paparan reformasi birokrasi

Click here to load reader

Download Paparan Reformasi Birokrasi

Post on 17-Nov-2014

18.996 views

Category:

News & Politics

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.

TRANSCRIPT

  • 1. Outline Presentasi Kerangka Berpikir Potret Kondisi Birokrasi Arah Kebijakan 9 Program Akselerasi Penutup

2. Mengapa kita membutuhkan Reformasi Administrasi?Sustained economic and social development takes place when there is leadership intention, cognition and learning whichinvolves continual modification ofperceptions, belief structure and mentalmodels (Neo and Chen, 2007) 3. Streamlining organization is a matter of great importance. In fact, it constitutes a revolution. If we fail to carry out this revolution, if we let the present over-staffed and overlapping party and stateorganization stay as they are without clearly defined duties and with many incompetent,irresponsible, lethargic, undereducated, andineffiecient staff member, we ourselves will not besatiefied and we will not have the support of lowercadre, much less of the people (Deng Xiaoping, 1982) 4. Apa yang kita maksudkan dengan Reformasi Administrasi?1. Construction or reconstruction of a state (Institutions or process of political and economic change)2. Modernization of the state (administrative structure, managerial capacities, financial management, technological adequacy)3. Reconfiguration of the role of the state (partnerships with private sector)4. Revitalization of democracy (enhance public participation in policy making) 5. Kapabilitas untuk Reformasi dan Inovasi Leadership and organization People and Skill Processes and tools Cultures and value 6. Apa yang kita butuhkan? Mesin ReformAgenda ReformKomitmen Politik 7. Potret Birokrasi Indonesia Organisasi Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kontradiktif dan Ambigu Sumber Daya Aparatur Overstaffed dan Understaffed Masalah Integritas Business Process dalam Pelayanan Publik Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi Mindset dan Culture Set Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan 8. Beberapa Masalah SDM AparaturRekrutmen yang tidak objektiv, tidak kompetitif dan KKNPromosi Jabatan yang masih tertutup dan KKNLevel Remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan KinerjaMasih belum terbangunnya sistem dan Budaya Kinerja 9. Indikator Capaian dan Target Reformasi Birokrasi 2014Base lineTargetSasaranIndikator2010 2011 (2009)(2014)TerwujudnyaIPK*)2.82.83.0 5.0pemerintahanPusat42,17% 56,41% 63%*** 100% OPINI BPKyang bersih dan (WTP)Daerah 2.73%3% 7%***60%bebas KKNTerwujudnyaIntegritas Pusat6,646,16 7,078,0peningkatanPelayananDaerah 6,465,26 6,008,0kualitas PublikpelayananPeringkat Kemudahanpublik kepadaBerusaha12212612975masyarakatIndeks Efektivitas- 0,29-0.19-0,5MeningkatnyaPemerintahan**)kapasitas dan Instansi K/L 47,37% 63,29% 82,93%akuntabilitas pemerintah yang Prov 3,76%31,03% 63,33% 80%kinerja birokrasi akuntabel(SAKIP)Kab/Kota5,08%8,77%12,78%Catatan: *) Skala 0 10 **) Skala 2.5 s/d 2.5 ***) IHPS II, Maret 201210 10. Kebijakan Reformasi BirokrasiUndang-Undang Nomor 17 Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasiTahun 2007 tentang Rencana birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,Pembangunan Jangka Panjang baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukungNasional 2005-2025 keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Kebijakan pembangunan di bidang hukum danPerpres No. 5 tahun 2010 aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelolatentang RPJMN 2010-2014 pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi BirokrasiPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand DesignReformasi Birokrasi 2010-2025Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentangPedoman Pelaksanaan RB 11 11. 4 Pilar Reformasi Birokrasi s/d 2014 Pemerintahanyang Efektif danEfisien SDM Aparatur Pemerintahan yangyang Kompetenterbuka dan dan Kompetitifberbasiskan ICTPemerintahan yang partisipatif 12. Program Goal: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, meningkatnyaAkuntabilitas Pemerintahan dan Bebas KKNObjective 2:Objective 1:Objective 3: Objective 4:SDM yang Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Kompeten danyang Efektif danTerbuka yangyang KompetitifEfisienBerbasiskanPartisipatif ICTProgram results Program results Program results Program resultsStrukturTerpetakannya Terlaksananya ImplementedPemerintahanAnalisis Jabatan, GRMS (Govt. National Publicyang tepatAnalisisRessource Complaintkebutuhan dan ManagementHandling SystemAnalisisSystem)Konsolidasi Kompetensi SDMKempan, LAN,NasionalTerlaksananyaBKN, BPKP dan Terlaksananya Pusat PengaduanANRIOne Stop ServicePelayanan PublikSDM yangyang EfektifNasionalkompetenMenurunnyaberdasarkan UUBelanja ASN Pemeringkatan Terimplementasi-Pegawai diKualitaskannya kebijakanAPBN/D (Max Pelayanan PublikNo Wrong Door50%)Promosi Terbuka yang teraudit PolicyberbasiskanKinerja 13. Strategi Reformasi Birokrasi Nasional3 Sasaran RB1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik14 14. Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Mikro2. Mikro:Program/kegiatan pd 8 Area Perubahantingkat instansi (K/Ldan Pemda) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan beberapa pedoman pelaksanaannya7 15. 8 Area Perubahan di Kementerian, Lembaga dan Pemda AREAHASIL YANG DIHARAPKAN Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukurTatalaksanadan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance PeraturanRegulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusifPerundang-undanganSumber dayaSDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, Manusia aparatur profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas PengawasanKorupsi, Kolusi dan Nepotisme Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publikPelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakatMind set dan cultureBirokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Set Aparatur 16. 9 Program Percepatan Reformasi BirokrasiPenataan Struktur Birokrasi Penataan Jumlah dan Distribusi PNSSistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka Profesionalisasi PNSPeningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur Peningkatan Kesejahteraan PegawaiNegeriPenyederhanaan Perizinan Usaha Efisiensi Penggunaan Fasilitas,Pengembangan Sistem ElektronikSarana dan Prasarana KerjaPemerintah (E-Government) Pegawai Negeri 17. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi a. Evaluasi & Penataan Organisasi K/L a. Analisis & Pemetaan Jabatan b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Strukturaldi K/L & Pemda a. Kebijakan seleksi CPNS melalui:Es. III, IV & V pada Unsur Pelaksana & b. Kebijakan Minus Growth Kerjasama dengan KonsorsiumPenunjang (Penerimaan < Jumlah PNS PTN untuk seleksi CPNS c. Evaluasi PemdaPensiun setiap tahun) Penggunaan Computera. Harta kekayaan PNS 1.Wajib dilaporkand. Evaluasu LNS c. Kebijakan Pembatasan Assissted Text (CAT) untuk 2.Sebagai dasar dalam promosi dan kenaikan pangkate. Evaluasi UPT Es. II dan/atau Pengurangan seleksi CPNS 3.Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuanganBelanja Pegawaib. Kebijakan Promosi PNS yang tidak wajar (rekening gendut) (PP 53/2010) Penataan Struktur Birokrasi d. Monev Redistribusi/Realokasi Penguatan Assessment Centerb. Larangan Penggunaan rekening pribadi untuk keperluan PNSuntuk Promosi Jabatan, Diklat proyeke. Kebijakan Pemberian PensiunPenjenjangan dan/atauc. Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (escrow account)Dini secara sukarela Fungsionald. Penerapan sistem pengaduan dugaan penyimpangan yang c. Kebijakan Pengisian Lowongan terjadi di K/L/Pemda yang dapat memberikan perlindungan Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Jabatan Secara Terbuka Antar terhadap pelapor (whistle blower)Instansi baik Tingkat Nasionale. Pekerjaan yang tidak selesai dalam satu tahun dilaksanakan maupun Regional bertahap (multi years)f. Pengajuan APBN/D-P harus melalui evaluasiSistem Seleksi CPNS dan Promosi PNSg. Peningkatan peran APIP dalam pengawasan dan pencegahan korupsi secara Terbukah. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintahProfesionalisasi PNSPeningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatura. Penetapan Standar Kompetensib. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensic. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Peningkatan Kesejahteraan Pegawai KompetensiNegerid. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Penyederhanaan Perizinan Usaha a. Perbaikan struktur Penggajiane. Sertifikasi Kompetensi Profesib. Pemberian Tunjangan Berbasisf. Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kinerja secara bertahap Kompetensi Secara Periodik a. Deregulasi Perizinan Usahac. Penyempurnaan Sistem Pensiung. Pengukurn Kinerja Individu b. Penguatan Pelayanan Terpadu Satud. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagih. Penguatan Jabatan Fungsional:PintuAparatur dan Pensiunan Penambahan jumlah c. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin Penetapan Pola Karier d. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Peningkatan KemampuanPerizinan Pengembangan Sistem Elektronik Peningkatan Tunjangan e. Penguatan Budaya Pelayanan PrimaSarana dan Prasarana Kerjamelalui:Pemerintah (E-Government) Penetapan dan Penerapan Pegawai Negeria. Kebijakan E-Office Standar Pelayanan Publik dana. Kebijakan Efisiensi Penggunaanb. Kebijakan E-Planning Maklumat Pelayanan Fasilitas Kedinasan c. Kebijakan E-Budgeting Pemeringkatan Pelayanan Publikb. Standarisasi Sarana dan Prasarana d. Kebijakan E-Procurement Seluruh K/L dan Pemdae. Kebijakan E-PerformanceKerja Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 18. 9 Program Percepatan Reformasi BirokrasiPENATAAN STRUKTUR BIROKRASI1. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L2. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada Unsur Pelaksana dan Penunjang3. Evaluasi P

View more