reformasi birokrasi -...

BIROKRASI

MENUJU WORLD CLASS

BUREAUCRACY

RONALD ANDREA ANNAS, Ak,ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI,

AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

REFORMASI

REFORMASI BIROKRASI

REFORMASI BIROKRASI ADALAH SUATU PERUBAHAN POKOK DALAM SUATU SISTEM BIROKRASI TERUTAMA MENYANGKUT ASPEK-ASPEK KELEMBAGAAN (ORGANISASI), KETATALAKSANAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

“Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong.”

-- Mandy Hale --

3

Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan

berkinerja tinggi

Pemerintah yang efektif dan efisien

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

3 SASARAN

REFORMASI B IROKRASI

Pelayanan Publik Masih Buruk

Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien

Pemerintahan Belum Bersih,

Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah

EVALUASI

1. REFORMASI BIROKRASI2. ZONA INTEGRITAS3. AKUNTABILITAS KINERJA

MENDORONG PELAKSANAAN

S A S A R A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I D I R P J M N

B I R O K R AS I YAN G

B E R S I H D AN AK U N TAB E L

1. Opini WTP atas Laporan

Keuangan

2. Kapabilitas APIP Tingkat (level 3)

3. Tingkat Kematangan

Implementasi SPIP (level 3)

4. Instansi Pemerintah yang

akuntabel (Skor B atas SAKIP)

5. Penggunaan e-Procurement

terhadap belanja pengadaan

B I R O K R A S I YA N G

E F E K T I F D A N

E F I S I E N

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Rata-rata Nasional

2. Indeks Profesonalitas ASN

3. Indeks E-Government

Nasional

B I R O K R A S I Y A N G

M E M I L I K I

P E L A Y A N A N P U B L I K

Y A N G B E R K U A L I T A S

1. Indeks Integritas

Aparatur

2. Persentase Kepatuhan

Pelaksanaan UU

Pelayanan Publik (Zona

Hijau)

4

“Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong.”

-- Mandy Hale --

SYARAT REFORMASI BIROKRASI

KOMITMEN

MESIN REFORMASI

AGENDA REFORMASI

TIDAK ADA KONFLIK

KEPENTINGAN

DUKUNGAN POLITIK

TRUST-WORTHNESS

1 2 3

P E L A K S A N A A N R E F O R M A S I

B I R O K R A S I

Mendorong perbaikan

tata kelo la menuju 3

sasaran reformasi

bi rokrasi

Reformasi

Bi rokras i

Mendorong penerapan

manajemen kiner ja menuju

efekt iv i tas dan ef is iensi

anggaran

Akuntabi l i tas

Kiner ja

Mendorong percepatan

reformasi b i rokras i melalu i

pembangunan uni t ker ja

pelayanan percontohan

Zona

In tegr i tas

Langkah-langkah Reformasi Birokrasi

7

Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Membentuk tim reformasi birokrasi

Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)

Menerapkan manajemen berbasis kinerja

Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins

Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

PMPRB 1.0

8

Kepemimpinan

Sumber DayaManusiaAparatur

Proses

Hasil pada Sumber DayaManusia Aparatur

Hasil pada Masyarakat/ Pengguna Layanan

Hasil pada KomunitasLokal, Nsional, dan

Internasional

Hasil KinerjaUtama

Inovasi dan Pembelajaran (Inovation and Learning)

PerencanaanStratejik(Renstra)

Kemitraan danSumber Daya

Pengungkit (Enabler) Hasil (Result)

KOMPONEN

5 KRITERIA4 KRITERIA

SubkriteriaSubkriteriaSubkriteriaSubkriteria

SubkriteriaSubkriteriaSubkriteriaSubkriteria

9 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

P M P R B ( 2 . 0 )

9

Manajemen Perubahan

Penataan Peraturan

Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan Tatalaksana

Penataan Sistem Manajemen

SDM

Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

Penguatan Pengawasan

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

PENGUNGKIT HASIL PENGUNGKIT

Perubahan budaya kerja organisasi

SURVEY KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS

ORGANISASI

HASIL REFORMASI BIROKRASIPeraturan yang tidak

tumpang tindih

Organisasi yang tepat ukuran dalam

pencapaian kinerja

Busines Proses yang implementatif

ASN yang profesional

Peningkatan Budaya kinerja

Peningkatan Integritas aparatur

Pelayanan publik yang berkualitas

KONSEP PMPRB 3.0Survey Kepuasan Masyarakat (Road Map)

Indeks Integritas (Road Map)

Penyelesaian Penerbitan Per-UU-anRevisi Per-UU-an

Indeks Kelembagaan (Road Map)

Indeks Tata Laksana (Road Map)Indek E-Gov (Road Map)/(SPBE)

Indeks Profesionalitas (Road Map)

Indeks Akuntabilitas (Road Map)

Opini BPK (Road Map)IACM (Road Map)SPIP (Road Map)

Survey Kepuasan Masyarakat (Road Map)Inovasi Pelayanan Publik (Road Map)

Hasil Evaluasi Kinerja PelayananPublik(Ketaatan UU No. 25) (Road Map)

Tindak Lanjut Pengaduan (Road Map)

INDIKATOR

Indeks ArsipIndeks Keterbukaan Informasi

Publik

LHKPN/LHKASNWBK/WBBM

Indeks Integritas PelayananPublik (Road Map)

Public Service Indeks (Road Map)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Ronald Andrea Annas, Ak.Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

ARTI NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS

KINERJA

Peringkat Nilai

AA >90-100

A >80-90

BB >70-80

B >60-70

CC >50-60

C >30-50

D 0-30

Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran

negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan kinerja dan targetkinerja,

2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,

3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan,

4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

12

PERENCANAAN KINERJA

• Setiap instansi harus memiliki rencanakinerja yang baik, tepat, dan jelas sasarandan tujuannya dengan indikator yang tepat baik di level outcome, output maupun input.

