workshop penguatan dan pelaksanaan reformasi...
TRANSCRIPT
1
WORKSHOP PENGUATAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DALAM RANGKA KOORDINASI DAN INTERNALISASI REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
Hotel The Media Hotel And Towers Tanggal 12-13 Juli 2018
A. Latar Belakang Kegiatan
Reformasi Birokrasi merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan
dalam rangka menjawab tuntutan era reformasi, dimana masyarakat
Indonesia menghendaki adanya perubahan secara total di segala bidang
penyelenggaraan negara. Seluruh kementerian/instansi serta pemerintah
daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten.
Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025, yang menegaskan akan pentingnya penerapan clean
government dan good governance yang secara universal menjadi prinsip yang
diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan
program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur
negara melalui penerapan 8 area perubahan reformasi birokrasi.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi serta Keputusan Direktur Jenderal Nomor
013/DPDTT/DPDTU/SK/03/2018 dan Nomor 42/DPDTT/DPDTU/SK/06/2/18
Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun Anggaran 2018 menjadi
dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal
Pengembangan Daerah Tertentu.
Figur pemimpin memegang peran kunci dalam sebuah perubahan.
Implementasi Reformasi Birokrasi akan menjadi lebih akseleratif, jika
pemimpin mampu menjalankan peran sebagai teladan atau figur yang mampu
menginspirasi terjadinya sebuah perubahan, memiliki gagasan dan tindakan
sehari-hari yang akan dijadikan teladan, mampu menginspirasi para
bawahannya melalui kerja nyata dan penuh inovasi serta mampu bersinergi,
sehingga target-target reformasi birokrasi dapat dicapai.
2
Sebagai informasi, capaian Reformasi Birokrasi pada Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun
2015 nilai RB kita sebesar 55 (CC), tahun 2016 meningkat menjadi sebesar
62,28 (B), sehingga tunjangan kinerja naik dari 49 % menjadi 60%. Nilai RB
tahun 2017 sebesar 62,48 (B). Pada tahun 2018, nilai PMPRB kita yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal adalah sebesar 80,75.
Pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu telah
dibentuk tim Reformasi Birokrasi dan telah ditunjuk Agen Perubahan oleh
Kementerian sebanyak 5 (lima) orang, tetapi hingga saat ini masih belum
bekerja secara optimal, hal ini terbukti dari belum tersusunya rencana aksi
oleh Agen Perubahan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintahan.
Selain dalam rangka persiapan penilaian Reformasi Birokrasi oleh tim
Menpan RB pada bulan Agustus 2018, maka diperlukan penguatan dan
internalisasi serta upaya dan komitmen yang kuat dalam diri masing-masing
agen perubahan dan anggota tim Pokja lainnya.
B. Dasar Hukum Kegiatan
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Nomor 013 / DPDTT / DPDTU /SK/03/2018
dan Nomor 42/DPDTT/DPDTU/SK/06/2/18 Tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan
Daerah Tertentu Tahun Anggaran 2018.
3
C. Maksud, Tujuan Dan Sasaran Kegiatan
1. Maksud Dan Tujuan
a. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan evaluasi reformasi
birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
sampai dengan bulan Juni tahun 2018;
b. Memantapkan aspek pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu yang meliputi 8
(delapan) area perubahan, yaitu area Manajemen Perubahan, area
Penataan Peraturan Perundang-Undangan, area Penataan dan
Penguatan Organisasi, area Penataan Tata Laksana, area Penataan
Sistem Manajemen SDM, area Penguatan Akuntabilitas, area
Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Sasaran
Para Pejabat Eselon II, III, dan IV yang terdiri dari tim Reformasi
Birokrasi dan tim Agen Perubahan pada Direktorat Jenderal
Pengembangan Daerah Tertentu sesuai dengan lingkup tugas dan
fungsinya dalam pelaksanaan diperlukan penguatan dan internalisasi
reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
sebanyak 50 orang.
