dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi lkpp

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP 2014

1

LAPORANPELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LKPP

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai subsistem dari sistem birokrasi yang lebih besar LKPP dituntut untuk

mengikuti proses reformasi birokrasi yang saat ini menjadi salah satu agenda

penting Pemerintah. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, reformasi

birokrasi yang sedang dan akan terus dilakukan di LKPP merupakan proses untuk

menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi LKPP agar

menjadi lebih baik, yaitu menjadi lebih profesional, efisien, efektif dan produktif.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP menjadi sangat penting dan relevan bukan

hanya karena reformasi birokrasi telah menjadi kebijakan dan program nasional

yang harus diikuti oleh seluruh komponen atau institusi birokrasi di Indonesia,

melainkan juga mengingat peran dan fungsi LKPP dalam merumuskan kebijakan di

bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah sangat berkaitan dengan proses

reformasi itu sendiri terutama reformasi dalam tata kelola belanja

Pemerintah/keuangan negara. Dalam hal ini LKPP memiliki peran untuk mendorong

peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja Pemerintah sehingga diperoleh

barang/jasa publik yang bermutu dan sesuai dengan standar yang ditentukan. Hasil

yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh

birokrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan

masyarakat.

Sebagai lembaga yang masih relatif baru, praktek birokrasi yang ada di LKPP masih

dalam tahap pembentukan landasan sistem birokrasi sesuai dengan tuntutan tugas

dan fungsinya, yang tidak terlepas dari reformasi birokrasi yang sedang diterapkan


2

di Indonesia. Sebagai lembaga baru yang lahir pada era reformasi, maka dalam

proses pendiriannya LKPP sudah mulai menerapkan prinsip yang sesuai dengan

semangat reformasi itu sendiri, terutama dalam hal tata kelola Pemerintahan yang

baik. Salah satu contohnya adalah dalam proses rekrutmen dan seleksi

pejabat/pegawai eselon 2 sampai dengan staf. LKPP berhasil menerapkan sistem

rekrutmen yang dilandasi prinsip-prinsip transparansi, persaingan dan kompetisi

secara terbuka, non-diskriminatif, serta berbasis kompetensi, dalam prosesnya juga

melibatkan konsultan SDM yang independen.

Keberhasilan penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik di LKPP terlihat dari

hasil penilaian atas laporan keuangan LKPP. Pada tahun 2011 sebagai tahun

pertama audit yang dilakukan oleh BPK, LKPP mendapat predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2010 demikian pula di tahun

2012 LKPP juga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas

laporan keuangan tahun 2011. Hal tersebut merupakan salah satu keberhasilan

yang patut dibanggakan. Namun dengan pencapaian tersebut bukan berarti LKPP

tidak menghadapi kendala atau masalah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Reformasi birokrasi diharapkan dapat mengatasi kendala dan permasalahan yang

dihadapi. Fokus reformasi birokrasi di LKPP dalam hal ini lebih dititikberatkan pada

upaya untuk memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi LKPP agar menjadi lebih

profesional, efisien, efektif dan produktif.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP berdasarkan pada :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor PER.001/Kep.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah


3

diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;


Nomor 7-15 Tahun 2011 tentang :

a) Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi

Kementerian/Lembaga;

b) Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;

c) Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

d) Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

e) Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

f) Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process);

g) Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;

h) Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge

Management); dan

i) Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan

Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga.


Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi;


Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara Online; dan


Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality

Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.


4

C. Tujuan

Tujuan reformasi birokrasi di LKPP secara umum adalah membangun dan

membentuk profil dan perilaku aparatur yang profesional dengan karakteristik

sebagai berikut : (1) berintegritas, yaitu bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan

dan kode etik organisasi, memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan

diri dengan kebijakan dan etika tersebut; (2) memiliki produktivitas tinggi dan

bertanggungjawab, yaitu hasil optimal yang dicapai oleh aparatur dari serangkaian

program kegiatan yang inovatif, efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya

yang ada serta ditunjang oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi; (3) memiliki

kemampuan untuk memberikan pelayanan prima, yaitu kepuasan yang dirasakan

oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi

dan memiliki standar nilai moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai

abdi negara dan abdi masyarakat, utamanya dalam memberikan pelayanan yang

prima kepada publik dengan sepenuh hati dan tanggung jawab; (4) adaptif, yaitu

kemampuan untuk memahami dan beradaptasi terhadap sesuatu/lingkungan yang

dinamis serta untuk bekerja sama secara efektif dalam situasi yang beragam, baik

individual maupun kelompok; (5) bebas dan bersih dari KKN; (6) netral, yaitu tidak

berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu; (7) sejahtera; (8) berdedikasi;

yaitu mengabdikan diri pada lembaga tempat bekerja yaitu LKPP; serta (9)

memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Tujuan reformasi birokrasi di LKPP secara umum untuk membangun dan

membentuk profil dan perilaku aparatur LKPP yang memiliki integritas, produktifitas

tinggi, tanggung jawab, dan kemampuan untuk memberikan pelayanan prima.

Selain itu juga untuk membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan

dan akuntabel dalam melayani masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi LKPP meliputi 8 (delapan)

area perubahan, yaitu :


5

(i) Manajemen Perubahan (Pola Pikir dan Budaya Kerja);

(ii) Penataan Peraturan Perundang-Undangan;

(iii) Penataan dan Penguatan Organisasi;

(iv) Penataan Tata Laksana;

(v) Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;

(vi) Penguatan Pengawasan;

(vii) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

(viii) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

(ix) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; dan

(x) Quick Wins.


6

BAB IIPROGRAM/KEGIATAN

Secara ringkas berikut program, kegiatan, dan rencana pelaksanaan reformasi

birokrasi LKPP yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Program, Kegiatan, dan Rencana Pelaksanaan Reformasi BirokrasiNo. PROGRAM DAN KEGIATAN

REFORMASI BIROKRASIRINCIAN KEGIATAN RENCANA

PELAKSANAAN(TAHUN)

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Pembentukan Tim ManajemenPerubahan Lembaga

Penyusunan Tim ManajemenPerubahan

2011

Penyusunan tugas-tugas TimManajemen Perubahan

2011

Pembentukan Tim ManajemenPerubahan

2011

Tim Manajemen Perubahanmelaksanakan tugas

2011

2. Penyusunan strategimanajemen perubahan danstrategi komunikasi K/L danPemda

Pemetaan (mapping) terhadap parapemangku kepentingan dan melakukanasesmen terhadap pengaruhperubahan terhadap masing-masingpemangku kepentingan

2011

Asesmen kesiapan perubahan,termasuk didalamnya identifikasipenolakan terhadap perubahan

2011

Asesmen terhadap tingkatpartisipasi/dukungan para pemangkukepentingan dan kebutuhan akankomunikasi untuk manajemenperubahan, termasukmengidentifikasikan penolakanterhadap perubahan.

2011

Asesmen terhadap organisasi,termasuk struktur, peran (roles) dantanggung jawabnya (responsibilities)

2012

Asesmen terhadapkemampuan/kapabilitas dan skillsorganisasi untuk melaksanakanperubahan

2012

Penyusunan strategi manajemenperubahan, rencana dan aktivitasmanajeman perubahan

2012

Penyusunan strategi dan rencanakomunikasi

2012

3. Sosialisasi dan Internalisasimanajemen perubahan dalamrangka reformasi birokrasi

Melakukan sosialisasi manajemenperubahan

2011-2012

Mengimplementasikan strategi,rencana dan aktivitas manajemen

2012-2014


7

No. PROGRAM DAN KEGIATANREFORMASI BIROKRASI

RINCIAN KEGIATAN RENCANAPELAKSANAAN

(TAHUN)perubahan, termasuk tetap melakukanasesmen secara berkelanjutanterhadap pengaruh perubahan padamasing-masing kelompok pemangkukepentinganMengimplementasikan strategi,rencana dan aktivitas komunikasi agarpara pemangku kepentingan secaraaktif terlibat (engaged), merasamemiliki proses perubahan danmendorong perilaku dan pola pikir baruyang diharapkan dari prosesperubahan serta mengurangipenolakan terhadap perubahan

2012-2014

Mengimplementasikan strukturorganisasi yang baru, termasuk perandan tanggung jawabnya yang baruuntuk mendukung perubahan

2012-2014

Mengimplementasikan strategi,rencana dan aktivitas pelatihan untukmembekali para staf menjalani periodetransisi dengan baik dan mengurangipenolakan

2012-2014

Mengintegrasikan strategi manajemenperubahan dan strategi komunikasidengan program dan kegiatanreformasi birokrasi sesuai roadmapreformasi birokrasi

2012-2014

Memberikan pengetahuan danketrampilan melalui asistensi danfasilitas yang diperlukan untukmembentuk ketrampilan, nilai-nilai,perilaku dan pola pikir baru (termasukbudaya kerja atau budaya organisasiyang baru) yang diharapkan

2012-2014

Mengimplementasikan manfaat yangtelah dirumuskan agar perubahandapat dirasakan secara positif olehpemangku kepentingan

2012-2014

B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1 Penataan berbagai peraturan

perundang-undangan yangdikeluarkan/diterbitkan olehLKPP

Mengidentifikasi semua peraturanperundang-undangan yang diterbitkanoleh LKPP

2010-2011

Menyusun peta peraturan perundang-undangan yang ada di LKPP dalamrangka harmonisasi dengan peraturanperundang-undangan lain yangdikeluarkan olehKementerian/Lembaga dan regulasiinternasional

2010-2012

Melakukan regulasi dan deregulasi baikbersifat internal maupun internal

2010-2014

C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI1. Restrukturisasi/penataan

tugas dan fungsi unit kerjaMenyusun tugas dan fungsi unit kerjasesuai dengan kebutuhan

2010


8



(TAHUN)pada Lembaga

2. Penguatan unit kerja yangmenangani organisasi,tatalaksana, pelayanan publik,kepegawaian dan Diklat

Mengusulkan struktur organisasi barukepada Kemenpan dan RB

2011

Menetapkan Struktur Organisasi yangbaru

2011

D. PENATAAAN TATALAKSANA1. Penyusunan SOP

penyelengaraan tugas danfungsi

Melakukan berbagai prosespenyelenggaraan Pemerintahan

2010-2011

Menyusun peta prosespenyelenggaraan pemerintahan

2010-2011

Melakukan analisis business process 2010-2011Melakukan identifikasi berbagai prosespenyelenggaraan pemerintah yangakan dilakukan dalam BusinessProcess dan Standar OperasionalProsedur

2010-2011

Menyusun Business Process danStandar Operasional Prosedur

2010-2011

Melaksanakan Business Process danStandar Operasional Prosedur

2010-2014

Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanSOP

2012-2014

2. Pembangunan ataupengembangan e-Government

Menyusun rencana pembangunan danpengembangan e-Government

2010

Elektronisasi berbagai dokumenpenyelenggaraan pemerintah

2011

Menggunakan intranet untuk distribusidokumen elektronik , korespondensiinternal antar unit kerja (jabatan), filemanagement, database pegawai,manajemen kinerja e-mail, dll)

2011-2014

Mengembangkan portal yang mampumemberikan berbagai informasi kepadapengguna; melaksanakan e-procurement; memberikan links kepadaportal lain; pencarian informasi;helpdesk, dll

2010-2014

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR1. Penataan sistem rekrutmen

pegawaiMelakukan identifikasi berbagaipermasalahan dalam pelaksanaanrekruitmen pegawai

2010-2014

Melakukan need assessment sesuaidengan kebutuhan kompetensi

2010-2014

Menyusun rencana perubahan sistemrekrutmen yang terbuka, transparan,akuntabel dan berbasis kompetensiuntuk menjaring calon-calon pegawaiyang berkualitas

2011-2014

Menerapkan sistem rekrutmen yangterbuka, transparan, akuntabel danberbasis kompetensi untuk menjaringcalon-calon pegawai yang berkualitas

2010-2014

2. Analisis Jabatan Menyusun rencana pelaksanaananalisis jabatan

2010-2011


9



(TAHUN)Melaksanakan analisis jabatan 2010-2014Menetapkan hasil analisis jabatan 2010-2011Menerapkan hasil analisis jabatan 2010-2014

3. Evaluasi Jabatan Menyusun rencana pelaksanaanevaluasi jabatan di lingkungankementerian/lembaga

2011-2014

Melaksanan evaluasi jabatan 2011-2014Merumuskan job grading 2011-2014Memvalidasi hasil job grading denganKementerian PAN dan RB dan BKN

2011-2014

Menetapkan hasil evaluasi jabatan 2011-2014Menerapkan hasil evaluasi jabatan 2011-2014

4. Penyusunan StandarKompetensi Jabatan

Membuat rencana penyusunan standarkompetensi jabatan di lingkunganLembaga

2010-2012

Melaksanakan penyusunan StandarKompetensi Jabatan

2010-2012

Menetapkan Standar KompetensiJabatan

2010-2012

Menerapkan Standar KompetensiJabatan

2010-2014

5. Asesmen individu berdasarkankompetensi

Membuat rencana untuk melakukanasessmen terhadap seluruh pegawai

2010-2014

Melaksanakan asesmen terhadapseluruh pegawai

2010-2014

6. Penerapan sistem penilaiankinerja individu

Membuat rencana untuk menerapkansistem penilaian kinerja individu

2011-2014

Menyusun instrumen penilaian kinerjaindividu yang terukur danmencerminkan pencapaian kinerja

2011-2014

Menerapkan instrumen penilaiankinerja individu yang terukur danmencerminkan pencapaian kinerjadalam melaksanakan penyelenggaraantugas pokok dan fungsi.

2012-2014

7. Pembangunan/pengembangan databasepegawai

Membuat rencana untukmembangun/mengembangkandatabase pegawai

2010-2014

Melaksanakanpembangunan/pengembangandatabase pegawai

2010-2014

8. Pengembangan pendidikandan pelatihan pegawaiberbasis kompetensi

Membuat rencana pengembangansistem pendidikan dan pelatihanberbasis kompetensi untuk pegawaiterutama dalam pengelolaan kebijakandan pelayanan publik

2010-2014

Melaksanakan pengembangan sistempendidikan dan pelatihan berbasiskompetensi untuk pegawai terutamadalam pengelolaan kebijakan danpelayanan publik

2010-2014

Menerapkan sistem pendidikan danpelatihan berbasis kompetensi untukpegawai di lingkungan Lembaga

2010-2014


10



(TAHUN)terutama dalam pengelolaan kebijakandan pelayanan publik

F. PENGUATAN PENGAWASAN1 Penerapan sistem

Pengendalian InternPemerintah (SPIP) di LKPP

Membuat rencana penerapan SPIP(Penelitian, kajian, benchmarking,sosialisasi, diklat, diagnosticasessment)

2010

Membangun SPIP (Pedoman Umum,Pedoman Teknis, Tim Satgas, Perka)

2011

Menerapkan SPIP 2012-20142 Peningkatan Peran Aparat

Pengawasan InternPemerintah (APIP) sebagaiQuality Assurance danConsulting

Membuat rencana peningkatan peranAPIP sebagai Quality Assurance danConsulting

2011

Membangun peningkatan peran APIPsebagai Quality Assurance danConsulting

2012

Menerapkan peran APIP sebagaiQuality Assurance dan Consulting

2012-2014

G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA1. Penguatan Akuntabilitas

Kinerja Instansi PemerintahMembuat rencana penguatan sistemakuntabilitas kinerja instansipemerintah

2010-2014

Membangun penguatan sistemakuntabillitas kinerja instansipemerintah

2010-2014

Menerapkan penguatan sistemakuntabillitas kinerja instansipemerintah

2010-2014

2. Pengembangan sistemmanajemen kinerja organisasi

Membuat rencana pengembangansistem manajemen kinerja organisasi

2011

Mengembangkan sistem manajemenkinerja organisasi

2011-2012

Menerapkan sistem manajemen kinerjaorganisasi

2012-2014

3. Penyusunan Indikator KinerjaUtama (IKU) di LKPP

Mengidentifikasi indikator-indikatorkunci keberhasilan

2010

Menyusun indikator-indikator kinerjautama

2010

Menerapkan IKU 2010-2014H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1. Penerapan standar pelayanan

pada unit kerja LKPPMembuat rencana penyusunan standarpelayanan pada unit kerja

2010-2011

Menyusun standar pelayanan unit kerja 2010-2012Menetapkan standar pelayanan unitkerja

2010-2012

Menerapkan standar pelayanan unitkerja

2010-2014

2. Partisipasi masyarakat dalampenyelenggaran pelayananpublik

Membuat rencana kerjasamapemerintah dan masyarakat dalampenyelenggaraan pelayanan publik

2010

Menerapkan kerjasama pemerintahdan masyarakat dalampenyelenggaraan publik

2010-2014


11



(TAHUN)I MONITORING DAN EVALUASI1. Monitoring Membuat rencana monitoring

pelaksanaan reformasi birokrasiinternal

2011

Membuat rancangan desain monitoringpelaksanaan reformasi birokrasiinternal

2011

Menerapkan rancangan desainmonitoring pelaksanaan reformasibirokrasi internal

2012-2014

Menyusun laporan monitoring 2012-2014Melakukan upaya perbaikanberkelanjutan

2012-2014

2. Evaluasi (dilakukan setiaptahun sekali)

Membuat rencana evaluasipelaksanaan reformasi birokrasiinternal

2011

Membuat rancangan desain evaluasipelaksanaan reformasi birokrasiinternal

2011

Menerapkan rancangan desainevaluasi pelaksanaan reformasibirokrasi internal

2012-2014

Menyusun laporan evaluasi 2012-2014Melakukan upaya perbaikanberkelanjutan

2012-2014

3. Evaluasi menyeluruh(dilakukan pada semesterkedua 2014)

Membuat rencana evaluasi menyeluruhpelaksanaan reformasi birokrasiinternal

2011

Membuat rancangan desain evaluasimenyeluruh pelaksanaan reformasibirokrasi internal

2011

Menerapakan rancangan desainevaluasi menyeluruh pelaksanaanreformasi birokrasi internal

2012-2014

Menyusun laporan evaluasimenyeluruh

2012-2014

Melakukan upaya perbaikanberkelanjutan

2012-2014

J QUICK WINS I (PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI PBJP BERBASIS KOMPUTER DIDAERAH)

