penguatan reformasi birokrasi - · pdf filekualitas pelayanan publik masih belum ......

PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,

DAN PENDIDIKAN TINGGI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 1 Februari 2016

1

Mengapa Harus

Reformasi Birokrasi?

PERMASALAHAN BIROKRASI

Tumpang tindih Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara, tidak sesuai dengan kondisi saat ini

Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrasi belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional

Praktik manajemen SDM Belum optimal meningkatkan profesionalisme

Distribusi PNS belum merata dan proporsional secara geografis

Fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah tumpang tindih, berbenturan, terlalu besar

Sistem pengawasan internal belum mampu berperan sebagai quality assurance

Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan publik

Sistem monitoring, evaluasi, dan penilaian belum dibangun dengan baik

2

Reformasi Birokrasi

Kondisi Birokrasi Eksisting

• Layanan Prima • Birokrasi yang bersih dan

Bebas KKN • Kepercayaan Masyarakat

Proses Reformasi Birokrasi: 1) Landasan hukum dan regulasi; 2) Organisasi; 3) Tatalaksana; 4) Manajemen SDM aparatur; 5) Pola pikir, budaya organisasi, dan nilai dasar aparatur; 6) Integritas aparatur; 7) Sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; 8) Kualitas pelayanan publik; 9) Sistem monitoring dan evaluasi kinerja, 10) Pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.

Better, Faster, Cheaper !!!!

Sekarang 3

Grand Design

Reformasi Birokrasi

Untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi selama kurun waktu 2010-2025 agar pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

TUJUAN

4

Tujuan Jangka Panjang

Reformasi Birokrasi

2014

2019

2025

DYNAMIC GOVERNANCE

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

RULE BASED BUREAUCRACY

• efektif, efisien dan ekonomis • difokuskan pada upaya untuk mewujudkan

outcomes (hasil) • menerapkan manajemen kinerja yang didukung

dengan penerapan sistem berbasis elektronik • Setiap individu pegawai memiliki kontribusi

yang jelas terhadap kinerja organisasi

... diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja; dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis ...

5

Sasaran

Reformasi Birokrasi

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang efektif dan efisien

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

6

Area Perubahan

Reformasi Birokrasi

8 AREA PERUBAHAN

Tatalaksana

Peraturan Perundang-undangan

Sumber daya manusia aparatur

Pengawasan Akuntabilitas

Pelayanan Publik

Mental Aparatur

Organisasi

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN Meningkatnya kapasitas dan

Akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Terciptanya budaya kerja positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

7

Berbagi sumber daya Berbasis Efisiensi

Keterkaitan antara Area

Perubahan dan Sasaran

Reformasi Birokrasi

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental

aparatur. Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-

langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus

ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur.

8

Reformasi Birokrasi

Kemenristekdikti

2015-2019

Pengawasan

Tata Laksana SDM Aparatur

Manajemen Perubahan

Akuntabilitas

Perundangan Pelayanan Publik

Kelembagaan

Terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas

Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN

Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya

Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien

Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur

Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional

Sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat

Mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan

9

Perkembangan RB di PTN

Manajemen Perubahan

Terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas

Area Perubahan Perkembangan di PTN

Tindak Lanjut Sasaran Yg dilakukan Kemenristekdikti Telah Proses Belum

Budaya Kerja

Integritas

Agen Perubahan

Revolusi Mental

Sistem Informasi

10


Meningkatnya penyelenggaraan birokrasi yang bersih & bebas KKN



WBK/WBBM

Pengendali Gratifikasi

Wistleblowing System

SPIP

Pengaduan

Pengawasan

11




Rencana Kerja Tahunan

Sistem Akuntabilitas

Rencana Strategis

Sistem Informasi Perencanaan

Laporan Akuntabilitas

12

Akuntabilitas Birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakannya




Penyesuaian Organisasi

Penguatan Organisasi

Pedoman Evaluasi

Sistem Informasi Kelembagaan

13

Kelembagaan Terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien




Peta Bisnis Proses

SOP makro dan mikro

Integrasi Layanan

E-government

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

14

Tata Laksana Mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur




Assessment Center

Penilaian Kinerja Pegawai

Sistem informasi ASN

Sistem Perencanaan Kebutuhan

Pola Karier ASN 15

SDM Aparatur Sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional




Pemetaan

Penyusunan

Pengendalian

Pendokumentasian

16

Perundangan Sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat




Standar Pelayanan

Unit Layanan Terpadu

Media Pengaduan

Kepuasan Masyarakat

Pemanfaatan Teknologi Informasi

17

Pelayanan Publik

Mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan

POSTUR ANGGARAN 2016 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

18

19

Postur Anggaran

Kemenristekdikti 2016

BLU Rp7,161 M

18%

PNBP Rp2,957 M

7%

RM Rp28,021 M

69%

RMP Rp351 M

1%

PLN/HLN Rp2,123 M

5% Rp.

