laporan pelaksanaan reformasi birokrasi - … filelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi badan...

2

LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan proses menata ulang, mengubah,

memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional,

bersih, efisien, efektif, dan produktif). Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk

melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang

baik (good governance).

Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka dinilai

perlu adanya langkah-langkah strategis untuk dapat membangun aparatur yang

berdaya guna dalam mengemban tugas pemerintahan. Salah satu cara yang dinilai

tepat dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan membentuk Tim Reformasi

Birokrasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

Manusia.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikembangkan sebagai sebuah sistem yang

terstruktur dimana dalam pelaksanaannya selain membutuhkan persiapan internal

instansi pemerintah juga memerlukan persetujuan pengusulan dan evaluasi dari

berbagai pihak terkait. Oleh karenanya berbagai prosedur, standar, mekanisme yang

disyaratkan haruslah dipahami oleh instansi pemerintah dan menjadi acuan dalam

pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan melaksanakan

program/kegiatan yang terkait dengan 8 (delapan) area perubahan yang diidentifikasi

sebagai permasalahan yang dihadapi birokrasi saat ini, oleh karena itu

membutuhkan perubahan yang besar dan fundamental untuk menuju kondisi yang

lebih baik. Hal tersebut dilakukan dengan menindaklanjuti Rencana Aksi sesuai

dengan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Jenderal di

tahun sebelumnya.

3

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah

Bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

4

III. TUJUAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang

bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan

efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan

publik berkualitas. Ketiga tujuan tersebut dapat

tercapai dengan meningkatkan 8 (delapan) area

perubahan, sehingga menghasilkan aparatur

pemerintah yang profesional dengan

karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja

tinggi, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan

nepotisme serta memegang teguh nilai-nilai

dasar dan kode etik aparatur negara.

Tidak terlepas dari sasaran Reformasi Birokrasi yang telah disebutkan

sebelumnya, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini juga diharapkan dapat

menjadi alat kontrol untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia secara konsisten berdasarkan

indikator proses dan indikator hasil.

IV. KONDISI YANG DIHARAPKAN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan memberikan dampak positif

untuk seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

Manusia pada 8 (delapan) area perubahan. Adapun kondisi yang diharapkan pada

masing-masing area sebagai berikut:

AREA:

MANAJEMEN PERUBAHAN

HASIL YANG DIHARAPKAN

Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, nilai dasar, kode etik dan kode

perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;

Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah;

Meningkatnya integritas aparatur;

Meningkatnya profesionalisme aparatur;

Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayanan masyarakat;

Meningkatnya kepuasan masyarakat.

5

AREA:

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;

Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik,

harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

AREA:

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI


Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional;

Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan kesinergisan kelembagaan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga non struktural;

Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah;

Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;

Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan;

Meningkatnya kinerja aparatur.

AREA:

PENATAAN TATA LAKSANA


Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov;

Meningkatnya kualitas tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;

Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;

Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal;

Meningkatnya kualitas pelayanan.

AREA:

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM


Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif;

Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit;

Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;

6

Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok sukses)

untuk pengembangan karir pegawai di lingkungannya;

Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan;

Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur;

Meningkatnya profesionalisme aparatur.

AREA:

PENGUATAN AKUNTABILITAS


Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

yang terintegritas;

Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang

adil, transparan dan profesional;

Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional;

Meningkatnya akuntabilitas aparatur.

AREA:

PENGUATAN PENGAWASAN


Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);

Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang indpenden, profesional dan

sinergis;

Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas KKN;

Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi;

Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur;

Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh WTP-BPK.

AREA:

PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK


Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan

publik;

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat;

Meningkatnya profesionalisme aparatur.

7

V. HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI INSPEKTORAT JENDERAL

Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal pada

tahun 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

pada telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai berikut:

NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN

1.

Penataan dan

Penguatan

Organisasi

Evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap kemungkinan

adanya Pejabat yang melapor kepada lebih dari

seorang atasan

2. Penguatan

Pengawasan

Whistle

Blowing

System

Mengintensifkan koordinasi dengan unit Itjen

terkait tindak lanjut hasil evaluasi Whistle Blowing

System

Penanganan

Benturan

Kepentingan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

penanganan benturan kepentingan di unit kerja

Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan

benturan kepentingan

3.

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

Standar

Pelayanan

Melakukan penyempurnaan Standar Operasional

Prosedur (SOP) secara berkala

Budaya

Pelayanan

Prima

Finalisasi draft sistem sanksi/reward bagi

pelaksana layanan serta pemberian kompensasi

kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai

standar

Pengelolaan

Pengaduan

Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Layanan

di unit Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan

antara lain melalui penyampaian informasi kepada

para Kepala Pusat

8

VI. RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA TAHUN 2018

NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN JADWAL

1. Manajemen

Perubahan

Pembangunan

Zona Integritas

Membentuk Tim Pembangunan

Zona Integritas dengan Surat

Keputusan Kepala Badan

Januari s.d. Maret

2018

Tim Kerja

Reformasi

Birokrasi

Membentuk Tim Kerja Reformasi

Birokrasi dengan Surat

Keputusan Kepala Badan

Januari s.d. Maret

2018

Training Tunas

Integritas

Melaksanakan Training Tunas

Integritas Angkatan ke-IV

Juli s.d. September

2018

2.