1 Penyusunan pedoman,standar, dan manual sertifikasiprofesi pengadaanbarang/jasa pemerintahberbasis komputer

Membuat sistem (aplikasi danprosedur) ujian berbasis komputer didaerah

2011

2 Penyusunan sistem informasimanajemen sertifikasi berbasiskomputer, yang menyediakandata base dan informasi mulaidari data peserta, tingkatkelulusan, sampai denganpenyelenggaraan ujian

Mengidentifikasi lokasi yang akandijadikan uji coba (pilot project) ujiansertifikasi berbasis komputer

2011

3 Pembuatan bank soal ujiansertifikasi profesi pengadaan

Menetapkan 5 (lima) lokasi/provinsiyang akan dijadikan uji coba ujian

2011


12



(TAHUN)barang/jasa pemerintah berbasis komputer

4 Penyusunan pedomanpengendalian mutu danevaluasi penyelenggaraansertifikasi profesi pengadaanbarang/jasa pemerintah

Melaksanakan uji coba ujian sertifikasiberbasis komputer di 5 lokasi/provinsimasing-masing sebanyak 2 kali

2011

5 Pelaksanaan ujian berbasiskomputer di Jakarta 8 kalidalam seminggu, uji coba di 5wilayah sejumlah 10 kali ditahun 2011 dan di 33 provinsisebanyak 64 kali di tahun2012

Evaluasi uji coba dan penyempurnaansistem

2012

Pengadaan sarana prasarana ujianberbasis komputer di daerah (laptop,access point, wireless USB)

2012

Mengidentifikasi dan pemilihan tempatujian berbasis komputer di 32 provinsi

2012

Pelaksanaan ujian berbasis komputerdi 33 provinsi

2012-2014

Penyampaian Laporan 2012-2014K QUICK WINS II (PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN BIMTEK DAN ADVOKASI

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG TERINTEGRASI)1 Pengembangan Sistem

Layanan Bimbingan Teknisdan Advokasi pengadaanbarang/jasa pemerintah yangterintegrasi

Persiapan dan kaji ulang KAK kegiatandan pendampingan pada saat seleksi

2011

Pelaksanaan pekerjaan Konsultan IT 2012Pelaksanaan pekerjaan KonsultanKodefikasi

2012

Penyampaian Laporan 2012

Selain itu disusun juga strategi komunikasi serta strategi pelatihan pada dimensi

kesiapan untuk mengelola perubahan dalam rangka Manajemen Perubahan LKPP

sebagaimana terdapat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Strategi Komunikasi LKPP

NO DIMENSI KESIAPAN UNTUKMENGELOLA PERUBAHAN STRATEGI KOMUNIKASI

1 Visi Perubahan Harus ada program sosialisasi untuk pegawai danpemangku kepentingan tekait visi LKPP, dan caradi mana visi tersebut berhubungan dengan prosesreformasi birokrasi;

Menyusun bahan komunikasi mengenai visi LKPPdan kegiatan saat ini yang sedang dilakukan untukmencapai visi;

Menyusun bahan komunikasi mengenai visi LKPPdan bagaimana kegiatan dan sasaran dari prosesreformasi birokrasi akan memberikan kontribusiterhadap visi.

2 Kesiapan Pribadi untukMengelola Perubahan

Komunikasi internal untuk memberdayakanpegawai dan mempertahankan pandangan yangpositif tentang organisasi.

3 Budaya dan Nilai Bahan komunikasi harus mampu mencermatipentingnya nilai-nilai pada kinerja organisasi dandalam hubungannya dengan pemangku


13


kepentingan; Upaya yang signifikan harus dilakukan terkait

komunikasi internal sehingga semua pegawai dapatmemahami dan menghargai pentingnya budayadan nilai, dan upaya yang sedang dilakukan untukmemperkuat budaya dan nilai.

4 Kapasitas Kepemimpinan danDukungan

Proses komunikasi internal harus memberikankesempatan kepada pegawai untukmengekspresikan reaksi mereka terhadapperubahan organisasi;

Pimpinan dapat menggunakan alat komunikasiinternal dalam organisasi untukmengkomunikasikan perubahan yang sedangdilakukan.

5 Struktur Organisasi danPengaturan

Alat/media komunikasi harus digunakan untukmemberdayakan pegawai untuk menyampaikantentang pengaturan organisasi yang tidak berjalandengan efektif;

Alat/media komunikasi harus digunakan untukmenginformasikan pegawai mengenai inisiatifpengembangan yang sedang diambil gunameningkatkan fungsi organisasi.

6 Potensi Resistensi Memberdayakan pegawai melalui informasisehingga dapat mengurangi ketidakpastian dankesalahan informasi;

Mempublikasikan komitmen pimpinan untukmengurangi resistensi;

Mengumpulkan dan mempublikasikan komentardan reaksi terhadap perubahan. Beri kesempatanpegawai bersuara.

7 Sistem Komunikasi Pengembangan akan rencana komunikasi yangkomprehensif termasuk menyertakan kebijakansistem komunikasi, pelatihan dan pemberdayaanpegawai;

Meningkatkan komunikasi antarunit kerja; Meningkatkan komunikasi eksternal untuk masing-

masing unit kerja dalam rangka meningkatkanrelevansi dan daya tanggap;

Konsep perlu dikembangkan atas prosedurkomunikasi dalam mengelola perubahan.

8 Pengelolaan Dampak PemangkuKepentingan

Brosur mengenai perubahan manajemen bagipemangku kepentingan;

Berita triwulan untuk menyampaikan danmemperbaharui informasi perubahan bagipemangku kepentingan;

Template konsolidasi bagi keterlibatan pemangkukepentingan

Forum yang berkesinambungan diadakan untukmenyampaikan aspirasi pemangku kepentingan.

9 Kesadaran akan ReformasiBirokrasi

Program komunikasi internal terkait reformasibirokrasi akan mencakup informasi tentangkebijakan, rencana, jadwal, capaian, tanggungjawab;

Brosur pertanyaan dan jawaban mengenaipartisipasi LKPP dalam reformasi birokrasi.


14


10 Pengelolaan PerubahanKehidupan

Brosur harus dikembangkan untukmempublikasikan akses ke layanan dukunganpsikologis bagi pegawai;

Sistem komunikasi pribadi yang bersifat rahasiaharus ditetapkan dalam rangka menciptakan cara dimana pegawai yang berada dalam kesulitan dapatsecara pribadi dan rahasia memperoleh bantuan.

Tabel 3. Strategi Pelatihan Pada Dimensi Kesiapan Untuk Mengelola Perubahan

NODIMENSI KESIAPANUNTUK MENGELOLAPERUBAHAN

STRATEGI PELATIHAN

1 Visi Perubahan Lokakarya harus dilakukan atas dasar visi dan misi LKPPsehingga semua pegawai dapat menanamkan makna visiorganisasi;Unit kerja eselon I harus melaksanakan lokakarya sendiri

sesuai dengan visi mereka, artinya, implikasinya terhadaptanggung jawab unit kerja eselon I dan hubungannyadengan tujuan, visi dan tujuan dari proses reformasibirokrasi.

2 Kesiapan Pribadi untukMengelola Perubahan

Sosialiasi secara intensif mengenai perubahan organisasiagar setiap pribadi dapat mengenal dan siap mengikutiperubahan; Pelatihan diperlukan untuk membangun kapasitas pegawai

secara pribadi untuk mengelola perubahan yang terjadidalam organisasi; Pegawai harus dilatih dalam mengembangkan kapasitas

untuk beradaptasi dan mengelola perubahan di lingkungankerja.

3 Budaya dan Nilai Lokakarya pelatihan harus dilakukan bagi para pimpinanuntuk memungkinkan mereka membangun dan memeliharabudaya kerja yang sesuai dalam organisasi. Lokakarya iniharus melatih pimpinan melaksanakan pertemuan singkat(30 menit) dengan pegawai setiap minggu untukmemperkuat nilai-nilai dan etika kerja yang sangat pentinguntuk organisasi; Semua pelatihan dalam mengelola perubahan harus

mencakup komponen budaya dan nilai. Isi dari pelatihan iniharus praktis, dan harus berusaha untuk memperkuatperilaku positif dan hubungan di lingkungan kerja.

4 Kapasitas Kepemimpinandan Dukungan

Pelatihan kepemimpinan umum dan pelatihan manajemenperubahan diperlukan. Pelatihan ini harus mencakuptujuannya: memimpin dengan contoh, menyediakandukungan selama proses perubahan; perencanaan untukperubahan, perencanaan dan pengelolaan partisipasipegawai dalam proses perubahan; komunikasi yang efektif; Pimpinan sendiri juga harus dilatih dalam beradaptasi

terhadap perubahan. Pelatihan dalam bentuk lokakarya dan seminar harus

memiliki proses tindak lanjut guna penguatan perilaku positifdalam proses perubahan.


15

NODIMENSI KESIAPANUNTUK MENGELOLAPERUBAHAN

STRATEGI PELATIHAN

5 Struktur Organisasi danPengaturan

Pelatihan manajemen harus membahas aspek strukturaldari organisasi yang merupakan dasar penting dalammendukung perubahan dalam unit masing-masing; Pimpinan harus membangun kapasitas dalam

penyempurnaan proses organisasi sehingga dapatberadaptasi dengan perubahan dan mempertahankankinerja di unit kerja masing-masing;Dalam pelatihan pegawai untuk membangun kapasitas

pribadi dalam mengelola perubahan, maka diperlukanpemberdayaan pegawai untuk mencermati pengaturanorganisasi yang tidak jelas, mengganggu atau tidak padatempatnya.

6 Potensi Resistensi Melatih pimpinan untuk mengidentifikasi dan mengelolaresistensi terhadap perubahan;Melatih semua pegawai untuk mengelola perubahan di

tingkat individu dan pribadi;Melatih semua pegawai untuk menyesuaikan dan merespon

setiap perilaku resisten yang terjadi di lingkungan kerjamereka.

7 Sistem Komunikasi Pelatihan untuk pegawai di unit kerja yang bertanggungjawab terhadap komunikasi (Humas) dalam rangkamembangun visi yang komprehensif dan rencana untukmengkomunikasikan mengenai pengelolaan perubahan; Pelatihan bagi pimpinan dalam bidang komunikasi untuk

mengelola perubahan- termasuk manajemen pemangkukepentingan; Pelatihan pegawai untuk komunikasi antarpribadi; Pelatihan untuk membangun sistem komunikasi di LKPP

yang efektif.8 Pengelolaan Dampak

Pemangku Kepentingan Pelatihan pimpinan mengenai manajemen pemangku

kepentingan dan keterlibatan dalam proses perubahan; Pelatihan pegawai mengenai hubungan dan keterlibatan

pemangku kepentingan; Lokakarya bagi para pemangku kepentingan mengenai

pemahaman dan keterlibatan mereka dengan LKPP.9 Kesadaran akan

Reformasi Birokrasi Sosialisasi dan pelatihan pegawai serta pimpinan

mengenai reformasi birokrasi; Lokakarya tentang rencana dan program unit kerja terkait

reformasi birokrasi; Pelatihan bagi champions manajemen perubahan mengenai

reformasi birokrasi.10 Pengelolaan Perubahan

Kehidupan Pimpinan harus dilatih dalam melakukan dan menggunakan

survei secara periodik untuk memantau kepuasan dankesehatan psikologis pegawai; Pimpinan harus berada pada baris pertama dalam

konseling dan dukungan dan karena itu harus dilatih untukmelakukan tanggung jawab tersebut.


16

BAB III

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Program/Kegiatan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP meliputi pelaksanaan terhadap delapan

area perubahan yang berlangsung mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Berdasarkan Road Map RB Tahun 2010-2014, hasil yang dicapai dari pelaksanaan

reformasi birokrasi LKPP dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPPNo. PROGRAM DAN

KEGIATAN RBRINCIAN KEGIATAN RENCANA

PELAKSANAAN(TAHUN)

CAPAIAN

A. MANAJEMEN PERUBAHAN1. Pembentukan Tim

Manajemen PerubahanLKPP

Penyusunan TimManajemen Perubahan

2011 - Surat KeputusanKepala LKPP Nomor 7Tahun 2012 tentangTim PelaksanaanReformasi BirokrasiLKPP

- Surat KeputusanKepala LKPP Nomor113 Tahun 2012tentang TimManajemen PerubahanReformasi BirokrasiLKPP

- Surat KeputusanKepala LKPP Nomor53 Tahun 2014 tentangTim ReformasiBirokrasi dan TimManajemen PerubahanLKPP

Penyusunan tugas-tugasTim Manajemen Perubahan

2011

Pembentukan TimManajemen Perubahan

2011

Tim Manajemen Perubahanmelaksanakan tugas

2011

2. Penyusunan strategimanajemen perubahan danstrategi

Pemetaan (mapping)terhadap para pemangkukepentingan dan melakukanasesmen terhadap pengaruhperubahan terhadapmasing-masing pemangkukepentingan

2011 Buku Strategi ManajemenPerubahan dan StrategiKomunikasi

Asesmen kesiapanperubahan, termasukdidalamnya identifikasipenolakan terhadapperubahan

2011

Asesmen terhadap tingkatpartisipasi/dukungan parapemangku kepentingan dankebutuhan akan komunikasi

2011


17

No. PROGRAM DANKEGIATAN RB


(TAHUN)

CAPAIAN

untuk manajemenperubahan, termasukmengidentifikasikanpenolakan terhadapperubahan.Asesmen terhadaporganisasi, termasukstruktur, peran (roles) dantanggung jawabnya(responsibilities)

2012

Asesmen terhadapkemampuan/kapabilitas danskills organisasi untukmelaksanakan perubahan

2012

Penyusunan strategimanajemen perubahan,rencana dan aktivitasmanajeman perubahan

2012

Penyusunan strategi danrencana komunikasi

2012

3. Sosialisasi dan Internalisasimanajemen perubahandalam rangka reformasibirokrasi

Melakukan sosialisasimanajemen perubahan

2011-2012 - Sosialisasi daninternalisasimanajemenperubahan melaluiWorkshop padatanggal 31 Oktober – 1November 2011

- Buku Saku ReformasiBirokrasi

Mengimplementasikanstrategi, rencana danaktivitas manajemenperubahan, termasuk tetapmelakukan asesmen secaraberkelanjutan terhadappengaruh perubahan padamasing-masing kelompokpemangku kepentingan

2012-2014 Monitoring dan evaluasipelaksanaan reformasibirokrasi tiap tahun

Mengimplementasikanstrategi, rencana danaktivitas komunikasi agarpara pemangku kepentingansecara aktif terlibat(engaged), merasa memilikiproses perubahan danmendorong perilaku danpola pikir baru yangdiharapkan dari prosesperubahan sertamengurangi penolakanterhadap perubahan

2012-2014

Mengimplementasikanstruktur organisasi yangbaru, termasuk peran dantanggung jawabnya yangbaru untuk mendukungperubahan

2012-2014 - Peraturan Kepala LKPPNo.9 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan TataKerja LKPP

- Peraturan Kepala LKPPNo.17 Tahun 2013tentang PenyusunanUraian Jabatan Strukturaldi LKPP

Mengimplementasikanstrategi, rencana danaktivitas pelatihan untuk

2012-2014


18



(TAHUN)

CAPAIAN

membekali para stafmenjalani periode transisidengan baik danmengurangi penolakan

- Peraturan Kepala LKPPNo. 2 Tahun 2014tentang Perubahan AtasPeraturan Kepala LKPPNomor 9 Tahun 2013Tentang Organisasi DanTata Kerja LKPP

- Peraturan Kepala LKPPNo. 5 Tahun 2014tentang Uraian JabatanFungsional Umum (NonStruktural) di LKPP

Mengintegrasikan strategimanajemen perubahan danstrategi komunikasi denganprogram dan kegiatanreformasi birokrasi sesuairoadmap reformasi birokrasi

2012-2014 Buku Saku ReformasiBirokrasi

Memberikan pengetahuandan ketrampilan melaluiasistensi dan fasilitas yangdiperlukan untukmembentuk ketrampilan,nilai-nilai, perilaku dan polapikir baru (termasuk budayakerja atau budaya organisasiyang baru) yang diharapkan

2012-2014 Dilakukan melaluipenyusunan bukuStrategi ManajemenPerubahan dan StrategiKomunikasi serta kodeetik pegawai LKPP

Mengimplementasikanmanfaat yang telahdirumuskan agar perubahandapat dirasakan secarapositif oleh pemangkukepentingan

2012-2014 Dilakukan melaluikegiatan bimbinganteknis, sosialisasi, rapatkoordinasi secaraberkesinambungan

B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1 Penataan berbagai

peraturan perundang-undangan yangdikeluarkan/diterbitkan olehLKPP

Mengidentifikasi semuaperaturan perundang-undangan yang diterbitkanoleh LKPP

2010-2013 Peraturan Kepala LKPPtelah dikeluarkansebanyak 16 dokumen,Surat Edaran sebanyak 2dokumen, NotaKesepahaman sebanyak4 dokumen

Menyusun peta peraturanperundang-undangan yangada di LKPP dalam rangkaharmonisasi denganperaturan perundang-undangan lain yangdikeluarkan olehKementerian/Lembaga danregulasi internasional

2010-2013 1. Rencana penyusunanmasterplan danroadmap strategipengadaan barang/jasapemerintah (fokuskoordinasi dengan carainterdepth denganinstansi lain)

2. Harmonisasi denganperaturan internasionalantara lain World Bank,ADB, JICA (Donor)

3. Observer dalam forumGPA WTO (pada tahun2012)

Melakukan regulasi danderegulasi baik bersifatinternal maupun eksternal

2010-2014 Persentase tingkatkepatuhan pelaksanaanpengadaan barang/jasapemerintah sesuai


19



(TAHUN)

CAPAIAN

peraturan pengadaanbarang/jasa (DokumenCompliance PerformanceIndicator/CPI pada tahun2012)

C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI1. Restrukturisasi/penataan

tugas dan fungsi unit kerjadi LKPP

Menyusun tugas dan fungsiunit kerja sesuai dengankebutuhan

2010

2. Penguatan unit kerja yangmenangani organisasi,tatalaksana, pelayananpublik, kepegawaian dandiklat

Mengusulkan strukturorganisasi baru kepadaKemenpan dan RB

2011 - Naskah akademisreorganisasi LKPP

- Surat persetujuanreorganisasi LKPP olehMenpan-RB No.B/1929/M.PAN-RB/05/2013

Menetapkan StrukturOrganisasi yang baru

2011 Peraturan Kepala LKPPNo. 2 Tahun 2014tentang Perubahan AtasPeraturan Kepala LKPPNomor 9 Tahun 2013Tentang Organisasi DanTata Kerja LKPP

D. PENATAAAN TATALAKSANA1. Penyusunan SOP

penyelengaraan tugas danfungsi

Melakukan berbagai prosespenyelenggaraanPemerintahan

2010-2011

Menyusun peta prosespenyelenggaraanpemerintahan

2010-2011 - Identifikasi kebutuhan- SOP

Melakukan analisis businessprocess

2010-2011 Revisi dokumen SOP

Melakukan identifikasiberbagai prosespenyelenggaraanpemerintah yang akandilakukan dalam BusinessProcess dan StandarOperasional Prosedur

2010-2011 Identifikasi kebutuhanSOP

Menyusun BusinessProcess dan StandarOperasional Prosedur

2010-2011 - Dokumen SOP 2011,2012, 2013

- Peraturan Kepala LKPPNo. 4 Tahun 2014tentang PerubahanAtas Peraturan KepalaLembaga KebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah Nomor 1Tahun 2012 TentangStandard OperatingProcedures DiLembaga KebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah

Melaksanakan BusinessProcess dan StandarOperasional Prosedur

2010-2014

Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan SOP

2012-2014 Laporan Monitoring danEvaluasi SOP Tahun2012 dan 2013


20



(TAHUN)

CAPAIAN


Menyusun rencanapembangunan danpengembangan e-government

2010-2014 - Blue print e-Government- Aplikasi yang telah

dibangun dandikembangkan tahun2010-2013: SiRUP,SPSE v4 alpha dan,v3.5,Apendo v3.1 dan v4.1,Smart Report, SmartReport Regional, InaprocService Bus, PortalPengadaan Nasional,CRM, ADP v2, e-SDP, e-Kontrak, e-Pengadaanlangsung, VendorManagement Sistem v1,Insiasi interkoneksidengan Ditjen Pajak, e-Katalog dan e-Purchasing untuk 9komoditas, monev online,SPAM Kodok, SistemInformasi JabatanFungsional, CallCenter/helpdesk, e-mailresmi LKPP.

