reformasi birokrasi - dpr.go.id · pdf filekualitas pelayanan publik pelayanan publik ......
TRANSCRIPT
1
REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019
DASAR HUKUM
1. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
2. Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
3. Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 – 2025
4. PermenpanRB No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map RB 2015 – 2019
ARAH KEBIJAKAN
3
SASARAN REFORMASI
BIROKRASI 2010 - 2014
Terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN
Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja
birokrasi
Terwujudnya peningkatan
kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat
SASARAN REFORMASI
BIROKRASI 2015 - 2019
Birokrasi yang bersih dan
akuntabel
Birokrasi yang efektif dan
efisien
Birokrasi yang memiliki
pelayanan publik
berkualitas
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
4
STRATEGI PELAKSANAAN DAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
1. Revolusi Mental Aparatur 2. Penguatan Sistem Pengawasan 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 4. Penguatan Kelembagaan 5. Penguatan Tata Laksana 6. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN 7. Penguatan Peraturan Perundang-
undangan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Quick Wins Nasional
1. Manajemen Perubahan 2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
1. Manajemen Perubahan 2. Penguatan Sistem Pengawasan 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 4. Penguatan Kelembagaan 5. Penguatan Tata Laksana 6. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN 7. Penguatan Peraturan Perundang-
undangan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Quick Wins
Perumusan atau penyempurnaan kebijakan menjadi dasar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional dan diimplementasikan di masing-masing instansi pemerintah
Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam operasionalisasinya, yang mendorong kebijakan-kebijakan inovatif , menerjemahkan kebijakan makro dalam implementasinya, dan mengoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat K/L dan Pemda
Implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan Reformasi Birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda
Makro
Meso
Mikro
Tingkat Nasional
Tingkat Instansional
5
Religius Akuntabel Profesional Integritas
Peningkatan kualitas tata kelola
administrasi dan persidangan guna
menunjang pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR RI
Peningkatan peran keahlian dalam
mendukung pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR RI
TUJUAN
VISI Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung
DPR RI
MISI
Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel;
Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel.
6
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
BADAN KEAHLIAN DPR RI
DUKUNGAN KEAHLIAN
DUKUNGAN TEKNIS DAN
ADMINISTRATIF
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD
Pasal 413 ayat (2) bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) dibentuk Badan Keahlian.
Pasal 413 ayat (1) bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI) dibentuk Sekretariat Jenderal. DPR RI
SISTEM PENDUKUNG DPR RI
7
8
AREA PERUBAHAN
Manajemen Perubahan
1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
2. Penyusunan Road Map dan Quick Wins
3. Pelaksanaan PMPRB
4. Pembentukan agen perubahan
5. Pembentukan nilai RAPI
10
Penguatan Pengawasan
1. Gratifikasi
2. Penerapan SPIP
3. Pengaduan Masyarakat
4. Whistleblowing system (tahun 2015)
5. Penanganan benturan kepentingan
(tahun 2015)
6. Pembangunan zona integritas (tahun
2015)
7. Pengelolaan APIP
11
Penguatan Akuntabilitas
1. Penyusunan Rencana Strategis
2. Penyusunan Penetapan Kinerja
3. Penyusunan LKJ
4. Pengelolaan akuntabilitas kinerja
NILAI
LKJ
12
Penguatan Organisasi
• Perubahan struktur parsial
(2010 – 2013)
• Perubahan struktur secara
keseluruhan (2015)
13
Penguatan Tata Laksana
1. Penyusunan SOP
2. Penyusunan standar pelayanan
3. Pembangunan dan pengembangan
aplikasi
4. Kebijakan tentang keterbukaan
informasi publik
14
Penguatan Sistem
Manajemen SDM Aparatur 1. Perencanaan kebutuhan pegawai ASN, yang
mencakup penyusunan identifikasi dan analisis
jabatan, perhitungan kebutuhan pegawai,
rencana redistribusi pegawai, proyeksi kebutuhan
5 tahun, perhitungan formasi jabatan
2. Proses penerimaan pegawai berjalan secara
transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN.
