensi calon dan

pejabat tinggi ASN yang dapat digunakan dalam manajemen SDM

Tersusunnya kompetensi ASN dalam menunjang pola karir pegawai ASN

Meningkatnya sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk mewujudkan pegawai ASN yang berkinerja

7 Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya kualitas regulasi yang ditetapkan oleh Pemda Prov. Jawa Barat

Meningkatnya harmonisasi antara peraturan pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Kemudahan akses dokumen informasi publik


IV-37

A. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2016-2020 dilaksanakan pada tingkatan mikro, mencakup

implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana

digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan

reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun

tingkatan mikro mencakup:

1. Manajemen perubahan;

2. Penguatan sistem pengawasan;

3. Penguatan akuntabilitas kinerja;

4. Penguatan kelembagaan;

5. Penguatan tatalaksana;

6. Penguatan sistem manajemen SDM ASN;

7. Penguatan peraturan perundang-undangan;

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

9. Quick wins.

Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2016-2020 juga menggunakan strategi pendekatan “Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat menuju Pemerintahan Kelas Dunia” dengan konsep

“no superman but super team” dengan pola :

a. Parameter I : Radically redesign public services to improve quality of

service and cost efficiency, seperti :

1. Menginventarisasi berbagai pelayanan publik di setiap SKPD yang

dapat diberikan secara gratis (misalnya seperti pembuatan e-KTP).

Kalau ada peraturan yang menghambat, peraturannya diubah.

STRATEGI PELAKSANAAN DAN PROGRAM

REFORMASI BIROKRASI

BAB IV


IV-38

2. Penyederhanaan berbagai persyaratan dan prosedur pelayanan di

setiap SKPD sehingga dapat mengurangi biaya (tidak akan membuat

Pemerintah Daerah bangkrut). Kalau ada peraturannya yang

menghambat, peraturannya diubah.

3. Membuat pelayanan publik bersifat impersonal dengan berbasis ICT,

mencegah peluang terjadinya kontak langsung antara provider dengan

masyarakat, kecuali untuk jenis-jenis pelayanan yang tidak

tergantikan oleh alat.

b. Parameter II : Restructure the government’s approach to managing public

finances: budgeting, investment and revenue and working-capital

management, seperti :

1. Pelajari kembali manajemen pengeluaran (spending management),

buatlah menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Gunakan lebih banyak dana untuk pembangunan infrastruktur dan

fasilitas pelayanan publik.

3. Kembangkan pembangunan wilayah dengan menggunakan

pendekatan triple helix/quad helix/penta helix pada sektor dan

daerah tertentu yang memungkinkan.

c. Parameter III : Strengthen functional leadership and capabilities across

government to support delivery, seperti :

1. Perkuat pelatihan kepemimpinan pemerintahan dengan memberi

kesempatan magang di sektor private pada bidang yang sama dengan

SKPD bersangkutan menyongsong penggunaan sistem karier terbuka.

(Sektor publik harus belajar dari sektor private yang sukses).

2. Kembangkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Aparatur yang

berbasis kompetensi, baik nasional maupun internasional.

d. Parameter IV : Optimise the government’s structure, scale and operating

model, seperti :

1. Tata ulang susunan organisasi supaya lebih ramping dan menghindari

tumpang tindih fungsi dan kegiatan antar SKPD.


IV-39

2. Dibangun Machinery of Government (MoG) yang menghubungkan

antara struktur dengan proses. Hilangkan adanya kepanitiaan (kecuali

untuk hal-hal yang spesifik), karena semua fungsi sudah terbagi habis

pada unit yang ada.

3. Inventarisasi pekerjaan dalam tiga kelompok : a) dikerjakan sendiri;

b) dikerjasamakan; c) dikontrakkan pada pihak ketiga, yang akan

berdampak pada jumlah dan kualitas SDM, sarana dan prasarana

pemerintahan, dalam rangka penghematan. Antisipasi kebijakan

moratorium penambahan PNS yang akan memaksa sistem untuk

menata ulang proses bisnis dengan berbasis pada ICT.

e. Parameter V : Develop the vision, accountability and capabilities needed to

drive a large-scale transformation, seperti :

1. Susun ulang visi dan misi SKPD disesuaikan dengan keputusan politik

yang telah diambil oleh pejabat politik.

2. Lakukan loncatan besar perubahan dengan mencari benchmark pada

unit-unit sejenis di negara lain.

3. Antisipasi perubahan sistem dan prosedur akibat kebijakan

moratorium penambahan PNS.

4. Membangun budaya organisasi yang akuntabel, sehingga terbiasa

mempertanggung-jawabkan dan mempertanggung-gugatkan setiap

tugas.

B. Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Mengacu pada PermenPAN & RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, program-program Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa barat 2016-2020 (sebagai program

tingkatan mikro) harus mencakup:

1. Program Manajemen Perubahan.

2. Program Penguatan Sistem Pengawasan.

3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

4. Program Penguatan Kelembagaan.

5. Program Penguatan Tatalaksana.


IV-40

6. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN.

7. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan.

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penjelasan dan perincian kegiatan dari masing-masing program

tersebut adalah sebagai berikut.