- Upaya peningkataninfrastruktur untuk e-Government :

1)Penyiapan teknologiClustering

2)PenyusunanDokumen DSP

3)PengembanganTools MonitoringLPSE

4)Persiapan CloudLPSE denganbekerjasamadengan BP3TI untukpemanfaatan NIX

1. Capaian tahun 2012bidang pelayanan TIInternal:

- Perubahan desaindan tatakelolawebsite LKPPdengan alamathttp://www.lkpp.go.id

- Perancangan danpembangunantemplate portalinternet LKPP yangberisi forum diskusiinternal, manajemendokumentasi, dankajianpengintegrasianaplikasi pengelolaanaset, monitoringanggaran, tata

Elektronisasi berbagaidokumen penyelenggaraanpemerintah

2011

Menggunakan intranet untukdistribusi dokumenelektronik , korespondensiinternal antar unit kerja(jabatan), file management,database pegawai,manajemen kinerja e-mail,dll)

2011-2014

Mengembangkan portalyang mampu memberikanberbagai informasi kepadapengguna; melaksanakan e-procurement; memberikanlinks kepada portal lain;pencarian informasi;helpdesk, dll

2010-2014


21



(TAHUN)

CAPAIAN

persuratan (SIB) keportal internet

- Pengembanganaplikasi pengelolaankepegawaian(SIMPEG) yangberbasis web danpengembanganaplikasi penerimaanpegawai secaraonline(e-recruitment)

- Operasionalisasidukungan layananpermasalahan TI

2. Capaian tahun 2013bidang pelayanan TIInternal:

- Pengembanganportal intranetdengan penambahanfitur danpengintegrasian datadan aplikasi:SIMPEG, SIPengelolaan Aset,RPA, MonevKegiatan, SIPerpustakaan, SIAlur Kerja, AgendaKegiatan danDukungan LayananTI

- Pengelolaaninfrastrukturperangkat kerasdalampengembangansistem informasiuntuk seluruh unitkerja internal.

- Standarisasipengembangansistem informasi daritiap unit kerjainternal.

- Pengembanganaplikasi penerimaanpegawai secaraonline (e-recruitment)yang sesuai denganproses bisnis yangtelah ditetapkan.

3. Sertifikat yangdiperoleh: SO 27001dan 9000,terbentuknya 600LPSE, StandarisasiLPSE sebanyak 80LPSE sertapenyusunan SOP


22



(TAHUN)

CAPAIAN

LPSEE. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR1. Penataan sistem rekrutmen

pegawaiMelakukan identifikasiberbagai permasalahandalam pelaksanaanrekruitmen pegawai

2010-2014 Perka LKPP No. 10Tahun 2011 tentangPedoman UjianPenyaringan CPNS diLingkungan LKPP,pelaksanaan rekrutmenCPNS dan PNS yangtransparan dan akuntabelmelalui sistempendaftaran online danasesmen kompetensi

Melakukan needassessment sesuai dengankebutuhan kompetensi

2010-2014

Menyusun rencanaperubahan sistem rekrutmenyang terbuka, transparan,akuntabel dan berbasiskompetensi untuk menjaringcalon-calon pegawai yangberkualitas

2011-2014 Sistem rekrutmenterbuka, transparan danakuntabel denganregistrasi online dan tesCAT BKN

Menerapkan sistemrekrutmen yang terbuka,transparan, akuntabel, danberbasis kompetensi untukmenjaring calon-calonpegawai yang berkualitas

2010-2014

2. Analisis Jabatan Menyusun rencanapelaksanaan analisisjabatan

2010-2011 Telah disusun uraianjabatan struktural denganPeraturan Kepala LKPPNo.17 Tahun 2013 danPeraturan Kepala LKPPNo. 5 Tahun 2014tentang Uraian JabatanFungsional Umum ( NonStruktural) di LKPP

Melaksanakan analisisjabatan

2010-2014

Menetapkan hasil analisisjabatan

2010-2011

Menerapkan hasil analisisjabatan

2010-2014

3. Evaluasi Jabatan Menyusun rencanapelaksanaan evaluasijabatan di lingkungankementerian/lembaga

2011-2014 Evaluasi Jabatan baruakan disusun tahun 2015.

Melaksanan evaluasijabatan

2011-2014

Merumuskan job grading 2011-2014Memvalidasi hasil jobgrading denganKementerian PAN dan RBdan BKN

2011-2014

Menetapkan hasil evaluasijabatan

2011-2014

Menerapkan hasil evaluasijabatan

2011-2014

4. Penyusunan standarkompetensi jabatan

Membuat rencanapenyusunan standarkompetensi jabatan dilingkunganKementerian/Lembaga

2010-2012 Tahun 2010 telah disusunStandar KompetensiJabatan Eselon II dan III.

Melaksanakan penyusunanstandar kompetensi jabatan

2010-2012

Menetapkan standar 2010-2012


23



(TAHUN)

CAPAIAN

kompetensi jabatanMenerapkan standarkompetensi Jabatan

2010-2014

5. Asesmen individuberdasarkan kompetensi

Membuat rencana untukmelakukan asessmenterhadap seluruh pegawai

2010-2014 Peta profil kompetensiindividu LKPP

Melaksanakan asesmenterhadap seluruh pegawai

2010-2014 Laporan Asesmen

6. Penerapan sistempenilaian kinerja individu

Membuat rencana untukmenerapkan sistempenilaian kinerja individu

2011-2014 - Draft PeraturanKepala LKPP tentangPenilaian KinerjaberdasarkanPeraturan PemerintahNo.46 Tahun 2011

- Sistem PenilaianKinerja dilakukanmelalui SKP

Menyusun instrumenpenilaian kinerja invidu yangterukur dan mencerminkanpencapaian kinerja

2011-2014

Menerapkan instrumenpenilaian kinerja individuyang terukur danmencerminkan pencapaiankinerja dalam melaksanakanpenyelenggaraan tugaspokok dan fungsi.

2012-2014

7. Pembangunan/pengembangan databasepegawai

Membuat rencana untukmembangun/mengembangkan databasepegawai

2010-2014 Aplikasi Sistem InformasiKepegawaian (SIMPEG)yang terintegrasi

Melaksanakanpembangunan/pengembangan databasepegawai

2010-2014

8. Pengembangan pendidikandan pelatihan pegawaiberbasis kompetensi

Membuat rencanapengembangan sistempendidikan dan pelatihanberbasis kompetensi untukpegawai terutama dalampengelolaan kebijakan danpelayanan publik

2010-2014 - Analisis KebutuhanDiklat Tahun 2011

- Diklat dilaksanakanberdasarkan trainingneed analysis dankebutuhan organisasi

Melaksanakanpengembangan sistempendidikan dan pelatihanberbasis kompetensi untukpegawai terutama dalampengelolaan kebijakan danpelayanan publik

2010-2014 - Diklat Teknis(DiklatPBJP, Diklat ITC,Diklat Bahasa Inggris)

- Diklat Jabatan (DiklatPIM I, II, III CPNS)

- Sertifikat- Laporan

Menerapkan sistempendidikan dan pelatihanberbasis kompetensi untukpegawai di lingkungan K/Lterutama dalam pengelolaankebijakan dan pelayananpublik

2010-2014

F. PENGUATAN PENGAWASAN1 Penerapan sistem

Pengendalian InternPemerintah (SPIP) di LKPP

Membuat rencanapenerapan SPIP (Penelitian,kajian, benchmarking,sosialisasi, diklat, diagnosticasessment)

2010 - Peraturan Kepala LKPP,Tim Satgas, PedomanTeknis

- Evaluasi dengan polapengembangan

- SPIP sudah diterapkan diBUK dan rencana tahun2014 akan diterapkan diseluruh unit kerja LKPP

Membangun SPIP(Pedoman Umum, PedomanTeknis, Tim Satgas, Perka)

2011

Menerapkan SPIP 2012-2014


24



(TAHUN)

CAPAIAN

2 Peningkatan Peran AparatPengawasan InternPemerintah (APIP) sebagaiQuality Assurance danConsulting

Membuat rencanapeningkatan peran APIPsebagai Quality Assurancedan Consulting

2011 - Masih menunggu revisiPerpres 106 dalampembentukan Inspektorat

- Audit internal- Peringatan di milis- Proses Audit oleh BPK di

awal tahun 2014 danpada bulan Mei akandidapatkan hasil opinilaporan keuangan

Membangun peningkatanperan APIP sebagai QualityAssurance dan Consulting

2012 Dibentuk Tim SatuanTugas SPIP denganSurat Keputusan KepalaLKPP No. 51 Tahun 2013yang diubah menjadiSurat Keputusan KepalaLKPP No.110 tahun 2013

Menerapkan peran APIPsebagai Quality Assurancedan Consulting

2012-2014 Masih menunggu revisiPerpres 106

G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA1. Penguatan Akuntabilitas

Kinerja Instansi PemerintahMembuat rencanapenguatan sistemakuntabilitas kinerja instansipemerintah

2010-2014 Road Map PenguatanAkuntabilitas

Membangun penguatansistem akuntabillitas kinerjainstansi pemerintah

2010-2014 - Review IKU- Pedoman evaluasi

program- e-Performance- Penyamaan persepsi

evaluatorMenerapkan penguatansistem akuntabillitas kinerjainstansi pemerintah

2010-2014 - Monitoring pencapaian- LAKIP Tahun 2010,

2011, 20122. Pengembangan sistem

manajemen kinerjaorganisasi

Membuat rencanapengembangan sistemmanajemen kinerjaorganisasi

2011 - SKP- Penetapan kinerja- Monitoring dan feedback- Pedoman pengumpulan

data kinerja- Kerangka logic program- Pedoman evaluasi

program

Mengembangkan sistemmanajemen kinerjaorganisasi

2011-2012

Menerapkan sistemmanajemen kinerjaorganisasi

2012-2014

3. Penyusunan IndikatorKinerja Utama (IKU) diLKPP

Mengidentifikasi indikator-indikator kunci keberhasilan

2010 IKU LKPP dan IKUEselon I sudah di revisidan ditetapkan

Menyusun indikator-indikatorkinerja utama

2010

Menerapkan IKU 2010-2014 - e-Performance- SKP

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1. Penerapan standar

pelayanan pada unit kerjadi LKPP

Membuat rencanapenyusunan standarpelayanan pada unit kerja

2010-2011 - Standar pelayanan e-Procurement (ditetapkanDeputi)

- Peraturan Kepala LKPPtentang PPID

- Keputusan Kepala LKPPtentang klasifikasi PPID

Menyusun standarpelayanan unit kerja

2010-2012


25



(TAHUN)

CAPAIAN

- Pedoman pengelolaaninformasi publik

- Pedoman TUK (Dit.Pelatihan)

Menetapkan standarpelayanan unit kerja

2010-2012 Belum ada standarpelayanan menyeluruhLKPPMenerapkan standar

pelayanan unit kerja2010-2014

2. Partisipasi masyarakatdalam penyelenggaranpelayanan publik

Membuat rencanakerjasama pemerintah danmasyarakat dalampenyelenggaraan pelayananpublik

2010 - MoU dengan LLP danBadiklat terkaitpelaksanaan pelatihanPBJ di remote area

- MoU penyelenggaranTOT

- MoU dengan Trisaktiterkait permohonanbeasiswa

- Fasilitasi ujian sertifikasi

Menerapkan kerjasamapemerintah dan masyarakatdalam penyelenggaraanpublik

2010-2014

I MONITORING DAN EVALUASI1. Monitoring Membuat rencana

monitoring pelaksanaanreformasi birokrasi internal

2011 - Pelaksanaan PMPRBOnline

- Survei IKM- Survei Stakeholder RBMembuat rancangan desain

monitoring pelaksanaanreformasi birokrasi internal

2011

Menerapkan rancangandesain monitoringpelaksanaan reformasibirokrasi internal

2012-2014

Menyusun laporanmonitoring

2012-2014 Monitoring dan evaluasipelaksanaan reformasibirokrasi LKPPMelakukan upaya perbaikan

berkelanjutan2012-2014

2. Evaluasi (dilakukan setiaptahun sekali)

Membuat rencana evaluasipelaksanaan reformasibirokrasi internal

2011

Membuat rancangan desainevaluasi pelaksanaanreformasi birokrasi internal

2011

Menerapkan rancangandesain evaluasipelaksanaan reformasibirokrasi internal

2012-2014 Telah dilakukan SurveiKepuasan Pegawai

Menyusun laporan evaluasi 2012-2014 Laporan EvaluasiKepuasan Pegawai


2012-2014 Survei KepuasanPegawai dengansubstansi yang berbeda

3. Evaluasi menyeluruh(dilakukan pada semesterkedua 2014)

Membuat rencana evaluasimenyeluruh pelaksanaanreformasi birokrasi internal

2011

Membuat rancangan desainevaluasi menyeluruhpelaksanaan reformasibirokrasi internal

2011

Menerapkan rancangandesain evaluasi menyeluruhpelaksanaan reformasibirokrasi internal

2012-2014 Akan dilakukan padabulan Juni 2014

Menyusun laporan evaluasimenyeluruh

2012-2014


26



(TAHUN)

CAPAIAN


2012-2014

J QUICK WINS I (PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI PBJP BERBASIS KOMPUTER DI DAERAH)1 Penyusunan pedoman,

standar, dan manualsertifikasi profesipengadaan barang/jasapemerintah berbasiskomputer

Membuat sistem (aplikasidan prosedur) ujian berbasiskomputer di daerah

2011-2014 1. Penurunanpenggunaan kertasdalampenyelenggaraan ujian

2. Tahun 2012 sudahdilakukan 44penyelenggaraandengan biaya dariinstansi yangbersangkutansedangkan pada tahun2013 sudah dilakukan87 penyelenggaraandengan biaya dariinstansi yangbersangkutan

2 Penyusunan sisteminformasi manajemensertifikasi berbasiskomputer, yangmenyediakan data basedan informasi mulai daridata peserta, tingkatkelulusan, sampai denganpenyelenggaraan ujian

Mengidentifikasi lokasi yangakan dijadikan uji coba (pilotproject) ujian sertifikasiberbasis komputer

2011

3 Pembuatan bank soal ujiansertifikasi profesipengadaan barang/jasapemerintah

Menetapkan 5 (lima)lokasi/provinsi yang akandijadikan uji coba ujianberbasis komputer

2011 Selesai pada tahun 2012

4 Penyusunan pedomanpengendalian mutu danevaluasi penyelenggaraansertifikasi profesipengadaan barang/jasapemerintah

Melaksanakan uji coba ujiansertifikasi berbasis komputerdi 5 lokasi/provinsi masing-masing sebanyak 2 kali

2011 - Selesai pada tahun 2012- Laporan uji coba

5 Pelaksanaan ujian berbasiskomputer di Jakarta 8 kalidalam seminggu, uji cobadi 5 wilayah sejumlah 10kali di tahun 2011 dan di 33provinsi sebanyak 64 kali ditahun 2012

Evaluasi uji coba danpenyempurnaan sistem

2012 Laporan Uji coba

Pengadaan saranaprasarana ujian berbasiskomputer di daerah (laptop,access point, wireles USB)

2012 Tidak memakai wireless,hanya jaringan di tahun2012

Mengidentifikasi danpemilihan tempat ujianberbasis komputer di 32provinsi

2012

Pelaksanaan ujian berbasiskomputer di 33 provinsi

2012-2014 Telah dilakukan di 33provinsi

Penyampaian Laporan 2012-2014 - Laporan kegiatan- Laporan triwulan

K QUICK WINS II (PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN BIMTEK DAN ADVOKASI PBJP YANGTERINTEGRASI)

1 Pengembangan SistemLayanan Bimbingan Teknisdan Advokasi pengadaanbarang/jasa pemerintahyang terintegrasi

Persiapan dan kaji ulangKAK kegiatan danpendampingan pada saatseleksi

2011 - Sistem selesai padatahun 2012

- Kendala dengan sistemlain ex. Call center

- Aplikasi sudah tersedia- Konsultasi dan surat

melalu email di portalLKPP

Pelaksanaan pekerjaanKonsultan IT

2012 Konsultan penambahanfitur

Pelaksanaan pekerjaanKonsultan Kodefikasi

2012

Penyampaian Laporan 2012 - Monitoring kualitaspemberian layanan

- Laporan triwulan


27

LKPP sebagai lembaga yang dibentuk dalam rangka reformasi di bidang pengelolaan

keuangan negara dalam perjalanannya perlu melakukan perubahan dengan tujuan

mencapai amanat yang diemban lembaga. Dalam rangka pelaksanaan manajemen

perubahan LKPP telah menyusun rencana dan strategi sebagai dukungan dalam

pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu :

1. Menyusun Agenda Pelaksanaan Manajemen Perubahan LKPPAgenda pelaksanaan manajemen perubahan disusun berdasarkan pada pedoman

penyusunan road map dan konsolidasi rencana aksi reformasi birokrasi LKPP yang

dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. Agenda Pelaksanaan Manajemen Perubahan LKPPNO PROGRAM DAN

KEGIATANTAHAPAN KERJA TAHUN

1.