Penataan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Usulan

Peraturan

Menteri Hukum

dan Hak Asasi

Manusia

Menyusun Grand Desain

Manajemen Penelitian 2019-2024

Juli s.d. Desember

2018

3.

Penataan

dan

Penguatan

Organisasi

Evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap

kemungkinan adanya Pejabat

yang melapor kepada lebih dari

seorang atasan

September s.d.

Desember 2018

4. Penataan

Tata Laksana e-gov Sosialisasi Sisumaker

September s.d.

Desember 2018

5.

Penataan

Sistem

Manajemen

SDM

Diklat Melaksanakan Diklat Peneliti April s.d.

September 2018

6. Penguatan

Akuntabilitas

Perjanjian

Kinerja

Melaksanakan penandatanganan

Perjanjian Kinerja

Januari s.d. Maret

2018

Capaian kinerja

Pemantauan capaian kinerja pada

aplikasi e-performance, e-monev

Bappenas, SMART DJA

per triwulan 2018

(kecuali SMART

DJA, per bulan)

7. Penguatan

Pengawasan

Whistle Blowing

System

Mengintensifkan koordinasi

dengan unit Itjen terkait tindak

lanjut hasil evaluasi Whistle

Blowing System

September s.d.

Desember 2018

Penanganan

Benturan

Kepentingan

Melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap penanganan

benturan kepentingan di unit kerja

September s.d.

Desember 2018

Menindaklanjuti hasil evaluasi

penanganan benturan

kepentingan

September s.d.

Desember 2018

9

P

E

L

8.

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

Standar

Pelayanan

Melakukan penyempurnaan

Standar Operasional Prosedur

(SOP) secara berkala

Juli s.d. Desember

2018

Budaya

Pelayanan

Prima

Finalisasi draft sistem

sanksi/reward bagi pelaksana

layanan serta pemberian

kompensasi kepada penerima

layanan bila layanan tidak sesuai

standar

Juli s.d. Desember

2018

Pengelolaan

Pengaduan

Membentuk Tim Penanganan

Pengaduan Layanan di unit

Balitbang Hukum dan Hak Asasi

Manusia

Januari s.d. Maret

2018

Evaluasi atas penanganan

keluhan/masukan antara lain

melalui penyampaian informasi

kepada para Kepala Pusat

Januari s.d.

Desember 2018

10

VII. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2018

Berikut merupakan capaian pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

pada tahun 2018:

AREA:

MANAJEMEN PERUBAHAN

SASARAN KEGIATAN

Pembangunan

Zona Integritas

Terbentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

di lingkungan Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

melalui Surat Keputusan Kepala Badan Nomor:

PPH-103.UM.01.01 tanggal 28 Februari 2018.

Terlaksananya kegiatan sosialisasi

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 10

Januari 2018, dengan narasumber Bpk. Asep

Kurnia, Bpk. Agus Hariadi dan Bpk. Y. Ambeg

Paramarta.

Tim Kerja

Reformasi Birokrasi

Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat

Keputusan Kepala Badan Nomor PPH-75.UM.01.01

Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018.

Tunas Integritas

Terlaksananya Training Tunas Integritas Badan

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak

Asasi Manusia Angkatan ke-IV yang

diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21

September 2018 di Puri Denpasar Hotel, Jakarta

Selatan.

Peserta Training Tunas Integritas kali ini adalah

para Pejabat Fungsional Peneliti di lingkungan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum

dan Hak Asasi Manusia, dengan fasilitator Bpk.

Anto Ikayadi dari Tim Sekretariat Bersama

Kolaborasi Integritas Nasional/Dewan Integritas

Nasional.

11

AREA:

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SASARAN KEGIATAN

Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia

Telah disusunnya Rancangan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peta Jalan

(Grand Desain) Manajemen Penelitian Hukum dan

Hak Asasi Manusia 2019-2024

Terlaksananya Kajian tentang Studi Pendahuluan

Penataan dan Penguatan Organisasi Badan


Asasi Manusia oleh Pusat Pengkajian dan

Pengembangan Kebijakan sebagai dasar untuk

usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan


Asasi Manusia

Telah disusunnya Rancangan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan


AREA:

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

SASARAN KEGIATAN

Evaluasi

Melakukan evaluasi terhadap kemungkinan adanya

pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang

atasan.