IV-41

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

No Area

perubahan Hasil yang Diharapkan Kegiatan Output

Tahun Penanggung Jawab

2016 2017 2018 2019 2020

Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel

1 Program Manajemen Perubahan

Meningkatnya efektivitas pengelolaan manajemen pelaksanaan RB

Sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi 2016-2020

Tersosialisasinya Roadmap Reformasi Birokrasi 2016-2020

√ √

Bappeda; Biro Organisasi

Penguatan Tim Reformasi Birokrasi

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan RB

√ √ Biro Organisasi

Pembentukan agent of change

Terbentuknya Agent of Change melalui Kepgub

√ BKD

Pelatihan agent of change untuk eselon II, III, dan IV

Persentase eselon II, III, dan IV yang mendapatkan pelatihan agent of change

√

BKD

Evaluasi dan monitoring kebijakan "agent of change"

Laporan evaluasi dan monitoring kebijakan "agent of change"

√ √ √ √

BKD

Sosialisasi strategi dan rencana aksi manajemen perubahan

Tersosialisasinya strategi dan rencana aksi manajemen perubahan

√

Biro Organisasi


IV-42

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatnya penegakan integritas, integritas, professional dan akuntabel aparatur

Penetapan Kode Etik dan Code of conduct (Kode perilaku atas nilai-nilai integritas, profesional dan akuntabel PNS/ASN

Laporan Penetapan Kode Etik dan Code of conduct

√

BKD

Penyusunan Pedoman Budaya Kerja

Dokumen Pedoman Budaya Kerja

√ BKD

Sosialisasi penerapan budaya kerja

Tersosialisasinya budaya kerja yang efektif

√ BKD

Pelatihan perkuatan integritas ASN

Laporan pelatihan perkuatan integritas ASN

√ √ BKD

Penerapan, Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan pelaporan LKHASN

Laporan Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan pelaporan LKHASN

√ √

BKD

2 Program Penguatan Pengawasan

Meningkatnya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

Penguatan peran APIP di lingkungan Pemda Jawa Barat

Tingkat kematangan peran APIP

√ √ √ √ √

Inspektorat


IV-43

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Pembekalan APIP di Pemda Prov. Jawa Barat

Jumlah Auditor bersertifikat Ahli √ √ √ √ √

Inspektorat

Pelaksanaan audit berbasis Risiko

Laporan audit berbasis resiko

√ √ √ √ √ Inspektorat

Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal

Persentase Hasil Pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti

√ √ √ √ √

Inspektorat

Peningkatan penerapan SPIP

Laporan penerapan SPIP


Monitoring dan evaluasi penerapan SPIP

Laporan Monev penerapan SPIP √ √ √ √ √

Inspektorat

Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM)

Jumlah PD yang menerapkan zona integritas

√ √ √

Inspektorat

Pelaksanaan Whistle-Blowing System (sistem pengaduan masyarakat)

Terlaksananya Whistle-Blowing System (sistem pengaduan masyarakat)

√ √ √

Inspektorat


IV-44

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan masyarakat

Terbangunnya sistem Pengelolaan Pengaduan masyarakat

√

Inspektorat

Pelaksanaan pengendalian gratifikasi

Laporan Monitoring Gratifikasi


Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Laporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

√ √ √ √

Inspektorat; Bappeda

Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP-BPK

Peningkatan kualitas pelaporan keuangan

Opini WTP dari BPK

√ √ √ √ √

Inspektorat

Tindak lanjut evaluasi BPK RI

Opini WTP dari BPK


Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

Reviu Rencana Kerja Anggaran PD Pemda Prov. Jawa Barat

Kesesuaian Perencanaan kegiatan dengan realisasinya

√ √ √ √ √

Inspektorat

3 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

Penyempurnaan SAKIP PD Pemda Prov. Jawa Barat

Dokumen review pedoman SAKIP

√ √ √ √ √

Inspektorat; Biro Organisasi


IV-45

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan terintegrasi (government score card)

Persentase ketersediaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan terintegrasi

√ √

Bappeda; Biro Keuangan; Biro Organisasi; Diskominfo; Inspektorat

Perumusan dan penetapan kebijakan sistem reward and punishment dalam penerapan manajemen kinerja

Tersedianya regulasi sistem reward and punishment dalam penerapan manajemen kinerja

√

BKD; Biro Hukum dan HAM

Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja

Penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

Tertelusurnya proses perencanaan, penganggaran dan pelaporan

√ √ √ √

Bappeda; Biro Keuangan

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan Penta Helix

Terlaksananya perencanaan pembangunan dengan pendekatan Penta Helix

√ √ √

Bappeda


IV-46

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Pembangunan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan monev

Integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan monev

√ √ √

Bappeda, Biro Keuangan, Biro Adbang, Diskominfo

Pembangunan sistem perencanaan untuk kesesuaian Indikator Kinerja Utama dengan Program/kegiatan

Terbangunnya sistem perencanaan untuk kesesuaian Indikator Kinerja Utama dengan Program/kegiatan

√ √ √ √

Bappeda

Pelaksanaan sistem perencanaan untuk kesesuaian Indikator Kinerja Utama dengan Program/kegiatan

Penerapan sistem perencanaan untuk kesesuaian Indikator Kinerja Utama dengan Program/kegiatan

√ √ √

Bappeda

Penguatan Sistem Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Optimalnya penggunaan dan pemanfaatan Sistem Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

√ √ √

BKD


IV-47

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Sasaran : Birokrasi yang efektif dan efisien

4 Program Penguatan Kelembagaan

Meningkatnya kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi dan ukuran

Penataan Kelembagaan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat

Tertatanya kelembagaan di Pemda Prov. Jawa Barat sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat

√ √

Biro Organisasi

Penyusunan SOTK yang sesuai dengan kewenangan

Tersusunya SOTK yang sesuai dengan kewenangan

√

Biro Organisasi

Evaluasi ABK, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemda Prov. Jawa Barat

Dokumen Evaluasi ABK, Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemda Prov. Jawa Barat

√

BKD

Meningkatnya sinergisme, kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota

Penyusunan naskah akademis dan Perda urusan pemerintah Provinsi Jawa Barat

Tersusunnya naskah akademis dan Perda urusan pemerintah Provinsi Jawa Barat

√

Biro Organisasi; Biro Pemum

Penataan kelembagaan UPT

Tertatanya kelembagaan UPT √ √ √

Biro Organisasi; BKD


IV-48

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Koordinasi dan sosialisasi Hasil Penataan UPT

