laporan pelaksanaan reformasi birokrasi - pelaksanaan reformasi birokrasi badan penelitian dan...

Click here to load reader

Download LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Post on 28-Oct-2019

17 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1

  • 2

    LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

    BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

    HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

    TAHUN 2018

    I. PENDAHULUAN

    Reformasi Birokrasi merupakan proses menata ulang, mengubah,

    memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional,

    bersih, efisien, efektif, dan produktif). Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk

    melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

    penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang

    baik (good governance).

    Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka dinilai

    perlu adanya langkah-langkah strategis untuk dapat membangun aparatur yang

    berdaya guna dalam mengemban tugas pemerintahan. Salah satu cara yang dinilai

    tepat dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan membentuk Tim Reformasi

    Birokrasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

    Manusia.

    Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikembangkan sebagai sebuah sistem yang

    terstruktur dimana dalam pelaksanaannya selain membutuhkan persiapan internal

    instansi pemerintah juga memerlukan persetujuan pengusulan dan evaluasi dari

    berbagai pihak terkait. Oleh karenanya berbagai prosedur, standar, mekanisme yang

    disyaratkan haruslah dipahami oleh instansi pemerintah dan menjadi acuan dalam

    pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

    Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Penelitian dan

    Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan melaksanakan

    program/kegiatan yang terkait dengan 8 (delapan) area perubahan yang diidentifikasi

    sebagai permasalahan yang dihadapi birokrasi saat ini, oleh karena itu

    membutuhkan perubahan yang besar dan fundamental untuk menuju kondisi yang

    lebih baik. Hal tersebut dilakukan dengan menindaklanjuti Rencana Aksi sesuai

    dengan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Jenderal di

    tahun sebelumnya.

  • 3

    II. DASAR

    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah

    Bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    3851);

    2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

    Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1999 Nomor 140,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana

    telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4150);

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4286);

    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

    Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

    Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

    Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

    127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

    6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

    Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

    7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

    PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

    8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29

    Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM

    Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)

    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

    Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

    Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

    Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

  • 4

    III. TUJUAN

    Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang

    bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan

    efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan

    publik berkualitas. Ketiga tujuan tersebut dapat

    tercapai dengan meningkatkan 8 (delapan) area

    perubahan, sehingga menghasilkan aparatur

    pemerintah yang profesional dengan

    karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja

    tinggi, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan

    nepotisme serta memegang teguh nilai-nilai

    dasar dan kode etik aparatur negara.

    Tidak terlepas dari sasaran Reformasi Birokrasi yang telah disebutkan

    sebelumnya, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini juga diharapkan dapat

    menjadi alat kontrol untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

    Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Penelitian dan

    Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia secara konsisten berdasarkan

    indikator proses dan indikator hasil.

    IV. KONDISI YANG DIHARAPKAN

    Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan memberikan dampak positif

    untuk seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi

    Manusia pada 8 (delapan) area perubahan. Adapun kondisi yang diharapkan pada

    masing-masing area sebagai berikut:

    AREA:

    MANAJEMEN PERUBAHAN

    HASIL YANG DIHARAPKAN

     Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, nilai dasar, kode etik dan kode

    perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;

     Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah;

     Meningkatnya integritas aparatur;

     Meningkatnya profesionalisme aparatur;

     Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayanan masyarakat;

     Meningkatnya kepuasan masyarakat.

  • 5

    AREA:

    PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

    HASIL YANG DIHARAPKAN

     Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;

     Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik,

    harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

    AREA:

    PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

    HASIL YANG DIHARAPKAN

     Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional;

     Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan kesinergisan kelembagaan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga non struktural;

     Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah;

     Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

     Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;

     Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan;

     Meningkatnya kinerja aparatur.

    AREA:

    PENATAAN TATA LAKSANA

    HASIL YANG DIHARAPKAN

     Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov;

     Meningkatnya kualitas tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

     Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;

     Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;

     Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal;

     Meningkatnya kualitas pelayanan.

    AREA:

    PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

    HASIL YANG DIHARAPKAN

     Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif;

     Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit;

     Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;

  • 6

     Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk tal

View more