Evaluasi Kelembagaan

Melakukan evaluasi kelembagaan instansi

pemerintah sesuai Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 3

September 2018.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi

Pemerintah yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15

Agustus 2018 di Biro Perencanaan dengan

narasumber Asisten Deputi Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi.

12

Evaluasi ORTA

Telah dilaksanakannya kajian Penataan dan

Penguatan Organisasi Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan HAM oleh Tim Evaluasi

Kelembagaan.

Adapun pembahasan tersebut dilaksanakan dengan

melibatkan 4 (empat) narasumber yang berasal dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset, Teknologi

dan Pendidikan Tinggi, LIPI dan Badan

Kepegawaian Negara (BKN).

AREA:

PENATAAN TATA LAKSANA

SASARAN KEGIATAN

e-government

Dalam rangka meningkatkan kinerja administrasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum

dan Hak Asasi Manusia agar menjadi semakin

cepat dan efisien serta menuju kepada e-gov

melalui Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat

Keluar (SISUMAKER), Badan Penelitian dan


menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang

bertema “SISUMAKER Solusi untuk

Kemenkumham PASTI Good Governance”.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari

Selasa, 5 Juni 2018.

Terciptanya aplikasi DATAMASKUMHAM

sebagai wadah pemutakhiran data identifikasi

dan inventarisasi permasalahan hukum/HAM

pada Kajian Hukum/ HAM

Terciptanya aplikasi PETALITKUMHAM sebagai

wadah pengisian ringkasan (metadata)

penelitian/pengkajian dan publikasi hasil

penelitian/pengkajian Hukum/ HAM

Terciptanya aplikasi intraweb sebagai layanan

dokumentasi dan publikasi kegiatan yang mudah

diakses oleh pegawai Badan Penelitian dan


yang menunjang file sharing dan informasi.

Evaluasi SOP

Telah dilaksanakannya evaluasi SOP untuk menjaga

agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu

merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik

13

AREA:

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

SASARAN KEGIATAN

Pengembangan SDM

Telah dilaksanakan Diklat Jabatan Fungsional

Peneliti Tingkat Lanjutan gelombang V Tahun

2018 di Pusbindiklat LIPI, Cibinong, pada tanggal

26 Agustus s.d. 4 September 2018.

Telah dilaksanakan Diklat Jabatan Fungsional

Peneliti Tingkat Pertama Gelombang IV Tahun

2018 di Pusbindiklat LIPI, Cibinong, pada tanggal

12 Agustus s.d. 7 September 2018

Mengusulkan pegawai Badan Penelitian dan


untuk mengikuti Sertifikasi Ahli Akuntansi

Pemerintahan (AAP);

Telah dilaksanakan pelatihan Bahasa Inggris

bagi peneliti mengenai Academic Writing dari

UIG English yang dilaksanakan pada 26 Juli

2018 - 1 Agustus 2018;

Melaksanakan assessment gelombang ke-3

terhadap seluruh JFU di lingkungan Badan


Asasi Manusia

Sosialisasi SIMPEG

Telah dilaksanakan Sosialisasi Implementasi

Pembayaran Tunjangan kinerja berbasis capaian

kinerja harian dengan narasumber Novita Ilmaris,

S.Kom, S.H. (Kepala Bagian Perencanaan dan

Sistem Informasi Kepegawaian, Sekretariat

Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM) pada

tanggal 4 September 2018.

14

AREA:

PENGUATAN AKUNTABILITAS

SASARAN KEGIATAN

Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Badan


Asasi Manusia dan target capaiannya sebagaimana

yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri

Hukum dan HAM.

Perjanjian Kinerja

Tersusunnya Perjanjian Kinerja yang berisi

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaiannya,

yang ditandatangani oleh Kepala Badan


Asasi Manusia dan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia pada bulan Februari 2018 dan

diperbaharui kembali saat pergantian Pejabat.

Tersusunnya Perjanjian Kinerja yang berisi

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan capaiannya,

yang ditandatangani oleh para Pejabat Tinggi

Pratama (Eselon II) dan Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

Manusia pada bulan Februari 2018 dan

diperbaharui kembali saat pergantian Pejabat.

Monitoring Capaian

Kinerja Pada Aplikasi e-

performance

Memantau capaian kinerja para Pejabat Eselon I, II,

III dan IV di lingkungan Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di

setiap akhir triwulan melalui monitoring pada aplikasi

e-performance.

Monitoring Capaian

Kinerja Pada Aplikasi

e-monev SMART DJA

Memantau capaian kinerja (anggaran) Badan


Asasi Manusia setiap bulannya melalui monitoring

pada aplikasi e-monev SMART DJA.

Monitoring Capaian

Kinerja Pada Aplikasi

e-monev Bappenas

Memantau capaian kinerja (anggaran dan fisik)

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan

Hak Asasi Manusia setiap triwulannya melalui

monitoring pada aplikasi e-monev Bappenas.