Terkoodinasi dan tersosialisasinya hasil penataan UPT

√


5 Program Penguatan Tatalaksana

Meningkatnya penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government

Penyusunan peta proses bisnis seluruh OPD

Tersusunya peta proses bisnis seluruh OPD

√ √

Biro Organisasi; Biro Hukum dan HAM; BKD

Penyusunan kebijakan implementasi e-government di Pemda prov. Jawa Barat

Tersusunnya kebijakan implementasi e-government di Pemda prov. Jawa Barat

√

Diskominfo

Penerapan e-government yang terintegrasi

Diterapkannya e-government yang terintegrasi

√ √ √ √ Diskominfo

Evaluasi penerapan e-government

Terevaluasinya penerapan e-government

√ √ √ √ Diskominfo

Penyusunan Machinery of Government (Mog)

Dokumen Machinery of Government (Mog)

√

Biro Organisasi


IV-49

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement dan e-catalog)

Penerapan e-procurement dan e-catalog

Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa secara transparansi menggunakan e-procurement dan e-catalog

√ √ √ √

Diskominfo; Biro Keuangan; Biro Adbang

Bimbingan Teknis e-procurement dan e-catalog

Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis e-procurement dan e-catalog

√

√

Biro Keuangan; Biro Adbang

Implementasi transaksi pemerintahan menggunakan sistem non cash transaction

Terlaksananya transaksi pemerintahan menggunakan sistem non cash transaction

√ √ √

Semua OPD

Penerapan e-budgeting

Diterapkannya e-budgeting

√ √ √

Biro Keuangan; Bappeda

Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal

Pembangunan sistem e-Arsip

Terbangunnya sistem e-Arsip √

Dispusipda

Pengembangan dan pelatihan ASN aplikasi e-arsip

Terlatihnya ASN dalam menggunakan aplikasi e-Arsip

√ √ √ √

Dispusipda


IV-50

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Stock Opname dan set up fisik arsip Konvensional

Dokumen Aktualiasasi pendataan fisik arsip di unit kearsipan

√ √ √ √ √

Dispusipda

Pengembangan sistem aplikasi e-Arsip

Optimalnya penggunaan sistem aplikasi e-Arsip

√

Dispusipda

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Penguatan Penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Laporan Penguatan Penerapan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

√ √ √ √ √

Diskominfo; Biro Humprotum

6 Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Meningkatnya Perencanaan kebutuhan pegawai ASN yang sesuai dengan formasi jabatan

Penyusunan perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN

Tersusunya perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN

√ √ √ √ √

BKD

Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN

Laporan Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN

√ √ √

BKD


IV-51

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatnya transparansi dalam rekruitmen dan seleksi yang berbasis kompetensi

Pelaksanaan rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

Terlaksananya rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi

√ √ √

BKD

Meningkatnya keterbukaan dalam sistem promosi

Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka

kebijakan sistem promosi secara terbuka

√ √ √ √


Pelaksanaan sistem promosi dan mutasi pegawai secara terbuka (open bidding)

sistem promosi dan mutasi pegawai secara terbuka (open bidding)

√ √ √ √

BKD

Meningkatnya kapasitas dan kompetensi ASN

Penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi nasional dan internasional

Terselenggaranya Diklat berbasis kompetensi nasional dan internasional

√ √ √ √ √

Bandiklatda

Program tugas belajar bagi pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat

Terlaksananya Program tugas belajar bagi pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat

√ √ √ √ √

BKD


IV-52

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Pelatihan kepemimpinan pada sektor private/swasta yang sukses

Terlatihnya kepemimpinan pada sektor private/swasta yang sukses

√ √

BKD

Pengembangan kompetensi dan profesionalisme jabatan fungsional

Persentase ASN jabatan fungsional yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi

√ √ √

BKD; Bandiklatda

Meningkatnya penilaian kinerja aparatur sesuai dengan kebijakan pemerintah

Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai berdasarkan merit

Dokumen kebijakan penilaian kinerja pegawai berdasarkan merit

√

BKD

Penerapan kebijakan penilaian kinerja pegawai berdasarkan merit

Diterapkannya kebijakan penilaian kinerja pegawai berdasarkan merit

√ √

BKD

Meningkatnya pemanfaatan assessment center

Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center

Dokumen kebijakan pemanfaatan assessment center

√



IV-53

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Penerapan dan pemanfaatan assessment center

Diterapkannya pemanfaatan assessment center

√ √ Biro Organisasi; BKD

Evaluasi pemanfaatan assessment center

Terevaluasi pemanfaatan assessment center

√ √ Biro Organisasi; BKD

Meningkatnya efektivitas pemberian reward dan punishment berbasis kinerja

Perumusan dan penetapan kebijakan sanksi, reward dan punishment berbasis kinerja

Dokumen kebijakan sanksi, reward dan punishment berbasis kinerja

√


Penerapan kebijakan sanksi, reward dan punishment berbasis kinerja

Laporan pelaksanaan kebijakan sanksi, reward dan punishment berbasis kinerja

√ √ √


Evaluasi kebijakan sanksi, reward dan punishment berbasis kinerja

Laporan evaluasi kebijakan sanksi, reward dan punishment berbasis kinerja

√ √ √


Terbangunnya sistem informasi ASN di Pemda prov. Jawa Barat

Pembangunan/ pengembangan sistem informasi ASN

Terbangunnya sistem informasi ASN

√



IV-54

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Penerapan kebijakan sistem informasi ASN