3. Promosi jabatan telah dilakukan secara terbuka,
4. Pemanfaatan assessment center di dalam
pengembangan pegawai, yang mencakup
penyusunan standar dan pengembangan
kompetensi
15
Lanjutan
5. Penetapan kinerja individu lewat penilaian
kinerja melalui penerapan penetapan kinerja
individu yang diukur secara periodik dan
dijadikan dasar untuk pengembangan karir
individu, namun belum dijadikan dasar untuk
pemberian tunjangan individu, baru akan
dimasukkan dalam revisi Persetjen DPR RI No.
01/SEKJEN/2014 yang akan dilaksanakan pada
tahun 2016.
6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and
punishment berbasis kinerja, pengurangan
tunjangan baru dilakukan terhadap pelanggaran
disiplin kehadiran, dan
7. Sistem informasi kepegawaian yang telah
digunakan sebagai pendukung pengembangan
kebijakan manajemen SDM
16
Penguatan Peraturan
Perundang-Undangan 1. Penyusunan program pembuatan peraturan
perundang-undangan
2. Evaluasi/assesment peraturan perundang-
undangan
3. Penyusunan pedoman pembentukan
peraturan perundang-undangan
4. Penataan sistem
administrasi,
dokumentasi, dan
sosialisasi peraturan
perundang-
undangan
17
Pelayanan Publik
1. Penerapan SOP pada unit kerja yang melaksanakan
pelayanan publik.
2. Penetapan Standar Pelayanan pada beberapa unit kerja
yang bersinggungan langsung dengan publik, seperti
Bagian Pelayanan Kesehatan, Bagian Pengaduan
Masyarakat, Bidang Perpustakaan, Bidang Arsip dan
Dokumentasi.
3. Sarana layanan terpadu/terintegrasi, diantaranya
website @dpr.go.id dengan portal perpustakaan, ppid
dan pengaduan masyarakat, serta layanan terpadu satu
atap informasi publik pengaduan masyarakat, PPID dan
penyampaian aspirasi masyarakat.
18
Lanjutan
4. Informasi tentang pelayanan yang mudah diakses
melalui berbagai media, diantara melalui website
www.dpr.go.id, [email protected], TV Parlemen
melalui chanel 18 di TV Kabel First Media, Buletin dan
Majalah Parlementaria, Videotron, Streaming Video,
Media Sosial DPR (FB, Twitter, Youtube), dan Media
Sosial Perpustakaan (FB, Twitter, Blog).
5. Diseminasi kinerja DPR kepada masyarakat melalui
media parlementaria, TV Parlemen, dan/atau
kerjasama dengan berbagai media cetak dan elektronik.
6. Survey kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan
unit kerja, seperti survey yang dilakukan oleh Bagian
Pelayanan Kesehatan, Bidang Perpustakaan, dan lain-
lain.
