reformasi birokrasi kementerian luar negeri strategi ... documents/reformasi...

Download REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI STRATEGI ... Documents/Reformasi Birokrasi/Reformasi...¢ 

Post on 06-Dec-2019

17 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

    STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN

    “Menjadikan Kementerian Luar Negeri yang lebih baik”

    BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

    KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2013

  • i

    Kata Pengantar

    Kementerian Luar Negeri memiliki komitmen tinggi

    dan mendukung penuh keberhasilan implementasi

    program Reformasi Birokrasi Nasional yang telah

    digariskan dalam Keputusan Presiden Nomor 81

    Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

    Birokrasi 2010-2025, dan Roadmap Reformasi

    Birokrasi 2010-2014 melalui Peraturan Menteri

    Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010.

    Penyusunan buku saku mengenai Strategi

    Manajemen Perubahan adalah salah satu upaya

    untuk memastikan bahwa program-program

    Reformasi Birokrasi di 9 (sembilan) area perubahan

    dapat dilaksanakan dengan baik khususnya untuk

    mengelola perubahan menuju Kementerian Luar

    Negeri yang lebih baik, profesional, partisipatif,

    inovatif dan akuntabel.

    Perubahan seringkali ditanggapi dengan sikap yang

    berbeda. Sebagian pihak sangat mendukung,

    sementara yang lain mungkin bersikap netral, apatis

    atau resistant terhadap perubahan tergantung sudut

  • ii

    pandang dan argumentasi masing-masing.

    Kepesertaan Kementerian Luar Negeri pada program

    Reformasi Birokrasi menunjukkan komitmen

    Kementerian Luar Negeri untuk melangkah lebih

    maju memperkuat upaya Benah Diri yang telah

    dirintis sejak tahun 2001. Perbedaan perspektif bisa

    terjadi terhadap perubahan, namun yang terpenting

    adalah bagaimana menyikapinya secara bijak.

    Strategi Manajemen Perubahan memiliki peran yang

    sangat penting dalam membangun kesepahaman,

    kesadaran dan komitmen terhadap perubahan itu

    sendiri. Reformasi Birokrasi dan langkah-langkah

    perubahan harus dapat dikomunikasikan dengan

    baik ke setiap pegawai dan para pemangku

    kepentingan melalui sosialisasi dan internalisasi

    yang memadai.

    Komitmen pimpinan tertinggi, kepemimpinan di

    setiap lini organisasi, dari yang teratas sampai yang

    terendah, peran Satuan Kerja, budaya kerja 3T 1 A,

    “sense of ownership” terhadap program RB Kemlu,

    merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi

    program manajemen perubahan. Pengintegrasian

    faktor-faktor kunci tersebut diyakini akan

  • iii

    memperkuat daya ungkit pelaksanaan manajemen

    perubahan di Kementerian Luar Negeri.

    Buku saku ini diharapkan dapat dipahami oleh para

    pegawai Kementerian Luar Negeri, khususnya agen-

    agen perubahan, untuk menyukseskan manajemen

    perubahan Kementerian ke arah yang lebih baik,

    profesional, partisipatif, dan akuntabel.

    Jakarta, Februari 2013

    Budi Bowoleksono

    Sekretaris Jenderal

  • 1

    BAB I

    MENGAPA PERLU PERUBAHAN?

    A. Perkembangan Lingkungan dan Tuntutan Masyarakat yang Dinamis

    Sebagai ujung tombak diplomasi, Kementerian Luar Negeri berada di tengah-tengah perubahan yang banyak membawa beragam implikasi pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan arus globalisasi yang tak terbendung, isu-isu berhembus cepat, saling pengaruh dan bertalian satu sama lain. Keterbukaan akses informasi menjadi salah satu dampak nyata dari pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Isu-isu seperti globalisasi, demokratisasi, good governance, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya berputar di level regional dan internasional, tetapi secara cepat merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Perubahan terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, lingkungan kerja maupun harapan- harapan masyarakat, pegawai dan pemangku kepentingan. Organisasi di sektor publik maupun

