penguatan reformasi birokrasi

Click here to load reader

Download PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI

Post on 13-Feb-2017

235 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia

    PENGUATAN

    REFORMASI BIROKRASIPaparan Sekretaris Jenderal disampaikan dalam rangka

    Rapat Kerja Nasional Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggidi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 30 Januari 2017

  • DASAR HUKUM

    Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan karakteristik masing-masing institusi

    Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015

    Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

    Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 9 Ayat 1

    Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

    Pasal 9 Ayat 2

    Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di bidang

    aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini

    Praktik manajemen SDM Belum optimalmeningkatkan profesionalisme

    Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar

    Sistem pengawasan internal belum mampuberperan sebagai quality assurance

    Kualitas pelayanan publik masih belummemenuhi harapan publik

    Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik

    Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional

    Pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi

    Permasalahan Birokrasi

    MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI?

    Sumber: Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

  • TUJUAN REFORMASI

    BIROKRASI

    Integritas Produktivitas

    Tanggung Jawab Pelayanan Prima

    Profil dan Perilaku Aparatur Negara

    Bu

    day

    a Ke

    rja

    Pola

    Pik

    ir

    Sumber: Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

  • Birokrasi yang bersih dan akuntabel

    Opini WTP atas Laporan Keuangan

    Tingkat Kapabilitas APIP

    Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

    Instansi Pemerintah yang Akuntabel

    Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan

    Birokrasi yang efektif dan efisien

    Indeks Reformasi Birokrasi

    Indeks Profesionalitas ASN

    Indeks e-Government

    Birokrasi yang memiliki Pelayanan

    Publik berkualitas

    Indeks Integritas Nasional

    Survei Kepuasan Masyarakat

    Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik

    INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI

    Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019

  • Area Perubahan Reformasi Birokrasi

    8AREA PERUBAHAN

    Tata Laksana

    Peraturan Perundang-undangan

    Sumber daya manusia aparatur

    PengawasanAkuntabilitas

    Pelayanan Publik

    Mental Aparatur

    Organisasi

    Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai

    prinsip-prinsip good governance

    Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.

    SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable,

    profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera

    Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKNMeningkatnya kapasitas dan

    Akuntabilitas kinerja birokrasi

    Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

    Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel

    Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

    6

    Berbagi sumber dayaBerbasis Efisiensi

  • 1. KOMITMEN PIMPINAN PTN/

    KOPERTIS

    2. PELAKSANAAN

    MENGIKUTI

    SEMUA

    KETENTUAN

    3. KETERLIBATAN SECARA AKTIF

    SEMUA ANGGOTA TIM PELAKSANA

    TIGA KUNCI SUKSES PELAKSANAAN

    REFORMASI BIROKRASI

  • Contoh Beberapa Masalah Birokrasi di PTN

    Inefisiensi, produktifitas dan kualitas yang rendah.

    Resource sharing yang kurang.

    Proporsi SDM Non-Akademik yang lebih besar.

    Proporsi dosen yang menjabat yang lebih besar lebih dari 40%.

    Proporsi kerja di antara unsur tri dharma yang tidak seimbang: penugasan mengajar yang terlalu tinggi.

  • AMANAT MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

    UNTUK REFORMASI BIROKRASI DI PTN DAN KOPERTIS

    Membuat dokumentasi rencana aksi Reformasi Birokrasi sesuai dengan delapan area perubahan dan perkembangan capaiannya

    Membangun Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Satuan Kerja

    Membentuk Unit Layanan Terpadu di seluruh Satuan Kerja

    Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Perguruan Tinggi Negeri/Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta dengan diketuai oleh Rektor/Direktur/Koordinator

    Membuat Peta Jalan

    Menjalankan 8 area perubahan

    Menetapkan quick wins

    (Disampaikan pada Sosialisasi Reformasi Birokrasi pada Tanggal 6 September 2016 di Auditorium, Gedung D Lantai 2, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi)

  • OPERASIONALISASI REFORMASI BIROKRASI

    Peningkatan efisiensi dan efektifitas organisasi PTN

    Isu: organisasi yang terlalu besar (banyak jabatan administratif)dan perlu perampingan organisasi PTN

    2

    Peningkatan efisiensi dan efektifitas penataan dan pengelolaansumber daya manusia (SDM) di PTN