7. Budaya Pelayanan Prima.
19
20
Penguatan Sistem Pengawasan
Penerapan Whistleblowing System
Penerapan Gratifikasi
Pembangunan Wilayah Zona Integritas
Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Penanganan Benturan Kepentingan
Peningkatan Kapabilitas APIP
Pembangunan Infrastruktur Pengawasan
2
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
Penyusunan Road Map
Pemantauan dan Evaluasi
Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
1
Penguatan Sistem Perencanaan Kinerja
Penguatan Pengukuran Kinerja
Penguatan Sistem Pelaporan Kinerja
Evaluasi Internal
Pembangunan/Pengembangan TI
dalam Manajemen Kinerja
3
Evaluasi Organisasi
Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi 4
RENCANA AKSI
REFORMASI BIROKRASI
SETJEN DAN BK DPR RI
2015 -
2019
21
Perbaikan Berkelanjutan Sistem Perencanaan
Kebutuhan Pegawai ASN
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem rekrutmen
dan Seleksi secara Transparan dan Berbasis Kompetensi
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Promosi secara Terbuka, Kompetitif, Berbais
Kompetensi di dukung Makin Efektifnya Pengawasan oleh KASN
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemanfaatan Assessment Center
Pengukuran Gap Competency antara Pemangkua Jbaatan dan Syarat Kompetensi Jabatan
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemanfaatan/Pengembangan Database Profil
Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi ASN
Penyusunan dan Penetapan Pola Karir termasuk Pengkaderan Pegawai ASN
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pengendalian Kualitas Diklat
Penguatan Sistem dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Reward and Punishment Berbasis Kinerja
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai ASN
Pembentukan Jabatan Fungsional Trankriptor
Penataan Jabatan
Pembentukan Manajemen Pegawai Non PNS Setjen DPR
6
Penyusunan Peta Proses Bisnis
Penyusunan SOP
Pembangunan/pengembangan Aplikasi
Manajemen Kearsipan Berbasis TIK
5
22
Penerapan Pelayanan Publik Terintegrasi
Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Pembangunan/Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan
Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM)
8
Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Setjen
dan BK DPR RI
Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan
Setjen dan BK DPR RI
Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
Penataan Sistem Administrasi Peraturan, Pendokumentasian dan Informasi Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI
7
23
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
1. Pengembangan nilai-
nilai Religious,
Akuntabel,
Professional, dan
Integritas atau RAPI
yang dianut oleh
seluruh pegawai; dan
2. Pembentukan agen
perubahan yang dapat
mendorong terjadinya
perubahan pola pikir.
1. Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi.
2. Penyusunan Road
Map Reformasi
Birokrasi.
3. Pemantauan dan
Evaluasi.
4. Perubahan Pola Pikir
dan Budaya Kinerja.
1. Perubahan pola pikir dan
budaya kinerja (mental
aparatur) melalui
pembentukan pola pikir
(mind set) dan penerapan
budaya organisasi
(culture set) yang
berorientasi kinerja,
efektif, efisien, dan
akuntabel.
2. Pembentukan agen
perubahan yang dapat
mendorong terjadinya
perubahan pola pikir.
MANAJEMEN PERUBAHAN
24
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
PENGUATAN PENGAWASAN
1. Peningkatan
penerapan SPIP di
lingkungan Setjen dan
BK DPR RI.
2. Peningkatan peran
dan Kapabilitas Aparat
Pengawas Intern
Pemerintah (APIP).
1. Penguatan Sistem
Pengawasan
2. Penerapan Unit
Pengendali
Gratifikasi
3. Penerapan
Pedoman Whistle
Blowing System
(WBS)
4. Pembangunan
Wilayah Zona
Integritas
1. Pelaksanaan
pengendalian
Gratifikasi;
2. Implementasi
whistle blowing
system;
3. Penerapan pedoman
penanganan
benturan
kepentingan;
25
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
5. Pengaduan
Masyarakat terhadap
Kinerja Sekretariat
Jenderal dan Badan
Keahlian
6. Penanganan Benturan
Kepentingan
7. Peningkatan
Kapabitas APIP
8. Pembangunan
Infrastruktur
Pengawasan
4. Pembangunan SPIP di
lingkungan unit
kerja;
5. Pengelolaan
Pelaporan LHKASN;
6. Peningkatan
Kapabilitas APIP
melalui IACM menuju
Level 3 pada tahun
2019;
7. Survey Maturity
Level SPIP.
26
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
1. Pembangunan/
pengembangan
teknologi informasi
dalam manajemen
kinerja
2. Pembangunan SAKIP
untuk mencapai
sasaran penilaian
LAKIP “A “ pada tahun
2019
1. Penguatan Sistem
Perencanaan Kinerja
2. Penguatan Sistem
Pengukuran Kinerja
3. Penguatan Sistem
Pelaporan Kinerja
4. Penguatan Sistem
Evaluasi Internal
5. Penguatan Sistem
Pembangunan/Penge
mbangan TI dalam
Manajemen Kinerja
Peningkatan penilaian
kinerja Setjen dan BK
DPR RI mencapai nilai
“A” pada tahun 2019.