D. Narasumber Dan Materi
Pelaksanaan Workshop Penguatan Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dalam Rangka Koordinasi Dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, mengundang
narasumber, antara lain :
No. Jabatan Materi Narasumber
1. Kabag Keuangan pada
Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan
Kemenpan RB
Peran Agen
Perubahan Dalam
Mengakselerasi
Implementasi
Reformasi Birokrasi
Akik Dwi Suharto R.
2. Kabag Keuangan pada
Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan
Kemenpan RB
Pembangunan Agen
Perubahan
Akik Dwi Suharto R.
4
E. Sumber Pendanaan Kegiatan
Sumber pembiayaan kegiatan ini berasal dari DIPA Satuan Kerja
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Tahun Anggaran 2018
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmsigrasi Nomor
Surat Pengesahan-SP. DIPA.-067.05.1.350455/2018 Tanggal 5 Desember
2017.
F. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Workshop Penguatan Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dalam Rangka Koordinasi Dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dilaksanakan di Hotel
Media Jakarta Pusat pada tanggal 12 s.d 13 Juli 2018.
A. Agenda Pelaksanaan Workshop
1. Sambutan Kepala Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
a. Latar belakang dilaksanakannya Workshop ini antara lain selain sebagai
persiapan penilaian Reformasi Birokrasi oleh tim Menpan RB pada
bulan Agustus 2018, oleh karena itu diperlukan penguatan dan
internalisasi dalam diri masing-masing agen perubahan dan anggota
tim Pokja lainnya;
No. Jabatan Materi Narasumber
3. Kepala Biro Hukum dan Ortala Setjen Kemendes PDTT
Reformasi Birokrasi
Pada Kementerian
Desa PDT dan
Transmigrasi
Undang Mugopal
4. Arahan Sekretaris Jenderal
Kementeriuan Desa PDTT
5. Direktur Pengembangan
Sosial Budaya Transmigrasi Ditjen PKTrans selaku
Ketua Tim Pokja Manajemen Perubahan
Persiapan Survei
Internal Reformasi
Birokrasi
Kementerian Desa,
PDT dan
Transmigrasi dan
Pendampingan
Rencana Aksi Agen
Perubahan
Dewi Yuliani
5
b. Ditjen PDTU telah melaksanakan 8 (delapan) area prubahan reformasi
birokrasi secara konsisten, meskipun perlu ditingkatkan dari sisi kinerja
Tim Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan rencana kerja, maupun
Agen Perubahan yang belum memiliki rencana aksi. Hal tersebut agar
segera disusun dan diperbaiki dalam pertemuan ini. Kekurangan-
kekurangan lainnya dari hasil Exit Meeting pelaksanaan reformasi
birokrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi oleh Kemenpan RB
tahun 2017 agar segera dipenuhi;
c. Pelaksanaan 8 (delapan) area prubahan reformasi birokrasi yang telah
dilaksanakan pada Ditjen PDTu, antara lain:
1) Manajemen Perubahan, dilaksanakan melalui Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi, Tim Asessor, Rencana kerja RB, Tim SPIP,
Pembuatan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi, Rencana
Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan, Perubahan pola pikir
dan peningkatan budaya kerja, Penerapan system online dalam
penilaian kinerja pegawai, dan rapat rutin Agen Perubahan;
2) Penataan Peraturan Perundangundangan yang dilaksanakan
melalui evaluasi dan harmonisasi peraturan perundangan yang
terkait dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal serta
penerapan pengendalian dalam penyusunan peraturan;
3) Penataan dan penguatan organisasi dillaksanakan melalui kegiatan
menghadiri rapat Evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh
Biro Hukum dan Ortala dalam rangka Forum Ortala dan berperan
aktif pada kegiatan Audit/Evaluasi Kelembagaan Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian
PAN dan RB pada bulan Juli sd September 2018;
4) Penataan Tata Laksana pada Ditjen PDTU telah dilaksanakan
melalui penyusunan Peta Bisnis Proses, e-government berupa
Sistem pemantauan kinerja pegawai Simkape, Sapter, dan PDTU
Bindola, Wa group, SOP serta twitter dan Website Ditjen PDTU
sebagai layanan informasi publik;
5) Penataan Sistem Manajemen SDM pada Ditjen PDTU dilaksanakan
melalui Identifikasi dan mengajukan kebutuhan pegawai,
Penerimaan pegawai non PNS secara terbuka, melaksanakan
kegiatan Capacity Building di Malang, Jawa Timur untuk seluruh