Pembentukan Tim

Manajemen Perubahan

Lembaga

Penyusunan Tim Manajemen Perubahan 2011

Penyusunan tugas-tugas Tim Manajemen Perubahan 2011

Pembentukan Tim Manajemen Perubahan 2011

Tim Manajemen Perubahan melaksanakan tugas 2011

2.

Penyusunan strategi

manajemen perubahan

dan strategi komunikasi

LKPP

Pemetaan (mapping) terhadap para pemangku

kepentingan dan melakukan asesmen terhadap

pengaruh perubahan terhadap masing-masing

pemangku kepentingan

2011

Asesmen kesiapan perubahan, termasuk didalamnya

identifikasi penolakan terhadap perubahan2011

Asesmen terhadap tingkat partisipasi/dukungan para

pemangku kepentingan dan kebutuhan akan

komunikasi untuk manajemen perubahan, termasuk

mengidentifikasikan penolakan terhadap perubahan.

2011

Asesmen terhadap organisasi, termasuk struktur, peran

(roles) dan tanggung jawabnya (responsibilities)2012

Asesmen terhadap kemampuan/kapabilitas dan skills

organisasi untuk melaksanakan perubahan2012

Penyusunan strategi manajemen perubahan, rencana

dan aktivitas manajeman perubahan2012

Penyusunan strategi dan rencana komunikasi 2012

3.

Sosialisasi dan

Internalisasi manajemen

perubahan dalam rangka

Melakukan sosialisasi manajemen perubahan 2011-2012

Mengimplementasikan strategi, rencana dan aktivitas

manajemen perubahan, termasuk tetap melakukan2012-2014


28

NO PROGRAM DANKEGIATAN

TAHAPAN KERJA TAHUN

reformasi birokrasi asesmen secara berkelanjutan terhadap pengaruh

perubahan pada masing-masing kelompok pemangku

kepentingan


komunikasi agar para pemangku kepentingan secara

aktif terlibat (engaged), merasa memiliki proses

perubahan dan mendorong perilaku dan pola pikir baru

yang diharapkan dari proses perubahan serta

mengurangi penolakan terhadap perubahan

2012

Mengimplementasikan struktur organisasi yang baru,

termasuk peran dan tanggung jawabnya yang baru

untuk mendukung perubahan

2012


pelatihan untuk membekali para staf menjalani periode

transisi dengan baik dan mengurangi penolakan

2012

Mengintegrasikan strategi manajemen perubahan dan

strategi komunikasi dengan program dan kegiatan

reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi

2012

Memberikan pengetahuan dan ketrampilan melalui

asistensi dan fasilitas yang diperlukan untuk

membentuk ketrampilan, nilai-nilai, perilaku dan pola

pikir baru (termasuk budaya kerja atau budaya

organisasi yang baru) yang diharapkan

2012

Mengimplementasikan manfaat yang telah dirumuskan

agar perubahan dapat dirasakan secara positif oleh


2012

2. Melakukan Asesmen Kesiapan Organisasi LKPP

Workshop penilaian kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan yang

dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober – 1 November 2011 dibantu oleh konsultan.

Peserta workshop ini diikuti oleh 67 orang Pegawai Negeri Sipil LKPP atau 51.5%

dari keseluruhan jumlah pegawai yaitu 136 orang. Workshop kesiapan organisasi

dalam mengelola perubahan diukur dari 10 dimensi kesiapan sebagai berikut :


29

Tabel 6. Dimensi Kesiapan untuk Mengelola Perubahan

Dari 10 dimensi penilaian kesiapan perubahan LKPP didapatkan hasil sebagai

berikut :

Tabel 7. Hasil Penilaian Kesiapan Dalam Mengelola Perubahan Di LKPPRINGKASAN TINGKAT KESIAPAN DALAM MENGELOLA PERUBAHAN

AREA PENILAIAN STATUSKESIAPAN

KEY FEATURES OF READINESS

ATTRIBUT POSITIF ATTRIBUT NEGATIF

1. Visi untukperubahan

CukupTinggi

Keleluasaan yang positifmengubah sekitar visiLKPP

Positif tentang reformasibirokrasi

Percaya perubahan adalahhal yang baik

Visi LKPP tidak dikomunikasikandengan baik kepada staf

Perlunya menyelaraskan visiLKPP agar lebih terkonsolidasi,bermakna dan efektif

Semua direktorat belum memilikivisi mereka sendiri

2. Kesiapan pribadiuntuk mengelolaperubahan

Tinggi Kondusif dalam mendukungperubahan lingkungan,

Persepsi dan sikap yangpositif terhadap perubahan,

Staf bekerja untuk

Beberapa staf tidak merasacukup diberdayakan,

Beberapa staf merasa tidakmampu mengantisipasi terhadapperubahan,


30

RINGKASAN TINGKAT KESIAPAN DALAM MENGELOLA PERUBAHAN




mencapai yang terbaik, Staf berkomitmen tinggi.

Beberapa staf merasa pesimisterhadap perubahan

3. Budaya dan nilai Tinggi Menghormati nilai-nilaiorganisasi sebagaipanduan perilaku,

Saling mempercayai antarstaf,

Memiliki komitmen danakuntabilitas dalammemenuhi tanggung jawab,

Saling mendukung antarstaf.

Partisipasi dalam pengambilankeputusan rendah,

Sebagian staf belum mengetahuidan memahami arti nilaiorganisasi,

Implementasi nilai-nilai organisasidalam perilaku masih rendah.

4. Kapasitaskepemimpinan dandukungan

Moderate Adanya bimbingan daripimpinan,

Umumnya komunikasiefektif

Tersedianya dukungan daripimpinan untuk beradaptasidengan perubahan.

Pemimpin belum menjadi teladanyang baik.

Pimpinan kurang melibatkan stafterkait rencana perubahan,

Pimpinan kurang memberikanmotivasi,

Pimpinan kurang berupaya untukmemahami reaksi staf terhadapperubahan.

5. Struktur organisasidan pengaturan

Moderate Adanya rencana danstrategi dimasing masingmasing unit kerja

Staf memahami danmengikuti rencana sertastrategi unit kerja

Tanggung Jawab Staf telahterdefinisikan dandipahami.

Belum terdapat kejelasan aturanuntuk membantu mengatasimasalah yang dihadapi oleh staf

Tidak cukup tersedia SumberDaya Manusia

Pelaksanaan kinerja staf belumdirencanakan, dikelola dan dinilaisecara efektif

6. Potensi resistensi Moderate Staf melihat perubahansebagai hal yang konstruktif

Pengalaman masa lalumembuat staf siapmenghadapi perubahan

Staf mudah beradaptasiterhadap perubahan

Adanya ketidak pastian terhadapdampak perubahan

Adanya kekhawatiran bahwabanyak perubahan yang terjaditerlalu cepat

Adanya ketidak yakinan akankeberhasilan perubahan

7. Sistem komunikasi Rendah Teknologi dan infrastrukturkomunikasi telah tersedia

Pertemuan periodik dalamrangka sosialisasi rencanakegiatan unit kerja

Belum adanya sistem intranetdalam organisasi

Belum tersedianya fasilitas dansistem yang efektif untukmemperoleh informasi yangakurat

Situs web LKPP belumdimanfaatkan lebih efektif sebagaisarana komunikasi

Belum tersedianya informasi yangterkini

8. Dampak pemangkukepentingan

CukupTinggi

Adanya harapan terhadappara pemangkukepentingan untuk dapatmembantu perubahan

Perubahan organisasi akanmempengaruhi parapemangku kepentingansecara positif

Perubahan akanmemberikan manfaat bagi

Tidak cukupnya sumber daya danwaktu untuk melibatkan parapemangku kepentingan secaraefektif

Belum tersedianya sarana untukmenyampaikan permasalahan,ide-ide serta aspirasi daripemangku kepentingan

Masih belum terdapat hubunganyang efektif dengan semua


31

RINGKASAN TINGKAT KESIAPAN DALAM MENGELOLA PERUBAHAN




para pemangkukepentingan


9. Kesadaran akanreformasi birokrasi

Moderate Staf menyadari tantanganyang dihadapi pelayananpublic

Staf mendukung tujuanreformasi birokrasi dalampelayanan publik

Staf mengetahui visi dantujuan reformasi birokrasidalam rangka pelayananpublik

Belum diketahui dan dipahaminyaperaturan perundangan tentangreformasi birokrasi

Kurang adanya kesadaran untukmengetahui keberhasilanlembaga lain diluar LKPP dalammelaksanakan reformasi birokrasi

10. Pengelolaanperubahankehidupan

CukupTinggi

Hubungan antar personalyang positif

Kapasitas staf untukmengelola perubahanpribadi cukup baik

Staf mampu mengelolatantangan dalam kehidupan

Tidak terdapat perubahan yangcukup besar dalam kehidupanstaf

Tantangan kehidupan pribadi stafsangat mempengaruhiproduktivitas dan perilaku staf

Tidak ada perubahan positifdalam diri staf dari pengalamandan hubungan di tempat kerja

Hasil asesmen menunjukan aspek kesiapan pribadi untuk mengelola perubahan

serta pemahaman dan aplikasi budaya serta nilai organisasi oleh staf status

kesiapannya tinggi, hal ini merupakan faktor pendukung yang sangat berarti dalam

melaksanakan perubahan. Aspek yang memerlukan perhatian khusus adalah sistem

komunikasi dengan status kesiapan rendah.

Untuk mengevaluasi capaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh LKPP,

maka dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

LKPP Secara Online. Pelaksanaan PMPRB Secara Online dilaksanakan oleh Eselon

I, II, III, IV, dan staf PNS LKPP (137 pegawai) melalui website PMPRB online

Kementerian PAN dan RB (pmprb.menpan.go.id). Tujuan dari pelaksanaan kegiatan

ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi di LKPP secara mandiri.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan pada 8 area perubahan yaitu

Akuntabilitas, Organisasi, Peraturan Perundang-undangan, Tata Laksana,

Pelayanan Publik, Mindset/Culture Set, SDM Aparatur, dan Pengawasan.

Penilaian PMPRB terdiri dari dua komponen, yaitu Komponen Pengungkit dan

Komponen Hasil. Komponen Pengungkit adalah seluruh aspek internal organisasi


32

instansi Pemerintah yang melakukan berbagai upaya manajemen untuk

menghasilkan berbagai layanan publik bagi masyarakat/pengguna layanan, SDM

Aparaturnya, dan bagi komunitas lokal, nasional dan internasional, serta

mewujudkan kinerja yang menjadi tujuannya. Komponen Pengungkit terdiri dari 5

kriteria, yaitu Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Sumber Daya Manusia

Aparatur, Kemitraan Dan Sumber Daya, dan Proses. Komponen Hasil merupakan

output atau outcome yang dihasilkan Komponen Pengungkit, yang tidak hanya

dirasakan oleh pihak eksternal tetapi juga pihak internal organisasi. Komponen

Hasil terbagi ke dalam empat kriteria, yaitu : 1) Hasil Pada Masyarakat/Pengguna

Layanan; 2) Hasil Pada Sumber Daya Manusia Aparatur; 3) Hasil Pada Komunitas

Lokal, Nasional, dan Internasional; serta 4) Hasil Kinerja Utama. Penilaian dilakukan

terhadap Unit Eselon I LKPP, yaitu Sekretariat Utama dan Kedeputian.

Hasil PMPRB secara online pada tahun 2013, LKPP mendapatkan nilai sebesar

73,26, dengan rincian penilaian komponen pengungkit sebagaimana disajikan pada

Tabel 8 berikut :

Tabel 8. Hasil Survei Internal PMPRB LKPP Pada Komponen PengungkitTahun 2013

Aspek yang Dinilai BobotNilai

Kriteria 1 : Kepemimpinan 14.49

SK 1.1 Menentukan arah bagi instansi untuk pencapaian misi, visi dannilai

3.69

SK 1.2 Mendorong penyempurnaan manajemen dan memimpinperubahan

3.55

SK 1.3 Memberi motivasi, inspirasi dan mendukung pegawai sertamenjadi panutan (role model)

3.67

SK 1.4 Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan 3.58

Kriteria 2 : Perencanaan Strategis 14.54

SK 2.1 Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kebutuhanpemangku kepentingan saat ini dan yang akan datang

3.77

SK 2.2 Mengembangkan, mereviu, dan memperbaharui Renstradengan memperhatikan kebutuhan pemangku kepentungandan ketersediaan sumber daya

3.58

SK 2.3 Melaksanakan Renstra 3.61

SK 2.4 Merencanakan, melaksanakan dan mereviu reformasi danmodernisasi

3.58

Kriteria 3 : Sumber Daya Manusia Aparatur 10.75


33

Aspek yang Dinilai BobotNilai

SK 3.1 Merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas SDMaparatur secara transparan dan akuntabel sesuai denganRenstra dan Road Map Reformasi Birokrasi instansi

3.67

SK 3.2 Mengidentifikasi, mengembangkan dan menggunakankompetensi pegawai serta menyelaraskan tujuan individu daninstansi

3.46

SK 3.3 Melibatkan pegawai dengan dialog terbuka dan denganpemberdayaan

3.62

Kriteria 4 : Kemitraan Sumber Daya 22.07

SK 4.1 Pengembangan dan pelaksanaan hubungan kemitraan utama 3.60

SK 4.2 Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan denganmasyarakat

3.66

SK 4.3 Pengelolaan keuangan 3.97

SK 4.4 Pengelolaan informasi dan pengetahuan 3.52

SK 4.5 Pengelolaan teknologi 3.56

SK 4.6 Pengelolaan fasilitas 3.76

Kriteria 5 : Proses 11.06

SK 5.1 Mengidentifikasi, merancang, menerapkan dan memperbaikiproses bisnis/tata laksana secara berkelanjutan

3.69

SK 5.2 Mengembangkan dan menyediakan pelayanan yangberorientasi pada kebutuhan masyarakat/pengguna layanan

3.82

SK 5.3 Inovasi proses yang melibatkan masyarakat/pengguna layanan 3.55

Nilai Survei Internal : Pengungkit (skala 100) 73.26

Salah satu kriteria penilaian pada Komponen Hasil adalah Hasil Pada

Masyarakat/Pengguna Layanan yang merupakan output atau outcome yang dapat

langsung atau tidak langsung dirasakan oleh masyarakat/pengguna layanan

(stakeholder) instansi Pemerintah. Oleh karena itu LKPP melaksanakan: (1) survei

terhadap stakeholder LKPP; (2) Survei Indeks Kepuasan Masyarakat; dan (3).

Survei Kepuasan Pegawai.

Dalam rangka menilai output atau outcome yang dirasakan oleh

masyarakat/pengguna layanan (stakeholder) instansi Pemerintah, LKPP melaksanakan

survei terhadap tiga stakeholder LKPP yaitu unit Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan Badan Pendidikan dan

Pelatihan (Badiklat) di 16 kabupaten/kota dan 20 Kementerian/Lembaga. Sampel

survei adalah para pelaku di LPSE, ULP, dan Badiklat masing-masing sebanyak 5

(lima) orang responden. Kuesioner survei berupa pendekatan terhadap delapan area


34

perubahan dan diolah menggunakan SPSS dengan membandingkan hasil dari 104

responden K/L dengan 393 responden dari daerah (provinsi/kabupaten/kota). Hasil

survei menunjukkan bahwa stakeholder merasa program reformasi birokrasi yang

dilakukan oleh LKPP pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sudah cukup

baik. Hal ini dapat dilihat dari sebaran nilai hasil survei PMPRB LKPP tahun 2013

sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Sebaran Nilai Hasil Survei Stakeholder PMPRB LKPP Tahun 2013

Hasil survei juga menunjukkan bahwa area tata laksana masih memerlukan perbaikan

dalam hal sosialisasi SOP pelayanan LKPP kepada para pemangku kepentingan

(Stakeholder). Stakeholder masih mengeluhkan kurang cepatnya balasan/tanggapan

dari LKPP terkait konsultasi terutama melalui telepon atau e-mail.

Untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan publik diperlukan adanya penilaian

terhadap kinerja pelayanan yang berbasis pada pendapat masyarakat, salah satunya

melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kegiatan survei kepuasan

masyarakat perlu dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan maksud agar dapat

diketahui perkembangan nilai IKM unit pelayanan publik dari tahun ke tahun.

99.49

94.91

83.21

61.07

86.01

86.77

85.24

87.02

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00Akuntabilitas

Organisasi

Peraturanperundang-undangan

Tata Laksana

PelayananPublik

PerubahanMindset

SDM Aparatur

Pengawasan

Akuntabilitas SangatBaik

Organisasi Baik

PeraturanPerundang-undangan

Baik

Tata Laksana Cukup

PelayananPublik

Baik

Mindset/CultureSet

Baik

SDM Aparatur Baik

Pengawasan Baik


35

LKPP telah melaksanakan survei IKM pada tahun 2012 terhadap 9 (sembilan) unit

pelayanan LKPP dengan nilai IKM sebesar 77,68. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pengadaan barang/jasa

dikategorikan Baik.