PENGUATAN AKUNTABILITAS
27
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
1. Evaluasi
Organisasi
2. Penyusunan
Kebijakan
Penataan
Organisasi
Evaluasi dan
restrukturisasi
kelembagaan
Setjen dan BK
DPR RI
Terciptanya
Organisasi
Sekretariat Jenderal
dan Badan
Keahlian DPR RI
yang tepat ukuran
dan fungsi
PENATAAN KELEMBAGAAN
28
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
1. Penyusunan Peta
Proses Bisnis di
Setjen DPR
2. Penyusunan SOP
3. Pembangunan/
Pengembangan
Aplikasi
4. Manajemen
Kearsipan Berbasis
TIK
PENGUATAN TATA LAKSANA
1. Perluasan penerapan e-
government yang
terintegrasi dalam
penyelenggaraan
pemberian dukungan
kepada DPR;
2. Penerapan efisiensi
penyelenggaraan
pemberian dukungan
kepada DPR;
3. Implementasi Undang-
Undang Keterbukaan
Informasi Publik; dan
4. Penerapan sistem
kearsipan yang handal.
1. Pengembangan e-
Government yang
terintegrasi;
2. Tersusunnya Peta
Proses Bisnis;dan
3. Manajemen
Kearsipan berbasis
TIK.
29
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
1. Perbaikan berkelanjutan
sistem perencanaan
kebutuhan pegawai ASN
2. Perumusan dan
penetapan kebijakan
sistem rekrutmen dan
seleksi secara transparan
dan berbasis kompetensi
3. Perumusan dan
penetapan kebijakan
sistem promosi secara
terbuka, kompetitif,
berbasis kompetensi
didukung makin
efektifnya pengawasan
oleh KASN
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
1. Menyusun rencana
kebutuhan pegawai
dalam sistem
manajemen ASN;
2. Melaksanakan Sistem
Rekruitmen secara
transparan dan
berbasis kompetensi;
3. Memperbaharui
Persekjen tentang
Sistem Promosi;
1. Meningkatnya kualitas
sumber daya manusia
dalam memberikan
dukungan keahlian dan
persidangan;
2. Penempatan pegawai
dalam jabatan sesuai
derngan persyaratan
kompetensinya;
3. Terjadi peningkatan
integritas pegawai;
30
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
4. Perumusan dan penetapan
kebijakan pemanfaatan
assessment center
5. Pengukuran gap
competency antara
pemangku jabatan dan
syarat kompetensi jabatan
6. Perumusan dan penetapan
kebijakan
pemanfaatan/pengembang
an database profil
kompetensi calon dan
pejabat tinggi ASN
4. Merumuskan pedoman
pelaksanaan dan
pemanfaatan
assessment center
5. Mengukur gap
competency pegawai
ASN
6. Merumuskan kebijakan
mengenai pemanfaatan/
pengembangan
database profil
kompetensi calon dan
pejabat tinggi ASN
31
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
7. Menyusun dan
menetapkan pola karir
termasuk pengkaderan
pegawai ASN
8. Perumusan dan penetapan
kebijakan pengendalian
kualitas diklat
9. Penguatan sistem dan
kualitas pendidikan dan
pelatihan untuk
mendukung kinerja
10. Perumusan dan penetapan
kebijakan penilaian
kinerja pegawai
7. Melaksanakan pola karir
dan pengkaderan
pegawai ASN
8. Merumuskan dan
menetapkan kebijakan
pengendalian kualitas
diklat
9. Menerapkan sistem
diklat sesuai dengan
kebijakan yang telah
ditetapkan
10. Melaksanakan penilaian
kinerja pegawai
6. AREA PERUBAHAN SDM APARATUR SIPIL NEGARA
32