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) 2017

Penyusunan LKIP Badan Penelitian dan


Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi

Manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja

2017.

15

AREA:

PENGUATAN PENGAWASAN

SASARAN KEGIATAN

Whistle Blowing System

Mengintensifkan koordinasi dengan unit Inspektorat

Jenderal terkait tindak lanjut hasil evaluasi Whistle

Blowing System dengan dilaksanakannya

“Sosialisasi Peningkatan dan Penguatan

Reformasi Birokrasi“ di Badan Penelitian dan


pada hari Jumat, 14 September 2018, dengan

Narasumber:

1. Abbas, S.H., M.H. (Auditor Madya Inspektorat

Wilayah I, Inspektorat Jenderal);

2. Doktor Gurning, S.H., M.Si. (Auditor Muda

Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Jenderal);

3. Qolbin Salim, S.E., M.H. (Kepala Bagian Sistem

Informasi Pengawasan, Sekretariat Inspektorat

Jenderal).

Kegiatan “Sosialisasi Peningkatan dan Penguatan

Reformasi Birokrasi“ ini diikuti oleh seluruh Pejabat

Eselon II, III dan IV, dengan 3 (tiga) materi pokok,

antara lain:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan

Kementerian Hukum dan HAM;

2. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM);

3. Whistle Blowing System di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penanganan Benturan

Kepentingan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

penanganan benturan kepentingan di unit Badan


Asasi Manusia.

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP)

Terlaksananya kegiatan “Sosialisasi Peningkatan

Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)” di lingkungan Badan Penelitian

dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

yang diselenggarakan pada hari Senin, 17

September 2018, dengan menghadirkan 3 (tiga)

Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) sebagai berikut:

16

1. Darius (Direktur Pengawasan Lembaga

Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi

Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan);

2. Benianto (Auditor Madya, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan);

3. Dyah Sulistyowati (Auditor Muda, Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Maturitas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”

ini diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon II, III dan IV di

lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan

Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan 3 (tiga)

materi pokok, antara lain:

1. Strategi Peningkatan Kualitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

2. Pengenalan Penilaian Maturitas Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Berbasis

Teknologi Informasi;

3. Peningkatan Pengendalian Internal yang Efektif,

Berkelanjutan dan Terintegrasi.

AREA:

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SASARAN KEGIATAN

Proses Bisnis Melakukan penyempurnaan Standar Operasional

Prosedur (SOP) secara berkala.

Pengembangan Website Pengembangan website e-book Balitbang Hukum

dan HAM berupa informasi yang dapat tersampaikan

dengan baik, aplikasi web e-book dapat diakses oleh

user dengan cepat dan mudah, tampilan web e-book

yang lebih menarik dan user friendly, informasi pada

aplikasi web e-book dapat di-update dengan mudah,

dan penambahan fitur dan fasilitas baru seperti data

statistik, fasilitas login menggunakan Content

Management System (CMS) dan donwload hasil

penelitian dan pengembangan dengan lebih mudah.

Penilaian Kepuasan

Terhadap Pelayanan

Survey Kepuasan terhadap pengguna layanan

penelitian/pengkajian hukum, HAM dan kebijakan;

layanan e-journal; dan layanan e-book sebagaimana

survey telah dilakukan terhadap layanan website

dan layanan Narasumber.

17

VIII. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode tahun anggaran 2018 secara

garis besar telah berjalan sesuai target/rencana, walau ada 3 (tiga) rekomendasi

dari Inspektorat Jenderal yang belum terlaksana di tahun 2018. Hal ini tentunya

menjadi catatan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak

Asasi Manusia sekaligus menjadi rekomendasi di tahun berikutnya. Selain itu,

tidak boleh dilupakan bahwa pemahaman mendalam mengenai 8 (delapan) area

Reformasi Birokrasi sangat diperlukan bagi setiap pegawai Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia agar masing-masing terlibat

lebih aktif dalam Reformasi Birokrasi ke depannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diambil

dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penelitian dan Pengembangan

Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2018 antara lain:

1. Melaksanakan finalisasi draft sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan

serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak

sesuai standar;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan

kepentingan di unit kerja dan menindaklanjutinya;

3. Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Layanan di unit Badan Penelitian

dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan

evaluasi atas penanganan keluhan/masukan;

4. Menginternalisasi 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi bagi setiap pegawai

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia agar

masing-masing terlibat lebih aktif dalam Reformasi Birokrasi ke depannya.

Demikian yang dapat kami laporkan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

tahun 2018.

Sekretaris, YAYAH MARIANI, S.H., M.H. NIP. 19640311 199403 2 007

laporan pelaksanaan reformasi birokrasi - … filelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi badan...

Documents