Survei IKM Tahun 2013 merupakan survei kedua, hal ini menunjukkan komitmen LKPP

untuk mewujudkan pelayanan prima berdasarkan kepuasan masyarakat. Selanjutnya

diharapkan akan diketahui perkembangan kinerja pelayanan unit pelayanan internal

LKPP maupun instansi pelaksana fungsi pengadaan di luar LKPP dalam memberikan

pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan

evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan sekaligus

berfungsi sebagai pendorong bagi unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas

pelayanan. Hasil pelaksanaan survei IKM pada tahun 2013 dilakukan di 12 (dua belas)

unit pelayanan internal LKPP dengan perolehan hasil survei sebagaimana disajikan

pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Nilai IKM Pada Unit Pelayanan Internal LKPP Tahun 2013

No Unit Pelayanan Nilai IKM MutuPelayanan

Kinerja UnitPelayanan

1 Layanan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/JasaPemerintah Berbasis Komputer 78,65 B Baik

2 Layanan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/JasaPemerintah Reguler/Non Reguler 80,37 B Baik

3 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 76,79 B Baik4 Layanan Bimbingan Teknis dan Advokasi

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Wilayah I) 76,27 B Baik

5 Layanan Rekomendasi Sanggah dan PengaduanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Wilayah II) 77,54 B Baik

6 Layanan Rekomendasi PenangananPermasalahan Hukum Pengadaan Barang/JasaPemerintah

77,20 B Baik

7 Layanan Informasi Pelatihan 77,56 B Baik8 Layanan Konsultasi Pembentukan ULP 76,65 B Baik9 Layanan Pemanfaatan RUP 78,30 B Baik10 Layanan Pemanfaatan e-monev 77,69 B Baik11 Layanan Pemanfaatan e-katalog 75,50 B Baik12 Layanan Informasi LKPP 78,41 B BaikRata-Rata Nilai IKM Unit Pelayanan Internal LKPP 77,58 B Baik

Nilai IKM pada unit pelayanan internal LKPP pada tahun 2013 adalah sebesar 77,58

dengan mutu pelayanan “B” dan kinerja unit pelayanan “Baik”. Nilai ini menurun


36

sebesar 0,10 (0,12%) dari nilai IKM tahun 2012 (77,68). Hal ini dikarenakan jumlah unit

pelayanan publik yang dinilai bertambah menjadi 12 (dua belas) unit pelayanan

dibandingkan pada tahun 2012 sebanyak 9 (sembilan) unit pelayanan. Perbandingan

kinerja berdasarkan nilai IKM pada unit pelayanan internal LKPP pada tahun 2012-

2013, sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Kinerja IKM Pada Unit Pelayanan Internal LKPPTahun2012-2013

No Unit PelayananNilai IKM

Tahun Keterangan2012 2013

1 Layanan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/JasaPemerintah Berbasis Komputer 79,81 78,65 (-)

2 Layanan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/JasaPemerintah Reguler/Non Reguler 81,09 80,37 (-)

3 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 76,90 76,79 (-)4 Layanan Bimbingan Teknis dan Advokasi Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Wilayah I) 77,92 76,27 (-)

5 Layanan Rekomendasi Sanggah dan PengaduanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Wilayah II) 78,43 77,54 (-)

6 Layanan Rekomendasi Penanganan PermasalahanHukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 77,24 77,20 (-)

7 Layanan Informasi Pelatihan 76,64 77,56 (+)8 Layanan Konsultasi Pembentukan ULP 72,68 76,65 (+)9 Layanan Pemanfaatan RUP - 78,3010 Layanan Pemanfaatan e-Monev - 77,6911 Layanan Pemanfaatan e-Katalog - 75,5012 Layanan Informasi LKPP 80,43 78,41 (-)

Pada Tabel 10 diatas dapat diketahui bahwa dari 12 (dua belas) unit pelayanan internal

LKPP yang dinilai kinerjanya pada tahun 2013, terdapat 2 (dua) unit pelayanan

mengalami peningkatan nilai IKM dibandingkan tahun 2012, yaitu Unit Layanan

Informasi Pelatihan dan Unit Layanan Konsultasi Pembentukan ULP. Sedangkan 7

(tujuh) unit pelayanan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2012 dengan

nilai penurunan tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 0,04 – 2,02 poin. Penurunan nilai

IKM ini memerlukan perhatian yang mendalam bagi pelaksana pelayanan publik di

LKPP agar dapat diperbaiki di masa yang akan datang.


37

Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Layanan Perkantoran

Sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025 maupun Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014

terdapat 8 (delapan) area perubahan yang selanjutnya harus diimplementasikan

melalui 9 (sembilan) program. Salah satu dari program Reformasi Birokrasi ini adalah

Manajemen Perubahan. Manajemen Perubahan atau Change Management adalah

suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber

daya yang diperlukan organisasi untuk bergerak dari kondisi sekarang menuju kondisi

yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola

kinerja organisasi yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Pemangku kepentingan utama dalam manajemen perubahan adalah Pegawai LKPP.

Persepsi pegawai terhadap organisasi merupakan elemen penting untuk membangun

kinerja organisasi. Semua kebijakan, program dan kegiatan dapat berjalan dengan

baik bila persepsi pegawai terhadap organisasi juga diperhatikan dan dikelola secara

serius dan baik. Salah satu cara untuk mengetahui persepsi pegawai terhadap kinerja

organisasi dapat melalui Survei Kepuasan Pegawai (SKP). Hasil survei akan menjadi

salah satu acuan utama dalam perumusan strategi manajemen perubahan sehingga

proses reformasi birokrasi melalui manajemen perubahan dalam lingkungan organisasi

LKPP dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

Tujuan pelaksanaan SKP LKPP tahun 2013 adalah :

1) Untuk mengindentifikasi tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan internal

LKPP; dan

2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pegawai atas

pelayanan internal LKPP.

SKP LKPP tahun 2013 dilaksanakan untuk menilai pelayanan internal LKPP yang

terdiri dari 8 (delapan) unsur, yaitu :

1) Lingkungan Kerja;

2) Pelayanan Umum;


38

3) Pelayanan Keuangan;

4) Pelayanan Tata Usaha;

5) Pelayanan Hukum;

6) Pelayanan Kepegawaian;

7) Pelayanan Informasi; dan

8) Pelayanan Perencanaan dan Tata Laksana.

Hasil pengukuran SKP atas pelayanan internal, secara umum pegawai LKPP menilai

Cukup Puas dengan skor 394.6 pada skala 600 atau 65.6 persen pada skala 100.

Unsur pelayanan internal LKPP dengan skor tertinggi sampai skor terendah adalah

Pelayanan Keuangan, Pelayanan Hukum, Pelayanan Tata Usaha, Pelayanan

Perencanaan Tata Laksana, Pelayanan Lingkungan Kerja, Pelayanan Kepegawaian,

Pelayanan Umum dan Pelayanan Informasi. Skor dan kriteria pelayanan internal LKPP

sebagaimana disajikan pada Gambar 2 dan Tabel 11.

Tabel 11. Kinerja Pelayanan Internal Tahun 2013

LK PU PK PTU PH PP PI

393.5 381.7425.2

407 412.3391.3

344.2

Gambar 2. Skor Unsur LayananInternal LKPP Tahun 2013


38



5) Pelayanan Hukum;












PIPT

L

344.2

400.8

Gambar 2. Skor Unsur LayananInternal LKPP Tahun 2013

STP2%

P28%

SP7%

Gambar 3. Frekuensi (%) TingkatKepuasan atas Layanan Internal LKPP


38



5) Pelayanan Hukum;












STP2% TP

7% KP22%

CP34%

Gambar 3. Frekuensi (%) TingkatKepuasan atas Layanan Internal LKPP


39

Penilaian skala Likert terhadap unsur pelayanan internal LKPP menunjukkan pegawai

LKPP yang merasa Sangat Tidak Puas (2.5%), Tidak Puas (6.7%), Kurang Puas

(21.6%), Cukup Puas (33.7%), Puas (28,3%), dan Sangat Puas (6.9%). Pegawai LKPP

yang cenderung belum puas atas unsur pelayanan internal sebesar 30.9 persen,

sedangkan sisanya sebesar 69.1 persen cenderung puas (lihat Gambar 3).

Reformasi birokrasi yang dilakukan LKPP berpengaruh terhadap tingkat kehadiran PNS

LKPP, dengan data sebagaimana tercantum pada Tabel 12 berikut :

Tabel 12. Ketidakhadiran PNS LKPP Tahun 2012 -2013

KETERANGANJUMLAH PNS PADA

TAHUN (ORANG)RERATA KETIDAKHADIRAN

(HARI)RANGE (KOMULATIF)

(HARI)2012 2013 2012 2013 2012 2013

Sakit 75 (55%) 76 (51%) 4 4 1-33 1-21

Izin 85 (62%) 102 (68%) 3 2 1-9 1-5

Alpa* 30 (22%) 14 (9%) 7 2 1-19 1-6

DiklatLuarKantor

130 (95%) 59 (42%) 22 11 2-74 1-57

*) Tercatat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, belum ada konfirmasi/klarifikasi

Dapat dilihat dari tabel di atas pada tahun 2013 terjadi penurunan ketidakhadiran

dengan alasan izin dan alpa, demikian pula apabila dikomulatifkan secara

keseluruhan terjadi penurunan ketidakhadiran PNS. Rata-rata kehadiran PNS terjadi

kenaikan dari 1.675 jam/tahun menjadi 1.939 jam/tahun.

B. Anggaran Reformasi Birokrasi

Jumlah anggaran yang telah disediakan dalam DIPA LKPP selama tahun 2012-2013

total sebesar Rp 60.299.939.000 (enam puluh milyar dua ratus sembilan puluh

sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai

berikut :


40

Tabel 13. Anggaran Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2012 - 2013

No. PROGRAM DANKEGIATAN

OUTPUTANGGARAN TAHUN (Rp)

2012 2013

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Pembentukan TimManajemen PerubahanLKPP

Terbentuknya TimManajemen PerubahanLKPP

Rp 2.400.000AnggaranManajemenPerubahan

Rp 210.000AnggaranManajemenPerubahan

2. Penyusunan strategimanajemen perubahandan strategi komunikasiLKPP

Tersedianya dokumenstrategi manajemenperubahan dan strategikomunikasi LKPP

3. Sosialisasi danInternalisasi manajemenperubahan dalam rangkareformasi birokrasi

Terselenggaranyasosialisasi daninternalisasimanajemen perubahandalam rangka RB

B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.

Penataan berbagaiperaturan perundang-undangan yangdikeluarkan/diterbitkanoleh LKPP

Teridentifikasinyaperaturan perundang-undangan yangdikeluarkan/diterbitkanoleh LKPP

Rp 140.150.000Anggaran Kajianharmonisasisistem pengadaanbarang/jasa

Rp 191.320.000AnggaranPenyusunanPeraturanPerundang-undangan

Tersedianya petaperaturan perundang-undangan yang tidakharmonis atau tidaksinkron di lingkunganLKPP

Rp 297.212.000AnggaranNegoisasikerjasama ekonomiinternasional dibidang pengadaanbarang/jasapemerintahRp 464.351.000Anggaranharmonisasi sistempengadaanbarang/jasapemerintah

Terlaksananya regulasidan deregulasiperaturan perundang-undangan

Rp 1.752.500.000AnggaranDokumen laporanhasil survei CPI

Rp 179.163.000AnggaranWorkshop hasilsurvei nasional CPI


41



2012 2013

C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1.Restrukturisasi/penataantugas dan fungsi unitkerja pada LKPP

Tesedianya peta tugasdan fungsi unit kerjapada Lembaga yangtepat fungsi dan tepatukuran (right sizing) Rp 330.100.000

AnggaranDokumenPembentukanStrukturOrganisasi

Rp 188.850.000AnggaranDokumenPembentukanStrukturOrganisasi2.

Penguatan unit kerjayang menanganiorganisasi, tatalaksana,pelayanan publik,kepegawaian dan diklat

Terbentuknya unit kerjayang menangani fungsiorganisasi, tatalaksana, kepegawaiandan diklat yang mampumendukungtercapainya tujuan dansasaran RB

D. PENATAAAN TATA LAKSANA

1.Penyusunan SOPpenyelengaraan tugasdan fungsi

Tersedianya dokumenSOP penyelenggarantugas dan fungsi yangdisahkan

Rp 201.037.000Anggaran SOP

Rp 180.315.000Anggaran SOP

2.Pembangunan ataupengembangan e-Government

Tersedianya e-Government padaLKPP

Rp 1.015.600.000AnggaranPengembanganaplikasi e-Tendering

Rp 21.002.406.000anggaranpengembangansistem e-Procurementnasional

Rp 1.320.490.000AnggaranPengembanganaplikasi e-Purchasing

Rp 1.132.800.000AnggaranPengembanganPortal Inaproc

Rp 922.000.000anggaranpemeliharaan danpengelolaanlayanan informasidan TIK LKPP

Rp 605.950.000AnggaranPengembangansistem otoritasdigitalRp 703.998.000Anggaranpengembangansistem pelaporane-Procurement


42



2012 2013

Rp 1.248.700.000Anggaranpengelolaan danpengembanganSIB

Rp 140.000.000AnggaranPengembanganKearsipan Digital

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

1. Penataan sistemrekrutmen pegawai

Terbangunnya sistemrekrutmen yangterbuka, transparandan berbasiskompetensi

Rp 214.302.000AnggaranPenyelenggaraanAsesmen IndividuBerdasarkanKompetensi

Rp 562.504.000AnggaranRekruitmen CPNS

Rp 280.800.000Anggaranpenyusunandokumen StandarKompetensiJabatan

Rp 1.214.224.000Anggaran PNSyang mengikutiDiklat

Rp 80.520.000AnggaranPenyelenggaraanAsesmen IndividuBerdasarkanKompetensi

Rp 52.697.000AnggaranPenyusunanStandar PenilaianPrestasi KerjaPegawai

Rp 710.642.000AnggaranRekruitmen CPNS

Rp 300.000Anggaranpenyusunandokumen AnalisisJabatan

Rp 1.400.215.000Anggaran PNSyang mengikutiDiklat

2. Analisis Jabatan Tersedianya uraianjabatan

4. Penyusunan standarkompetensi jabatan

Tersedianya dokumenstandar kompetensijabatan

5. Asesmen individuberdasarkan kompetensi

Tersedianya peta profilkompetensi individu

6. Penerapan sistempenilaian kinerja individu

Tersedianya indikatorkinerja individu yangterukur

7.Pembangunan/pengembangandatabase pegawai

Tersedianya datapegawai yang mutakhirdan akurat

8.

Pengembanganpendidikan dan pelatihanpegawai berbasiskompetensi

Terbangunnya sistemdan proses pendidikandan pelatihan pegawaiberbasis kompetensidalam pengelolaankebijakan danpelayanan publik

F. PENGUATAN PENGAWASAN

1

Penerapan sistemPengendalian InternPemerintah (SPIP) padaLKPP

Terjadinya peningkatanketaatan, efesiensi danefektivitas pelaksanaantugas dan fungsi

Rp 288.429.000Anggaran LaporanPenyelenggaraanSistemPengendalianIntern Pemerintah

Rp 584.655.000Anggaran Laporanpenyelenggaraansistempengendalianintern pemerintah


43



2012 2013

2

Peningkatan PeranAparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP)sebagai QualityAssurance danConsulting

APIP yang lebihberperan dalammelakukan penguatanSistem PengendalianIntern, QualityAssurance dankonsultasi ataspelayanankepemerintahan.

Rp 300.000.000AnggaranPenatausahaanKeuangan danPerbendaharaan

Rp 187.270.000Anggaran LaporanPenatausahaanKeuangan danPerbendaharaan

Rp 300.000.000AnggarantersedianyaLaporan UAPAdan SAKPA/B

Rp 185.770.000Anggaran LaporanUnit AkuntansiKeuangan dan UnitAkuntansi

G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1.Penguatan AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah

Terjadinya peningkatankualitas laporanakuntabilitas kinerja

Rp 44.340.000Anggaran LAKIP

Rp 754.935.000Anggaran dokumenmonitoring danevaluasi kinerja

Rp 1.300.000Anggaran LaporanTahunan

Rp 231.730.000Anggaran LaporanTriwulan

2.Pengembangan sistemmanajemen kinerjaorganisasi

Terbangunnnya sistemyang mampumendorongtercapainya kinerjaorganisasi yang terukur

Rp 65.640.000Anggaran evaluasiakuntabilitas

Rp 72.100.000Anggaranpenyusunandokumenmanajemen kinerja

Rp 105.125.000AnggaranDiseminasi/BimtekSAKIP

Rp 224.394.000Anggaranpengukuran IndeksKepuasanMasyarakat danevaluasi pelayananpublikRp 117.708.000Anggaranpenyusunan danpenyempurnaanmodel logikainformasi kinerja(logic model).Kerangka logic danpedoman evaluasi

3.Penyusunan IndikatorKinerja Utama (IKU)pada LKPP

Tersusunnya IndikatorKinerja Utama (IKU)pada Lembaga

Rp 95.500.000Anggaran evaluasikinerja utama

-


44



2012 2013

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.Penerapan standarpelayanan pada unitkerja Lembaga

Terimplementasinyapenggunaan standarpelayanan dalampelayanan publik

2.Partisipasi masyarakatdalam penyelenggaranpelayanan publik

Terjadinya peningkatanpartisipasi masyarakatdalampenyelenggaraanpelayanan publik

I MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring Tersedianya laporanmonitoring

Rp 494.003.000Monitoring danEvaluasiPelaksanaanReformasiBirokrasi LKPP

2. Evaluasi (dilakukansetiap tahun sekali)

Tersedianya laporanevaluasi tahunan

3.Evaluasi menyeluruh(dilakukan padasemester kedua 2014)

Tersedianya laporanevaluasi lima tahunan

J QUICK WINS I (PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI PBJP BERBASIS KOMPUTER DIDAERAH)

1.

Penyusunan pedoman,standar, dan manualsertifikasi profesipengadaan barang/jasapemerintah berbasiskomputer

Terlaksananya ujiansertifikasi profesipengadaanbarang/jasapemerintah berbasiskomputer di 33 propinsi

Rp 9.468.020.000Anggaranpengembangansistem danpenyelenggaraansertifikasi keahlian

Rp 7.003.855.000Anggaranpengembangansistem danpenyelenggaraansertifikasi keahlian

2.

Penyusunan sisteminformasi manajemensertifikasi berbasiskomputer, yangmenyediakan data basedan informasi mulai daridata peserta, tingkatkelulusan, sampaidengan penyelenggaraanujian

3.

Pembuatan bank soalujian sertifikasi profesipengadaan barang/jasapemerintah


45



2012 2013

4.