unsur Pegawai di Lingkungan Ditjen PDTu, Promosi jabatan
dilakukan secara terbuka;
6
6) Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas, melalui Keterlibatan
pimpinan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja melalui SAKIP, Laporan bulanan individu
pegawai, laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran
dan laporan tahunan;
7) Area Penguatan Pengawasan, antara lain Maklumat Menteri dalam
pencegahan Gratifikasi yang ditempel pada papan pengumuman,
Penerapan SPIP, Rapat pengendalian tiap bulan pada tanggal 10
untuk tingkat Eselon II dan setiap tanggal 15 tingkat Ditjen;
8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilaksanakan melalui upaya
melaksanakan pelayanan prima, Pengelolaan Pengaduan,
Pemanfaatan Teknologi Informasi Website Ditjen PDTU, twitter,
dll.
d. Rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada Ditjen PDTu
selanjutnya adalah Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan pada
Ditjen PDTU yang akan dilaksanakan pada awal bulan Juli 2018,
Melakukan review SOP, dan penyusunan standar kompetensi jabatan,
meningkatkan sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan rencana kerja masing-masing Pokja Reformasi Birokrasi
pada Ditjen PDTu dan disosialisasikan melalui media komunikasi
seperti website, bulletin, KMS atau lainnya, Meningkatkan sosialisasi
Laporan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan SPIP melalui media
komunikasi agar agar dapat meningkatkan efektivitas dalam
implementasi SAKIP, SPIP dan Reformasi Birokrasi pada Ditjen PDTu,
melaksanakan pelatihan penulisan karya ilmiah untuk meningkatkan
minat penulisan dari pegawai untuk mengisi tulisan pada media
komunikasi dan memberikan reward bagi para penulis terbaik,
Meningkatkan ketepatan penyampaian Laporan bulanan Pegawai
melalui Simkape agar tunjangan kinerja dapat dibayarkan secara tepat
waktu dan mengkomunikasikan Sistem informasi kepegawaian Ditjen
PDTU dengan Simkape yang dibangun oleh Biro SDM dan Umum,
Sekretariat Jenderal.
7
2. Materi Narasumber
a. Peran Agen Perubahan Dalam Mengakselerasi Implementasi
Reformasi Birokrasi (Kabag Keuangan pada Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Kemenpan RB)
1) Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan besar
dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan
birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme,
mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh
nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara;
2) Dalam rangka mewujudkan tujuan reformasi birokrasi maka ada 8
(delapan) area penting manajemen pemerintahan yang perlu
dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
3) Menpan RB diminta untuk membangun reformasi birokrasi yang
sudah dicanangkan dalam RPJMN yang merupakan prioritas utama
jangka menengah. Gaung pelaksanaannya pum mulai terasa karena
K/L telah berkomitmen untuk melaksanakan hal ini. Kemenpan RB
juga kedepannya akan mendorong Pemerintah untuk berperan aktif
melaksanakan reformasi birokrasi;
4) Selain unsur pimpinan, untuk mempercepat perubahan kepada
seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa
individu atau kelompok anggota organisasi untuk menjadi unsur
penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh
dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang
ada di lingkungan organisasinya dengan integritas dan kinerja yang
tinggi;
5) Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen
Perubahan, yang bertanggungjawab untuk mempromosikan dan
menjalankan keteladanan dengan menerapkan nilai-nilai yang
dianut organisasi dan menggerakkan perubahan pada lingkungan
kerjanya sesuai peran, tugas dan fungsi yang menjadi
tanggungjawabnya;
6) Agen Perubahan sejatinya adalah individu atau kelompok terpilih
yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi
contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan
integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya;
8
7) Setiap Agen Perubahan sebaiknya menyusun rencana aksi individu
dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan
dan harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi.
