reformasi birokrasi - lan.go.id ??lembaga administrasi negara, grand design reformasi birokrasi dan...

Download REFORMASI BIROKRASI - lan.go.id ??Lembaga Administrasi Negara, Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional

If you can't read please download the document

Post on 06-Feb-2018

240 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur i

    REFORMASI BIROKRASI

    KATA PENGANTAR

    umber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi

    pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan

    misi serta tujuan organisasi pemerintah. Mengingat begitu pentingnya SDM

    Aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis,

    terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang

    maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam

    Reformasi Birokrasi aspek SDM Aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu

    dilakukan penataan secara sistematis.

    Memperhatikan kebijakan tentang Reformasi Birokrasi, perkembangan konsep

    dan praktek manajemen SDM saat ini serta adanya kebutuhan untuk

    menyelaraskan manajemen SDM dengan Rencanan Stratejik Lembaga

    Administrasi Negara, maka perlu dilakukannya penataan sistem manajemen

    SDM Aparatur Lembaga Administrasi Negara. Penataan Sistem Manajemen SDM

    Lembaga Administrasi Negara bertujuan untuk melakukan penyesuaian dan

    penyempurnaan filosofi, prinsip, komponen, metode, instrumen, dan sistem

    informasi manajemen kepegawaian selaras dengan sasaran dalam RPJMN,

    sasaran stratejik Lemabaga Administrasi Negara sehingga mampu meningkatkan

    profesionalisme dan kinerja SDM Lembaga Administrasi Negara. Sedangkan

    sasaran yang ingin dicapai adalah terbangunnya dan diaplikasikannya sistem

    manajemen SDM berbasis kompetensi yang selaras dengan Rencana Stratejik

    Lembaga Administrasi Negara, Grand Design Reformasi Birokrasi dan Roadmap

    Reformasi Birokrasi Nasional.

    Adapun ruang lingkup Penataan sistem manajemen SDM mencakup seluruh

    dimensi dalam manajemen SDM, mulai dari Perencanaan SDM, manajemen

    kompetensi, sistem rekrutmen, penilaian kinerja, sistem kompensasi/remunerasi,

    S

  • ii Evaluasi Jabatan

    hingga sistem informasi manajemen SDM. Secara lebih rinci ruang lingkup

    penataan sistem manajemen SDM Aparatur Lembaga Administrasi Negara dan

    hasil yang diharapkan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini yang didasarkan

    pada Permenpan dan RB No. 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi

    2010-2014 adalah sebagai berikut:

    RUANG LINGKUP PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM LAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

    NO. KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN

    1. Penataan sistem rekrutmen pegawai

    Sistem rekrutmen dan seleksi yang terbuka, transparan dan akuntabel

    2. Analisis Jabatan Dokumen peta dan uraian jabatan

    3. Evaluasi Jabatan Peringkat (job grade) dan harga jabatan (job price)

    4. Penyusunan standar kompetensi jabatan

    Dokumen kualifikasi jabatan

    5. Assessmen individu berdasarkan kompetensi

    Peta profil kompetensi individu

    6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu

    Kinerja individu yang terukur (sistem penilaian dan hasil penilaian kinerja)

    7. Pembangunan/pengembangan database pegawai

    Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat

    8. Pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

    Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi (sistem dan hasil analisis kebutuhan diklat, dan terlaksana

    Dengan telah disusunnya dokumen penataan sistem manajemen SDM Aparatur

    Lembaga Administrasi Negara ini, maka seluruh penyelenggaraan atau praktek

    manajemen SDM di lingkungan Lembaga Administrasi Negara harus berdasarkan

  • Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur iii

    REFORMASI BIROKRASI

    pada dokumen ini sehingga akan tercapai profesionalisme dan kinerja SDM

    Lembaga Administras Negara.