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
11. Perumusan dan
penetapan kebijakan
reward and punishment
berbasis kinerja
12. Pembangunan
/pengembangan sistem
informasi pegawai ASN
13. Pembentukan Jabatan
Fungsional Transkriptor
14. Penataan Jabatan
15. Pembentukan
Manajemen Pegawai Non
PNS Setjen DPR
11. Mengganti Persekjen DPR RI
No. 2A Tahun 2015
sebagaimana diubah dengan
Persetjen DPR RI No. 12
Tahun 2015 dengan
menetapkan peraturan baru
tentang pemberian tunjangan
kinerja dan tunjangan
tambahan bagi PNS
12. Melaksanakan System
Informasi Pegawai ASN
13. Perumusan Permenpan
tentang Jabatan Fungsional
Transkriptor
14. Pelaksanaan Anjab
15. Penyusunan Draft Peraturan
DPR tentang Manajemen
Pegawai Non PNS Setjen
DPR RI
6. AREA PERUBAHAN SDM APARATUR SIPIL NEGARA
33
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
1. Evaluasi secara berkala
berbagai peraturan
perundang-undangan yang
sedang diberlakukan;
2. Menyempurnakan/mengubah
berbagai peraturan
perundang-undangan yang
dipandang tidak relevan lagi,
tumpang tindih, atau
disharmonis dengan peraturan
perundang-undangan lain;
3. Melakukan deregulasi untuk
memangkas peraturan
perundang-undangan yang
dipandang menghambat
pelayanan;
1. Penyusunan Program
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di
Lingkungan Setjen dan BK
2. Penyusunan Pedoman
Evaluasi terhadap Peraturan
Perundang-undangan di
Lingkungan Setjen dan BK
3. Evaluasi terhadap Peraturan
Perundang-undangan di
Lingkungan Setjen dan BK
4. enataan Sistem Administrasi
Peraturan, Pendokumentasian
dan Informasi Peraturan
Perundang-undangan di
Lingkungan Setjen dan BK
1. pembentukan peraturan
perundang-undangan yang
terstandarisasi;
2. menurunnya tumpang tindih
dalam pembentukan
peraturan perundang-
undangan;
3. tugas unit kerja di lingkungan
Setjen dan BK DPR RI
menjadi lebih terarah, teratur
dan terencana; dan
4. efektifitas pengelolaan
peraturan perundang-
undangan di Setjen dan BK
DPR RI.
PENGUATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
34
PROGRAM MIKRO
RENCANA AKSI
REFORMASI
BIROKRASI
INDIKATOR
KEBERHASILAN
1. Pengembangan
Maklumat Pelayanan;
dan
2. Meningkatkan standar
pelayanan.
1. Penerapan Pelayanan
Publik Terintegrasi
2. Penguatan Kualitas
Pelayanan Publik
3. Pembangunan/Pengemb
angan Penggunaan
Teknologi Informasi
dalam Pelayanan
4. Pembangunan Wilayah
Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani
(WBBM)
1. Peningkatan Kualitas
pelayanan publik;
2. Terbentuknya standar
layanan di semua unit
yang melakukan
pelayanan publik ; dan
3. Meningkatnya Citra
Positif pelayanan publik
di DPR RI.
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
35
QUICK WINS QUICK WINS TAHUN 2012-
2014
• Risalah Rapat (Pembahasan
Rancangan Undang-Undang
yang dilaksanakan Panitia
Khusus) belum terlaksana
dengan baik;
• Skenario Rapat (Rapat yang
dipimpin oleh Pimpinan DPR
RI); dan
• Laporan Singkat (Laporan
Singkat untuk rapat Komisi).
QUICK WINS TAHUN 2016
• Penyusunan Naskah
Akademik dan RUU.
• Sistem Informasi
Legislasi (SILEG).
36