Laporan pelaksanaan kebijakan sistem informasi ASN

√ √


Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem informasi ASN

Laporan evaluasi kebijakan sistem informasi ASN

√ √


Terbangunnya sistem pengkaderan ASN di Pemda prov. Jawa Barat

Pembangunan/ pengembangan sistem pengkaderan ASN

Terbangunnya sistem pengkaderan ASN

√


Penerapan kebijakan sistem pengkaderan ASN

Laporan pelaksanaan kebijakan sistem pengkaderan ASN

√ √


Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan ASN

Laporan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan ASN

√ √


Terciptanya data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN yang dapat digunakan dalam manajemen SDM

Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

Kebijakan pemanfaatan /pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

√



IV-55

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Pemanfaatan dan pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

Laporan pemanfaatan dan pengembangan data base kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN

√ √


Tersusunnya kompetensi ASN dalam menunjang pola karir pegawai ASN

Penyusunan talent pool di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dokumen talent pool di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

√


Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan

Laporan hasil Pengukuran gap compeetncy antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan

√


Penyusunan dan penerapan pola karir ASN berdasarkan kompetensi

Laporan Penyusunan dan penerapan pola karir ASN berdasarkan kompetensi

√ √



IV-56

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatnya sistem pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk mewujudkan pegawai ASN yang berkinerja

Penerapan kebijakan Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

Laporan penerapan kebijakan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja

√

Bandiklatda

7 Program Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya kualitas regulasi yang ditetapkan oleh Pemda Prov. Jawa Barat

Inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Laporan Inventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

√

Biro Hukum dan HAM

Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Laporan Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

√ √ √ √ √

Biro Hukum dan HAM

Pengkajian prosedur pembentukan Perda dan Pergub

Dokumen Kajian prosedur pembentukan Perda dan Pergub

√

Biro Hukum dan HAM

Meningkatnya harmonisasi antara peraturan pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota

Evaluasi dan Klarifikasi produk hukum Kab/Kota

Laporan Evaluasi dan Klarifikasi produk hukum Kab/Kota

√ √ √ √ √

Biro Hukum dan HAM


IV-57

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Sasaran : Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

8 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas

pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Penguatan unit-unit pelayanan publik Pemda Prov. Jawa Barat

Unit-Unit pelayanan publik yang optimal melayani masyarakat

√ √ √ √

Biro Organisasi

Penerapan pelayanan perijinan satu atap

Diterapkannya pelayanan perijinan satu atap

√ √ √ √

BPMPT

Penerapan dan pengembangan pelayanan publik berbasiskan ICT

Diterapkannya dan dikebangkannya pelayanan publik berbasiskan ICT

√ √ √ √ √

Semua OPD

Inventarisasi pelayanan publik di setiap OPD yang dapat diberikan secara gratis

Laporan Inventarisasi pelayanan publik di setiap OPD yang dapat diberikan secara gratis

√

BPMPT; Biro Organisasi;

Reviu pelaksanaan standar operasional pelayanan

Laporan revieu pelaksanaan standar operasional pelayanan

√

√

BPMPT; Dispenda; Biro Organisasi


IV-58

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Rencana Aksi Akselerasi Perbaikan Pelayanan Publik

Laporan Rencana Aksi Akselerasi Perbaikan Pelayanan Publik

√ √

BPMPT; Dispenda; Biro Organisasi

Pembinaan Pola Pikir petugas Pelayanan publik

Terbinanya Pola Pikir petugas Pelayanan

√ √ √ √ BKD

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Penyusunan mekanisme pengaduan masyarakat berbasis sistem informasi yang real-time

Dokumen mekanisme pengaduan masyarakat berbasis sistem informasi yang real-time

√

Biro Organisasi; Diskominfo; Biro Humprotum

Penerapan pengaduan masyarakat berbasis sistem informasi yang real-time

Laporan pengaduan masyarakat berbasis sistem informasi yang real-time

√ √


Evaluasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis sistem informasi yang real-time

Laporan Evaluasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat berbasis sistem informasi yang real-time

√ √



IV-59

No Area



2016 2017 2018 2019 2020

Kemudahan akses dokumen informasi publik

Publikasi Dokumen Informasi Publik (DIP) melalui website

Dokumen Informasi Publik (DIP) √ √ √ √ √

Biro Humprotum

Quick Wins

Percepatan pelayanan di masing-masing perangkat daerah Provinsi Jawa Barat

√ √ √ √ √

Semua OPD


IV-60


V-61

A. Pedoman Pelaksanaan Quick Wins

Reformasi birokrasi akan mendorong terwujudnya penerapan

prinsip-prinsip clean government dan good governance yang secara universal

diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa

area perubahan yang setiap perubahannya dapat memberikan dampak

antara lain pada penurunan praktik KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan

kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas aparatur,

meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri dan hasil - hasil pembangunan

secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut akan

dicapai melalui berbagai upaya antara lain dengan penerapan quick wins.

Melalui quick wins atau disebut juga low hanging fruit diharapkan

dapat menjadi momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk

selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan

berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan quick wins adalah perbaikan sistem

dan mekanisme kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang sesuai

dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing. Untuk mengawal

dan memandu pelaksanaan quick wins, maka perlu dipahami bagaimana

pelaksanaannya. Tujuan quick wins adalah :

1. Memberikan panduan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah dalam menentukan dan melaksanakan quick wins;

2. Memberikan panduan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan quick wins.

Quick wins harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berasal dari program-program reformasi birokrasi, yang terdapat di

PROGRAM QUICK WINS

BAB V


V-62

dalam Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat 2016-2020;

2. Merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi,

dan karakteristik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang

bersangkutan;

3. Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh

para pemangku kepentingan eksternal dan internal

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

4. Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara

cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal

Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Langkah-langkah penetapan Quick Wins mencakup empat aspek,

yaitu:

1. Penilaian tingkat pencapaian kinerja saat ini

Aspek ini berupaya untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah saat ini yang terkait

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi core businesses dari

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui

tingkat pencapaian ini, data atau informasi dari para pemangku

kepentingan utama dapat diperoleh melalui base line survey, wawancara,

Focused Group Discussion (FGD), analisis statistik, desk research, dan

sebagainya. Secara obyektif, skor 1-5 diberikan untuk menilai masing-

masing tingkat pencapaian kinerja yang ada saat ini;

2. Peningkatan kinerja

Aspek ini berupaya untuk meningkatkan kinerja Kementerian/ Lembaga

dan Pemerintah Daerah yang memiliki skor kurang dari 4 (yang berarti

meningkatkan area ini akan memberikan dampak yang besar bagi para

pemangku kepentingan). Aspek ini juga berupaya untuk

mengidentifikasikan tingkat kesulitan melakukan perbaikan kinerja

dimaksud dan memastikan apakah peningkatan kinerja dimaksud dapat

dilakukan kurang dari 12 bulan, masih di dalam kendali penuh

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, dan

apakah masih termasuk bagian dari area reformasi birokrasi yang


V-63

dicanangkan Pemerintah. Proses untuk menentukan skor dan persentase

perbaikan dilakukan melalui kesepakatan antara pimpinan dan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, aspek ini

juga sudah mulai mengidentifikasikan kandidat untuk quick wins;

3. Penyiapan sumber daya

Aspek ini berupaya untuk mengidentifikasikan sumber daya yang

diperlukan untuk pelaksanaan calon quick wins yang telah

diidentifikasikan sebelumnya. Sumber daya dapat mencakup

ketersediaan sumber daya manusia, biaya dan juga keahlian. Aspek ini

juga memeriksa sekali lagi apakah kandidat quick wins yang diusulkan

memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dan memilih

maksimum tiga (3) quick wins terbaik bila jumlah program yang

diusulkan dan memenuhi persyaratan cukup banyak;

4. Penetapan quick wins.

Aspek ini berupaya menetapkan quick wins yang telah melalui

serangkaian analisis untuk siap diluncurkan.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan quick wins dibagi dalam 2 (dua)

tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan, merupakan tahap persiapan kapabilitas implementasi

quick wins dan penyusunan metode monitoring dan evaluasi

implementasi quick wins;

2. Tahap Implementasi dan Monitoring & Evaluasi, merupakan tahap

pelaksanaan dan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan quick

wins.

B. Program Quick Wins Nasional

Program quick wins Nasional Reformasi Birokrasi merupakan

program-program yang secara nasional dipandang strategis dan memiliki

dampak positif dalam jangka waktu secara langsung bagi perbaikan

birokrasi. Program quick wins nasional, harus menjadi program quick wins

instansional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Contoh-contoh

program quick wins nasional antara lain meliputi:


V-64

1. Harmonisasi Peraturan Perijinan antara pusat dan daerah

2. Penataan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, KOI, dan KONI dalam

rangka mempersiapkan event ASIAN Games 2018, sekaligus sebagai

contoh perubahan mental birokrasi;

3. Pilot project pelayanan operasional pelayanan umum tingkat

lapangan/daerah di 10 (sepuluh) kabupaten/kota pada 5 (lima) provinsi:

Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan

NTT;

4. Pilot Project operasional pelayanan umum pada tingkat Direktorat

Jenderal pada Ditjen Bina Marga, Ditjen Penempatan Tenaga Kerja/TKI,

Ditjen Dikdas, dan Ditjen Bea Cukai;

5. Pilot Project dengan contoh pelayanan imigrasi di Kalimantan Barat,

Pelayanan Pajak di Sulawesi Tengah, Pelayanan Investasi di Jawa Timur,

Pelayanan KTP di Banten, dan Pelayangan KIP dan KIS di DKI;

6. Pilot Project pelayanan sarana produksi pertanian pangan di Sulawesi

Selatan dan Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat;

7. Pilot Project pelayanan produksi pertanian pangan di luar jam kantor

Desa/Kelurahan di 1000 desa/kelurahan;

8. Pilot project pelayanan mobile terpadu (imigrasi, perijinan Hak Cipta-

Patent, Kependudukan dan Catatan Sipil);

9. Rapat koordinasi Reguler Via Teleconference Presiden bersama seluruh

Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) dan mendorong rapat

koordinasi reguler via Teleconference Gubernur dengan Bupati/Walikota

bersama seluruh pimpinan perangkat daerah dan SKPD;

10. Pilot project format birokrasi pemerintah desa (organisasi PNS,

perencanaan, penganggaran, pengawasan) untuk implementasi dana desa

dan RAPB Desa dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan di

Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Sumatera Utara, dan Kalimantan

Tengah;

11. Pilot project pengembangan model penyimpanan assets sitaan hasil

kejahatan tindak pidana korupsi di Kementerian Hukum dan HAM;


V-65

12. Pilot project block grant seperti Inpres di Jawa Tengah oleh Kementerian

Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda serta block

grant di tingkat kementerian dengan Kementerian Pemuda dan Olah

Raga;

13. Pilot project e-budgeting dengan daerah pelaksana Jawa Barat dan NTT

dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan

Informasi, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri;

14. Pilot project pengaturan kewenangan secara bertahap untuk kabupaten

dan kota serta provinsi di NTB, Banten, dan Jawa Barat dilaksanakan oleh

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, Kementerian

Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PU serta

Kementerian PAN dan RB.

C. Program Quick Wins Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat

Reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari Visi dan

Misi Gubernur Jawa Barat Periode 2013-2018 khususnya pada Misi Ketiga

yang menekankan pada: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan,

Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik, dimana misi

ketiga ini menjadi batu penjuru bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk menyusun program strategis yang bersifat guna mewujudkan

“Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menuju Pemerintahan kelas

dunia”.