    Isu: banyak dosen yang menjabat di jabatan administrasi di PTN,maka dosen/peneliti fokus ke tugas Tri Dharma dan kurangipenugasan dosen di luar Tri Dharma

    3

    Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi harus ada di RencanaKerja Anggaran PTN dan Kopertis1

  • 1

    2

    3Nomor: 3907/A.A4/KP/20163 Oktober 2016

    Nomor: 4430/A.A4/KP/2016

    3 November 2016

    Nomor: 286/A.A4/KP/2017

    11 Januari 2016

    Surat Sekretaris Jenderal tentang

    Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

  • UNIT KERJA YANG TELAH MEMULAI REFORMASI BIROKRASI*)

    NO UNIT KERJA SK TIM PETA JALAN PROGRAM QUICK WINS

    1. Universitas Sriwijaya Ada Ada 8 program 1 program

    2. Kopertis Wilayah IV Ada Ada 8 program 1 program

    3. Politeknik Negeri Sambas Ada Ada 8 program 1 program

    4. Universitas Sumatera Utara Ada Draft 12 program(draft)

    2 program(draft)

    5. Universitas Padjadjaran Ada - - -

    6. Universitas Hasanuddin Ada - - -

    7. Universitas Sam Ratulangi Ada - - -

    8. Universitas Negeri Jakarta Ada - - -

    9. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ada - - -

    10. Universitas Tanjungpura Ada - - -

    *) Status per tanggal 26 Januari 2017

  • NO UNIT KERJA SK TIM PETA JALAN PROGRAM QUICK WINS

    11. Universitas Khairun Ada - - -

    12. Universitas Diponegoro Ada - - -

    13. Universitas Lambung Mangkurat Ada - - -

    14. Politeknik Negeri Samarinda Ada - - -

    15. Politeknik Negeri Bengkalis Ada - - -

    16. Kopertis Wilayah III Ada - - -

    17. Kopertis Wilayah XII Ada - - -

    UNIT KERJA YANG TELAH MEMULAI REFORMASI BIROKRASI*)

    *) Status per tanggal 26 Januari 2017

  • UNIT KERJA YANG BELUM MEMULAIREFORMASI BIROKRASI

    NO UNIT KERJA

    1. Universitas Gadjah Mada

    2. Universitas Indonesia

    3. Universitas Airlangga

    4. Universitas Brawijaya

    5. Universitas Syiah Kuala

    6. Universitas Pattimura

    7. Universitas Udayana

    8. Universitas Nusa Cendana

    9. Universitas Andalas

    10. Universitas Mulawarman

    11. Universitas Mataram

    12. Universitas Riau

    NO UNIT KERJA

    13. Universitas Cendrawasih

    14. Universitas Jambi

    15. Universitas Jenderal Soedirman

    16. Universitas Palangkaraya

    17. Universitas Jember

    18. Universitas Lampung

    19. Universitas Negeri Sebelas Maret

    20. Universitas Tadulako

    21. Universitas Haluoleo

    22. Universitas Bengkulu

    23. Universitas Terbuka

    24. Universitas Negeri Malang

    NO UNIT KERJA

    25. Universitas Negeri Medan

    26. Universitas Negeri Yogyakarta

    27. Universitas Negeri Padang

    28. Universitas Negeri Makassar

    29. Universitas Negeri Semarang

    30. Universitas Negeri Surabaya

    31. Universitas Pendidikan Indonesia

    32. Universitas Negeri Manado

    33. Universitas Negeri Papua

    34. Universitas Malikussaleh

    35. Universitas Trunodjoyo Madura

    36. Universitas Negeri Gorontalo

  • UNIT KERJA YANG BELUM MEMULAIREFORMASI BIROKRASI

    NO UNIT KERJA

    37. Universitas Pendidikan Ganesha

    38. Universitas Bangka Belitung

    39. Universitas Borneo Tarakan

    40. Universitas Musamus

    41. Universitas Maritim Raja Ali Haji

    42. Universitas Samudra

    43. Universitas Sulawesi Barat

    44. Universitas Sembilan Belas November Kolaka

    45. Universitas Tidar

    46. Universitas Siliwangi

    47. Universitas Teuku Umar

    NO UNIT KER

View more