PENGUKURAN KINERJA

• Setiap instansi melakukan pengukurankinerja secara berkala dengan metodeyang tepat dengan membandingkanantara target dengan capaiannya.

PELAPORAN KINERJA

• Setiap instansi melaporkan kinerjanyasecara berjenjang dari unit terbawahhingga tertinggi.

EVALUASI KINERJA

• Setiap instansi melakukan evaluasicapaian kinerjanya untuk mengidentifikasikeberhasilan, kegagalan, hambatan, dantantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi

CAPAIAN KINERJA

• Capaian kinerja yang dihasilkan olehinstansi pemerintah pada kurun waktusatu tahun.

KOMPONEN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

30 25

1015

20

PERUBAHAN PARADIGMA

TUJUAN/SASARANOUTCOME/OUTPUT

KEGIATANPROSES

KERJA KINERJA(EFEKTIF & EFISIEN)

INPUT

KEUANGAN(REALISASI

ANGGARAN)

®onn 2017

PERUBAHAN PARADIGMA: MANAJERIAL

MANAJER

MANAJERIAL(STRATEGIC DECISION)

STAF

ADMINISTRA-TIF

(TATA USAHA, KLERIKAL, CATAT MENCATAT)

ACT

CHECK

PLAN

DO

®onn 2018

MINIMUM REQUIREMENTPEMDA UNIT PK ES3/4 RENCANA

AKSIEVALUASI INTERNAL

CASCADING APLIKASI MANAJEMEN KINERJA

AA

A

ADA Y ADA Y ADA Y

3/3 OPD

ADA Y ADA YADA,

INTEGRASI

ADA, IMPLEMEN

TASIKWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y

CASCADING CASCADING CASCADING

BB

ADA Y ADA Y ADA Y

2/3 OPD

ADA Y ADA Y

ADAADA,

KUALITASKWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y

CASCADING CASCADING CASCADING OPD

B

ADA Y ADA Y ADA Y

1/3 OPD

ADA Y ADA P

X XKWAL Y KWAL Y KWAL T KWAL T KWAL T

1/3 OPD 1/3 OPD PEMDA

CCADA Y ADA Y

X X X X X XKWAL Y KWAL T

CADA Y ADA Y

X X X X X XKWAL T KWAL T

DTIDAKADA

TIDAK ADA

X X X X X X

®onn 2017

PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

(Efektivitas dan Efisiensi Anggaran)

± 392,87

T

1.Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)

2.Ukuran kinerja tidak jelas

3.Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran

4.Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan

INEFISIENSI TERJADI KARENA :

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 2016 DIINDIKASIKAN TERDAPAT POTENSI INEFISIENSI

PENGGUNAAN ANGGARAN > 30% APBN/APBN (DILUAR BELANJA PEGAWAI) ATAS INSTANSI PEMERINTAH YANG TIDAK AKUNTABEL (NILAI DIBAWAH 60 (PREDIKAT CC))

Money Follow

Program

Alokasi anggaran harus digunakan untuk untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, (pemerintahan berorientasi hasil)

Stop Pemborosan

Anggaran

Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai

Skala nilaiKementeri

an/ Lembaga

Pemerintah Provinsi

Kabupaten/ Kota

Kategori

RangeNilai

2016 2017 2016 2017 2016 2017

AA90-100

0 0 0 0 0 0

A 80-90 4 4 3 4 2 2

BB 70-80 27 28 7 6 10 22

B 60-70 37 40 12 19 57 148

CC 50-60 11 7 10 5 199 142

C 30-50 3 3 2 0 193 153

D 0-30 0 0 0 0 14 8

1.Perumusan sasaran pembangunan lebihberorientasi hasil yang sesuai dengankebutuhan masyarakat;

2.Refocusing Program/Kegiatan yang sesuaidengan sasaran pembangunan tersebut;

3.Upaya cross cutting program dan kebiatansehingga terwujud sinergitas (kolaborasi) antar instansi.

± 41.15 T

Peningkatan efisiensi :

Hal ini terjadi pada 32 K/L, 10 provinsi dan 32 Kab/Kota

PERMASALAHAN YANG SERING TIMBUL

Sasaran PembangunanNasional/Daerah

SasaranStrategis/Result



GO

ALS

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

Program

Kegiatan

Anggaran

AC

TIV

ITY

Tidak adaKeterkaitan antaraProgram/Kegiatandengan Sasaran

Tujuan/sasaranTidak orientasi hasil

Ukuran kinerjatidak jelas

1

2

3

Tidak jelas hasilyang akan dicapai

Tidak efektifdan efisien

Rincian kegiatantidak sesuai dengan maksudkegiatan

4

Instansi Pemerintah/SKPD/OPD

INSTANSI PEMERINTAH DENGAN NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DI BAWAH 70 (50 K/L, 24 PROV., 456 KAB./KOTA)BERPOTENSI MENGALAMI INEFISIENSI.

> 30% DARI APBN/APBD di luar Belanja Pegawai.