Penyusunan pedomanpengendalian mutu danevaluasipenyelenggaraansertifikasi profesipengadaan barang/jasapemerintah

5.

Pelaksanaan ujianberbasis komputer diJakarta 8 kali dalamseminggu, uji coba di 5wilayah sejumlah 10 kalidi tahun 2011 dan di 33provinsi sebanyak 64 kalidi Tahun 2012.

K QUICK WINS II (PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN BIMTEK DAN ADVOKASIPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG TERINTEGRASI)

1.

Pengembangan SistemLayanan BimbinganTeknis dan Advokasipengadaan barang/jasapemerintah yangterintegrasi

Terintegrasinya sistemlayanan BimbinganTeknis dan Advokasipengadaanbarang/jasapemerintah

Rp 1.364.090.000Anggaran pihakyang mendapatkanpendampinganpengadaanbarang/jasapemerintah

Rp 340.260.000AnggaranPengembangansistem pelayananadvokasi

Rp 652.100.000Anggaranpengembangansistem pelayananadvokasi/sistempelayananadvokasi berbasisweb


46

BAB IVHAMBATAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP tahun 2013 ditemui beberapa

hambatan/masalah di 8 area perubahan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Area Manajemen Perubahan

Hasil asesmen aspek yang memerlukan perhatian khusus adalah sistem komunikasi

dengan status kesiapan rendah, yang berarti komunikasi merupakan salah satu

hambatan untuk mencapai kondisi LKPP yang lebih baik. Hambatan komunikasi

dapat bersifat atasan-bawahan (bersifat vertikal), hubungan sesama anggota yang

kedudukannya setingkat (bersifat horisontal). Komunikasi antara atasan dan

bawahan sering menimbulkan masalah. Keputusannya sendiri mungkin baik (dalam

arti dapat diterima oleh bawahan) tetapi karena terjadi salah informasi

(miscommunication), bawahan menolak keputusan pimpinan. Dalam kasus seperti

itu perubahan yang dilakukan akan menyangkut sistem saluran komunikasi yang

digunakan.

Masalah yang sering timbul berkaitan dengan hubungan sesama pegawai pada

umumnya menyangkut masalah komunikasi (kurang lancar atau macetnya

komunikasi antar pegawai), dan juga menyangkut masalah kepentingan masing-

masing pegawai. Persoalan seperti itu sering menimbulkan konflik antar pegawai

sehingga perlu dilakukan perubahan, misalnya dalam hal jalur komunikasi atau

bahkan struktur organisasi yang digunakan. Untuk memperbaiki komunikasi

diantara pegawai LKPP maka dilakukan berbagai strategi sehingga dapat terbangun

komunikasi yang lebih baik di lingkup pegawai LKPP. Sehubungan dengan hal

tersebut dalam rangka reformasi birokrasi LKPP telah menerapkan strategi

komunikasi yang dipergunakan sesuai dengan delapan area perubahan,

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 14 berikut :


47

Tabel 14. Penerapan Strategi Komunikasi Pada 8 Area Perubahan

NO. PROGRAM DAN KEGIATANREFORMASI BIROKRASI

STRATEGIKOMUNIKASI SASARAN KOMUNIKATOR

A MANAJEMEN PERUBAHAN

1 Pembentukkan Tim ManajemenPerubahan

1.Rapat Pimpinan2.Rapat rutin3.Coffee morning4.Seminar5.Website

SeluruhPegawaiLKPP

Tim ReformasiBirokrasi

2 Penyusunan Strategi ManajemenPerubahan dan StrategiKomunikasi LKPP

TimManajemenPerubahandanRerformasiBirokasi

Pimpinan LKPP

3 Sosialisasi dan Internalisasimanajemen perubahan dalamrangka reformasi birokrasi

SeluruhPegawaiLKPP

Tim ReformasiBirokrasi

B PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1 Penataan berbagai peraturan

perundang-undangan yangdikeluarkan/diterbitkan oleh LKPP

1.Sosialisasi draftperaturan untukmendapatkanmasukan/saran/koreksi

2.Rapat pembahasaninternal maupuneksternal

3.Nota Dinas4.Sosialisasi peraturan

perundangan5.Website6.Buletin/Jurnal

SeluruhPegawaiLKPP

Pimpinan LKPP

C. PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI1. Restrukturisasi/penataan tugas

dan fungsi unit kerja pada LKPP1.Rapat Pimpinan2.Rapat rutin3.Nota Dinas4.Website5.Sosialisasi

SeluruhPegawaiLKPP

Pimpinan LKPP

2. Penguatan unit kerja yangmenangani organisasi,tatalaksana, pelayanan publik,kepegawaian dan Diklat

1.Rapat Pimpinan2.Rapat rutin3.Nota Dinas4.Website5.Sosialisasi

SeluruhPegawaiLKPP

Pimpinan LKPP

D. PENATAAN TATA LAKSANA1. Penyusunan SOP

penyelengaraan tugas dan fungsi1.Rapat Pimpinan2.Rapat rutin3.Nota Dinas4.Website5.Sosialisasi

Seluruh UnitKerja LKPP

Pimpinan LKPP


48




1. Rapat Pimpinan2. Rapat rutin3. Nota Dinas4. Website5. Sosialisasi6. Rapat Kerja7. Simposium8. Jurnal


Pimpinan LKPP

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR1. Penataan Sistem rekrutmen

pegawai1. Rapat Pimpinan2. Nota Dinas3. Website

BaguianKepegawaianLKPP

Pimpinan LKPP

2. Analisis Jabatan 1.Rapat pembahasan2.Nota Dinas3.Sosialisasi

SeluruhPegawaiLKPP

Pimpinan LKPP

3. Evaluasi Jabatan 1.Rapat Pimpinan2.Nota Dinas3.Website

SeluruhPegawaiLKPP

Pimpinan LKPP

4. Penyusunan Standar KompetensiJabatan

1. Rapat Pembahasan2. Rapat rutin3. Nota Dinas4. Sosialisasi

SeluruhPegawaiLKPP

Pimpinan LKPP

5. Asesmen Individu berdasarkankompetensi

1. Rapat Pimpinan2. Nota Dinas3. Website

SeluruhPegawaiLKPP

Pimpinan LKPP

6. Penerapan Sistem penilaiankinerja individu


SeluruhPegawaiLKPP

Pimpinan LKPP

7. Pembangunan/pengembanganbasis data pegawai

1. Nota Dinas2. Website3. Sistem Informasi

Bersama

BagianKepegawaianLKPP

Pimpinan LKPP

8. Pengembangan pendidikan danpelatihan pegawai berbasiskompetensi


SeluruhPegawaiLKPP

Pimpinan LKPP

F. PENGUATAN PENGAWASAN1. Penerapan sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) LKPP1. Konsultasi2. Monitoring dan evaluasi

berkala3. Rapat4. Nota dinas5. Edaran6. Website


Pimpinan LKPP

2. Peningkatan Peran AparatPengawasan Intern Pemerintah(APIP) sebagai Quality Assurancedan Consulting

1. Rapat Pimpinan2. Rapat rutin3. Nota Dinas4. Website5. Sosialisasi


Pimpinan LKPP

G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA1. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah1. Konsultasi2. Monitoring dan evaluasi

berkala3. Rapat rutin4. Nota dinas5. Edaran


Pimpinan LKPP

2. Pengembangan sistem 1. Monitoring dan evaluasi Seluruh Unit Pimpinan LKPP


49



manajemen kinerja organisasi berkala2. Rapat rutin3. Nota dinas4. Edaran5. Rapat Kerja

Kerja LKPP

3. Penyusunan Indikator KinerjaUtama (IKU) LKPP

1. Rapat Pimpinan2. Rapat rutin3. Nota Dinas4. Website5. Sosialisasi


Pimpinan LKPP

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1. Penerapan standar pelayanan

pada unit kerja LKPP1. Rapat rutin2. Nota Dinas3. Website4. Sosialisasi5. Workshop


Pimpinan LKPP

2. Partisipasi masyarakat dalampenyelenggaraan pelayananpublik

1. Bimbingan Teknis2. Pendampingan3. Nota Kerja sama4. Website

SeluruhPemangkuKepentinganLKPP

Pimpinan LKPP

2. Area Penataan Peraturan Perundang-undanganSalah satu permasalahan yang dihadapi terkait dengan peraturan pengadaan

barang/jasa Pemerintah antara lain: belum ada kebijakan yang mendukung

tersusunnya RUU pengadaan; peraturan yang ada saat ini dinilai masih memiliki

kelemahan yang perlu diperbaiki, misalnya belum ada ketentuan mengenai sanksi;

masih adanya multitafsir terhadap beberapa ketentuan/pasal; peraturan

internasional yang berbeda sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan peraturan

pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Permasalahan lain yang dihadapi

terkait dengan penataan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa

Pemerintah adalah masih adanya duplikasi atau tumpang tindih, disharmonisasi dan

pertentangan peraturan yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan

peraturan di lapangan. Contohnya masih ada ketentuan yang belum selaras dengan

UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 20 Tahun 2008 tentang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan UU No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Untuk mengatasi masalah tersebut LKPP berupaya untuk meningkatkan strategi

koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan partisipasi stakeholder/masyarakat

dalam rangka harmonisasi peraturan pengadaan barang/jasa dengan peraturan lain.


50

Bentuk nyata dari koordinasi antara lain melalui rapat-rapat dinas, mengikutsertakan

personil dari instansi terkait sebagai anggota tim kegiatan. Selain koordinasi LKPP

berupaya meningkatkan sosialisasi dengan sasaran pemangku kepentingan serta

melaksanakan kajian pengadaan untuk mendapatkan masukan dalam rangka

perbaikan substansi pengadaan.

3. Area Penataan dan Penguatan OrganisasiLingkup tugas dan fungsi LKPP sangat luas dan beragam, tidak hanya terkait

dengan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah tetapi juga terkait

dengan pengembangan electronic procurement, sumberdaya manusia pengadaan

serta pemberian advokasi dan bantuan hukum terkait dengan pengadaan. Sebagai

organisasi yang beroperasi pada lingkungan yang dinamis tentunya LKPP harus

melakukan perubahan seiring dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal.

Oleh karena itu perlu dilakukan telaahan terhadap tugas dan fungsi serta struktur

organisasi LKPP saat ini.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja organisasi dan hasil diagnosis organisasi,

diperoleh beberapa kesimpulan antara lain :

a. Visi dan Misi. Belum diketahui dengan pasti apakah seluruh pegawai LKPP

sudah memahami dan menghayati visi misi LKPP;

b. Kepemimpinan. Peran pemimpin belum memberikan hasil yang optimal terkait

dengan aspek penyampaian informasi maupun pengambilan keputusan;

c. Struktur organisasi. Masih terjadi kesenjangan struktur organisasi dalam

mencapai visi, misi, keserasian pembagian tugas serta tujuan dan sasaran

strategis.

Belum tercapainya mencapai visi dan misi lembaga antara lain dikarenakan : belum

tersedianya unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas internal;

serta belum tercantumnya fungsi penetapan kebijakan serta kewenangan

mengembangkan, merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa.


51

Ketiga faktor tersebut merupakan hambatan yang harus segera diperbaiki agar

tujuan reformasi birokrasi di LKPP dapat tercapai. Upaya yang dilakukan untuk

mengatasi hal tersebut LKPP melakukan sosialisasi dan internalisasi visi dan misi

lembaga kepada seluruh pegawai, diharapkan dengan memahami visi dan misi

lembaga maka seluruh tindakan dan kinerja pegawai akan mempercepat

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mengoptimalisasikan

unsur kepemimpinan dalam hal penyampaian informasi maupun pengambilan

keputusan oleh pimpinan kepada bawahan dilakukan melalui rapat dinas, coffee

morning dan pertemuan informal. Untuk mengatasi kesenjangan yang diakibatkan

belum memadainya struktur organisasi LKPP telah mengusulkan reorganisasi

kepada Menteri PAN dan RB untuk revisi Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007

tentang LKPP dalam rangka mengakomodir pembentukan Inspektorat dan fungsi

penetapan serta kewenangan LKPP.

4. Area Penataan Tata LaksanaSaat ini dokumen standar pelayanan LKPP secara khusus belum disusun, namun

dalam melaksanakan pelayanan publik LKPP telah mengacu pada tahapan layanan

sebagaimana tercantum dalam dokumen SOP (Standar Operasional Prosedur) dan

Peraturan Kepala yang mengatur tentang layanan publik misalnya Perka No. 2 dan 3

Tahun 2010 tentang LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Dalam rangka

meningkatkan ketatalaksanaan LKPP berupaya untuk menggunakan semaksimal

mungkin teknologi informasi. Aplikasi untuk keperluan internal yang telah dibangun

saat ini antara lain Sistem Informasi Kepegawaian ( SIMPEG); Sistem Informasi

Monitoring Perencanaan Anggaran dan Keuangan (SIMPAK); Sistem Informasi

Perlengkapan dan Kerumahtanggaan (SIPAKRT). Aplikasi yang dipergunakan untuk

keperluan eksternal telah dikembangkan yaitu untuk Layanan Pengadaan Secara

Elektronik (LPSE), Sistem Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), sistem

monitoring dan evaluasi secara online (monev online), Sistem katalog elektronik (e-

katalog), Sistem Informasi Jabatan Fungsional (SiJabfung), Sistem Pelatihan

(Simpel), Inaproc, Whistleblowing System (WBS). Namun sampai saat ini masih

ditemukan hambatan berupa belum optimalnya penggunaan portal internet antara

lain dikarenakan jaringan tidak berfungsi dengan baik serta keengganan pegawai


52

untuk menggunakan aplikasi. Upaya yang telah dilakukan LKPP melakukan

pelatihan penggunaan aplikasi, mewajibkan penggunaan aplikasi, sosialisasi dan

pendampingan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk seluruh

pengguna. Untuk didaerah terpencil keterbatasan jaringan pun merupakan kendala

yang tidak dapat dihindari, untuk mengatasi hal tersebut maka masih dilakukan

pelayanan dengan manual antara lain sarana surat dan telepon.

Adapun hambatan/masalah yang ditemui terkait Standar Operasional Prosedur

(SOP) antara lain SOP direvisi secara berulang dikarenakan peraturan yang

berubah, serta adanya ketidaksamaan persepsi pegawai dalam mendefinisikan

kegiatan. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan pembahasan berulang kali

dengan unit kerja terkait sebelum SOP disahkan.

5. Area Penataan Sistem Manajemen SDM AparaturSebagai faktor yang sangat penting dalam organisasi, SDM LKPP secara kuantitas

belum mencukupi sesuai kebutuhan organisasi, masih banyak terjadi rangkap tugas.

Kuantitas Sumber Daya Manusia sampai saat ini merupakan kendala dalam

melaksanakan tugas dan fungsi LKPP. Upaya yang dilakukan LKPP untuk

memenuhi kebutuhan SDM mengusulkan kebutuhan SDM kepada Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan

formasi pegawai serta melakukan rekrutmen pegawai non PNS.

Masalah lain yang dihadapi tidak adanya feedback dari hasil asesmen kompetensi

yang dilakukan Bagian Kepegawaian. Masih terdapat pegawai yang belum

memahami konsep dan bagaimana melaksanakan sistem penilaian sehingga perlu

sosialisasi lebih lanjut terkait sistem penilaian kinerja. Pengusulan pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan masih didominasi berdasarkan kebutuhan yang bersifat

segera.

Sehubungan dengan ketidakhadiran pegawai khususnya yang tanpa keterangan dan

dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat Bagian Kepegawaian selalu

meminta klarifikasi alasan ketidakhadiran, hal ini dilakukan karena dimungkinkan


53

pegawai yang bersangkutan lupa melakukan pencatatan kehadiran pada mesin

kehadiran (finger print). Setiap bulan dilakukan rekapitulasi kehadiran seluruh

pegawai yang dikelompokan per eselon II sebagai bahan pembinaan oleh atasan.

6. Area Penguatan PengawasanKeberhasilan pada area penguatan pengawasan strategis ini diukur melalui indikator

berupa Opini BPK atas laporan keuangan, hasil penilaian selama tahun 2011 sampai

dengan 2013 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 15. Target dan Capaian Opini BPK atas Laporan KeuanganIndikatorKinerja

SatuanTarget Realisasi % Capaian

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Opini BPK atas

Laporan

Keuangan

-- WTP WTP WTP WTP WTP WTP 100,0 100,0 100,0

Meskipun laporan keuangan LKPP tahun 2010, 2011 dan 2012 mendapatkan

predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sistem pengawasan di LKPP saat ini

masih belum ideal, salah satunya dikarenakan LKPP belum memiliki unit kerja yang

bertugas dan berfungsi sebagai pengawas internal untuk menjalankan fungsi check

and balance. Upaya yang dilakukan LKPP yaitu dengan membentuk tim ad hoc yang

berfungsi sebagai tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta

mengusulkan pembentukan inspektorat kepada Menteri PAN dan RB. Dalam

rangka menjaga kualitas pengawasan yang lebih akuntabel maka penyelenggaraan

kegiatan harus selalu melaksanakan SOP secara konsisten, merevisi SOP yang out

of date, serta melaksanakan rekomendasi atas temuan BPK.

7. Area Penguatan Akuntabilitas KinerjaTransparansi dan akuntabilitas sangat terkait dengan ketersediaan indikator kinerja

yang jelas, hal ini dituangkan pada Indikator Kinerja Utama (Key Performance

Indicators – KPI) LKPP. Indikator Kinerja Utama LKPP telah disusun dan


54

dirumuskan serta dijadikan sebagai acuan dan komitmen dalam bentuk kontrak kerja

oleh para pejabat khususnya eselon I dan eselon II. Namun demikian pengukuran

kinerja belum didukung oleh mekanisme pengumpulan data kinerja yang memadai.

Evaluasi akuntabilitas LKPP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar

manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Pengelolaan Anggaran/Kegiatan, dan Capaian Sasaran/Kinerja

Organisasi, dengan rincian nilai setiap komponen pada tahun 2010-2013

sebagaimana disajikan pada Tabel 16 :

Tabel 16. Rincian Nilai Kinerja Akuntabilitas LKPP Tahun 2010-2013

Aspek yang DinilaiBobotNilai

2010 2011 2012 2013

Perencanaan Kinerja 35 8,25 18,14 18,17 20,70

Pengukuran Kinerja 20 10,67 11,24 11,24 11,44

Pelaporan Kinerja 15 6,38 8,38 8,57 8,76

Evaluasi Kinerja 10 0,25 4,86 5,24 6,06

Capaian Kinerja 20 8,8 9,87 12,63 11,14

NILAI HASIL EVALUASI 34,34 52,49 55,85 58,10

TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA C CC CC CC

Dari penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja LKPP, diketahui bahwa kelemahan utama

pelaksanaan manajemen kinerja terletak pada komponen perencanaan, pengukuran

dan pelaporan kinerja.

