KEBIJAKAN KEMENKES -IMPLEMENTASI INTEGRITAS BAGI DUNIA USAHA YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN PUBLIK

D r g . M u r t i U ta m i , M P HI N S P E K T U R J E N D E R A L 2 0 1 9

FRSITEMATIKA

22

FRPENCEGAHAN KORUPSI DALAM DUNIA USAHA PADA SEKTOR KESEHATAN

3

Tujuan:• Meningkatkan kesadaran dunia usaha dalam mencegah korupsi• Meningkatkan komitmen bahwa Kesehatan adalah aspek

terpenting dalam kesejahteraan bangsa.

73

FRPENCEGAHAN KORUPSI DALAM DUNIA USAHA

4

• Kecurangan (Fraud) adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dan merugikan pihak/orang lain, salah satunya adalah korupsi

• Mendorong ke arah good Governance dan upaya Pencegahan

• Data KPK, 70 % kasus yang ditangani melibatkan Pelaku Usaha, pejabat publik dan Anggota legislative, Dan 80 % bentuknya penyuapan dan PengadaanBagaimana program pencegahannya ?

• Melalui Tim Nasional Pencegahan Korupsi sesuai PP Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah dicanangkan Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020 yang meliputi 11 aksi

4

FRPENETAPAN AKSI PENCEGAHAN KORUPSIP P 5 4 t a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g S t r a t e g i N a s i o n a l P e n c e g a h a n K o r u p s i , m e l i p u t i :

5

1. Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal

2. Perbaikan Tata Kelola data dan kepatuhan sektor ekstratif, kehutanan dan perkebunan

3. Utilisasi Nomor Induk Kependudukan

4. Integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis

5. Penerapan manajemen anti suap di Pemerintahan dan sektor swasta

6. Interasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik

7. Meningkatkan profesionalisme dan modernisasi pengadaan barang dan jasa

8. Optimalisasi Penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non pajak

9. Penguatan Pelaksanaan Reformasi birokrasi

10. Implementasi Grand Design strategi pengawasan keuangan desa

11. Perbaikan tata kelola Sistem peradilan pidana terpadu 5

FRIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN

Meningkatnya

Transparansi

Tata Kelola

Pemerintahan

dan

Terlaksananya

Reformasi

Birokrasi

KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL

ARAH PENGAWASAN

6

TREYresearch

Kebijakan Kementerian Kesehatan tentang implementasi Integritas

bagi Dunia Usaha yang berkaitan dengan Pelayanan Publik

Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan

7

TREYresearch

1Meningkatkan Pembangunan Zona Integritas

• Penandatangan kontrak kerja dan pakta integritas

• Pelaporan LHKPN dan LHKASN• Seleksi terbuka/promosi/rotasi mutasi :

rekam jejak• Penerapan PP 53/2010 Disiplin PNS• Inspektorat Investigasi (2010)

8

TREYresearch

2Membangun Satker

palayanan publik menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM)

• 40 Satker WBK Kemenkes• 7 Satker WBK Nasional• 1 Satker WBBM

9

TREYresearch

3 Pengembangan Teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik

10

1. Sistem Layanan Pengadaan barang dan jasa SecaraElektronik (LPSE) Sejak tahun 2010

2. Dikembangkan pengadaan dengan sistem katalogelektronik (e catalogue)

3. Dikembangkan E- Sistem Perijinan Dan PengawasanAlkes Dan PKRT yang meliputi e-infoalkes, e-watchalkes dan PKRT, serta e-report alkes dan PKRT.

4. Sarana Pengaduan Masyarakat melalui Hot Line Servicedan Email (Pusat Tanggap dan Respon Cepat).

5. Peningkatan kualitas perencanaan melalui e-planningdan e-rengar.

TREYresearch

4Mendorong proses

pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan

profesional (e-Katalog sektoral bidang Kesehatan)

11

TREYresearch

Peningkatan Profesionalisme dan modernisasi Pengadaan barang dan jasa dengan terimplementasinya e-katalog sectoral di bidang

kesehatan di Kementerian Kesehatan

Rencana pelaksanaan pengelolaan e-katalog sectoral di Kementerian Kesehatan dimulai dengan pengelolaan kebutuhan pengadaan 50 obat

baru 2019 dari FORNAS 2017 dengan pendampingan dari LKPP

Persipaan penyusunan spesifikasi dan HPS obat hasil FORNAS 2017 dan 2018 dengan 68 Jenis Obat

12

TREYresearch

5

Regulasi Sponsorship di bidang kesehatan (sesuai PMK Nomor 58 tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan)

13

TREYresearch

Sponsorshipadalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan dan/atau kegiatan dalam rangka peningkatanpengetahuan yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh perusahaan/industri farmasi, alatkesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya yang dapatdipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel

Sponshorship yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan harus memenuhi prinsip:

a. tidak mempengaruhi independensi dalam pemberian pelayanan kesehatan;

b. tidak dalam bentuk uang atau setara uang;

c. tidak diberikan secara langsung kepada individu;

d. sesuai dengan bidang keahlian;

e. diberikan secara terbuka; dan

f. dikelola secara akuntabel dan transparan

15

TREYresearch

6Penanganan

Pengaduan masyarakat dan WBS

14

TREYresearch

7Pembentukan dan internalisasi serta penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) satuan kerja (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan)

16

TREYresearch

Kebijakan Kementerian Kesehatan tentang implementasi Integritas bagi Dunia Usaha yang berkaitan dengan

Pelayanan Publik

PENGUATAN KOMITMEN INTEGRITAS DUNIA USAHA

17

TREYresearch

1Meningkatkan Komitmen Zona Integritas dan WBK dengan PEMDA/RSUD/Dunia Usaha

18

TREYresearch

2Pelaksanaan pelelangan yang kompetitif dan transparan

19

Review peraturan tentang produksi dalam Negeri diutamakan

TREYresearch

3Peningkatkan Zona integritas melalui MoU• MoU dengan PPATK• Mou dengan LPSK• Mou dengan KPK• Mou dengan BPKP• Mou dengan Kejaksaan (dalam proses)

20

TREYresearch

4

21

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TAHUN 2015TENTANG PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DIBENTUK SATGAS ANTI FRAUD JKN YANG TERDIRI DARI UNSUR KPK, KEMENKES DAN BPJS

TREYresearch

5Mou dengan kemendagri (Sept 2019) untuk pengawasan DAK

Anggaran DAK fisik : sebesar Rp.19,243 T (2019)Anggaran DAK non fisik sebesar Rp.10,258T (2019)Anggaran Dekon : Rp.1.041 T (2019)

22

TREYresearch

4

Kick off Meeting membangun komitmen integritas

23

TREYresearch

Add a footer 24

25

Terima Kasih

@itjenkemkes

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

www.itjen.kemkes.go.id

itjen@kemkes.go.id