Selanjutnya, Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan
melaporkan secara berkala kepada pimpinan Instansi dengan
tembusan kepada pimpinan unit kerja dan tim reformasi birokrasi
internal;
8) Koordinasi tim reformasi birokrasi internal dengan Agen Perubahan
dilakukan pada tahap perencanaan melalui penyusunan rencana
tindak, tahap pelaksanaan melalui melalui monitoring dan evaluasi
pelaksanaan rencana tindak secara berkala, dan tahap
pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas
Agen Perubahan lainnya;
9) Penyusunan Rencana Tindak Agen Perubahan subtansinya harus
selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu strategis, rencana aksi dan
roadmap reformasi birokrasi internal masing-masing K/L/
10) Rencana tindak agen perubahan dalam rangka mendorong
percepatan reformasi birokrasi, terdiri dari;
a) Manajemen Perubahan, yang melaksanakan penyusunan rencana tindak agen perubahan, melaksanakan rencana tindak, melaporkan realisasi pelaksanaan rencana tindak scr berkala
kpd pimpinan, menindaklanjuti arahan pimpinan, menghadiri
rapat dengan tim RBI dan forum agen perubahan, mengikuti
diklat pengembangan kapasitas agen perubahan
b) Penataan Peraturan Perundang-undangan, yang melaksanakan identifikasi, analisis, pemetaan dan revisi per-UU-an dlm rangka
harmonisasi, evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian
penyusunan peraturan perundang-undangan;
c) Penataan & penguatan organisasi yang melaksanakan evaluasi
ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, evaluasi duplikasi
fungsi organisasi, evaluasi kesesuaian struktur organisasi
dengan kinerja yang akan dihasilkan, evaluasi yang
menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan
instansi lain;
d) Penataan tatalaksana yang melaksanakan penyusunan peta
proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi,
menjabarkan proses bisnis ke dalam prosedur operasional tetap
(SOP), evaluasi proses bisnis dan SOP disesuaikan dengan
perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi,
9
menyusun rencana pengembangan e-government di lingkungan
instansi, membangun dan mengembangkan e-government di
lingkungan internal secara terintegrasi (misal: intranet, sistem
database SDM, dsb)
e) Penataan Sistem Manajemen SDM yang melaksanakan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta
menghitung kebutuhan pegawai, mengumumkan penerimaan
pegawai dan hasilnya secara luas kepada masyarakat,
menyusun standar kompetensi jabatan, menyusun rencana
pengembangan kompetensi dan anggarannya, monev
pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala;
f) Penguatan Akuntabilitas yang diantaranya terlibat secara aktif
dlm penyusunan Renstra & Perjanjian Kinerja, memantau
pencapaian kinerja scr berkala, membangun & mengembangkan
sistem pengukuran kinerja, memutakhirkan data kinerja yg
dilakukan secara berkala;
g) Penguatan Pengawasan yang melaksanakan pelaporan
penerimaan gratifikasi, melakukan sosialisasi/public campaign
pengendalian gratifikasi, membangun implementasi SPIP (misal
dgn menerapkan manajemen risiko, menilai maturitas
penerapan SPIP);
h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang melaksanakan
pembangunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan,
reviu dan perbaikan standar pelayanan dan SOP pelayanan,
menyediakan sarana pelayanan terpadu dan menembangkan
inovasi pelayanan dan membangun sistem penanganan
pengaduan pelayanan.
11) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dapat
disebabkan Kurangnya komitmen dari Pimpinan Organisasi,
Kurangnya Pemahaman Tentang Reformasi Birokrasi dan
Keengganan untuk berubah (mengganggu dari comfort zone ke
competitive zone).