20

MANAJEMEN BERBASIS KINERJA

Good Governance

Result Oriented Government

Clarity about objectives (Outcomes)

Information on results (performance indicators)

Targets for results

Link between objectives and means

SASARAN TIDAK ORIENTASI HASIL

UKURAN KINERJA TIDAK JELAS

PROGRAM/KEGIATAN TIDAK TERKAIT DNG

SASARAN

RINCIAN KEGIATAN TIDAK SESUAI DNG MAKSUD

KEGIATAN

1

2

3

4

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi



23

Good Governance


Clarity about objectives (outcomes)


Targets for results


RESULT ORIENTED GOVERNMENT

TIDAK ORIENTASI

HASIL

KINERJA TIDAK

LEVELNYA

CASCADING ANTARA TUJUAN DENGAN

SASARAN DAN ANTARA ORGANISASI

DENGAN UNIT KERJA TIDAK LOGIS

KINERJA TIDAK JELAS

1. Clarity about objectives (Goal Setting)

2. Information on results (Measurement Setting)

3. Targets for results (Target Setting)

4. Link between objectives and means (Program Setting)

®onn 2012

KINERJA VS KERJA

TUJUAN/SASARANOUTCOME/OUTPUT

KEGIATANPROSES


INPUT

KEUANGAN(REALISASI

ANGGARAN)

KONDISI POSITIF YG INGIN DIWUJUDKAN/

DITINGKATKAN

KONDISI NEGATIF YG INGIN DIHILANGKAN/

DIKURANGI

CARA UNTUK MENCAPAI SUATU

KONDISI YG DIINGINKAN

®onn 2018


TIDAK ORIENTASI

HASIL

KINERJA TIDAK

LEVELNYA




KINERJA TIDAK JELAS





®onn 2012

KEJELASAN TUJUAN/SASARAN

Meningkatnya kinerjapengawasan ?

Meningkatnya efektivitaspengendalian

Terwujudnya optimalisasipembinaan

?

?

®onn 2016

Berfungsinya lembaga pelatihan ?


TIDAK ORIENTASI

HASIL

KINERJA TIDAK

LEVELNYA




KINERJA TIDAK JELAS





®onn 2012


KINERJA TIDAK

LEVELNYA





TERLALU TINGGI

TERLALU RENDAH

®onn 2012

PENGERTIAN

1. A small waterfall, typically one of several that fall in stages down a steep rocky slope

1.1 A mass of something that falls or hangs in copious quantities

2. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed

on

(Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa informasi atau pengetahuan, yang

diteruskan secara berturut-turut)

2.1 A succession of devices or stages in a process, each of which triggers or initiates the next.

(Urutan perangkat atau tahapan dalam sebuah proses, yang masing-masing memicu atau

memulai yang berikutnya)

(Oxford Dictionary)

®onn 2015

INPUT KEGIATAN OUTPUT OUTCOME

POLA PROGRAM LOGIC

INPUT KEGIATAN OUTPUT OUTCOME

✖

✔

PERFORMANCE BASED PLANNING DIMULAI DARI HASIL YANG INGIN DICAPAI, BUKAN DARI INPUT YANG

DIMILIKI

®onn 2016

POLA PROGRAM LOGIC

INPUT KEGIATAN OUTPUT OUTCOME ✔✖

INPUT KEGIATAN OUTPUTIMMEDIA

TE OUTCOME

INTER-MEDIATE OUTCOME

ULTIMATE OUTCOME

UNTUK MENGHASILKAN OUTCOME TIDAK BISA LANGSUNG OUTPUT.

TERDAPAT SERANGKAIAN OUTCOME ANTARA YANG MENJEMBATANI

OUTCOME AKHIR DENGAN OUTPUT

✔

®onn 2016

POLA PROGRAM LOGIC

VARIABEL YANG MENYEBABKAN OUTCOME TIDAK SELALU LINIER

HANYA BERASAL DARI SATU INPUT.

OUTCOME BIASANYA TERJADI DARI KOMBINASI BERBAGAI OUTCOME YANG LEBIH RENDAH, OUTPUT, PROSES KEGIATAN, DAN INPUT


TE OUTCOME


ULTIMATE OUTCOME


TE OUTCOME


ULTIMATE OUTCOME


TE OUTCOME


✔✖

✔

®onn 2016

CROSSCUTTINGCROSSCUTTING

CROSSCUTTING

POHON KINERJA

OU

T-

PU

T

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OUTCOME OUTCOME

ALIG

NED

®onn 2018

CONTOH PERENCANAAN TERINTEGRASI

MeningkatkanIndustri Pariwisata

Pengembangan Usaha

Pengembangan sarana danprasarana

Pengembangan Aksesbilitas

Pemasaran danPromosi

Pengembangan Produk Wisata

Peningkatanmanajemenpengelolaan

pariwisata secaralebih profesional

Pengelola danpelaku usaha wisata

perlu melakukandiversifikasi ataupengembangan

usaha produk wisatasecara beragam yang inovatif dan kreatif

Peningkatanpemasaran danpromosi melalui

penyebaraninformasi di

berbagai media, baik media cetak

maupun elektronik

Perlu diadakanupaya pemberian

insentif untukmemotivasi

pengelola obyekwisata dalammeningkatkan

pengelolaan obyekwisata.

Peningkatan kemudahan aksesangkutan umum/

kendaraanpribadi untuk

mencapai obyekwisata

Peningkatan kemudahan akses

informasi agar obyekwisata dapat diaksesdengan mudah dari

berbagai macamsumber

Perbaikan danpeningkatansarana dan

prasarana yang ada di obyek

wisata.

Peningkatankualitas

pelayanankepada

pengunjungobyek wisata

Pengembangan obyek wisata yang masih berupapotensi menjadiobyek wisata yang riil dalammendukung PAD.

