tinjauan reformasi birokrasi

Click here to load reader

Download Tinjauan reformasi birokrasi

Post on 20-Sep-2015

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This paper contain many opinions and analysis about the progress of bureaucracy reform

TRANSCRIPT

  • 1

    TINJAUAN REFORMASI BIROKRASI

    Evolusi model birokrasi dalam perspektif ekonomi dan

    perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia1

    Sigit Setiawan2

    Sebagian pegawai Kementerian Keuangan dan juga kementerian

    lainnya bernapas lega mendengar UU Aparatur Sipil Negara atau

    disingkat UU ASN telah disahkan oleh DPR pada tanggal 19 Desember

    2013 lalu. Asa untuk menopang keberlanjutan ekonomi keluarga untuk

    setidaknya dua tahun ke depan masih ada. Mereka yang harusnya

    sudah pensiun per Februari 2014 otomatis diperpanjang dua tahun.

    LATAR BELAKANG

    Pengesahan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang

    kemudian berlaku efektif per 15 Januari 2014 menandai dimulainya babak

    lanjutan pembenahan birokrasi pemerintah Indonesia. Tidak terasa fase pertama

    reformasi birokrasi yang diinisiasi melalui penerbitan Perpres nomor 81 tahun

    2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 akan berakhir pada

    tahun 2014 ini. Masih ada dua fase reformasi birokrasi di depan yang masih

    menjadi pekerjaan rumah pemerintah hasil pemilihan umum tahun 2014 dan

    2019, yaitu fase kedua (2015-2019) dan fase ketiga (2020-2024).

    1 Telah dipublikasikan sebelumnya dalam Warta Fiskal Edisi #1/2014 2 Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral-BKF.

  • 2

    UU ASN dikatakan oleh para ahli menjadi tonggak sejarah reformasi

    birokrasi Indonesia mengingat UU ASN mengusung prinsip-prinsip New Public

    Management (NPM) dan mulai meninggalkan prinsip-prinsip lama model

    Webberian yang diusung UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU

    Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam UU ASN tersebut

    penggolongan jabatan struktural dan fungsional bagi PNS diubah menjadi jabatan

    administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Sementara itu di

    luar PNS terdapat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (kontrak).

    Jika garis waktu ditarik ke belakang, sejarah reformasi birokrasi Indonesia

    diawali oleh terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia pada tahun

    1997. Peristiwa ekonomi yang diawali oleh runtuhnya nilai tukar rupiah menjadi

    pemicu sekaligus pendorong Indonesia untuk melakukan pembenahan di segala

    bidang. Reformasi di bidang ekonomi, hukum, dan politik telah dilakukan terlebih

    dahulu, dan reformasi di bidang birokrasi kemudian menyusul.

    Bila tadi telah disebutkan bahwa pemicu dan pendorong reformasi birokrasi

    Indonesia diawali oleh peristiwa ekonomi, maka demikian pula halnya model-

    model birokrasi yang ada. Model birokrasi yang dianut oleh banyak negara di

    dunia saat ini termasuk Indonesia adalah mengadopsi model birokrasi yang telah

    diterapkan di negara-negara demokrasi Anglo-American, yang dipelopori oleh

    Inggris, Australia, New Zealand, Amerika Serikat, dan Kanada. Kelahiran model-

    model birokrasi sendiri tidak lepas dari peran dan dukungan perkembangan

    peristiwa ekonomi, serta teori-teori ekonomi dan administrasi publik.

    Tulisan ini akan membahas beberapa isu. Isu pertama adalah perjalanan

    evolusi model birokrasi di dunia dalam perspektif ekonomi. Isu selanjutnya adalah

    uraian singkat perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya di

    Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal, yang selanjutnya ditutup

    dengan kesimpulan dan rekomendasi singkat.

  • 3

    EVOLUSI MODEL BIROKRASI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

    Sejarah menunjukkan bahwa peristiwa ekonomi, teori-teori ekonomi dan

    administrasi publik memiliki andil yang amat besar dalam mendorong evolusi

    model birokrasi. Paling tidak terdapat tiga model dalam sejarah tata

    pemerintahan dunia, yakni 1) model patronase; 2) model Webberian; dan 3)

    model New Public Management (NPM)

    Model birokrasi tertua adalah model patronase, yang banyak digunakan

    pada masa pemerintahan kerajaan. Dalam model ini, kekuasaan pengelolaan dan

    pengendalian pemerintahan berada dalam genggaman satu orang yakni raja/ratu.

    Demi kepentingan melanggengkan kekuasaannya, maka raja akan memilih dan

    merekrut orang-orang terdekatnya untuk menjadi pejabat dan pegawai

    pemerintah dan membantunya mengelola roda pemerintahan sehari-hari.

    Kesetiaan menjalankan perintah raja menjadi indikator utama pencapaian

    seseorang, terlepas apakah perintah raja tersebut baik atau buruk bagi rakyat

    yang dipimpinnya. Model ini kemudian ditinggalkan banyak negara dan

    pemerintahan pasca era revolusi industri (1750-1850).