Adapun program Quick Wins reformasi birokrasi Provinsi Jawa Barat

adalah sebagai berikut.

1. Percepatan efektivitas kinerja pemerintahan yang berbasiskan e-

Government terintegrasi; 2. Percepatan pelayanan publik melalui pemanfaatan ICT; 3. Percepatan implementasi keterbukaan informasi publik berbasis ICT.


V-66

Tabel 5.1 Program dan Kegiatan Quick Wins Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat 2016-2020

No Program Quick

Wins Kegiatan Quick Wins

Tahun Penanggung Jawab 2016 2017 2018 2019 2020

1 Percepatan efektivitas kinerja pemerintahan yang berbasiskan e-Government terintegrasi

1 Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi monitoring

√ √

Diskominfo

2 e-Arsip (Sistem Informasi Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi)

√

Dispusipda

3 Penataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) √

Biro Pemum

4 Kaji Terap pemuliaan Jantanisasi Ikan Nilem √ Diskanlaut

5 Industrialisasi unggas lokal Jawa Barat dalam upaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri menuju dunia

√

Dinas Peternakan

6 Km 0 Poor dalam percepata penangulangan kemiskinan √ Dispenda

7 Aplikasi Pengelolaan Piutang Pajak kendaraan

Bermotor √

Dispenda

8 Pengembangan e-competency Konversi Kompetensi √ BKD

9 Des Akuntabilitas/layanan konsultasi Inspektorat Prov. Jawa Barat

√

Inspektorat

10 Pengembangan Sistem Izin Luar Negeri untuk pejabat provinsi dan kab/kota secara Online

√

Biro Pemum

11 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terintegrasi dan berbasis ICT (Diskominfo)

√

Biro Pemum; Diskominfo

12 Executive Informasi Sistem (EIS) √ Bandiklatda

13 One Stop service pengawasan lalulintas hewan dan produk hewan terintegrasi

√

Dinas Peternakan

14 Pembangunan Instalasi Biogas Gerakan Citarum Bestari √ ESDM

15 Pengembangan Aplikasi Diklat Secara Online (kegiatan belajar mengajar jarak jauh)

√

Bandiklatda


V-67

No Program Quick



16 Sertifikasi awal kapal perikanan melalui kerjasama dengan pemerintah negara bagian Australia Selatan

√

Diskanlaut

17 Aplikasi Komputer Assessment Test √ Bandiklatda

18 Aplikasi Web Site Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) √ Bandiklatda

19 Soft Skill Global Vision untuk Pejabat Struktural √ Bandiklatda

20 e-SIMLOG √ Dinsos

21 Pembuatan sistem informasi pelaporan kondisi kerusakan jalan

√ Dishub

22 e-PMKS √ Dinsos

23 Pembuatan dan pengelolaan website Geopark Ciletuh √ Disparbud

24 SOP perizinan lingkungan berbasis ICT √ Disparbud

25 Transliterasi, Alih Media, Penyalinan dan Bedah Naskah Koleksi Museum berbasis ICT

√

Disparbud

26 Kenaikan Pangkat dan Pensiun Otomatis √ BKD

27 Mutasi antar daerah dan antar instansi berbasis ICT √ BKD

28 Diklat kepemimpinan (Nasional) (dengan Benchmark to Best Praktise Luar Negeri dan menghasilkan proyek inovasi perubahan)

√ √ √

BKD

29 Pengembangan Pemantauan kualitas air dan udara berbasis ICT

√

BPLHD

30 Kemandirian Eco Village

√

BPLHD

31 Pengintegrasian sistem kepegawaian berbasis ICT √

BKD

32 Aplikasi penilaian kantor berbudaya lingkungan √ BPLHD


V-68

No Program Quick



2 Percepatan pelayanan publik melalui pemanfaatan ICT

1 Layanan perizinan 3 jam sektor kelautan dan perikanan √

Diskanlaut

2 Layanan kemasan bagi industri kecil dan menengah

Jawa Barat √

Dinas KUMKM

3 Pelayanan Diabetic Center RSUD Al-Ihsan Prov. Jawa

Barat √

Dinas Kesehatan

4 Model pengembangan kawasan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Ikan Nila Nirwana melalui bantuan pinjaman induk di Kab. Purwakarta

√

Diskanlaut

5 Optimalisasi pemungutan pajak kendaraan melalui penggunaan stiker barcode yang terintegrasi dengan sistem samsat online

√

Dispenda

6 e-Samsat Jabar “Cara Mudah Bayar Pajak” mekanisme registrasi pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui bank bjb, bank BCA, bank BNI dan bank BRI

√

Dispenda

7 T-Samsat lingkup cabang pelayanan dinas Pendapatan provinsi wilayah kabupaten Sukabumi I Cibadak √

Dispenda

8 Layanan Samsat Gendong (Samdong) sebagai salah satu layanan jemput ke pedesaan-pedesaan √

Dispenda

9 Pengembangan layanan kesehatan hewan melalui layanan Ambulatoir Veteriner di Rumah Sakit Hewan (RSH) Cikole

√

Dinas Peternakan

10 Penerbitan e-Jurnal Internasional √ Bandiklatda

11 Geray Layanan Info Kerja (GLIK) berbasis ICT √ Disnakertrans

12 Promosi Produk Usaha Kecil Berbasis Digital √ Dinas KUMKM

13 Pelayanan perijinan 3 jam untuk kawasan industri √ Disperindag


V-69

No Program Quick



14 Revitalisasi Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) berbasis ICT √

Disperindag

15 Inovasi layanan pelatihan kewirausahaan melalui mobil keliling dan pengelolaan informasi data spasial alumni

√

Disnakertrans

16 Pendataan Badan Hukum Koperasi secara Online √ Dinas KUMKM

17 Pengembangan Layanan Rumah Kemasan Berbasis Web √ Disperindag

18 e-responsibilitas DPRD √ Setwan

19 Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan Tour Guide dan Pelatihan Bahasa Asing