10
b. Pembangunan Agen Perubahan (Kabag Keuangan pada Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan Kemenpan RB)
1) Peran dan Tugas Agen Perubahan dapat terbagi menjadi:
a) Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada
seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing
tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit
kerja yang lebih baik;
b) Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan
menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam
perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
c) Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif
solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit
kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya
perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
d) Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar
proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang
muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina
hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di
luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
e) Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan
komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit
kerjanya dengan para pengambil keputusan;
f) Sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu
yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku,
berpikir dalam pola yang lebih maju;
2) Pengembangan agen perubahan dapat melalui Peningkatan
kemampuan seperti benchmarking; workshop, seminar, Forum
Group Discussion, dsb, serta melalui peningkatan jumlah agen
perubahan dimana rekrutmen baru dilakukan secara berkala setiap
setahun sekali;
3) Predikat WTP bukanlah segala-galanya. Akan tetapi haruslah
dipahami bahwa semua K/L wajib mempertanggungjawabkan
setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk pembangunan.
Jika ada poin hasill evaluasi Menpan RB yang masih memperoleh
nilai C, maka buat rencana aksinya.
11
c. Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Desa PDT dan
Transmigrasi (Kepala Biro Hukum dan Ortala Setjen Kemendes
PDTT)
1) Komitmen yang perlu dilaksanakan oleh instansi terkait reformasi
birokrasi yaitu reviu Road Map reformasi birokrasi berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2017, penyusunan
rencana kerja perubahan tahun 2018, penyusunan rencana aksi
serta target yang yang akan dicapai untuk tim reformasi birokrasi
dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja, pertemuan tim secara
rutin untuk monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
pencapaian target;
2) Dalam rangka pelaksanaan PMPRB dilakukan melalui penunjukkan
asessor, Inspektur Jenderal melakukan evaluasi secara berkala
dengan para asesor dengan menggunakan PMPRB, serta
penyampaian hasil PMPRB kepada Kemenpan RB;
3) Progress pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi Penataan
Peraturan Perundang-undangan, diantaranya :
a) Rapat harmonisasi penerapan SKKNI dan KKNI dengan
Kementerian Ketenagakerjaan RI, pada hari rabu, 31 Januari
2018 di Swisbell Kalibata;
b) Rapat Program penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dengan Ditjen PKP2Trans Tahun 2018;
c) Rapat pencermatan draft Perpres tentang reformasi agraria dan
sinkronisasi data beban tugas dengan PKP2Trans, pada Hari
Jumat 02 Februari 2018 di RR lt.2 PKP2Trans;
d) Rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan RPP turunan UU
nomor 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas;
e) Rapat Rancangan draft Permendes, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi tentang Tata Naskah Dinas dengan
Plt.Biro SDM;
f) Rapat penyusunan Draft MoU dan PKS antara KDPDTT dengan
PUPR oleh Dirjen PKP2Trans, pada hari Rabu 21 Maret 2018 di
RR.PKTrans Gd C lt.1;
g) Rekor Muri penandatangan 340 MOU bersama Kabupaten
/Kota, Prokarades di Hotel Mulia Senayan Jakarta;
12
h) Sudah membentuk Keputusan Menteri sebanyak 54 jenis yang
untuk memberikan kemudahan dalam proses kinerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;
i) Sudah membentuk Peraturan Menteri sebanyak 12 jenis yang
untuk memberikan kemudahan dalam proses kinerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi;
j) Pada akhirnya, semua kegiatan reformasi birokrasi diharapkan
untuk mewujudkan outcome. Suksesnya kegiatan reformasi
birokrasi dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, output sampai dengan outcome tidak diperiksa oleh
Aparat Penegak Hukum.
d. Poin-poin Arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDT
dan Transmigrasi
1) Ditjen PDTu telah melaksanakan 8 (delapan) area perubahan
reformasi birokrasi secara konsisten, meskipun perlu ditingkatkan
dari sisi kinerja Tim Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan
rencana kerja, maupun Agen Perubahan yang belum memiliki
rencana aksi. Hal tersebut agar segera disusun dan diperbaiki
dalam pertemuan ini;
2) Reformasi birokrasi merupakan satu program yang diyakini akan
memberikan perubahan dari karakter dan watak birokrasi di
Indonesia;
3) Banyak aspek birokrat yang dianggap tidak berjalan baik,
diantaranya sistem rekrutmen CPNS yang dahulu sistem
perekrutannya didasarkan pada pertimbangan tertentu. Namun
pada akhir dari pemerintahan Presiden SBY sudah dilakukan
pembenahan dengan adanya sistem rekrutmen CAT. Harapannya
para CPNS baru dapat menjadi agen-agen perubahan;
4) Kultur budaya kerja terdahulu harus disiknkronkan menjadi satu.