Terhadap permasalahan tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan LKPP sebagai

langkah perbaikan antara lain :

1. Mereviu kembali sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang berorientasi

hasil;

2. Menyusun rencana aksi dalam bentuk kegiatan yang berorientasi hasil,

memonitoring dan memanfaatkan rencana aksi tersebut;

3. Menyelaraskan dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan Lembaga dan

RPJMN;

4. Menyusun indikator kinerja tujuan strategis;


55

5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Renstra dan indikator kinerja; dan

6. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk pengukuran kinerja pegawai dan mengukur

keberhasilan organisasi.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikLKPP sebagai instansi pemerintah salah satu fungsi yang harus dilaksanakan

adalah memberikan pelayanan pada pemangku kepentingan, namun pelayanan

yang diberikan sampai saat ini belum sepenuhnya memenuhi keinginan pemangku

kepentingan. Hambatan/masalah yang ditemui pada area ini, LKPP sampai saat ini

belum menyusun standar pelayanan sesuai dengan ketentuan. Untuk mengatasi hal

tersebut dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik LKPP telah menyusun

dan memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan dengan

menerbitkan berbagai peraturan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

antara lain Standar pelayanan e-Procurement (ditetapkan Deputi), Peraturan Kepala

LKPP tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Keputusan

Kepala LKPP tentang klasifikasi PPID, Pedoman pengelolaan informasi publik serta

Pedoman Tempat Uji Kompetensi, serta melakukan kerja sama yang diikat dengan

MoU antara lain dengan dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Badan

Diklat terkait pelaksanaan pelatihan pengadaan barang/jasa di remote area.

9. Monitoring Dan EvaluasiMonitoring dan evaluasi di delapan area perubahan dilakukan bersamaan dengan

evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan/kinerja dari unit kerja terkait.

Hambatan yang dihadapi dalam monitoring dan evaluasi antara lain dokumentasi di

unit kerja belum tertata dengan baik, dan kualitas pelaporan belum mendalam, serta

belum membahas akar permasalahan. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi

hal tersebut diantaranya dengan menyusun pedoman pelaporan, sosialisasi dengan

mengundang narasumber.


56

10. Quick Wins I (Pelaksanaan Ujian Sertifikasi PBJP Berbasis Komputer diDaerah)Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat/ pemangku kepentingan

(public trust building), LKPP melakukan peningkatan kualitas pelayanan yang

diberikan kepada pemangku kepentingan, antara lain dengan menyelenggarakan

ujian sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa Pemerintah berbasis komputer

menggantikan ujian berbasis kertas. Ujian berbasis komputer dapat mempersingkat

waktu menjadi hanya 15 hari kerja, atau terjadi penghematan 31 hari. Adapun

hambatan/masalah yang ditemui pada pelaksanaan ujian berbasis komputer di

daerah adalah: infrastruktur laboratorium komputer yang di beberapa provinsi masih

dibawah standar spesifikasi yang ditetapkan LKPP; mengubah mindset yang semula

penggunaan kertas menjadi berbasis komputer; dan kurangnya promosi terhadap

pelaksanaan ujian berbasis komputer. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal

tersebut diantaranya dengan dengan sosialisasi dan kebijakan untuk mendorong

pelaksanaan sertifikasi dengan metode ujian berbasis komputer/laptop baik di

Jakarta maupun daerah serta pelaksanaan ujian berbasis komputer di bebarapa

daerah dibiayai dari anggaran LKPP.

11. Quick Wins II (Pengembangan Sistem Layanan Bimtek dan AdvokasiPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Terintegrasi)Tahun 2013, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I memberikan

layanan advokasi PBJP sebanyak 9.737 rekomendasi yang terdiri dari tatap muka,

surat dan email. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pemangku

kepentingan terkait pemberian bimbingan teknis dan advokasi dikembangkan

aplikasi bimbingan teknis dan advokasi berbasis web yang terintegrasi. Namun

dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan berupa: penggunaan chatting sulit

dilakukan dikarenakan keterbatasan waktu, keterlambatan dalam menjawab email,

dashboard pengaduan tidak berfungsi dengan baik, sistem jaringan terkadang tidak

berfungsi. Untuk mengatasi hal tersebut ditempuh upaya dengan memperbanyak

kuantitas modem serta melakukan pengintegrasian sistem.


57

Kendala yang dihadapi dalam layanan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah

yaitu :

Terbatasnya staf pelaksana yang bertugas untuk menjawab konsultasi dan

update database tanya jawab;

Belum ada keserasian jawaban/rekomendasi/saran yang diberikan untuk

permasalahan yang sama;

Banyak pertanyaan yang tidak substansial atau berada di luar lingkup

Perpres 54 Tahun 2010 j.o. Perpres 70 Tahun 2012 atau di luar wewenang

LKPP, sehingga LKPP tidak dapat memberikan rekomendasi yang sesuai

terkait hal tersebut.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut

antara lain :

Menyempurnakan sistem database (Quick Win System) untuk konsultasi

pertanyaan pada website resmi LKPP dengan mencantumkan informasi

dan peraturan yang terkait kasus/ permasalahan yang dihadapi para pihak

secara up to date;

Perlu dibentuk tim khusus yang bertugas untuk menjawab konsultasi tanya

jawab serta meng-update tanya jawab per wilayah, sehingga masing-

masing PIC wilayah bertanggungjawab terhadap kegiatan advokasi (tatap

muka, surat dan e-mail) di wilayahnya, tidak hanya fokus pada database

Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I dan II, tapi juga

seluruh surat yang keluar dari Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah.


58

BAB VEVALUASI

A. Manajemen Perubahan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025 maupun Road Map Reformasi Birokrasi Nasional

2010-2014 terdapat 8 (delapan) area perubahan yang selanjutnya harus

diimplementasikan melalui 9 (sembilan) program. Salah satu dari program Reformasi

Birokrasi ini adalah Manajemen Perubahan. Manajemen Perubahan atau Change

Management adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan

pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser

dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja

yang lebih baik dan untuk mengelola kinerja organisasi yang akan terkena dampak

dari proses perubahan tersebut. Salah satu pemangku kepentingan utama adalah

Pegawai LKPP. Persepsi pegawai terhadap organisasi merupakan elemen penting

untuk membangun kinerja organisasi. Semua kebijakan, program dan kegiatan

dapat berjalan dengan baik bila persepsi pegawai terhadap organisasi juga

diperhatikan dan dikelola secara serius dan baik. SDM dan Visi merupakan

komponen penting dari proses manajemen perubahan, dan mempunyai peran

sangat penting untuk keberhasilan transformasi organisasi. Berdasarkan hasil self

assessment yang dilakukan oleh pegawai LKPP, tercatat 89% dari pegawai memiliki

pendapat positif terhadap visi LKPP dan tentang kemungkinan-kemungkinan yang

mungkin muncul sebagai hasil dari proses reformasi birokrasi. Hampir seluruh

pegawai memiliki persepsi positif terhadap perubahan secara umum, dan hampir

semua pegawai setuju dengan visi LKPP, dan mereka percaya bahwa visi ini akan

memberikan manfaat yang besar pada reformasi birokrasi yang dilakukan LKPP.

Namun masih terdapat pegawai (11%) yang belum memahami visi LKPP dan

mereka belum memahami tentang bagaimana proses reformasi birokrasi terkait

dengan visi organisasi, dan mereka belum yakin upaya apa yang akan dicapai

dalam proses reformasi. Kondisi ini harus dikelola karena walaupun persentase


59

cukup kecil namun akan dapat mengganggu proses perubahan yang dilakukan oleh

LKPP. Upaya yang dilakukan untuk mengelola hal tersebut dilakukan melalui

program sosialisasi baik berupa tatap muka ataupun melalui dokumen reformasi

birokrasi. Diharapkan dengan adanya pemahaman terhadap keterkaitan visi

lembaga dengan reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan LKPP, maka akan

terjadi perubahan budaya kerja yang signifikan pada seluruh pegawai LKPP,

sehingga memberikan dampak nyata yaitu terwujudnya pelaksanaan kinerja

organisasi LKPP yang akuntabel serta terwujudnya pelayanan publik yang cepat,

lebih baik dan lebih akurat.

B. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka harmonisasi peraturan pengadaan dengan peraturan lain telah

dilakukan proses harmonisasi antara Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan

perubahannya dengan Guidelines for procurement under Japanese ODA Loans

khususnya Schedule 4 Procurement Procedure untuk 7 proyek yang akan didanai

JICA yaitu: Railway Double Tracking on Java South Line Project (IV) (Kroya-Kutoarjo

Phase II), Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I, Rural Settlement

Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development ((RISE) II), Metropolitan

Sanitation Management Investment Program Engineering Services for Sewerage

System Development in DKI Jakarta, Urgent Disaster Reduction Project for Mount

Merapi and Lower Progo River Area II, Countermeasure for Sediment in Wonogiri

Multipurpose Dam Reservoir (II), and Professional Human Resource Development

(IV). Dokumen tersebut mencakup juga proses harmonisasi Standar Dokumen

Pengadaan Elektronik untuk Pekerjaan Konstruksi dan Barang dengan metode

pascakualifikasi antara aturan pengadaan Indonesia dan Bank Dunia. Dalam rangka

mengharmonisasikan perbedaan peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah

dengan peraturan internasional yang berbeda dilakukan proses negosiasi, antara

lain kerjasama perdagangan internasional yaitu antara Indonesia – EFTA

Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) dan Indonesia – Korea

Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), baik EFTA maupun

Indonesia saling bertukar pendapat mengenai aturan pengadaan dan kebijakan


60

terkini tentang pengadaan di masing-masing negara serta melihat kemungkinan-

kemungkinan kesepakatan yang mungkin dicapai tanpa melemahkan posisi

Indonesia yang sampai saat ini belum membuka akses pasar. Selain itu untuk

mendapatkan masukan terkait peraturan perundangan di bidang pengadaan

barang/jasa Pemerintah dilaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan kajian.

Melalui sosialisasi, bimbingan teknis diperoleh masukan terkait permasalahan dan

subtansi pengadaan, yang dipergunakan untuk memperbaiki peraturan kebijakan

pengadaan sehingga lebih dapat dilaksanakan. Terkait dengan kajian yang

dilakukan LKPP, menghasilkan satu sistem yang disebut dengan dashboard iklim

usaha yang diperuntukkan bagi penyedia barang/jasa pemerintah untuk

meningkatkan kapasitas melalui vendor coaching. Manfaat lain dari sistem tersebut

adalah pemberian rating bagi penyedia barang/jasa pemerintah melalui vendor

rating dan pembuatan database yang disebut vendor directory. Sedangkan kajian

analisa dampak terhadap peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah mencakup

beberapa fokus kajian seperti analisa dampak peraturan pengadaan barang/jasa

pemerintah terhadap keikutsertaan perusahaan asing, terhadap pengadaan yang

berkelanjutan (benchmarking pelaksaan pengadaan yang berkelanjutan bagi

Indonesia), terhadap sistem e-procurement (vendor management system dan

vendor rating), dan terhadap partisipasi usaha kecil dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah. Hasil kajiannya antara lain adalah informasi mengenai keikutsertaan

perusahaan asing dalam bidang jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi,

mendapatkan acuan bagi implementasi pengadaan yang berkelanjutan di Indonesia,

menghasilkan business process bagi implementasi Vendor Management System,

menghasilkan desain awal dan kriteria untuk penilaian vendor rating, dan

mengetahui karakteristik pengadaan barang/jasa pemerintah di DKI Jakarta.

Dalam rangka harmonisasi peraturan terkait Kerjasama Pemerintah dengan Swasta

(KPS) telah dilaksanakan kajian pada tahun 2012. Dalam kajian tersebut

menghasilkan rekomendasi sektor potensial yaitu sektor pengelolaan persampahan

(infrastruktur) dan pelayanan rumah sakit (non infrastruktur). Untuk mendukung

penyusunan draft SDB tersebut, di tahun 2013 dilaksanakan kegiatan Kajian

Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Pengelolaan Sampah. Kajian tersebut


61

dimaksudkan untuk memperdalam mengenai praktek KPS di bidang Pengelolaan

Sampah, yang kemudian akan ditindaklajuti dengan penyusunan Standard Bidding

Document (SBD) pemilihan mitra dalam rangka Kerjasama Pemerintah dengan

Swasta (KPS) untuk sektor infrastruktur pengelolaan sampah.

Dalam pelaksanaan penyusunan SBD KPS pengelolaan sampah ditemui hambatan

bahwa potensi kegiatan kerjasama pengelolaan sampah sangat luas, baik dari sisi

cakupan kegiatan maupun dari sisi skala wilayah. Dari sisi cakupan kegiatan, KPS

bisa dilakukan secara parsial pada kegiatan pengumpulan, pemilahan,

pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan pengolahan akhir, atau secara

lengkap mulai dari kegiatan pengumpulan sampai dengan pengolahan akhir.

Sementara dari sisi skala wilayah, pengelolaan persampahan dapat dilakukan pada

skala lingkungan, kecamatan atau kota kecil, dan skala kota besar atau skala

regional. Luasnya potensi kegiatan KPS tersebut mengakibatkan banyaknya varian

bentuk kerjasama yang mungkin dilakukan. Setiap lingkup kerjasama dan penentuan

teknologi yang digunakan akan membutuhkan kualifikasi investor dan kualifkasi

teknis yang berbeda. Permasalahan lain terkait kewenangan penanganan KPS

pengelolaan sampah yang masih tersebar di beberapa Kementerian, Lembaga,

Pemerintah Daerah. Instansi yang memiliki kewenangan tersebut belum memiliki

koordinasi yang baik sehingga sulit dilakukan integrasi dan harmonisasi kebijakan

KPS pengelolaan sampah. Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan SBD ini baru

memberikan gambaran KPS pada lingkup pengelolaan sampah di Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) dan belum mengarahkan secara teknis dan terperinci

tentang kualifikasi investor dan kriteria teknis teknologi yang tepat guna dalam

rangka KPS pengelolaan sampah. Masih diperlukan kegiatan lanjutan untuk

menyempurnakan Model Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document) Badan

Usaha dalam rangka KPS Persampahan yang mulai dirancang pada tahun 2014

yaitu dengan fokus pada lingkup kegiatan Pengolahan Akhir Sampah di Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) Kota dalam skala menengah dan skala besar.

Pelaksanaan penyusunan SBD kerjasama operasional antara pemerintah dengan

badan usaha untuk penyediaan alat kesehatan di Rumah Sakit juga menghadapi


62

kendala bahwa potensi kerjasama yang teridentifikasi pada sektor pelayanan Rumah

Sakit sangat luas dan memiliki variasi yang banyak. Hal ini memerlukan penelitian

lebih lanjut untuk mengenali secara teknis dan terperinci masing-masing karakteristik

dan kriteria yang penting dipertimbangkan dalam penyusunan SBD sesuai lingkup

kerjasama. Selain itu, sulit didapatkannya data valid yang dapat diandalkan

mengenai kebutuhan peralatan kesehatan secara nasional, kemampuan pemerintah

dalam menyediakan sarana dan prasarana kesehatan, serta kapasitas

suplier/investor alat kesehatan. Berdasarkan kondisi tersebut, SBD penyediaan alat

kesehatan di Rumah Sakit baru disusun berdasarkan satu contoh alat spesifik yang

paling potensial untuk dikerjasamakan di Rumah Sakit dan belum didapatkan

gambaran kualifikasi teknis dan keuangan secara rinci.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh LKPP dalam harmonisasi/tidak terjadi

tumpang tindih/ tidak terjadi multitafsir peraturan pengadaan barang adalah dengan

melakukan pendampingan penyusunan regulasi PBJ di Perguruan Tinggi dan

BUMN. Adapun BUMN yang telah didampingi dalam menyusun regulasi/pedoman

pengadaan barang/jasanya di tahun 2013 adalah :

1. PT.BPD Bank Jatim – telah selesai 100%

2. PDAM Kabupaten Bogor (Pedoman KPS) – telah selesai 100%

3. PDAM Kota Bandung - telah selesai 100%.

Adapun proses pendampingan penyusunan regulasi pengadaan barang/jasa yang

masih berlangsung diantaranya adalah :

1. Perum Peruri

2. PDAM Kab. Bogor (Pedoman PBJ Umum).

C. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, struktur organisasi LKPP mempunyai peran yang

cukup tinggi dalam mencapai tujuan organisasi, dengan nilai capaian indikator

penilaian sebesar 71.25%. Struktur organisasi dinilai dalam kesesuaiannya dengan:

Visi MIsi (25.80%); keserasian pembagaian tugas (23,15%); tujuan dan sasaran


63

strategis (22.31%%). Dari ketiga sub indikator tersebut capaian terendah adalah

kesesuaian struktur organisasi dengan tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan

sasaran strategis merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai visi misi

organisasi. Jika tujuan dan sasaran strategis belum dapat dicapai dengan maksimal

berarti visi dan misi yang ditetapkan belum dapat tercapai.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan melakukan

penyesuaian struktur organisasi dengan beban kerja organisasi, sehingga mampu

memberikan hasil terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran straregis serta visi dan

misi organisasi. Kebutuhan penambahan tugas dan fungsi tersebut dilakukan

dengan merevisi tugas dan fungsi unit kerja yang ada dan/atau menambah tugas

dan fungsi baru dengan membentuk unit kerja baru. Mencermati struktur organisasi

LKPP saat ini dan membandingkan dengan kebutuhan organisasi dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya maka permasalahan yang dihadapi LKPP pada

saat ini terkait dengan tugas fungsi yaitu belum tersedia unit kerja yang mempuyai

tugas dan fungsi sebagai pengawas internal.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas sebagai lembaga kebijakan pengadaan

yang andal yaitu lembaga yang memiliki kualitas, kapabilitas atau kemampuan, serta

otoritas untuk mengembangkan dan menghasilkan berbagai kebijakan pengadaan

barang/jasa yang kredibel di Indonesia, LKPP secara internal dituntut untuk menjadi

lembaga yang kredibel, tranparan dan akuntabel. Salah satu cara yang dilakukan

untuk menjadi lembaga yang kredibel, tranparan dan akuntabel adalah perlunya

fungsi pengawasan internal di LKPP. Pengawasan internal pada dasarnya melekat

pada pemangku jabatan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya,

namun demikian masih diperlukan suatu pengawasan internal yang mempunyai

kemandirian dalam mengawasi pelaksanaan kinerja LKPP, dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala LKPP. Adanya keinginan untuk membentuk pengawasan

internal yang mandiri menunjukan adanya kemauan yang kuat dari jajaran pimpinan

LKPP untuk menjadi organisasi yang sehat dan selalu menuju iklim kerja yang lebih

baik. Disamping itu LKPP mempunyai target menjadi Lembaga Pemerintah dalam

pengelolaan keuangannya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan


64

demikian perlu adanya pengawasan internal yang dapat memberikan pembinaan

maupun bimbingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk

mengoptimalkan pengawasan kinerja LKPP maka strategi perubahan yang

diusulkan adalah membentuk unit kerja pengawas internal (Inspektorat) setingkat

eselon II. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah terlaksananya pengawasan

yang mandiri mulai dari perencanaan kegiatan, mengawal rencana tindak lanjut

sampai evaluasi pelaporan, dengan obyek pengawasan administrasi, pengelolaan

keuangan serta kinerja aparatur. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan

menyampaikan usulan reorganisasi LKPP kepada Menteri PAN dan RB, dan pada

prinsipnya telah disetujui oleh Menteri Pan dan RB melalui surat Nomor :

B/1929/M.PAN-RB/05/2013, saat ini masih menunggu tindak lanjut perubahan

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP.

