04. reformasi birokrasi

Click here to load reader

Download 04. Reformasi Birokrasi

Post on 27-Oct-2015

64 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengelola Kepegawaian dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Masalah Kepegawaian Tahun 2011 Kementerian Kesehatan

    Deputi Bidang Program dan Reformasi BirokrasiKementerian PAN dan RB

  • MAKNA REFORMASI BIROKRASISebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan indonesiaSebuah pertaruhan besar bagi bangsa indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikitUpaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasaUpaya merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru

  • MAKNA REFORMASI BIROKRASIJIKA BERHASIL mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik; menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu);menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif. JIKA GAGALReformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (good governance), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASIROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

  • Kerangka KebijakanGRAND DESIGNROAD MAP PEDOMAN-PEDOMANPerpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Birokrasi 2010 - 2014 Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/LembagaPedoman Penilaian Dokumen Usulan Dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/LembagaPedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah DaerahPedoman Pelaksanaan Program Manajemen PerubahanKriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi BirokrasiPedoman Penataan Tatalaksana (Business Process)Pedoman Pelaksanaan Quick WinsPedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management)Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/LembagaPermenpan Nomor 7 - 15 Tahun 2011

  • PENGORGANISASIAN

  • PENGORGANISASIAN

  • GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASIUntuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, teritegrasi, melembaga dan berkelanjutan. TUJUAN

  • GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASIUU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014

  • GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASIMisimembentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set;mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisienVisiTerwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia.

    Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025

  • GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASITujuanmenciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara

    Sasaranterwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

  • GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASIUKURAN KEBERHASILAN*) Skala 0 10**) Skala 2.5 s/d 2.5Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014

    SasaranIndikatorBase line(2009)Target(2014)Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKNIPK*)2.85.0OPINI BPK (WTP)Pusat 42,17%100%Daerah2.73%60%Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakatIntegritas Pelayanan PublikPusat6,648,0Daerah6,468,0Peringkat Kemudahan Berusaha12275Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasiIndeks Efektivitas Pemerintahan**)- 0,290,5Instansi pemerintah yang akuntabel 24%80%

  • GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASIUKURAN KEBERHASILANPada tahun 2025, pencapaian sasaran-sasaran di atas secara bertahap, diharapkan telah menghasilkan governance yang berkualitas. Semakin baik kualitas governance, semakin baik pula hasil pembangunan (development outcomes) yang ditandai dengan: tidak ada korupsi;tidak ada pelanggaran; APBN dan APBD baik; semua program selesai dengan baik; semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat; komunikasi dengan publik baik; penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif; penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan; hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

  • REFORMASI BIROKRASIterwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasiSASARAN REFORMASI BIROKRASIOrganisasiTatalaksana Peraturan Perundang-undangan Sumber daya manusia aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur8 AREA PERUBAHANSASARAN DAN AREA PERUBAHAN

  • GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASISTRATEGI PELAKSANAAN

    Tingkat Pelaksanaan Keterangan NasionalMakromenyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasiMesomenjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makrodan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda Kementerian/ Lembaga/PemdaMikromenyangkut implementasi kebijakan/ program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda

  • ROAD MAP REFORMASI BIROKRASIRoad Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya

    Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan PresidenRoad Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014Road Map Reformasi Birokrasi untuk periode 20102014 lebih bersifat living document, ditetapkan dengan Peraturan Menteri PAN dan RBRoad Map Reformasi Birokrasi 2015 2019Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024Road Map Reformasi Birokrasi 2015 2019 dan 2020 2024 yang akan disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan. Transisi 2024 - 2025UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan.

  • ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

    Program untuk Tingkat MakroProgram untuk Tingkat MesoProgram untuk Tingkat MikroPenataan OrganisasiPenataan TatalaksanaPenataan Manajemen SDM AparaturPenguatan PengawasanPenguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikManajemen PerubahanKonsultasi dan AsistensiMonitoring, Evaluasi dan PelaporanKnowledge ManagementManajemen PerubahanPenataan Peraturan Perundang-undanganPenataan dan Penguatan OrganisasiPenataan TatalaksanaPenataan Sistem Manajemen SDM AparaturPenguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas KinerjaPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik

  • ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

  • Langkah-langkah

  • Langkah-langkahMembentuk Tim Reformasi Birokrasi 1 REFORMASI BIROKRASI MEMERLUKAN KOMITMEN PIMPINAN TINGKAT ATAS

  • Langkah-langkahMelakukan Assessment Organisasi saat ini dan Profil Yang diinginkan 20142 Mengetahui posisi/kondisi organisasi saat iniMengidentifikasi berbagai permasalahan organisasi Merumuskan kemana organisasi akan dibawa di masa mendatangMengidentifikasi langkah-langkah perubahan yang akan harus dilakukanMengidentifikasi langkah-langkah jangka pendek yang akan menjadi pemicu perubahan yang lain.

  • Langkah-langkahMenyusun Road Map3 SistematikaRingkasan EksekutifPendahuluanKonsolidasi Rencana Aksi Program dan Kegiatan Reformasi BirokrasiPencapaianRencanaKriteria keberhasilanAgenda prioritasWaktu pelaksanaan dan tahapan kerjaPenanggungjawabRencana anggaranLampiranRoad map K/L harus disusun sesuai dengan karakteris

View more