40.627,3 M

Tunjangan Kinerja

Rp. 990,7 M

Perjalanan Dinas Paket Meeting

Rp. 1,040 T

Honorarium dan Jasa Profesi (Nara Sumber)

Rp. 1,897 T

Gaji dan Tunjangan BLU

Rp. 2,633 T

20

Badan Layanan Umum (BLU)

Rp 7.160.566.645

Belanja Modal

Rp 5.988.085.042 (83,63%)

Rp. 1.172.481.603 (16,37%)

Belanja Barang

Belanja Gaji dan Tunjangan

2.633.173.249

Belanja Barang 1.367.094.570

Belanja Jasa 206.670.139

Belanja Pemeliharaan 281.039.160

Belanja Perjalanan 370.828.331

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

1.129.279.593

21

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Rp 2.956.469.315

Belanja Modal

Rp 2.482.372.811 (83,96%)

Rp. 474.096.504 (16,04%)

Belanja Barang

Belanja Keperluan Perkantoran

116.424.945

Honor Operasional Satuan Kerja

223.651.685

Honor Output Kegiatan 770.211.811

Belanja Jasa Profesi 36.793.633

Belanja Barang Operasional Lainnya

261.215.132

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

413.217.556

Belanja Bahan 279.493.562

Belanja Langganan Daya dan Jasa

15.902.139

Belanja Perjalanan Dinas 195.106.057

Belanja Pemeliharaan 121.003.622

Belanja Jasa Lainnya 49.352.669

Rupiah Murni (RM)

Rp 28,01 T

Belanja Pegawai

Rp 10.505.319.046 (37,49%)

Rp. 12.352.542.768 (44,08%)

Belanja Barang

Belanja Bansos

Rp. 3.016.158.000 (10,77%)

Belanja Modal

Rp. 2.147.159.181 (7,66%)

Belanja Keperluan Perkantoran 431.439.248 Honor Operasional Satuan Kerja

245.876.869

Honor Output Kegiatan 358.172.964 Belanja Jasa Profesi 235.726.659 Belanja Barang Operasional Lainnya

175.566.491


4.888.166.814

Belanja Bahan 718.406.379 Belanja Langganan Daya dan Jasa

337.874.356

Belanja Perjalanan Dinas 779.562.528 Belanja Pemeliharaan 623.275.639 Belanja Jasa Lainnya 130.305.839 Belanja Sewa 30.945.260 Belanja Pencairan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

1.550.000.000 22

23

Rupiah Murni Pendamping (RMP)

Rp 351.068.664

Belanja Modal

Rp 149.388.027 (42,55%)

Rp. 201.680.637 (57,45%)

Belanja Barang

Belanja Keperluan Perkantoran 1.363.231

Honor Operasional Satuan Kerja 3.094.368

Honor Output Kegiatan 12.295.351

Belanja Jasa Profesi 8.171.250

Belanja Barang Operasional Lainnya 469.000


60.388.378

Belanja Bahan 4.240.508

Belanja Jasa Konsultan 500.000

Belanja Perjalanan Dinas 33.465.622

Belanja Pemeliharaan 876.900

Belanja Langganan Daya dan Jasa 353.280

Belanja Sewa 3.700.139 Belanja Jasa Lainnya 270.000 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

20.100.000

Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

100.000

24

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PLN/HLN)

Rp2.138.094.993

Belanja Modal

Rp 994.698.496 (46,52%)

Rp. 1.143.396.497 (53,48%)

Belanja Barang

Honor Output Kegiatan 705.400 Belanja Jasa Profesi 2.673.750 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.451.519 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

