PENGUATAN AREA PENGAWASAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sasaran Reformasi Birokrasi

2

Maraknya KKN

Buruknya Pelayanan Publik

Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja

Bersih dari KKN

Pelayanan Publik Berkualitas

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Tinggi

8 Area Perubahan

Langkah-langkah Reformasi Birokrasi

3

Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Membentuk tim reformasi birokrasi

Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)

Menerapkan manajemen berbasis kinerja

Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins

Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

Sistim Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)

4

H A S I L ( 4 0 % ) P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

Kapasitas dan Akuntabilitas

Organisasi (20%)

Pemerintah yang bersih

dan bebas KKN (10%)

Peningkatan Pelayanan

Publik (10%)

MAN

AJEM

EN P

ERU

BAHA

N (5

%)

PEN

ATAA

N P

ERAT

URA

N

PERU

NDA

NG

-UN

DAN

GAN

(5%

)

PENGUATAN PENGAWASAN (12%)

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%)

PEN

ING

KATA

N K

UALI

TAS

PELA

YAN

AN P

UBL

IK 6

%)

PENATAAN & PENGUATAN

ORGANISASI (6%)

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

(15%)

PENATAAN TATALAKSANA

(5%)

PENGUNGKIT (60)

5

Manajemen Perubahan

Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan Peraturan Perundangan-undangan

Penguatan Akuntabilitas

Penataan dan Penguatan Organisasi

Penguatan Pengawasan

Penataan Tatalaksana

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penguatan Pengawasan Gratifikasi

• kebijakan penanganan gratifikasi

• dilakukan public campaign

• Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan

• dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi

• Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti

Penerapan SPIP

• peraturan Pimpinan K/L tentang SPIP

• dibangun lingkungan pengendalian

• dilakukan penilaian risiko atas organisasi

• dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

• SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

• dilakukan pemantauan Pengendalian intern

Pengaduan Masyarakat

• disusun kebijakan Pengaduan masyarakat

• Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan

• Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

• Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Whistle-Blowing System

• Telah terdapat Whistle Blowing System

• Whistle Blowing System telah disosialisasikan

• Whistle Blowing System telah diimplementasikan

• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System

• Hasil evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

6

Penguatan Pengawasan Penanganan Benturan

Kepentingan

• terdapat Penanganan Benturan Kepentingan.

•Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan.

•Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.

•dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.

•Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Pembangunan Zona Integritas

•dilakukan pencanangan zona integritas

•ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas

• ilakukan pembangunan zona integritas?

•dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan?

• terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”?

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

•APIP didukung dengan komitmen pimpinan

•APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

•APIP didukung dengan anggaran yang memadai

•APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko

7

Kegiatan Yang Telah Dilakukan pada Area Penguatan Pengawasan

Kebijakan Penanganan Gratifikasi

Penerapan SPIP

Pembentukan Whistle Blowing system (WBS)

Penanganan Benturan Kepentingan

Pembangunan Zona Integritas

APIP

Kebijakan Penanganan Gratifikasi

1. public campign secara berkala

(himbauan menjelang hari raya) 2. workshop dengan nara sumber dari

KPK dan Bappenas 3. belum dibentuk unit penanganan

Gratifikasi

Penerapan SPIP 1. Penandatanganan Pakta Integritas 2. Pendelegasian wewenang yang jelas 3. Survey internal 4. Peran APIP yang efektif 5. Hubungan kerja yang harmonis 6. Identifikasi dan penilaian risiko 7. Informasi dan komunikasi 8. Pemantauan dan pengendalian

Pembentukan WBS

1. SK Sekjen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Wistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Setjen DPR RI

2. Sosialisasi kepada pejabat eselon I dan II tanggal 13 April 2016

3. Belum ada laporan melalui WBS

Penanganan Benturan Kepentingan

1. SK Sekjen Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

2. Sosialisasi kepada para pejabat eselon I dan II tanggal 13 April 2016

Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanangan Zona Integritas pada Bulan Nopember 2015

2. Ditetapkan unit yang dikembangkan menjadi WBK/WBBM

3. Rapat koordinasi dan sosialisasi oleh KemenPAN RB dan Ittama

4. Belum dilakukan evaluasi terhadap unit WBM/WBBK

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1. Tindak lanjut rekomendasi APIP

2. Kegiatan APIP didukung anggaran memadai

3. Peningkatan kapabilitas APIP melalui model IACM dengan kegiatan diklat, seminar, konferensi, PPM, e-learning, benchmarking, dan penyusunan regulasi pengawasan

Kegiatan Yang Telah Dilakukan pada Area Penguatan Pengawasan