    Terjadinya revolusi industri di Inggris tidak hanya mengubah cara pandang

    pebisnis dalam mengelola industrinya tapi juga turut andil dalam mengubah cara

    pandang negara dalam mengelola pemerintahannya. Aktivitas industri yang

    semula bersifat home-made dan berskala kecil kemudian berkembang menjadi

    industri massal. Contoh sukses dan paling populer dari penerapan manajemen

    industri produksi massal adalah metode Henry Ford dalam mengelola industri

    mobil di Amerika Serikat.

    Agar proses produksi mobil berlangsung produktif dan efisien serta dapat

    menghasilkan produk seragam secara massal, maka Henry Ford menyusun

    organisasi dari perusahaan Ford Motor miliknya yang didirikan tahun 1903

    berdasarkan prinsip rule of law. Dengan prinsip tersebut, organisasi perusahaan

    memiliki penjabaran yang jelas dalam dokumen-dokumen tertulis dan mengikat

    secara hukum terhadap hubungan antar hirarki atau level manajemen, antar

    manajer dalam perusahaan, dan antar unit organisasi. Wilayah kekuasaan,

  • 4

    instruksi atau perintah, dan tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi

    dan para manajer dalam unit organisasi yang sama memiliki batasan yang jelas

    dan mengikat secara hukum.

    Pada tahun 1930-an seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog kenamaan

    asal Jerman - Max Webber memformulasikan sistem administrasi pemerintahan

    modern di masa itu, suatu model birokrasi yang dikenal dengan sebutan model

    Webberian, model birokratis, atau model tradisional. Efisiensi dan produktivitas

    yang ditawarkan oleh pola kerja industri pasca revolusi industri mengilhami

    Webber untuk mengadopsinya bagi tata laksana pemerintahan. Oleh karenanya

    model Webberian ini memiliki kemiripan dengan pola organisasi industri massal

    seperti halnya Ford Motor dan industri massal lainnya.

    Menurut model Webberian, administrasi pemerintahan didasarkan atas

    dokumen-dokumen tertulis, dan pengambilan keputusan merujuk pada aturan-

    aturan yang didokumentasikan dan didasari kebiasaan pelaksanaan suatu

    kegiatan sebelumnya. Model ini menekankan pentingnya kendali terhadap input

    dan proses pengambilan kebijakan. Keberadaan aturan yang terdokumentasi

    dengan baik memungkinkan mutasi pegawai tidak akan mengganggu roda

    administrasi pemerintahan, sehingga membuat struktur birokrasi lebih permanen

    dan stabil.

    Warga negara yang merupakan konsumen atau klien bagi pemerintah

    diperlakukan sama di depan hukum, dan keputusan yang diberikan pemerintah

    terhadap warga negara merujuk pada hukum dan peraturan yang berlaku serta

    peristiwa sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar keputusan bersifat adil dan

    terhindar dari sengketa, serta menjaga transparansi, stabilitas, dan predictability

    dari keputusan itu sendiri. Para pegawai pemerintah memiliki keahlian tersendiri,

    dan rekruitmen didasarkan atas hasil tes yang menguji keahlian dan kemampuan

    teknis calon pegawai. Berbeda dengan model patronase, pemisahan secara tegas

    dilakukan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Anggota legislatif

    bertindak sebagai pembuat kebijakan dan pemerintahlah kemudian yang

    mengimplementasikan kebijakan tersebut.

  • 5

    Di tengah sisi baik dari model Webberian, berbagai kritik terhadap model

    Webberian bermunculan sejak tahun 1970-an dan menemukan momentumnya di

    era knowledge-intensive society and economy tahun 1990-an, awal masa yang

    ditandai dengan perubahan yang sangat cepat dan membanjirnya informasi

    melalui perangkat internet dan telekomunikasi. Model Webberian menjadi

    dipandang memiliki struktur yang gemuk, lamban, dan tidak efektif. Dengan

    desain struktur birokrasi yang hirarkis, bersifat komando, dan terpusat di

    sekelompok elite birokrasi, serta penerapan aturan yang bersifat kaku dan mutlak

    menjadikan model Webberian dipandang tidak dapat mengejar ketertinggalannya

    dengan dinamika masyarakat dan pasar yang menuntut perubahan secara cepat.

    Di era 1900-an pasca Great Depression, salah satu perdebatan para ekonom

    adalah terkait isu kegagalan pasar (market failure) terhadap teori ekonomi klasik

    dan neoklasik. Perdebatan ini berujung pada lahirnya teori Keynes yang

    menyebutkan dibutuhkannya peran pemerintah yang lebih besar guna

    menstabilkan perekonomian khususnya dalam periode krisis agar ekonomi

    kembali pada kondisi normal.

    Pada akhir 1960-an para ekonom memperdebatkan isu sebaliknya, yakni isu

    kegagalan pemerintah (government failure) yang turut mendorong gagasan agar

    sektor pemerintah dapat lebih dekat ke pasar, lebih tanggap dan lebih

    memfokuskan diri pada masyarakat selaku customer dari pemerintah. Kelompok

    ekonom ini - berasal dari pendukung revitalisasi teori ekonomi neoklasik, serta

    sekolah-sekolah public choice dan new

View more