174.510.625

Belanja Bahan 2.304.626 Belanja Jasa Konsultan 165.631.192 Belanja Perjalanan Dinas 32.805.936 Belanja Pemeliharaan 311.000 Belanja Langganan Daya dan Jasa Belanja Sewa 553.000 Belanja Jasa Lainnya 136.076.448 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

15.000.000

Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda

461.675.000

PENYEDERHANAAN

NOMENKLATUR ANGGARAN 2016

25

26

Dasar Hukum

1. Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor: SE.04/Seskab/11/2015 Tanggal 27 November 2015;

2. Hasil kesepakatan Rapat Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran tanggal 29 Desember 2015 di Sekretariat Kabinet salah satunya yaitu : Masing-masing Kemenko akan mengoordinasikan kementerian dibawah koordinasinya dengan didampingi Sekjen KKP, Bappenas dan Kemenkeu ;

3. Rapat koordinasi Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran K/L lingkup Kemenko PMK tanggal 31 Desember 2015 ;

4. Surat Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet nomor B-3/Ekon/I/2016, tanggal 5 Januari 2016.

27

Prinsip Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran (1)

Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan

penelahaan dan penyederhanaan

nomenklatur anggaran tahun 2016.

Perubahan redaksi

komponen (tidak multi

tafsir/rancu)

Menghapus komponen

yang tidak perlu

Menambah komponen

baru yang mendukung

kegiatan prioritas

Menambah volume output

dari hasil efisiensi

Merealokasi anggaran dari

komponen pendukung ke

komponen prioritas

28

Prinsip Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran (2)

Setiap Unit Utama, dan Satker PTN/Kopertis agar melakukan identifikasi terhadap output, komponen dan detail belanja pada Anggaran 2016 yang masih harus dilakukan penajaman dan

penghematan terkait dengan belanja Perjalanan Dinas, Paket Meeting/ Konsinyering, dan Honorarium yang terkait dengan tusi.

Beberapa hal yang dilakukan untuk mendapatkan penghematan anggaran:

• Menurunkan biaya administrasi kegiatan

• Melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar satuan kerja (a.l. mengurangi

kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis)

• Mengurangi kegiatan yang tidak berdampak signifikan dalam mencapai

sasaran nasional

• Mengurangi perjalanan dinas, paket meeting/konsinyering.

• Mengurangi honorarium yang terkait dengan kegiatan tusi.

29

Contoh Penyederhanaan Nomenklatur Anggaran

SEMULA MENJADI KODE

KOMPONEN NAMA KOMPONEN KODE KOMPONEN NAMA KOMPONEN

004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

051 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Non PNS

051 Administrasi Kegiatan Pemeliharaan, Tenaga Kependidikan Non PNS dan Dosen Tamu

052 Pemeliharaan Sarana dan Prasana

Bantuan Operasional UPT 052 Langganan Daya dan Jasa Biaya Operasional Perkantoran

Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

Gaji dan Tunjangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS

Gaji Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS

……. dst. ……. 572 Pemeliharan dan Pengembangan Hardware

OUTPUT : LAYANAN PERKANTORAN (BOPTN)

Catatan : Semula ada 229 komponen.

30

Contoh Kegiatan Yang Perlu Dilakukan Penghematan (1)

OUTPUT : LAYANAN PERKANTORAN

KOMPONEN SUB KOMPONEN

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Tim Perencanaan

Pengukuran Indikator Kinerja

Penilaian Jabatan Laboran dan Teknisi

Penilaian Jabatan Pustakawan

Perencanaan Anggaran dan Penyusunan RKAKL

Penysunan LAKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Penyusunan Laporan Keuangan

KEGIATAN TERSEBUT DI ATAS MERUPAKAN KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN TUSI , TIDAK BOLEH DIBAYARKAN HONORARIUM

31

Tindak Lanjut

Masing-masing satker agar melakukan penelaahan dan penyederhanaan nomenklatur anggaran 2016.

Melakukan penghematan terhadap perjalanan dinas, paket meeting/konsinyering sebesar 15 %.

Melakukan penghematan terhadap honor output kegiatan yang terkait dengan tusi dan honorarium jasa profesi sebesar 15 %.

Hasil penghematan digunakan untuk menambah sasaran output prioritas pada masing-masing satker.

32

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

25

penguatan reformasi birokrasi - · pdf filekualitas pelayanan publik masih belum ......

Documents