Jangan membawa budaya/ kultur lama, paradigma struktural inilah
yang harus dihilangkan agar Kementerian ini punya kelas;
5) Harapannya, hasil capaian Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh
Kemenpan RB selaras dengan nilai PMPRB yang pada tahun 2018
naik menjadi 75;
13
6) Agar diperhatikan dengan benar-benar para responden yang akan
mengikuti survey adalah orang-orang yang terlibat secara langsung
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen PDTu;
7) Bersinergi dalam melaksanakan program serta kegiatan yang
berdampak langsung pada Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi, pemerintah daerah dan masyarakat selaku penerima
manfaat.
e. Persiapan Survei Internal Reformasi Birokrasi Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi dan Pendampingan Rencana Aksi
Agen Perubahan (Direktur Pengembangan Sosial Budaya
Transmigrasi Ditjen PKTrans selaku Ketua Tim Pokja
Manajemen Perubahan).
1) Dalam rangka persiapan survey internal reformasi birokrasi, maka
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
a) Pada tahun 2015 posisi nilai RB Kemendes PDTT sebesar 42, hal
ini dikarenakan Kemendes PDTT dianggap Kementerian yang
baru terbentuk. Pada tahun 2016 telah mengalami peningkatan
sebesar 62,28, sedangkan tahun 2017 sebesar 62,48. Pada
tahun 2018, Menteri Desa PDTT menargetkan nilai RB
Kementerian sebesar 82.37;
b) Benahi tata laksana keuangan dalam pelaksanaan administrasi
pekerjaan. Ini tercermin dari pengalaman audit BPK beberapa
waktu yang lalu dimana banyak terjadi pengembalian uang ke
kas negara.
2) Terdapat beberapa catatan dari hasil exit meeting yang dilakukan
oleh Kemenpan RB, antara lain;
a) Manajemen Perubahan
(1) Tim RB yang baru dibentuk belum menyusun rencana aksi
dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja yang tertuang
di dalam Road Map RB;
(2) Agen Perubahan yang ditetapkan, belum dilatih agar mampu
menyusun rencana kerja perubahan dan penerapannya.
14
b) Peraturan Perundang-Undangan
(1) Peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis
belum seluruhnya direvisi;
(2) Belum membuat sistem pengendalian penyusunan peraturan
perundang-undangan untuk memastikan bahwa aturan yang
dibentuk harmonis dengan aturan yang sudah ada.
c) Penataan Dan Penguatan Organisasi
(1) Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
terhadap SOTK untuk mendukung efektifitas organisasi;
(2) Struktur organisasi yang ada dinilai belum sepenuhnya
sesuai dengan kinerja yang akan dihasilkan.
d) Penataan Tatalaksana
(1) Bisnis proses telah ditetapkan namun sebagian belum
dijabarkan kedalam SOP yang sudah berlaku;
(2) Penerapan e-government sudah dilakukan tetapi perlu lebih
diintegrasikan dalam rangka mendukung proses pelaksanaan
tugas dan pemberian pelayanan yang lebih efisien dan
efektif.