MeningkatkanRasa AmanWisatawan

Peningkatan keamanan

khusus daerahwisata

Sumber Dayayang

dibutuhkan

Sumber Dayayang dibutuhkan

1. SDM2. Anggaran

1. SDM2. Anggaran


1. SDM2. Anggaran


1. SDM2. Anggaran


1. SDM2. Anggaran


1. SDM2. Anggaran

SATPOL PPKoperasi dan

UKMPariwisata

Perhubungan danInformatika

Dinas PU Dinas Pariwisata

Contoh Keselarasan Kinerja

RPJMD

RenstraSKPD

Program

Kegiatan

SKPD

Anggaran

Meningkatkan Industri Pariwisata

PDRB sektor pariwisataTarget : 10%

Keamanan wisatawan

Angka kriminalitasTarget : 5%

Daya saing UKM

% UMKM yang sehatTarget 70%

Daya saing pariwisata

Kunjungan wisatawanTarget : 6 juta

Konektifitas antar daerah

Indeks aksesibilitasTarget : 8

Kualitas lingkungan hidup

Indeks LHTarget: 80

Pencegahan kriminalitas

% potensi kriminalitas yang dicegahTarget : 90%

Iklim usaha kondusif

Jumlah UMKM baru

Target : 2000

Pemasaran pariwisata

% peningkatan wisatawanTarget : 5%

Layanan angkutan

% penumpang yang dilayaniTarget : 90%

Kesehatan lingkungan hidup

% penumpang yang dilayani

Target : 90%

1.Patroli keamanan2.Sosialisasi

pencegahan

1.Pelatihan usaha baru

2.Bantuan koperasi

1.Penyelenggaraan promosi

2.Penyelenggaran travel dialog

1.Pemantauan angkutan jalan

2.Uji KIR Kendaraan

1.Pengelolaan sampah

2.Sosialisasi hidup sehat

Sat Pol PPDinas Koperasi

dan UKMDinas Pariwisata

Dinas Perhubungan

Dinas Lingkungan Hidup

Rp.4.000.000.000 Rp.2.000.000.000 Rp.3.000.000.000 Rp.1.500.000.000 Rp.900.000.000

Pro

gra

m

follow

result

Money follow

pro

gra

m

e-budgeting

PENYELARASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

47

4

7

Sasaran : Meningkatnya sektor Pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomiIndikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

Sasaran:Terjaganya fungsi lahansesuai peruntukannya.

Sasaran:Meningkatnya produksipertanian.

Sasaran:Meningkatnya kualitasdan Kuantitas Saranadan prasarana

Sasaran:Meningkatnya Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Indikator Kinerja:% Lahan pertanianterhadap luas wilayahTarget: 20%

Indikator Kinerja:Jumlah produksipertanianTarget: 100.000 ton

Indikator Kinerja:Panjang jalan dengankualitas baik.Target: 95%

Indikator Kinerja:Jumlah koperasi aktifbidang pertanian.Target: 100 Koperasi

Kegiatan:Menetapkan lahanpertanian agar digunakan sesuaidengan fungsinya.

Kegiatan:•Menerapkan teknologi pertanian.•Penggunaan bibit unggul.

Kegiatan:•Membangun jalan akses ke sentra pertanian

Kegiatan:Penyaluran kredit usaha mikro bidang pertanian.

RPJMD

Anggaran: Rp. 150.000.000

Anggaran:Rp. 2.000.000.000

Anggaran:Rp. 4.000.000.0000

Anggaran:Rp. 1.500.000.000

BAPPEDA DINAS PERTANIAN DINAS PU DINAS KOPERASI DAN UKM

48

ANGKA KEMISKINANTarget : 5%

KEMISKINAN

AngkaPenganggura

nTarget : 4%

Terwujudnya penyerapan tenaga kerja

RPJMD

kalori per kapita

Target : 2100 kk

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan

pangan % keluargamemiliki

Rumah LayakHuni

Target : 90%

Meningkatnya

pemenuhan rumah layak

huniAPK target

100%APM target

100%

Meningkatnya

pemenuhan atas

pendidikan Cakupanlayanan

kesehatanTarget : 100%

Meningkatnya

pemenuhan atas

kesehatan

% Penyerapan

Angkatankerja

Target : 40%

Program perluasan

kesempatan kerja

Produksi padiTarget :

1000juta ton

Program peningkatan

produksi pangan rumah layak

huni yang dibangun

Target : 1000 Rumah

Program pembangunan rumah murah

Rasio ruangkelas terhadap

siswaTarget 1:30

Program peningkatan

kualitas sarana pendidikan Rasio

puskesmas thdsatuan

pendudukTarget : 1 : 500

Program pengingkatan

kualitas sarana kesehatan

1. Pelatihantenaga kerja

2. Penyaluranbantuanmodal

3. dstDinas TenagaKerja

1. Percetakansawah

2. Distribusipupuk

3. dst

1. Pengadaanrumahmurah

2. Subsidirumahmurah

3. dst

1. Pembangunan sekolah

2. Pemeliharaan ruangsekolah

3. dst

1. Pembangunan Pukesmas

2. Pengadaanalatkesehatan

3. dst

RENSTRA

SKPD

PROGRAM

KEGIATAN

DinasPertanian

Dinas PUDinas

PendidikanDinas

KesehatanRp.

500.000.000Rp.

1500.000.000Rp.

500.000.000Rp.

500.000.000Rp.