D. Area Penataan Tata LaksanaDalam rangka meningkatkan ketatalaksanaan LKPP berupaya untuk menggunakan

semaksimal mungkin teknologi informasi. Pencapaian penggunaan teknologi

informasi untuk keperluan internal di LKPP antara lain: aplikasi Sistem Informasi

Kepegawaian( SIMPEG); Sistem Informasi Monitoring Perencanaan Anggaran dan

Keuangan (SIMPAK); Sistem Informasi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan

(SIPAKRT). Pencapaian penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan

barang/jasa antara lain: Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem

Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), sistem monitoring dan evaluasi

secara online (monev online), sistem katalog elektronik (e-katalog). Fungsi utama

aplikasi tersebut antara lain adalah :

1. Dapat membantu pelaksanaan tugas supaya lebih cepat, efektif dan efisien;

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja atau kegiatan;

3. Mempermudah Pimpinan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas

oleh pegawai; dan

4. Mampu mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengarsipan guna mendukung

pelaksanaan tugas-tugas ketatalaksanaan.


65

LKPP sampai dengan tahun 2013 telah memfasilitasi pembentukan 602 LPSE,

dengan instansi yang terfasilitasi sejumlah 731 instansi. Pada tahun 2013 jumlah

paket yang dilelang telah mencapai 132.160 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp

250 triliun. Penggunakaan aplikasi untuk pengadaan barang/jasa menjamin adanya

transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa bagi

seluruh masyarakat, bahkan pemerintah telah mencanangkan tekad tersebut melalui

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 yang berisi antara lain mewajibkan

Kementerian/Lembaga/Dearah menayangkan pengadaan barang dan jasa melalui

LPSE sejumlah 100 %. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

dikembangkan pula Sistem Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Sistem

ini memungkinkan transparansi dan partisipasi yang luas bagi pelaku usaha dan

masyarakat sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing pihak. Instansi

pemerintah yang telah menayangkan rencana umum pengadaan sebanyak 432

instansi (68,68%) dari 629 instansi. Permasalahan yang dihadapi adalah belum

seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) mendapatkan informasi yang lengkap

tentang aplikasi ini, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum disahkan

sehingga daerah belum menginput dalam SiRUP. Upaya yang dilakukan melakukan

sosialisasi pada K/L/D yang belum menggunakan aplikasi tersebut. Sebagai salah

satu fungsi manajemen maka kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan

yang wajib dilakukan untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kegiatan yang

akan datang. LKPP saat ini telah mengembangkan aplikasi sistem monitoring dan

evaluasi pengadaan barang/jasa secara online (monev online), sehingga proses

monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan lebih mudah, efisien, cepat, dan

data serta informasi yang didapat lebih akurat. Instansi pemerintah yang telah

memanfaatkan monev online sebanyak 190 instansi. Permasalahan yang dihadapi

dari penggunaan aplikasi ini belum seluruh K/L/D yang memanfaatkan aplikasi

tersebut, hal ini dikarenakan sistem monev tersebut belum terintegrasi sepenuhnya

dengan sistem yang dikembangkan oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan

dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sehingga personil harus menginput dua

kali data/informasi yang sama, hal ini menimbulkan keengganan. Untuk mengatsi hal

tersebut LKPP telah melakukan koordinasi dengan UKP4 dan disepakati untuk untuk

mengembangkan aplikasi yang terintegrasi sehingga personil hanya memerlukan


66

satu kali input. Aplikasi tersebut saat ini dalam proses pengembangan. Selain itu

dilakukan pula sosialisasi pada seluruh K/L/D untuk menggunakan aplikasi monev

online. Faktor yang sangat berpengaruh pada penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut

adalah adanya komitmen dari pimpinan K/L/D, adanya dukungan para pimpinan

akan mempercepat pemanfaatan dari aplikasi tersebut. Salah satu aplikasi yang

dikembangkan LKPP saat ini adalah Sistem katalog elektronik (e-katalog) dalam

pengadaan barang/jasa, sistem ini akan mempercepat proses pengadaan

barang/jasa dan memungkinkan pembelian langsung melalui website e-katalog

LKPP, barang yang telah tercantum dalam katalog dapat langsung dipesan oleh

pengguna tanpa melalui proses lelang. Dengan cara ini biaya transaksi/administrasi

jauh lebih murah dan proses penyerapan anggaran juga lebih cepat. Harga yang

tercantum di katalog dijamin lebih murah dibandingkan derngan harga di pasaran.

Jumlah barang dalam e-katalog saat ini sebanyak 5.700 jenis dari 9 kategori (obat,

alat kesehatan, Polypropylene sheet, mesin pertanian, hot-mix, ready-mix,

kendaraan, internet servise provider, peralatan berat). Perluasan sistem ini terus

berlanjut dan saat ini dalam proses prioritas obat dan alat kesehatan, khususnya

dalam rangka mendukung program BPJS kesehatan. Permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan e-katalog adalah kurangnya data/informasi terkait harga yang

wajar dan jumlah kebutuhan pemerintah terhadap barang/jasa dari jenis barang/jasa

akan dimasukkan dalam katalog. Perlu adanya dukungan dari instansi terkait untuk

membantu memberikan data/informasi yang diperlukan dalam rangka mempercepat

proses penayangan dalam katalog. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal

tersebut adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta aktif mencari

data/informasi dari berbagai pihak. Dari uraian di atas maka pengembangan aplikasi

di LKPP sudah cukup banyak namun secara umum kendala yang ada adalah belum

memadainya komitmen pimpinan K/L/D untuk memanfaatkan aplikasi tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan maka hal yang penting dilakukan adalah

melakukan penilaian atau evaluasi (monitoring evaluasi) kesesuaian antara

pelaksanaan kegiatan dengan SOP. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui

keefektivitasan SOP dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Bilamana

berdasarkan hasil evaluasi tersebut menunjukan ketidakefektifan, maka perlu


67

ditinjau kembali alur pelaksanaan kegiatan tersebut yang berarti SOP tersebut perlu

direvisi atau disusun SOP baru. LKPP telah melakukan evaluasi SOP internal pada

tahun 2012 dan tahun 2013 dilakukan terhadap 210 kegiatan. Monitoring evaluasi

SOP yang dilakukan mencakup 4 (empat) aspek yaitu: (1) kelengkapan proses; (2)

peralatan; (3) waktu; dan (4) output. Kategori penilaian hasil monitoring evaluasi

SOP dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori yaitu: sangat kurang, kurang, cukup,

baik, dan sangat baik. Sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring tersebut maka

perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap SOP dengan kategori kurang/sangat

kurang untuk direvisi/dihapus/disusun SOP baru.

E. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Permasalahan utama SDM di LKPP adalah jumlah SDM PNS yang tidak memadai

dengan kebutuhan organisasi sehingga sangat mempengaruhi capaian output kegiatan,

Sampai dengan tahun 2013 Jumlah PNS LKPP baru dapat terpenuhi sebanyak 36,8

persen (150 orang) dari total kebutuhan sebanyak 408 PNS. Untuk mengatasi hal

tersebut LKPP sampai dengan tahun 2014 masih menggunakan pegawai non PNS.

Untuk mengetahui kesesuaian antara pemangku jabatan dan standar kompetensi

jabatan, antara lain dengan melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi

yang dibutuhkan dalam jabatan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh peta profil

individu/pegawai LKPP, yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan

dalam pengembangan SDM. Pada tahun 2013 dilaksanakan 1 (satu) kali asesmen

individu berdasarkan kompetensi untuk jabatan eselon IV terhadap 11 (sebelas) PNS.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, LKPP telah melakukan feedback dari

hasil asesmen kompetensi yang dilakukan Bagian Kepegawaian.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dilakukan melalui pendidikan dan

pelatihan. Setiap PNS memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuannya melalui

sistem pendidikan dan pelatihan untuk mencapai level kompetensi pegawai yang

dipersyaratkan sesuai jabatannya. Pengusulan pelaksanaan diklat masih didominasi

berdasarkan kebutuhan yang bersifat segera, dalam pelaksanaannya diklat dilakukan

berdasarkan kebutuhan namun tetap memperhatikan training need analysis. Mulai


68

tahun 2010 sampai dengan saat ini PNS LKPP diikutsertakan diklat antara lain : diklat

Pimpinan, diklat Prajabatan, diklat teknis dalam negeri, dan diklat teknis di luar negeri.

Sampai saat ini terdapat pegawai yang belum memahami konsep dan bagaimana

melaksanakan sistem penilaian sehingga masih perlu dilakukan sosialisasi pengenalan

sistem penilaian kinerja, diharapkan dengan meningkatnya pemahaman terhadap

sistem penilaian kinerja akan meningkatkan kinerja pegawai yang selanjutnya

berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

Permasalahan SDM lainnya adalah terkait ketidakhadiran pegawai, hal ini merupakan

salah satu informasi yang dapat dipergunakan oleh atasan untuk mengetahui kondisi

dari pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan pembinaan sebagai salah satu

pelaksanaan fungsi pengawasan.

F. Area Penguatan Pengawasan

LKPP memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dalam tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2010, 2011, dan 2012. Hal

tersebut merupakan hasil dari komitmen LKPP untuk menghasilkan pelaporan

berkualitas yang dilaksanakan secara tertib, bertanggungjawab, transparan, sesuai

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

G. Peningkatan akuntabilitas kinerja

Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam

reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen

pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan

kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Penilaian atas pelaksanaan kinerja ditetapkan berdasarkan sasaran strategis yang

akan dicapai, selanjutnya sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan

Indikator Kinerja Utama Lembaga. Lebih lanjut penilaian atas pelaksanaan kinerja


69

Lembaga merupakan akumulasi dari capaian yang diperoleh unit kerja eselon I,

sehingga capaian kinerja eselon I akan sangat mempengaruhi capaian lembaga.

Kualitas LAKIP Eselon I belum memadai serta masih terdapat rumusan Indikator

Kinerja Utama yang tidak memenuhi kriteria SMART, hal tersebut merupakan salah

satu faktor yang menyebabkan hasil penilaian kinerja akuntabilitas LKPP belum sesuai

dengan target yaitu B setara dengan nilai diatas 65 - 75. Hasil penilaian kinerja

akuntabilitas LKPP dari tahun 2010 hingga tahun 2013 menunjukkan peningkatan dari

nilai sebesar 34,34 dengan predikat C, pada tahun 2010 menjadi 58,10 dengan

predikat CC pada tahun 2013, dengan rincian nilai setiap tahunnya sebagaimana

ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Nilai Kinerja Akuntabilitas LKPP Tahun 2010-2013

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sampai saat ini LKPP belum memiliki standar pelayanan secara menyeluruh, namun

dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan LKPP telah berupaya

untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, LKPP telah menyusun beberapa pedoman antara lain

Standar pelayanan e-Procurement (ditetapkan Deputi), Peraturan Kepala LKPP tentang

PPID, Keputusan Kepala LKPP tentang klasifikasi PPID, Pedoman pengelolaan

informasi public serta Pedoman Tempat Uji Kompetensi. Disamping itu LKPP telah

melakukan kerja sama yang diikat dengan MoU antara lain dengan dengan LLP dan

Badiklat terkait pelaksanaan pelatihan PBJ di remote area.

0

10

20

30

40

50

60

2010

Nilai Kinerja Akuntabilitas LKPP Tahun 2010-2013


69






















2010 2011 2012 2013

34.34

52.49 55.8558.10

Nilai Kinerja Akuntabilitas LKPP Tahun 2010-2013


69























70

Untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan publik diperlukan adanya penilaian

terhadap kinerja pelayanan yang berbasis pada pendapat masyarakat, salah satunya

melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kegiatan survei kepuasan

masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan maksud agar dapat

diketahui perkembangan nilai IKM unit pelayanan publik dari tahun ke tahun.

LKPP telah melaksanakan survei IKM pada tahun 2012 terhadap 9 (sembilan) unit

pelayanan internal LKPP dengan nilai IKM masing-masing sebesar 77,68. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa pendapat masyarakat terhadap pelayanan publik bidang

pengadaan barang/jasa dikategorikan Baik.

Survei IKM Tahun 2013 merupakan survei kedua dengan nilai 77,58, hal ini

menunjukkan komitmen LKPP untuk mewujudkan pelayanan prima berdasarkan

kepuasan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur

pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai

pendorong bagi unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam pemberian pelayanan kepada publik, LKPP memperoleh penghargaan dari

Ombudsman Republik Indonesia terhadap kepatuhan lembaga dalam melaksanakan

Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik, penilaian pelayanan publik di

LKPP mendapat nilai konversi 910 dari total 1000 ranking 4 (empat) zona hijau.

I. Area Quick Wins I (Pelaksanaan Ujian Sertifikasi PBJP Berbasis Komputerdi Daerah)

Ujian berbasis komputer dapat mempersingkat waktu menjadi hanya 15 hari kerja,

atau terjadi penghematan 31 hari. Adapun hambatan/masalah yang ditemui pada

pelaksanaan ujian berbasis komputer di daerah adalah : sarana dan prasarana

kurang memadai; mengubah mindset yang semula penggunaan kertas menjadi

berbasis komputer; dan kurangnya promosi terhadap pelaksanaan ujian berbasis

komputer. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut di antaranya

dengan sosialisasi dan kebijakan untuk mendorong pelaksanaan sertifikasi dengan


71

metode ujian berbasis komputer/laptop baik di Jakarta maupun daerah. Manfaat dari

pelaksanaan ujian berbasis komputer tidak hanya dari sisi kecepatan waktu

evaluasi, di mana hasil ujian langsung diketahui saat selesai ujian, dan dapat

mengurangi kecurangan dalam pelaksanaan ujian.

J. Area Quick Wins II (Pengembangan Sistem Layanan Bimtek danAdvokasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Terintegrasi)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan salah

satu prioritas layanan LKPP adalah layanan bimbingan teknis dan advokasi

pengadaan barang/jasa Pemerintah yang terintegrasi. Namun dalam

pelaksanaannya masih ditemui hambatan berupa : penggunaan chatting sulit

dilakukan dikarenakan keterbatasan waktu, keterlambatan dalam menjawab e-mail,

dashboard pengaduan tidak berfungsi dengan baik, serta sistem jaringan terkadang

tidak berfungsi. Untuk mengatasi hal tersebut ditempuh upaya dengan

memperbanyak kuantitas modem serta melakukan pengintegrasian sistem.

Berdasarkan data, trend advokasi PBJP melalui tatap muka, surat, dan e-mail

cenderung mengalami penurunan. Salah satu faktor penyebab turunnya trend

advokasi PBJP dikarenakan telah terbentuknya aplikasi bimbingan teknis dan

advokasi berbasis web yang cukup mudah dan cepat pengoperasiannya sehingga

proses pemberian bimbingan teknis dan advokasi PBJP bisa segera dilakukan

dengan cara pemangku kepentingan dapat mencari langsung solusi permasalahan

melalui database yang telah tersedia. Pelayanan ini sangat menguntungkan bagi

pemangku kepentingan dan pihak LKPP, karena dapat menghemat waktu dan

menghilangkan jarak geografis. Saat ini LKPP masih menyempurnakan sistem

database (Quick Win System) untuk konsultasi pertanyaan pada website resmi

LKPP dengan mencantumkan informasi dan peraturan yang terkait kasus/

permasalahan yang dihadapi para pihak secara up to date.


72

Dampak Reformasi Birokrasi

Dampak yang diperoleh dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan LKPP dapat

dibagi dua, yaitu dampak terhadap lingkungan eksternal dan dampak internal.

Dampak terhadap lingkungan eksternal : 1) LKPP sebagai lembaga yang diberi

amanat untuk menyusun kebijakan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah

melalui pelaksanaan reformasi birokrasi memberikan dampak terciptanya dunia

pengadaan yang akuntabel, tidak diskriminatif, bersaing, efektif, transparan dan

terbuka, serta efisien; dan 2) terwujudnya pengadaan barang/jasa yang jelas,

kondusif dan komprehensif, dunia usaha di Indonesia lebih berkembang,

mendukung kesempatan usaha dan melindungi dunia usaha dalam negeri.

Dampak internal : 1) terwujudnya pegawai LKPP yang kompeten; 2) meningkatnya

kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di LKPP; dan 3)

meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja LKPP.


73

BAB VIPENUTUP

Hasil dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP tahun 2010-2014 ini untuk

menyusun rekomendasi bagi pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan

dilaksanakan pada periode 2015-2019.

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal Februari 2014

Kepala Lembaga PengadaanBarang/Jasa Pemerintah

Agus Rahardjo

dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi lkpp

Documents