e) Penataan Sistem Manajemen SDM
(1) Keterkaitan kinerja individu antar level jabatan belum terlihat
secara jelas karena rumusan perjanjian kinerja individu
sebagian masih berupa proses dan belum merupakan
perjanjian kinerja turunan dari perjanjian kinerja level
jabatan di atasnya;
(2) Manajemen kinerja individu belum diinisiasi dalam kaitannya
untuk masukan dalam penyusunan pengembangan karier
pegawai;
(3) Penyusunan standar kompetensi jabatan baru pada pada
tahapan penyusunan kamus kompetensi jabatan;
(4) Asesmen yang dilakukan kepada pegawai belum mengacu
kepada standar kompetensi jabatan;
(5) Sistem informasi kepegawai KEMENDES belum tersambung
secara langsung dengan sistem informasi kepegawaian yang
ada di BKN (SAPK) untuk menghindari perbedaan data
kepegawaian.
f) Penguatan Pengawasan
(1) Pelaksanaan kebijakan gratifikasi belum dilakukan secara
optimal, dan hingga saat ini belum dibentuk Unit Pengelola
Gratifikasi (UPG);
15
(2) Keandalan SPIP masih belum optimal yang tergambar dari
nilai maturitas yang masih berada pada level 1 dengan
kategori rintisan;
(3) Evaluasi dan analisis hasil evaluasi penerapan sistem whistle
blowing dan Benturan kepentingan masih belum memberikan
informasi tentang umpan balik untuk perbaikan
penerapannya;
(4) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM belum
mendapatkan hasil yang optimal, dan hingga saat ini belum
ada unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM.
g) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
(1) Publikasi Maklumat Standar Pelayanan pada unit layanan di
Kemendes PDT baru dilakukan secara online;
(2) Standar Operating Procedures (SOP) atas standar pelayanan
belum dilakukan review secara berkala;
(3) Penerapan kebijakan pemberian kompensasi kepada
pelanggan belum dilaksanakan oleh seluruh unit layanan.
3) Adapun rekomendasi atas perbaikan reformasi birokrasi diantaranya
menuntaskan revisi peraturan perundangan yang tidak harmonis,
sistem pengendalian peraturan perundangan dievaluasi
pelaksanaannya secara berkala, melakukan evaluasi organisasi
untuk menilai kesesuaian antara struktur serta tupoksi organisasi
yang ada dengan kinerja yang akan dihasilkan, dan menggunakan
peta proses bisnis sebagai acuan dalam mensinergikan perumusan
kinerja antar unit dalam mendukung pencapaian sasaran strategis
instansi, menyusun standar kompetensi pegawai dan melaksanakan
assesmen pegawai dengan mengacu kepada standar kompetensi
yang telah ditetapkan, memperbaiki rumusan perjanjian kinerja
individu secara berjenjang yang berorientasi pada hasil dan
terukur, Mengembangkan manajemen kinerja individu untuk
dijadikan acuan dalam pegelolaan kompetensi dan karier pegawai,
perlu peningkatan kapabilitas APIP dan juga perlu
mengkomunikasikan SPI di lingkungan unit kerja untuk
meningkatkan maturitas SPIP, perlu adanya upaya tindaklanjut
untuk mengoptimalkan penerapan sistem whistle blower dan
benturan kepentingan, serta mengintensifkan pembangunan zona
integritas pada unit layanan untuk memperoleh predikat Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBK/WBBM).
16
3. Diskusi dan Pembahasan
a. Diskusi
Adapun diskusi pada Workshop Penguatan Dan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Koordinasi Dan Internalisasi Reformasi
Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah
Tertentu, adalah sebagai berikut:
1) Direktur Pengembangan Daerah Rawan Pangan
a) Terkait visi dan misi dan ruang lingkup Kemendes PDTT yang
termuat dalam bisnis proses dari L0 s.d L2 serta turunannya,
apakah telah sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.
Sedangkan dalam internal Kementerian pun masih memiliki
pandangan yang berbeda-beda;
b) Apakah SDM aparatur Kementerian Desa PDTT sudah sejalan
dengan kompetensi jabatannya.
2) Sekretaris Ditjen PDTu
a) Dalam perjalanan karir seorang PNS dikenal istilah tour of
duty dan tour of area sebagai suatu pengembangan wawasan
bahwa seorang PNS haruslah siap jika beralih tugas dan tempat.