    Jakarta, April 2011

    Kepala Lembaga Administrasi Negara

    Asmawi Rewansyah

  • iv Evaluasi Jabatan

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i

    DAFTAR ISI ............................................................................................................................ iv

    PENDAHULUAN ..................................................................................................................... 1

    A. Latar Belakang ........................................................................................................... 1

    B. Maksud dan tujuan .................................................................................................... 6

    C. Ruang Lingkup ........................................................................................................... 7

    D. Hasil Yang Diharapkan ............................................................................................... 7

    PENGERTIAN, PRINSIP DASAR DAN METODE ...................................................................... 8

    A. Latar Belakang ........................................................................................................... 8

    B. Metode .................................................................................................................... 10

    PENGERTIAN, PRINSIP DASAR DAN METODE .................................................................... 20

    A. Organisasi Tim Kerja ................................................................................................ 20

    B. Tahapan Pelaksanaan .............................................................................................. 21

    C. Hasil ......................................................................................................................... 27

    MONITORING DAN EVALUASI ............................................................................................ 38

  • Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1

    REFORMASI BIROKRASI

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. LATAR BELAKANG ecara mendasar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi

    pemerintah mengamanatkan perubahan yang objektif dari struktur kelembagaan

    birokrasi, peningkatan kualitas SDM serta perbaikan ketatalaksanaan dari

    birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan. Terkait struktur, misalnya, kenyataan

    menunjukkan bahwa struktur organisasi birokrasi khususnya di lingkungan pemerintah

    pusat cenderung menggemuk. Kecenderungan ini merupakan salah satu indikasi

    lemahnya kendali terhadap dinamika kelembagaan birokrasi. Prinsip efisiensi dan

    efektivitas dalam penstrukturan organisasi menjadi justru terabaikan, karena terlalu

    banyaknya kepentingan yang harus diakomodir dan diterjemahkan dalam kelembagaan

    organisasi birokrasi.

    Salah satu persoalan mendasar mengapa terjadi pembengkakan struktur organisasi di

    tubuh birokrasi adalah adanya upaya akomodasi terhadap beberapa kepentingan atas

    posisi-posisi tertentu. Pembentukan struktur organisasi baru yang lebih gemuk dengan

    lebih banyak jabatan selalu dianggap inovatif dan bentuk kepedulian pada kepentingan

    internal organisasi. Fenomena ini menegaskan bahwa dalam proses pelembagaan

    birokrasi selama ini yang terjadi adalah strategy follows structure. Dalam hal ini fungsi

    dan tugas organisasi yang sebenarnya menjadi tidak penting, karena prioritas justru lebih

    banyak diletakkan pada pembentukan jabatan-jabatan atau posisi dalam organisasi.

    Konsekuensinya adalah bahwa dengan struktur organisasi yang terlalu gemuk akan

    menciptakan inefisiensi dan inefektivitas dalam penyelenggaraan kinerja organisasi.

    Struktur seperti ini juga berpeluang atau hampir dipastikan akan menimbulkan

    pemborosan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Dalam hal ini pemborosan

    S

  • 2 Evaluasi Jabatan

    sumber daya ini dapat berbentuk distribusi SDM yang tidak proporsional, atau terjadinya

    ketidakseimbangan kekuatan antar lini, termasuk dengan unit pendukung dalam

    organisasi.

    Oleh karenanya menjadi ironis ketika langkah dan kebijakan yang mendorong

    perampingan organisasi justru dipandang tidak populer. Perampingan organisasi lebih

    populer sebagai jargon, tapi tidak untuk di level implementasi.

    Dari sudut pandang publik, persoalan profesionalisme aparat juga yang masih

    dipertanyakan. Padahal profesionalisme merupakan syarat mutlak bagi sebuah organisasi

    birokrasi yang profesional, serta diperlukan dalam menghadapi dan menyikapi tantangan

    pembangunan global saat ini dan masa yang akan datang untuk dapat memberikan

    pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme ini mengandung makna yaitu

    adanya kemampuan penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan yang sangat

    membantu dalam pelaksanan tugas secara efektif, efisien dan akuntabel. Dengan kata

    lain profesionalisme diwujudkan dengan penguasaan kompetensi yang menunjang

    pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat.

    Dengan mengamati fenomena kelembagaan yang masih carut marut ini, sudah saatnya

    bagi instansi pemerintah untuk mulai menata kembali kelembagaan organisasinya.

    Dalam hal ini adalah dengan kembali mengkaji urgensi jabatan (job-analysis). Melalui

    analisis jabatan ini diharapkan dapat memotret jabatan yang ada saat ini, dan kemudian

    memetakan jabatan-jabatan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

    Ketentuan dalam pasal 1 (1), pasal 15 (1) dan (2), serta pasal 17 (1) di UU 8/1974 tentang

    Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana

View more >