500.000.000

SKPD

ANGGARAN

CONTOH PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA

DENGAN PENGANGGARAN

e-budgeting

Mo

ney

fo

llow

p

rogr

amP

rogr

am

follo

w R

esu

lt

AKUNTABILITAS KINERJA BAIK

PELAPORAN KINERJA BAIK

EVALUASI KINERJA BAIK

PERENCANAAN KINERJA BAIK

PENGUKURAN KINERJA BAIK

RENCANA

AKSI BAIK

RENSTRA

BAIK

PK BAIK

KEBIJAKAN BAIKDELIVERY

KEBIJAKAN BAIK

PEMATERI BAIK

INSTRUMEN EVALUASI BAIK

EVALUASI AKIP BAIK

EVALUATOR BAIK

E-APLIKASI BAIK DATA BAIK

IK INDIVI

DU BAIK

IKU BAIK

DATA BAIK

INFORMASI

KINERJA BAIK

EVALUASI

AKIP BAIK

EVALUASI

PROGRAM

BAIK

PEMANFAATAN PELAPORAN

PEMANFAATAN EVALUASIPEMANFAATAN PERENCANAAN

PEMANFAATAN PENGUKURAN

PEMENUHAN PELAPORAN

PEMENUHAN EVALUASIPEMENUHAN

PERENCANAANPEMENUHAN PENGUKURAN

CASCADING KINERJA BAIK MONITORING KINERJA BAIKINTERPRETASI DAN

AKUNTABILITAS KINERJA BAIKFEEDBACK KINERJA BAIK

®onn 2017


TIDAK ORIENTASI

HASIL

KINERJA TIDAK

LEVELNYA




KINERJA TIDAK JELAS





®onn 2012









SASARAN LEBIH TINGGI DARIPADA TUJUAN

SASARAN TIDAK RELEVAN DNG TUJUAN

SASARAN TIDAK CUKUP UNTUK MENCAPAI TUJUAN

®onn 2012


CROSSCUTTING

POHON KINERJA

OU

T-

PU

T

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OUTCOME OUTCOMEPEMD

A

OPD

ES 3

ES 4

ALIG

NED

®onn 2018


CROSSCUTTING

POHON KINERJA

OU

T-

PU

T

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OUTCOME OUTCOMEPEMD

A

OPD

ES 3

ES 4

ALIG

NED

®onn 2018

ES 3ES 3

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi



75

Good Governance




Targets for results


INDIKATOR KINERJA PADA

POHON KINERJA

OUT

-PUT

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUTCOME OUTCOME

IK: IK: IK:

IK: IK: IK:

IK: IK: IK: IK: IK:

IK: IK: IK:IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK:

IK: IK: IK: IK: IK: IK:

®onn 2018

AKUNTABILITAS KINERJA vs

AKUNTABILITAS KERJA vs AKUNTABILITAS KEUANGAN

PRO-GRAM/ KEGIA-

TAN

INDI-KATOR

TAR-GET

REALISASI

% CAPAI-AN


KEUANGAN(REALISASI

ANGGARAN)

TUJUAN/ SASA-RAN

INDI-KATOR

TAR-GET

REAL ISASI

% CAPAI-

AN

ANG-GARAN

REALISASI

% CAPAI

-AN

®onn 2018

TIPE

INDIKATOR KINERJA

- KUALITATIF(TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUSKESMAS)

- KUANTITATIF ABSOLUT(JUMLAH PASIEN)

- PERSENTASE(PERSENTASE PASANGAN USIA SUBUR YANG MENJADI AKSEPTOR KB)

- RASIO(RASIO DOKTER PER 100.000 PENDUDUK)

- RATA-RATA(ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP)

- INDEKS(INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA/HDI)

®onn 2006


INDIKATOR KINERJA TIDAK DAPAT DIUKUR SECARA

OBYEKTIF

INDIKATOR KINERJA TIDAK

RELEVAN

INDIKATOR KINERJA TIDAK CUKUP





INDIKATOR KINERJA TIDAK PERLU

®onn 2011-16

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya peran serta tokoh

masyarakat dalam mewujudkan

kehidupan yang harmoni.

Tingkat KEBERDAYAAN

masyarakat pedesaan.

Tingkat KEPEKAAN masyarakat

terhadap informasi.

Meningkatnya peran dan fungsi

rumah ibadah dalam berbagai

kegiatan ekonomi, kepemudaan,

kesenian, dan lain-lain.

Meningkatnya PERANAN tokoh

agama dan ormas dalam

pembangunan agama.

Berkembangnya pola pembinaan

keamanan dan ketertiban

masyarakat secara mandiri.

Tercapainya KEAMANAN dan

KENYAMANAN Lingkungan.

Terciptanya situasi yang

KONDUSIF dan TERKENDALI.

Terciptanya KERUKUNAN umat

beragama.

INDIKATOR KINERJA YANG TIDAK DAPAT DIUKURSECARA OBYEKTIF



OBYEKTIF


RELEVAN







®onn 2011-16

INDIKATOR KINERJA YANG TIDAK RELEVAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan partisipasi tiap

jenjang Pendidikan.

Meningkatnya kompetensi tenaga

pendidik.

Meningkatnya perekonomian

berbasis potensi daerah.

Terlaksananya pengelolaan dan

pemanfaatan hutan.

Terciptanya masyarakat yang cinta

lingkungan / alam.

Terlatihnya petani dan pelaku

agribisnis.

Meningkatnya daya saing produk

pertanian dan perkebunan.

Terpenuhinya monitoring, evaluasi,

dan pelaporan.

Terkumpulnya data perkebunan

yang benar.

AKUNTABILITAS KINERJA vs

AKUNTABILITAS KERJA vs AKUNTABILITAS KEUANGAN

PRO-GRAM/ KEGIA-

TAN

INDI-KATOR

TAR-GET

REALISASI

% CAPAI-AN


KEUANGAN(REALISASI

ANGGARAN)

TUJUAN/ SASA-RAN

INDI-KATOR

TAR-GET

REAL ISASI

% CAPAI-

AN

ANG-GARAN

REALISASI

% CAPAI

-AN

®onn 2018



OBYEKTIF


RELEVAN







®onn 2011-16

KONDISI:MENINGKATNYA PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN NILAI

TAMBAH PERTANIAN

HUBUNGAN ANTARA

INDIKATOR KINERJA DENGAN KINERJA

?INDIKATOR KINERJA:

PRODUKSI PERTANIAN

INDIKATOR KINERJA:

NILAI TAMBAH

INDIKATOR KINERJA:

PRODUKTIVITAS

? ?®onn 2009



OBYEKTIF


RELEVAN







®onn 2011-16

INDIKATOR KINERJA PADA

POHON KINERJA

OUT

-PUT

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUT

-PUT

OUTCOME OUTCOME

IK: IK: IK:

IK: IK: IK:

IK: IK: IK: IK: IK:

IK: IK: IK:IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK: IK:

IK: IK: IK: IK: IK: IK:

®onn 2018


96

Good Governance




Targets for results


KEADAAN SEKARANG:• MEMBUTUHKAN DATA KINERJA YANG

ANDAL

KEADAAN YANG INGIN DICAPAI:• MEMPERHITUNGKAN SUMBER DAYA YANG

DIMILIKI– ANGGARAN– KEWENANGAN– STRUKTUR ORGANISASI– SUMBER DAYA MANUSIA– TEKNOLOGI

• MEMANFAATKAN PIHAK EKSTERNAL SEBAGAI SUMBER DAYA – KOORDINASI– KERJASAMA– EDUKASI

PENETAPAN TARGET

TERLALU TINGGI

TERLALU RENDAH

®onn 2016

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi



99

Good Governance




Targets for results


e-Performance Based Budgeting

E-Performance Based Budgeting

PRIORITASNASIONAL

PROGRAMKEGIATAN

ANGGARAN

Money Follow ProgramProgram Follow Result

mencegah program/ kegiatan“siluman” dan mencegah

penyimpangan

meningkatkan efektifitas danmengurangi pemborosan

anggaran

®onn 2016


CROSSCUTTING

POHON KINERJA

OU

T-

PU

T

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

INTERMED

OUTCOME

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OUTCOME OUTCOME

ALIG

NED

®onn 2018

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

OU

T-

PU

T

PROGRAM EXISTING VS PROGRAM HASIL CASCADING

EXISTING CASCADING

EXISTING CASCADING

PROGRAM EXISTING VS PROGRAM HASIL CASCADING

Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pelaksanaan

Reformasi BirokrasiKINERJA

Memastikan kinerja yang akan diwujudkan

telah sesuai dengan mandat dan memberikan

dampak yang dirasakan oleh masyarakat

PENGAWASAN

Untuk memastikan setiap

aktivitas bebas dari

penyimpangan dan risiko

pencapaian tujuan

PROSES BISNISMemastikan cara yang paling efektif dan

efisien dalam mencapai sasaran/tujuan

organisasi

MANAJEMEN SDMMemastikan standar kompetensi SDM untuk

mengisi struktur organisasi yang telah

dirancang.

STRUKTUR ORGANISASIMemastikan organisasi yang paling tepat

fungsi dan tepat ukuran untuk menjalankan

proses bisnis dalam mencapai sasaran/tujuan

organisasi

PERATURAN

PERUNDANGAN

untuk memayungi legalitas

setiap pelaksanaan aktivitas

organisasi

AREA PERUBAHAN DAN HASILYANG DIHARAPKAN

Meningkatnya penerapan/internalisasiasas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan

kode perilaku, termasuk penguatanbudaya kinerja dan budaya pelayanan

Meningkatnya keterlibatan pimpinan dalam memimpin

perubahan

Perubahan ke arah perbaikan dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan.

Meningkatnya citra positifaparatursebagai pelayan masyarakat

Manajemen Perubahan

Tim Reformasi Birokrasi

• Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk

• Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi

• Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi, hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

Road Map RB

• Road Map telah disusun dan diformalkan

• Road Map telah mencakup 8 area perubahan

• Road Map telah mencakup "quick win"

• Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh anggota organisasi

• Telah terdapat sosialisasi dan internalisasi Road Map kepada anggota organisasi

111

Manajemen PerubahanPemantauan Dan Evaluasi RB

• PMPRB direncanakan dan diorganisasikandengan baik

• Aktivitas PMPRB dikomunikasikan denganunit kerja

• Dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asesor PMPRB

• Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor

• koordinator asesor PMPRB mereviu kertaskerja asesor sebelum menyusun kertaskerja instansi

• para asesor mencapai konsensus sebelummenetapkan nilai PMPRB instansi.

• RATL telah dikomunikasikan dandilaksanakan

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

• Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

• Terdapat media komunikasi secara reguleruntuk menyosialisasikan tentang reformasibirokrasi yang sedang dan akan dilakukan

• Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model

112

Meningkatnya keterlibatanpublik dalam prosesperumusan kebijakan;

Meningkatnya kualitas regulasi yangmelindungi, berpihak pada publik,

harmonis, tidak tumpang tindih danmendorong iklim kondusif bagi

publik.

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Harmonisasi

• Telah dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron.

• Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron

Sistem pengendalian dalampenyusunan peraturanperundang-undangan

• Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi

• Dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

BACK 114

Meningkatnya ketepatan ukuran,ketepatan fungsi dan sinergisme

kelembagaan

Menurunnya tumpang tindih tugas danfungsi

Penataan dan Penguatan Organisasi

BACK

Evaluasi

•Evaluasi ketepatan fungsi dan ukuran organisasi

•evaluasi jenjang organisasi

•evaluasi kemungkinan duplikasi fungsi

•evaluasi satuan organisasi yang berbeda tujuannamun ditempatkan dalam satu kelompok

•evaluasi kemungkinan pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan

•evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengankinerja yang akan dihasilkan

•evaluasi kesesuaian struktur organisasi denganmandat

•evaluasi tumpang tindih fungsi dengan instansi lain

•Evaluasi kemampuan struktur organisasi untukadaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

Penataan

• Hasil evaluasi telah ditindaklanjutidengan mengajukan perubahanorganisasi

116

Meningkatnya penerapanketerbukaan informasi

publik;

Meningkatnya penerapansistem pengadaan barang dan

jasa secara elektronik;

Meningkatnya penerapan sistem,prosesdan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien,

cepat, terukursederhana, transparan,partisipatif, dan berbasise- Government;

Meningkatnya penerapanmanajemen kearsipan

yang andal;


Proses bisnis dan prosedur operasionaltetap (SOP) kegiatan utama

• Memiliki proses bisnis yang sesuaidengan tugas dan fungsi

• Peta proses bisnis sudah dijabarkan kedalam prosedur operasional tetap(SOP)

• Prosedur operasional tetap (SOP) telahditerapkan

• Peta proses bisnis dan Proseduroperasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangantuntutan efisiensi, dan efektivitasbirokrasi

E-government

• Memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi

• Pengembangan e-government secaraterbatas di lingkungan internal dalamrangka mendukung proses birokrasi.

