PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN AJARAN 2013/2014

ANGGOTA :

Metika Rahmasari Irza (1310312019 ) Nurbeyti Nasution ( 1310312125 ) Firmansyah ( 1310312098 ) Yuli Hayatunnufus ( 1310312075 ) Febrio Makasuci ( 1310312025 )

PENGERTIAN PEMILU

Menurut Joseph Schumpeter pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara (dalam P. Anthonius Sitepu, 2012; 177).

Ali Murtopo menyatakan bahwa pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

Kemudian menurut Manuel Kaisepo pemilu memang telah menjadi tradisi penting dalam berbagai sistem politik di dunia, penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari ( dalam Bismar Arianto, 2011).

SEJARAH DAN PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

Awalnya Pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 pada 2002 pilpres dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Pilpres sebagai salah satu dari Pemilu di Indonesia diadakan pertama kali pada tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) dimasukkan sebagai agenda pemilu

Sejarah Pemilu di Indonesia dari Tahun ke Tahun

Sejak berdirinya NKRI, telah diselenggarakan 10 kali Pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009.

Sesuai dengan UUD 1945 yaitu: Pasal 18 (3): Pemerintahan daerah provinsi, daerah

kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihanumum.

Pasal 19 (1): AnggotaDewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 22C (1): Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum; (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari seperti jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemilu 1955

Merupakan pemilu pertama yang diadakan di Indonesia, pemilu ini dibagi menjadi 2 tahap

Tahap pertama berfungsi untuk memilih anggota DPR tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu

Tahap kedua untuk memilih anggota Konstituante.Diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.Partai yang menang pada pemilu ini yaitu Partai Nasional Indonesia, Masyumi dan Nahdlatul Ulama

Pemilu 1971

Dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971 yang diikuti oleh 9 Partai politik dan 1 organisasi masyarakat

Tiga besar partai pemenang dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama dan Parmusi

Pemilu 1977-1997

Selanjutnya setiap lima tahun sekali Pemilu di Indonesia memilih anggota DPR

Dilangsungkan pada rezim pemerintahan Presiden Soeharto

Seringkali disebut dengan “Pemilu Orde Baru”. Pemilu tersebut hanya diikuti dua partai politik dan satu Golongan Karya. Kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya.

Pemilu 1999

Dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik

Menandai berakhirnya orde baru Dimenangkan oleh Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan

Pemilu 2004

Pemilu 2004 berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Selain memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, rakyat juga dapat memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Pemilu tahun ini memilih presiden secara langsung.

Pemilu 2009

Pemilu tahun 2009 berlangsung pada 8 Juli 2009

Capres Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat bersama cawapresnya Boediono, berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung,dengan perolehan suara 60,80%.

Peraturan pilpres

Tercantum dalam UU no.23 tahun 2003 Pasal 3 ayat (2) & (4):Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sebelum masa jabatan Presiden berakhir.

Pasal 4:Pemungutan suara untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil Pemilu bagi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, danDPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 5:(i) Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

(ii) Pengumuman calon Presiden dan / atau calon Wakil Presiden atau Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota DPR kepada KPU.

(iii) Pasangan Calon hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Perbedaan Dasar Hukum Pemilu pada Masa Orde Baru dengan Reformasi

Masa Orde BaruDilakukan sebanyak enam kali, yaitu tahun

1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1997. Namun keenam penyelenggaraan pemilu tersebut mempunyai dasar hukum yang berbeda.

No Pemilu Dasar hukum Perubahan

1 1971 UU No 15 Tahun 1969 -

2 1977 UU No 4 Tahun 1975 Adanya penyederhanaan partai peserta pemilu.

3 1982 UU No 2 Tahun 1980 Adanya penambahan anggota LPU dari unsur parpol, Golkar, dan ABRI. Serta pembentukan panitia pengawas pemilu.

4 1987 UU No 1 Tahun 1985 Adanya penambahan jumlah wakil ketua panitia pengawas pemilu.

5 1992 UU No 1 Tahun 1985 Adanya penambahan jumlah wakil ketua panitia pengawas pemilu

6 1997 UU No 1 Tahun 1985 Adanya penambahan jumlah wakil ketua panitia pengawas pemilu

Masa ReformasiPemilu 1999 menggunakan dasar hukum UU No

3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan UmumPemilu tahun 2004, dasar hukum yang dipakai

adalah UU No 12 tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pemilu tahun 2009, dasar hukum yang dipakai adalah UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu

Perbedaan Badan Penyelenggara Pemilu Orde Baru dan Reformasi

• Orde Baru

No Pemilu Penyelengg

ara Pemilu

Keterangan

1 1971 LPU Anggota LPU berasal dari pejabat pemerintah.

2 1977 LPU Anggota LPU berasal dari pejabat pemerintah.

3 1982 LPU Anggota LPU berasal dari pejabat pemerintah, unsur

partai politik, Golkar, dan ABRI.

4 1987 LPU Anggota LPU berasal dari pejabat pemerintah, unsur

partai politik, Golkar, dan ABRI.

5 1992 LPU Anggota LPU berasal dari pejabat pemerintah, unsur

partai politik, Golkar, dan ABRI.

6 1997 LPU Anggota LPU berasal dari pejabat pemerintah, unsur

partai politik, Golkar, dan ABRI.

Reformasi

No Pemilu Penyelenggara

Pemilu

Keterangan

1 1999 KPU Anggota KPU terdiri dari unsur-

unsur partai politik peserta

pemilihan umum dan pemerintah

2 2004 KPU Independen dan luar unsur partai

dan pemerintah

3 2009 KPU Independen dan luar unsur partai

dan pemerintah

Perbedaan Sistem Pemilu Masa Orde Baru dengan Reformasi

Masa Orde BaruMerujukkepada UU no.15 Tahun 1969sistem pemilu yang dipakai diatur dalam

Bab VIII tentang penetapan hasil pemilu pasal 23 ayat 1

Bersifat tertutup dan menggunakan distrik provinsi saja.

Masa ReformasiMenggunakan sistem proporsional

Perbedaan Ketentuan Memilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi

• Orde Baruketentuan cara memilih atau memberikan suara berdasar

pada UU No 15 Tahun 1969 yang tercantum pada Bab VII Tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pasal 21 ayat (6).

• ReformasiNo Pemilu Yang Dipilih Keterangan

1 1999 Memilih anggota legislatif

dari parpol

Mencoblos lambang partai dan memilih salah satu

calon dari partai yang dipilih

2 2004 Partai politik dan

perorangan

·  Mencoblos lambang partai dan memilih salah satu

calon dari partai yang dipilih.

·  Mencoblos calon perseorangan

3 2009 Partai politik dan

perorangan

·  Mencoblos lambang partai dan memilih salah satu

calon dari partai yang dipilih.

·  Mencoblos calon perseorangan

SEKIAN DAN TERIMAKASIH ..........