√

Disparbud

20 Pendidikan dan pelatihan perkoperasian melalui media Balended Learning √

Dinas KUMKM

Percepatan implementasi keterbukaan informasi publik berbasis ICT

1 Sistem Informasi Gender dan anak (SIGA) √ BP3AKB

2 Publikasi Data Hidrologi Berbasis Web di Dinas PSDA Jabar

√

PSDA

3 Pembuatan sistem informasi data utilitas pada Ruang Milik Jalan (Rumija)

√

Dishub

4 Informasi daerah rawan bencana online

√ BPBD


V-70


VI- 71

A. Organisasi

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik,

maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk

tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar

seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal

yang telah ditentukan. Sebagaimana telah diterapkan pada pelaksanaan

reformasi birokrasi pada periode 2010-2015, maka organisasi pelaksanaan

reformasi birokrasi terdiri dari 2 (dua) tingkatan, yaitu Tim Pengarah dan

Tim Pelaksana. Tugas-tugas setiap tingkatan tim reformasi birokrasi adalah

sebagai berikut:

1. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat, dipimpin

langsung oleh Gubernur Jawa Barat.

2. Sekretaris Tim dipegang oleh Sekretaris Daerah Jawa Barat.

Tugas dari Tim Pengarah adalah:

1. Memberikan arahan dalam penyusunan Road Map reformasi birokrasi

serta menetapkan Road Map Provinsi Jawa Barat;

2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Jawa Barat sesuai

dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan

dampak pada perbaikan birokrasi Provinsi Jawa Barat dan memberikan

dampak pada masyarakat;

3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi

Jawa Barat secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan

memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Jawa

Barat tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan

berkelanjutan.

MANAJEMEN PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI

BAB VI


VI-72

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah

Provinsi Jawa Barat. Sekretaris dipegang oleh salah satu pejabat eselon II.

Agar fokus, tim pelaksana dibagi ke dalam kelompok-kelompok kerja yang

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun tugas kelompok kerja

adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Road Map reformasi birokrasi pemerintah daerah;

2. Merumuskan quick wins;

3. Merancang rencana manajemen perubahan;

4. Bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan Quick Wins;

5. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam

Road Map;

6. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;

7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan

selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

8. Menjadi agen perubahan.

Agar reformasi birokrasi Provinsi Jawa Barat dilaksanakan juga oleh

setiap unit kerja, maka unit kerja dimaksud juga harus membentuk tim atau

menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari

pelaksana reformasi birokrasi. Tugas dari Unit kerja dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi adalah:

1. Melaksanakan Road Map reformasi birokrasi yang menjadi prioritas

untuk dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja;

2. Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkupnya, maka unit kerja

bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan,

melaksanakan, dan memonitor Quick Wins;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi

birokrasi di unit kerjanya.

4. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim

Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;


VI- 73

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Jawa Barat

dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja pada pemerintah

daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi

yang dituangkan dalam Road Map reformasi birokrasi Provinsi Jawa

Barat dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan

sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang

perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi

birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-

target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan

melalui beberapa media sebagai berikut:

a. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk

membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang

perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan

lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi

birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan

unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin

dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang

melaksanakan Quick Wins, untuk membahas kemajuan, hambatan

yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk

merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;

b. Pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon

permasalahan yang harus cepat diselesaikan;

c. Survey terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

d. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana

diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;

Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan pada lingkup yang lebih besar

di tingkat pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, monitoring dilakukan

melalui beberapa media sebagai berikut:


VI-74

a. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah;

b. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana;

c. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;

d. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

e. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana


f. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

2. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi

pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan dalam rentang waktu tertentu

yang ditentukan oleh masing-masing instansi pemerintah. Dalam lingkup

instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat, evaluasi dilakukan setiap enam

bulan dan juga per-tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan

pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak

lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja

sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

1) Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin

oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan,

hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu

dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga

tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon

perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara

menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;

2) Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi, yang dipimpin

langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;

3) Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat instansi yang dipimpin

langsung oleh Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi.


VI- 75

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan

keputusan dapat diperoleh dari:

a. Hasil-hasil monitoring;

b. Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;

c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana


Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat. Hasil

evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan

terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.


VI-76


VII- 77

Dokumen Road Map Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 ini

merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi

(GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan

merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan

ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang

jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun

berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada

sasaran tahun sebelumnya.

Dokumen Road Map ini secara substansial telah memuat strategi,

kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan kegiatan.

Kebijakan dan rincian kegiatan yang ada dalam dokumen road map ini

merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung percepatan

tercapainya sasaran reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi Jawa

Barat.

Sehubungan dengan dokumen Road Map ini, maka instansi yang

berwenang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup area

perubahan reformasi birokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat, perlu

memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Road Map Birokrasi ini merupakan pedoman bagi instansi yang terkait di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun

perencanaan kegiatan dengan frame yang sama yaitu 2016-2020, dengan

demikian sinergitas dan simultan arah pelaksanaan reformasi birokrasi

selama 5 (lima) tahun ke depan.

2. Road Map Reformasi Birokrasi ini menjadi dasar atau acuan bagi instansi

yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam

menyusun dokumen perencanaan daerah.