• Ppengembangan e-government untukmeningkatkan kualitas pelayanankepada masyarakat

• Pengembangan e-government untukmeningkatkan kualitas pelayanankepada masyarakat dalam tingkatantransaksional

118


Keterbukaan Informasi Publik

• Adanya kebijakan pimpinan tentangketerbukaan informasi public

• Menerapkan kebijakan keterbukaan informasipublik

• Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

119

Meningkatnya kepatuhaninstansi untuk penerapan

manajemen SDM aparatur yangberbasis merit;

Meningkatnyaprofesionalisme aparatur

Meningkatnya penerapanmanajemen kinerja individu

untuk meningkatkan kompetensiSDM aparatur;

Meningkatnya kemampuan unit yangmengelola SDMASNuntuk

mewujudkan SDM aparatur yangkompeten dan kompetitif.

Penataan Sistem Manajemen SDM

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan

• Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan

• Perhitungan kebutuhan pegawaitelah dilakukan

• Rencana redistribusi pegawaitelah disusun dan diformalkan

• Proyeksi kebutuhan 5 tahun telahdisusun dan diformalkan

• Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utamainstansi telah dihitung dandiformalkan

Proses penerimaan pegawaitransparan, objektif, akuntabel

dan bebas KKN

• Pengumuman penerimaandiinformasikan secara luaskepada masyarakat

• Pendaftaran dapat dilakukandengan mudah, cepat dan pasti(online)

• Persyaratan jelas, tidakdiskriminatif

• Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel danbebas KKN

• Pengumuman hasil seleksidiinformasikan secara terbuka

Pengembangan pegawai berbasiskompetensi

• standar kompetensi jabatan

• asessment pegawai

• diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi

• disusun rencana pengembangankompetensi dengan dukungananggaran yang mencukupi

• pengembangan pegawai berbasiskompetensi sesuai denganrencana dan kebutuhanpengembangan kompetensi

• monitoring dan evaluasipengembangan pegawai berbasiskompetensi secara berkala

121


Promosi jabatan dilakukansecara terbuka

• Kebijakan promosi terbukatelah ditetapkan

• Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan

• Promosi terbuka dilakukansecara kompetitif dan obyektif

• Promosi terbuka dilakukanoleh panitia seleksi yang independen

• Hasil setiap tahapan seleksidiumumkan secara terbuka

Penetapan kinerja individu

• Penetapan kinerja individu

• penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerjaorganisasi

• Ukuran kinerja individu sesuaidengan indikator kinerjaindividu level diatasnya

• Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

• monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.

• Hasil penilaian kinerja individutelah dijadikan dasar untukpengembangan karir individu

• Capaian kinerja individu telahdijadikan dasar untukpemberian tunjangan kinerja

Penegakan aturandisiplin/kode etik/kode

perilaku pegawai

• Aturan disiplin/kode etik/kodeperilaku instansi telahditetapkan

• Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan

• Monev atas pelaksanaanaturan disiplin/kode etik/kodeperilaku instansi

• pemberian sanksi dan imbalan(reward)

122


Pelaksanaan evaluasi jabatan

• Informasi faktor jabatan telah disusun

• Peta jabatan telah ditetapkan

• Kelas jabatan telah ditetapkan

Sistem Informasi Kepegawaian

• Sistem informasi kepegawaian telahdibangun sesuai kebutuhan

• Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai

• Sistem informasi kepegawaian terusdimutakhirkan

• Sistem informasi kepegawaian digunakansebagai pendukung pengambilankebijakan manajemen SDM

123

Meningkatnya penerapansistem manajemen kinerja

Meningkatnya pengintegrasianperencanaan, penganggaran dan

kinerja

Meningkatnyaakuntabilitas aparatur

Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

keterlibatan pimpinan

• pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra

• pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

• pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

• upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitaskinerja

• pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun

• Sistem Pengukuran Kinerja telahdirancang berbasis elektronik

• Sistem Pengukuran Kinerja dapatdiakses oleh seluruh unit

• Pemutakhiran data kinerjadilakukan secara berkala

125

Meningkatnya kapasitas APIP

Meningkatnya implementasi Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah

Meningkatnya integritas aparatur

Penguatan PengawasanGratifikasi

• kebijakan penanganan gratifikasi

• dilakukan public campaign

• Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan

• dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi

• Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti

Penerapan SPIP

• peraturan Pimpinan K/L tentang SPIP

• dibangun lingkungan pengendalian

• dilakukan penilaian risiko atas organisasi

• dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

• SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

• dilakukan pemantauan Pengendalian intern

Pengaduan Masyarakat

• disusun kebijakan Pengaduan masyarakat

• Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan

• Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

• Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Whistle-Blowing System

• Telah terdapat Whistle Blowing System

• Whistle Blowing System telah disosialisasikan

• Whistle Blowing System telah diimplementasikan

• Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System

• Hasil evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

127

Penguatan PengawasanPenanganan Benturan

Kepentingan

• terdapat Penanganan Benturan Kepentingan.

•Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan.

•Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.

•dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.

•Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Pembangunan Zona Integritas

•dilakukan pencanangan zona integritas

•ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas

• ilakukan pembangunan zona integritas?

•dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan?

• terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”?

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

•APIP didukung dengan komitmen pimpinan

•APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.

