04. reformasi birokrasi

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengelola Kepegawaian dan Bimbingan Teknis Penyelesaian

Masalah Kepegawaian Tahun 2011 Kementerian Kesehatan

Deputi Bidang Program dan Reformasi BirokrasiKementerian PAN dan RB

MAKNA REFORMASI BIROKRASI

Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan indonesiaSebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan indonesia

Sebuah pertaruhan besar bagi bangsa indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21Sebuah pertaruhan besar bagi bangsa indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21

Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit

Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit

Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa

Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa

Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

MAKNA REFORMASI BIROKRASI

JIKA BERHASIL • mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap

penyalahgunaan kewenangan publik; • menjadikan negara yang memiliki most-improved

bureaucracy; • meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;• meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan

kebijakan/program instansi;• meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu);• menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan

efektif.

JIKA GAGALReformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI


ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI


Kerangka KebijakanGRAND DESIGNGRAND DESIGN

ROAD MAPROAD MAP

PEDOMAN-PEDOMAN

PEDOMAN-PEDOMAN

Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Birokrasi 2010 - 2014

1. Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga

2. Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga

3. Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah

4. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan5. Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi6. Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)7. Pedoman Pelaksanaan Quick Wins8. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan

(Knowledge Management)9. Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan

Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga

Permenpan Nomor 7 - 15 Tahun 2011

PENGORGANISASIAN

KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Wapres

Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menneg Pan-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryas Rasyid

KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Wapres

Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menneg Pan-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP, Prof. Dr. Ryas Rasyid

TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Menneg PAN-RB

Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab

TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONALKetua: Menneg PAN-RB

Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab

Tim QUALITY ASSURANCETim QUALITY ASSURANCETIM INDEPENDENTIM INDEPENDEN

TIM RB - K/LTIM RB - K/L TIM RB - PEMDATIM RB - PEMDA

Unit PengelolaReformasi Birokrasi Nasional

Unit PengelolaReformasi Birokrasi Nasional

PENGORGANISASIAN

Tim PengarahTim Pengarah

Tim PelaksanaTim Pelaksana

Ketua: Pimpinan K/LSekretaris: Sekretaris K/LAnggota: Pejabat Eselon I


Kementerian/LembagaKementerian/Lembaga

Ketua: Gubernur/Bupati/WalikotaSekretaris: SekdaAnggota: Pejabat Eselon II

Ketua: Gubernur/Bupati/WalikotaSekretaris: SekdaAnggota: Pejabat Eselon II

Pemerintah DaerahPemerintah Daerah

Ketua: Sekretaris K/LSekretaris: Pejabat Es. IIAnggota: sesuai kebutuhan



Ketua: SekdaSekretaris: Pejabat Es. IIAnggota: Sesuai kebutuhan

Ketua: SekdaSekretaris: Pejabat Es. IIAnggota: Sesuai kebutuhan

Pemerintah DaerahPemerintah Daerah


Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, teritegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

TUJUAN


UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014


Misi•membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; •melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set;•mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;•mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien

Misi•membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; •melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set;•mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;•mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien

VisiTerwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025

VisiTerwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025


Tujuanmenciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara

Sasaranoterwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;omeningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;omeningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi


Sasaran Indikator Base line(2009)

Target(2014)

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

IPK*) 2.8 5.0

OPINI BPK (WTP)Pusat 42,17% 100%Daerah 2.73% 60%

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Integritas Pelayanan Publik

Pusat 6,64 8,0

Daerah 6,46 8,0

Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5

Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80%

UKURAN KEBERHASILAN

*) Skala 0 – 10**) Skala – 2.5 s/d 2.5Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014


UKURAN KEBERHASILAN

Pada tahun 2025, pencapaian sasaran-sasaran di atas secara bertahap, diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan: •tidak ada korupsi;•tidak ada pelanggaran; •APBN dan APBD baik; •semua program selesai dengan baik; •semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; •komunikasi dengan publik baik; •penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; •penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; •hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

REFORMASI BIROKRASI

o terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

o meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

o meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

o terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

o meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

o meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

SASA

RAN

REF

ORM

ASI B

IRO

KRAS

ISA

SARA

N R

EFO

RMAS

I BIR

OKR

ASI 1. Organisasi

2. Tatalaksana 3. Peraturan Perundang-

undangan 4. Sumber daya manusia

aparatur 5. Pengawasan 6. Akuntabilitas 7. Pelayanan publik 8. Pola pikir (mind set) dan