PENUTUP

BAB VII


VII-78

3. Road Map Reformasi Birokrasi menjadi dasar penyelenggaraan reformasi

birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan menjadi

dasar bagi DPRD Provinsi Jawa Barat dan anggota masyarakat untuk

melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Jawa

Barat.

Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan

pelaksanaan dan keberhasilan reformasi birokrasi, maka diperlukan

monitoring dan pelaporan implementasi Road Map Birokrasi secara reguler

dan periodik. Untuk itu masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar melakukan pengawasan

internal serta bertanggung jawab atas kinerja sasaran yang diharapkan dari

pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang amanah rakyat

Jawa Barat dalam melakukan tugas pemenuhan kebutuhan kehidupan harus

menjadi sebuah organisasi yang profesional. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

harus mampu untuk hadir di setiap masyarakat Jawa Barat membutuhkan.

Prinsip tata pemerintahan yang baik harus menjadi pegangan Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, tidak korupsi,

kolusi, nepotisme, akuntabel, memberikan pelayanan prima, transparan, dan

sepenuhnya mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat. Prinsip tersebut

akan menjaga keberadaan keluaran (output), nilai tambah (value added),

hasil (outcome), dan manfaat (benefit) dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Salah satu kunci sukses dari hal tersebut adalah motivasi yang kuat

dari seluruh elemen Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik dari level Gubernur

dan jajarannya sampai pada level staf pelaksana harus bersatu padu untuk

bahu membahu membangun dan mensukseskan pelaksanaan reformasi

birokrasi berdasarkan derap langkah yang efektif, efisien, terukur, dan

sistematis, disertai dengan sistem reward and punishment yang dilaksanakan

secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian keniscayaan

pemerintahan yang mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah


VII- 79

darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan, menjaga

ketertiban, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia akan hadir ditengah-

tengah kehidupan dewasa ini.

road map reformasi birokrasi provinsi jawa barat 2016-2020€¦ · birokrasi nomor 11 tahun 2015...

Documents

Ratri Reformasi Birokrasi - · PDF filedalam reformasi administrasi negara vis a vis reformasi birokrasi, sebagai berikut: Keterkaitan Reinventing Government dengan Reformasi Birokrasi

ReformasiBirokrasiIndonesia:** Mencari*Format ...kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/Reformasi Birokrasi Indonesia... · Kegiatan reformasi birokrasi bukan menjadi bagian integral

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

Road Map Reformasi Birokrasi Kemenkeu 2010-2014

ROAD MAP - rb.pom.go.idrb.pom.go.id/sites/default/files/roadmap/Roadmap RB BPOM 2015-2019.pdf · 1 Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019 Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

Download Road map Reformasi Birokrasi Kementerian

Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 - ngada.orgngada.org/menpan20-2010lmp.pdf · Reformasi Birokrasi 2010 —2014, ... meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

REFORMASI BIROKRASI - lan.go.id · PDF fileLembaga Administrasi Negara, Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA … · 2019. 11. 28. · dan berkesinambungan. Akhirnya kami berharap semoga Road Map Reformasi Birokrasi ini dapat dilaksanakan dengan

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pemda

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA …

PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI - polman-babel.ac.id · Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 serta berdasarkan surat Menteri Riset,

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III … · 2017. 3. 9. · road map reformasi birokrasi polri gelombang iii tahun 2016-2019 biro reformasi birokrasi polri 2016 2017 keputusan

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL ......2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

REFORMASI BIROKRASI - ppsdma.bpsdm.dephub.go.idppsdma.bpsdm.dephub.go.id/.../Reformasi-Birokrasi.pdf · REFORMASI BIROKRASI ADALAH SUATU PERUBAHAN POKOK DALAM ... INEFISIENSI TERJADI

KATA PENGANTAR · 2014. 11. 17. · Tahun 2010 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional

ReformasiBirokrasi,Remunerasi,dan …kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/Reformasi Birokrasi, Remunerasi... · ReformasiBirokrasi,Remunerasi,dan ... Pendidikan;((3. ... Contoh

Laporan Monev Roadmap Reformasi Birokrasi...Laporan Monev Road Map Reformasi Birokrasi Kota Surakarta 2019 Bab II Hasil Reviu Monev Pelaksanaan Road Map RB II- 10 kejujuran, mantap

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG II TAHUN 2011-2014

BAB AGENDA ROAD MAP - bag-organisasi.sumenepkab.go.idbag-organisasi.sumenepkab.go.id/wp-content/uploads/... · Road Map Reformasi Birokrasi Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten

PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI DALAM …elib.unikom.ac.id/files/disk1/679/jbptunikompp-gdl-dewikurnia... · masyarakat dalam i penyusunan road map reformasi birokrasi dalam

PEDOMAN PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI ...rb.pom.go.id/sites/default/files/dasarhukum... · dan reformasi birokrasi republik indonesia. peraturan menteri negara pendayagunaan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia€¦ · Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN clan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI · reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah ... Publik, dan Quick Wins. Reformasi birokrasi di Sekretariat

REFORMASI BIROKRASI

Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA BONTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH …gowakab.go.id/wp-content/uploads/ROAD-MAP-REFORMAS...mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN · PDF fileROAD MAP REFORMASI BIROKRASI ... keterlibatan secara penuh dari mulai tahap awal penetapan Konsep Reformasi ... peta jabatan dan kelas

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III … · 59 63 rencana aksi reformasi birokrasi polri gelombang iii tahun 2016-2019 dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

BUPATI PENAJAM PASER UTARA Bupati No. 17 Thn 2014.pdf · Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2014-2018. Pasal 2 Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DENGAN RAHMAT …

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III …ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2016/05/road-map-reformasi-bir... · Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun

Road MAp Reformasi Birokrasi MA RI /2015-2019

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI … berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, serta proses penyusunannya telah memperhatikan