  • 2

    swasta semakin menyadari bahwa pengetahuan, strategi, kepemimpinan dan teknologi di masa lalu yang statis tidak akan membawa banyak keberhasilan di masa depan. Organisasi yang lambat melakukan perubahan dan gagal beradaptasi dengan lingkungan baru akan sulit bertahan dalam perubahan. Paradigma pemerintahan pun berubah, dari Pangreh Praja (pemerintah sebagai pihak yang memerintah) menjadi Pamong Praja (pelindung masyarakat). Pejabat pemerintah berubah dari pihak yang dilayani menjadi sosok yang melayani. Pejabat pemerintah juga bergeser dari pemegang kekuasaan ekslusif penggunaan sumber daya, khususnya keuangan negara, menjadi pemegang tanggung jawab atas akuntabilitas publik dan keharusan melaksanakan roda organisasi berdasarkan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance tidak lagi dipandang sebagai sebuah isu baru. Tingginya kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai warga bangsa dan hak- hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 telah melahirkan sejumlah tuntutan baru. Di antara tuntutan baru tersebut adalah, pertama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; kedua terwujudnya pemerintahan yang akuntabel kepada publik; dan ketiga pemerintahan yang menjamin pelayanan prima kepada masyarakat.

  • 3

    Tuntutan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang memastikan bahwa “the government works or delivers” semakin tak terelakkan. Perkembangan ini adalah konsekuensi logis dari semakin demokratisnya sistem pemerintahan di Indonesia yang diperkuat dengan sistem pengawasan, baik oleh masyarakat (social control), lembaga-lembaga pengawasan maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Manajemen tata kelola pemerintahan baik dari aspek administrasi keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana maupun ketajaman dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sehingga berjalan optimal, efektif dan efisien menjadi bagian integral dan esensial dalam pengelolaan misi hubungan luar negeri dan politik luar negeri, sama pentingnya dengan pelaksanaan hubungan diplomasi dan kekonsuleran itu sendiri. Tuntutan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah satu refleksi transformasi sistem pemerintahan yang semakin demokratis. Seiring dengan perkembangan tersebut, tuntutan akuntabilitas publik terhadap tata kelola pemerintahan semakin meningkat. Akuntabilitas Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai sebuah pilihan tetapi telah menjadi suatu keharusan. Realita ini dapat diamati dari diundangkannya berbagai perangkat hukum dan peraturan perundang-

  • 4

    undangan yang mengharuskan seluruh Kementerian/Lembaga untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber- sumber daya termasuk keuangan dan kinerja. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah:  Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

    tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,

     Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,

     Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan

     Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

    Perkembangan penting lain yang patut dicatat adalah peran Kementerian Luar Negeri yang semakin kuat dalam isu perlindungan WNI dan BHI di luar negeri.

  • 5

    Isu perlindungan WNI dan BHI di luar negeri secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, lebih-lebih dengan posisi WNI yang bekerja sebagai TKI di luar negeri jumlah cukup signifikan. Pelayanan prima bagi WNI menjadi misi yang semakin penting, mengingat posisi Kementerian Luar Negeri yang berada di garda terdepan dalam perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Perlindungan WNI dan BHI, selain menjadi salah satu dari misi diplomatik yaitu “protecting”, juga merupakan amanat langsung dari Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yakni “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…” Posisi ini lebih diperkuat dalam UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Pasal 19 (b) UU tersebut menyebutkan “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang- undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional”. Sebaik apapun kinerja diplomasi, hubungan luar negeri dan politik luar negeri, hal kinerja tersebut akan kehilangan artikulasinya jika tidak dibarengi dengan performa yang baik di bidang perlindungan WNI dan BHI. Realitas yang ada memerlukan dilihat dan ditanggapi secara bijak dengan cara. Kemajuan yang dicapai

  • 6

    hari ini akan berubah menjadi kemunduran di masa yang akan datang jika berhenti di satu titik sementara lingkungan di sekitar berubah lebih cepat. Capaian hari ini bukanlah tujuan akhir tetapi sekedar modal awal untuk mencapai kemajuan dan keunggulan di masa depan. Perubahan yang sangat cepat seiring

Recommended

View more >