•APIP didukung dengan anggaran yang memadai

•APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko

128

Meningkatnya sistem monitoringdan evaluasi terhadap kinerja

pelayanan publik;

Meningkatnya kualitas pelayananpublik sesuai kebutuhan dan

harapan masyarakat;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Standar Pelayanan

•Terdapat kebijakan standar pelayanan.

•Standar pelayanan telah dimaklumatkan.

•Terdapat SOP sesuai standar pelayanan

•Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

Budaya pelayanan prima

•dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.

• Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.

• terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.

• terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.

Pengelolaan Pengaduan

•Terdapat Media Pengaduan Pelayanan

•Terdapat SOP pengaduan pelayanan

•Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan

•dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan

•Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan

130

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penilaian kepuasan terhadappelayanan

• Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

• Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

• Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

Pemanfaatan TeknologiInformasi

• Telah memiliki rencanapenerapan teknologiinformasi dalam pemberianpelayanan

• Telah menerapkan teknologiinformasi dalam memberipelayanan.

• Telah dilakukan perbaikansecara terus menerus

131

HASIL (40)

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

(20)

• Nilai Akuntabilitas Kinerja(14)

• Nilai Kapasitas Organisasi(Survei Internal) (6)

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

(10)

• Nilai Persepsi Korupsi(Survei Eksternal) (7)

• Opini BPK (3)

Kualitas Pelayanan Publik(10)

• Nilai Persepsi KualitasPelayanan(Survei Eksternal) (10)

132

ZONA

INTEGRITASMENUJU WBK DAN

WBBMPeningkatan Kapasitas dan AkuntabilitasOrganisasi, Pemerintah yang Bersih dan

Bebas KKN, serta Peningkatan PelayananPublik


PEMBANGUNAN

WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN

WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

134

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik


PENCANANGAN ZI

Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atausebagian besar pegawa

pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas

PEMBANGUNANZI

PENGUSULAN

REVIIU TPN

PENETAPAN WBK/WBBM

Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM

- Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) - TPI melaporkan kepada pimpinan Instansi - pengusulan ke Kemen PAN dan RB

Reviu oleh Tim Penilai Nasional

- MenPAN dan RB mengusulkan kepada instansiPemerinta agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK

- MenPAN dan RB menetapkan unit kerja sebagai WBBM

Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pemimpin instansipemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalamrangka memperoleh predikat menujunWBK/WBBM

Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang mempunyai tugas melakukan penilain unti kerja dalam rangka memperolehpredikat WBK/WBBM

PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN

Unit Kerja Percontohan

Penilaian TPI

Pemenuhan Indikator

Hasil

Pemenuhan Indikator

Proses

Reviu TPN

MEMENUHI SYARAT

TIDAK MEMENUHI

SYARAT

MWBK

MWBBM

5

Instansi Pemerintah(Kementerian/Lembaga/Pemda)

Unit Kerja PelayananInstansi Pemerintah

(contoh: RSUD, PTSP, Kantor Imigrasi, Polres, Samsat dsb)

EVALUASIREFORMASI BIROKRASI

ZONA INTEGRITAS (MENUJU WBK/WBBM)

Proses (8 Area) Proses (6 Area)

PeraturanPerundang-undangan (5)

Organisasi (6)

Manajemen Perubahan(5)

Tatalaksana (5)

Manajemen SDM (15)

Akuntabilitas (10)

Pengawasan (15)

Pelayanan Publik (10)

Hasil (3 Sasaran)

1.Nilai Akuntabilitas (14)2.Survey Integritas

Organisasi (Internal) (6) Survei Persepsi PelayananPublik (Eksternal) (10)

1.Opini BPK (3)2.Survei Persepsi Korupsi

(Survey Eksternal) (7)

Hasil (2 Sasaran)

1.Survei PersepsiKorupsi (15)

2.Temuan Tindak LanjutPemeriksaan (5)

Survei PersepsiPelayanan Publik (20)

SURVEI PERSEPSI KORUPSI OLEH KEMENPANRB DAN KPK SURVEI PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENPANRB DAN BPS

Manajemen Perubahan(5)

Tatalaksana(5)

Manajemen SDM(15)

Akuntabilitas (6)

Pengawasan (12)

Pelayanan Publik (6)

60%

40%

KERANGKA LOGIS PENILAIAN

138

H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS

KKN (20)

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (20)

)

MA

NA

JE

ME

N P

ER

UB

AH

AN

(5

) PENATAAN TATALAKSANA(5)

PE

NIN

GK

AT

AN

KU

AL

ITA

S P

EL

AY

AN

AN

PU

BL

IK (

10

)

PENATAAN MANAJEMEN SDM (15)

PENGUATAN PENGAWASAN (15)

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

(10)

Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15)

Presentase penyelesaian TLHP (5)

Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)

(20)


SYARAT WBK WBBM

TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH

Opini BPK “WTP” Opini BPK “WTP” selama minimal 2 tahun berturut-turut

Nilai AKIP minimal “CC”

TINGKAT UNIT KERJA

Setingkat Es. I s.d Es. III

Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis

Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik

Mengelola sumber daya yang cukup besar

Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

HAKEKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (WBK & WBB)

SYARAT WBK WBBM

Nilai Total (Pengungkit dan Hasil)minimal

75 85

Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal

18 18

Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal

13,5 13,5

Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal

3,5 3,5

Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal

- 16

LANGKAH-LANGKAH MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

1. Membangun komitmen Bersama dan menyamakanpersepsi tentang program zona integritas

2. Membentuk tim internal pembangunan zona integritas

3. Melakukan survey pendahuluan

4. Mengidentifikasi isu strategis dan melaksanakan kegiatanyang berdampak langsung ke masyarakat

5. Mempublikasikan inovasi dan komitmen pembangunanwilayah bebas korupsi melalui media sosial

6. Melaksanakan reward dan punishment

7. Melakukan monitoring dan evaluasi

THANK YOU

reformasi birokrasi -...

Documents