Budaya Kerja (culture set) Aparatur

8 AR

EA P

ERU

BAH

AN8

AREA

PER

UBA

HAN

SASARAN DAN AREA PERUBAHAN


Tingkat Pelaksanaan Keterangan

Nasional

Makromenyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi

Meso

menjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makrodan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda

Kementerian/ Lembaga/Pemda

Mikro

menyangkut implementasi kebijakan/ program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda

STRATEGI PELAKSANAAN


Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden

Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014

Road Map Reformasi Birokrasi untuk periode 2010–2014 lebih bersifat living document, ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB

Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019

Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024

Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 dan 2020 – 2024 yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan.

Transisi 2024 - 2025 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan.


Program untuk Tingkat Makro

Program untuk Tingkat Meso Program untuk Tingkat Mikro

1) Penataan Organisasi2) Penataan Tatalaksana3) Penataan Manajemen

SDM Aparatur4) Penguatan Pengawasan5) Penguatan Akuntabilitas

Kinerja 6) Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

1) Manajemen Perubahan2) Konsultasi dan Asistensi3) Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan4) Knowledge Management

1) Manajemen Perubahan2) Penataan Peraturan

Perundang-undangan3) Penataan dan Penguatan

Organisasi4) Penataan Tatalaksana5) Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur

6) Penguatan Pengawasan 7) Penguatan Akuntabilitas

Kinerja8) Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASIAsesmen

Organisasi SaatIni

Redefinisi Visi, Misi ,Strategidan SasaranOrganisasi

RestrukturisasiOrganisasi

Analisis BebanKerja

PerbaikanTatalaksana/ Proses Bisnis

AnalisisJabatan

Perbaikan SOP

PerencanaanPegawai

Pendidikan danPelatihanBerbasis

Kompetensi

Rekrutmen danSeleksi

EvaluasiJabatan

PemeringkatanJabatan

PenetapanTunjangan

Kinerja

PengembanganModel

Kompetensi

PenilaianKinerja

Pegawai

PemberianTunjangan

Kinerja

AsesmenKompetensi

Individu

PengembanganKarir

PenguatanUnit KerjaOrganisasi

Standar KinerjaOrganisasi

Database Kepegawaian

PerbaikanKewenangan/

Fungsi

Pengembangane-Office dan e-

Government

PengembanganStandar

KompetensiJabatan

PenguatanUnit KerjaPelayanan

PenyusunanIKU

AkuntabilitasKinerja Instansi

Pemerintah

Profil BirokrasiK/L dan Pemda

2014

Penetapan Standar Pelayanan

Target Kinerja Layanan

PengembanganIndikator

Kinerja Jabatan

MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN PERUBAHAN UU PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL

QUICK WINS

Langkah-langkah

Langkah-langkah

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi 1 1

Tim PengarahTim Pengarah

Tim PelaksanaTim Pelaksana






Kementerian/LembagaKementerian/Lembaga REFORMASI BIROKRASI MEMERLUKAN KOMITMEN PIMPINAN TINGKAT ATAS

REFORMASI BIROKRASI MEMERLUKAN KOMITMEN PIMPINAN TINGKAT ATAS

Langkah-langkah

Melakukan Assessment Organisasi saat ini dan Profil Yang diinginkan 20142 2

AsesmenOrganisasi Saat

Ini



Analisis BebanKerja


AnalisisJabatan

Perbaikan SOP

PerencanaanPegawai


Kompetensi


EvaluasiJabatan


PenetapanTunjangan

Kinerja

PengembanganModel

Kompetensi

PenilaianKinerja

Pegawai

PemberianTunjangan

Kinerja

AsesmenKompetensi

Individu

PengembanganKarir





Fungsi


Government

PengembanganStandar

KompetensiJabatan


PenyusunanIKU


Pemerintah


2014




Kinerja Jabatan


QUICK WINS

• Mengetahui posisi/kondisi organisasi saat ini

• Mengidentifikasi berbagai permasalahan organisasi

• Merumuskan kemana organisasi akan dibawa di masa mendatang

• Mengidentifikasi langkah-langkah perubahan yang akan harus dilakukan

• Mengidentifikasi langkah-langkah jangka pendek yang akan menjadi pemicu perubahan yang lain.