Lalu apakah dampaknya jika mereka ditempatkan tidak sesuai
tempat dan kompetensinya;
b) Portal yang ada sebaiknya diserahkan ke kementerian seperti KMS,
Sapter dan Simkape untuk di link an saja dengan portal
Kementerian;
c) Kapan agenda pelaksanaan penilaian PMPRB, hal ini harus
dilakukan persiapan coaching kepada para agen perubahan yang
nantinya akan di survei.
3) Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana
Bagaimana membangun dan mengembangkan e government sehingga
evaluasi kinerja dapat termobilisasi.
4) Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
Kenyataan di Indonesia, banyak peraturan perundang-undangan yang
tumpang tindih bahkan Kemendagri pun memiliki banyak produk-
produk hukum yang tumpang tindih. Khusus Kemendes PDTT banyak
peraturan perundang-undangan yang sifatnya UU dan PP dan
mengalami disharmonisasi diantara keduanya. Dalam rangka
menerapkan peraturan perundang-undangan agar efisien dan efektif
seyogyanya apakah sanksi pidana diakomodir didalam KUHP ataukah
masing-masing produk hukum yang dikeluarkan boleh mengakomodir
sanksi tersebut.
17
b. Pembahasan
1) Janganlah reformasi birokrasi dijadikan beban tapi menjadi dasar
motivasi untuk membedah tugas dan fungsi menjadi lebih baik. Jika
hasil evaluasinya meningkat, maka tunjangan kinerjannya pun akan
meningkat;
2) Untuk memenuhi standar kompetensi, Biro SDM dan Umum harus
menambahkan diklat PIM terutama untuk posisi jabatan struktural;
3) Apabila sifat pejabat fungsional lebih banyak daripada struktural
sehingga jabatan strukturalnya terabaikan, maka harus merumuskan
kembali SKP bersama-sama dengan BKN. Kedepan, para pegawai
outputnya harus terukur, di tingkat penanggungjawab anggaran
harus berbicara masalah outcome;
4) Sebaiknya Kemendes PDTT memiliki aplikasi untuk pelaporan
keuangan, monev dll sehingga dapat mempermudah untuk
penyampaian informasinya;
5) Kemenpan RB tengah melaksanakan audit/evaluasi organisasi di
Kemendes pdtt pada bulan Juli-September 2018. Untuk itu dimohon
para pimpinan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan audit
dimaksud;
6) Dalam rangka penilaian survey internal RB, sebaiknya dipilih orang
yang sudah di coaching terlebih dahulu yang memahami tugas dan
fungsi Kementerian.
4. Penutup
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan
Daerah Tertentu sampai bulan Juni 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16
tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Hal penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen PDTU
adalah adanya komitmen dari pimpinan dan penanggung jawab area
perubahan untuk melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan
sehingga kinerja reformasi birokrasi pada Ditjen PDTu dapat terus ditingkatkan
pada waktu yang akan datang
18
5. Penyusunan Laporan Kegiatan
Penyusunan laporan kegiatan Workshop Penguatan Dan Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Koordinasi Dan Internalisasi Reformasi
Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
dilaksanakan oleh Tim Bagian Hukum Ortala Setditjen PDTu, dengan
sistematika sebagai berikut:
1. Latar Belakang Kegiatan;
2. Dasar Hukum Kegiatan;
3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan;
4. Narasumber dan Materi;
5. Sumber Pendanaan Kegiatan;
6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan;
7. Agenda Pelaksanaan Workshop:
a. Sambutan Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setditjen PDTu;
b. Pembukaan Kegiatan oleh Sekretaris Ditjen Pengembangan Daerah
Tertentu;
c. Kabag Keuangan pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB;
d. Kepala Biro Hukum dan Ortala Setjen Kemendes PDTT;
e. Arahan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT;
f. Direktur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi Ditjen PKTrans
selaku Ketua Tim Pokja Manajemen Perubahan.
19
DOKUMENTASI KEGIATAN
20
21
22
23
24
25
26
27
28