GAP

Langkah-langkah

Menyusun Road Map3 3

SistematikaA. Ringkasan EksekutifB. PendahuluanC. Konsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

A. PencapaianB. RencanaC. Kriteria keberhasilanD. Agenda prioritasE. Waktu pelaksanaan dan tahapan kerjaF. PenanggungjawabG. Rencana anggaran

D. Lampiran

• Road map K/L harus disusun sesuai dengan karakteristik , permasalahan yang dihadapi dan kemajuan yang telah diperoleh K/L dalam melakukan reformasi birokrasi (decentralized)

• Road map harus disusun dengan target-target yang terukur, waktu yang jelas serta ditujukan kepada dampak yang strategis yang sejalan dengan target-target nasional

Langkah-langkah

AsesmenOrganisasi Saat

Ini



Analisis BebanKerja


AnalisisJabatan

Perbaikan SOP

PerencanaanPegawai


Kompetensi


EvaluasiJabatan


PenetapanTunjangan

Kinerja

PengembanganModel

Kompetensi

PenilaianKinerja

Pegawai

PemberianTunjangan

Kinerja

AsesmenKompetensi

Individu

PengembanganKarir





Fungsi


Government

PengembanganStandar

KompetensiJabatan


PenyusunanIKU


Pemerintah


2014




Kinerja Jabatan


QUICK WINS

Menyusun Road Map3 3

Langkah-langkah

Menyusun Job Grading44

• Disusun untuk menentukan peringkat jabatan pada masing-masing K/L• Sebagai dasar untuk menetapkan harga jabatan• Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan usulan

reformasi birokrasi• Sebagai dasar untuk menentukan tunjangan kinerja (dengan catatan

bahwa reformasi birokrasi bukan sekedar menentukan job grading saja)

Langkah-langkah

Merancang Manajemen Perubahan55

• Dilakukan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dapat berjalan dengan risiko dampak yang dapat dikendalikan

• Untuk menjaga agar momentum perubahan melalui reformasi birokrasi tetap konsisten dari waktu ke waktu

• Membangun komitmen internal melalui upaya sosialisasi dan internalisasi

Inti Manajemen Perubahan 1.Melakukan Pemetaan Terhadap Stakehoders (Pemangku Kepentingan)2.Mengidentifikasi Resistensi Atau Penolakan 3.Mengenali Besaran Perubahan Yang Diinginkan4.Melakukan Asesmen Kesiapan Organisasi Untuk Berubah5.Mengembangkan Strategi Perubahan6.Mengembangkan Strategi Komunikasi7.Merumuskan dan Mendefinisikan Struktur Baru8.Mengembangkan Strategi Pelatihan

Langkah-langkah

Quick Winssuatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai terutama yang berkaitan

dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat

Merancang Quick Wins66

1. Tahap Persiapan• Merumuskan Quick Wins• Menetapkan Quick Wins

2. Tahap Implementasi dan Monitoring dan Evaluasi3. Pelaporan

Langkah-langkah:

Langkah-langkah

77 Melakukan langkah-langkah optimalisasi anggaran

Tujuan: reformasi birokrasi yang dilakukan oleh K/L dapat dilaksanakan secara efisien menggunakan alokasi anggaran yang ada. Self funded. Dengan catatan tidak mengurangi anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan core business K/L. Secara nasional, anggaran untuk belanja aparatur tidak boleh melebihi 30%.

88 Menyiapkan seluruh lampiran untuk dokumen usulan

Setiap dokumen usulan harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang menjadi bukti bahwa K/L telah melaksanakan langkah-langkah yang sudah, sudah dan akan dilakukan sesuai dengan Road Map.

LANGKAH-LANGKAH

99 Menyusun dokumen usulan (proposal)INFORMASI DASAR:

• Nama lembaga/ instansi/ pemda• Alamat Lengkap Organisasi• Tim Pengarah • Tim Pelaksana

RENCANA UMUM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI:

• Latar Belakang • Tujuan • Sasaran• Prioritas dan Agenda/Waktu • Tenaga Pelaksana• Anggaran

LAMPIRANMerupakan dokumen-dokumen yang menjadi bukti K/L telah

melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi melalui pelaksanaan program-program sebagaimana ditetapkan dalam Road Map RB

04. reformasi birokrasi

Documents