reformasi birokrasi - .reformasi birokrasi adalah suatu perubahan pokok dalam ... inefisiensi...

Download REFORMASI BIROKRASI - .REFORMASI BIROKRASI ADALAH SUATU PERUBAHAN POKOK DALAM ... INEFISIENSI TERJADI

Post on 28-Jun-2019

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • BIROKRASI

    MENUJU WORLD CLASS

    BUREAUCRACY

    RONALD ANDREA ANNAS, Ak,ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI,

    AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN

    KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

    REFORMASI

  • REFORMASI BIROKRASI

    REFORMASI BIROKRASI ADALAH SUATU PERUBAHAN POKOK DALAM SUATU SISTEM BIROKRASI TERUTAMA MENYANGKUT ASPEK-ASPEK KELEMBAGAAN (ORGANISASI), KETATALAKSANAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

    Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong.

    -- Mandy Hale --

  • 3

    Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan

    berkinerja tinggi

    Pemerintah yang efektif dan efisien

    Pelayanan publik yang baik dan berkualitas

    3 SASARAN

    REFORMASI B IROKRASI

    Pelayanan Publik Masih Buruk

    Pemerintahan Belum Efektif dan Efisien

    Pemerintahan Belum Bersih,

    Kurang Akuntabel dan Berkinerja Rendah

    EVALUASI

    1. REFORMASI BIROKRASI2. ZONA INTEGRITAS3. AKUNTABILITAS KINERJA

    MENDORONG PELAKSANAAN

  • S A S A R A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I D I R P J M N

    B I R O K R AS I YAN G

    B E R S I H D AN AK U N TAB E L

    1. Opini WTP atas Laporan

    Keuangan

    2. Kapabilitas APIP Tingkat (level 3)

    3. Tingkat Kematangan

    Implementasi SPIP (level 3)

    4. Instansi Pemerintah yang

    akuntabel (Skor B atas SAKIP)

    5. Penggunaan e-Procurement

    terhadap belanja pengadaan

    B I R O K R A S I YA N G

    E F E K T I F D A N

    E F I S I E N

    1. Indeks Reformasi Birokrasi

    Rata-rata Nasional

    2. Indeks Profesonalitas ASN

    3. Indeks E-Government

    Nasional

    B I R O K R A S I Y A N G

    M E M I L I K I

    P E L A Y A N A N P U B L I K

    Y A N G B E R K U A L I T A S

    1. Indeks Integritas

    Aparatur

    2. Persentase Kepatuhan

    Pelaksanaan UU

    Pelayanan Publik (Zona

    Hijau)

    4

  • Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong.

    -- Mandy Hale --

    SYARAT REFORMASI BIROKRASI

    KOMITMEN

    MESIN REFORMASI

    AGENDA REFORMASI

    TIDAK ADA KONFLIK

    KEPENTINGAN

    DUKUNGAN POLITIK

    TRUST-WORTHNESS

  • 1 2 3

    P E L A K S A N A A N R E F O R M A S I

    B I R O K R A S I

    Mendorong perbaikan

    tata kelo la menuju 3

    sasaran reformasi

    bi rokrasi

    Reformasi

    Bi rokras i

    Mendorong penerapan

    manajemen kiner ja menuju

    efekt iv i tas dan ef is iensi

    anggaran

    Akuntabi l i tas

    Kiner ja

    Mendorong percepatan

    reformasi b i rokras i melalu i

    pembangunan uni t ker ja

    pelayanan percontohan

    Zona

    In tegr i tas

  • Langkah-langkah Reformasi Birokrasi

    7

    Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat

    Melibatkan seluruh pemangku kepentingan

    Membentuk tim reformasi birokrasi

    Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)

    Menerapkan manajemen berbasis kinerja

    Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins

    Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)

    Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

  • PMPRB 1.0

    8

    Kepemimpinan

    Sumber DayaManusiaAparatur

    Proses

    Hasil pada Sumber DayaManusia Aparatur

    Hasil pada Masyarakat/ Pengguna Layanan

    Hasil pada KomunitasLokal, Nsional, dan

    Internasional

    Hasil KinerjaUtama

    Inovasi dan Pembelajaran (Inovation and Learning)

    PerencanaanStratejik(Renstra)

    Kemitraan danSumber Daya

    Pengungkit (Enabler) Hasil (Result)

    KOMPONEN

    5 KRITERIA4 KRITERIA

    SubkriteriaSubkriteriaSubkriteriaSubkriteria

    SubkriteriaSubkriteriaSubkriteriaSubkriteria

    9 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

  • P M P R B ( 2 . 0 )

    9

  • Manajemen Perubahan

    Penataan Peraturan

    Penataan dan Penguatan Organisasi

    Penataan Tatalaksana

    Penataan Sistem Manajemen

    SDM

    Penguatan Akuntabilitas

    Kinerja

    Penguatan Pengawasan

    Peningkatan Kualitas

    Pelayanan Publik

    PENGUNGKIT HASIL PENGUNGKIT

    Perubahan budaya kerja organisasi

    SURVEY KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

    SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

    KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS

    ORGANISASI

    HASIL REFORMASI BIROKRASIPeraturan yang tidak

    tumpang tindih

    Organisasi yang tepat ukuran dalam

    pencapaian kinerja

    Busines Proses yang implementatif

    ASN yang profesional

    Peningkatan Budaya kinerja

    Peningkatan Integritas aparatur

    Pelayanan publik yang berkualitas

    KONSEP PMPRB 3.0Survey Kepuasan Masyarakat (Road Map)

    Indeks Integritas (Road Map)

    Penyelesaian Penerbitan Per-UU-anRevisi Per-UU-an

    Indeks Kelembagaan (Road Map)

    Indeks Tata Laksana (Road Map)Indek E-Gov (Road Map)/(SPBE)

    Indeks Profesionalitas (Road Map)

    Indeks Akuntabilitas (Road Map)

    Opini BPK (Road Map)IACM (Road Map)SPIP (Road Map)

    Survey Kepuasan Masyarakat (Road Map)Inovasi Pelayanan Publik (Road Map)

    Hasil Evaluasi Kinerja PelayananPublik(Ketaatan UU No. 25) (Road Map)

    Tindak Lanjut Pengaduan (Road Map)

    INDIKATOR

    Indeks ArsipIndeks Keterbukaan Informasi

    Publik

    LHKPN/LHKASNWBK/WBBM

    Indeks Integritas PelayananPublik (Road Map)

    Public Service Indeks (Road Map)

  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

    Ronald Andrea Annas, Ak.Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi,

    Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

  • ARTI NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS

    KINERJA

    Peringkat Nilai

    AA >90-100

    A >80-90

    BB >70-80

    B >60-70

    CC >50-60

    C >30-50

    D 0-30

    Mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam

    mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran

    negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis.

    Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

    1. Merencanakan kinerja dan targetkinerja,

    2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan,

    3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan,

    4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

    12

  • PERENCANAAN KINERJA

    Setiap instansi harus memiliki rencanakinerja yang baik, tepat, dan jelas sasarandan tujuannya dengan indikator yang tepat baik di level outcome, output maupun input.

    PENGUKURAN KINERJA

    Setiap instansi melakukan pengukurankinerja secara berkala dengan metodeyang tepat dengan membandingkanantara target dengan capaiannya.

    PELAPORAN KINERJA

    Setiap instansi melaporkan kinerjanyasecara berjenjang dari unit terbawahhingga tertinggi.

    EVALUASI KINERJA

    Setiap instansi melakukan evaluasicapaian kinerjanya untuk mengidentifikasikeberhasilan, kegagalan, hambatan, dantantangan yang dihadapi pada setiap level mulai terbawah hingga tertinggi

    CAPAIAN KINERJA

    Capaian kinerja yang dihasilkan olehinstansi pemerintah pada kurun waktusatu tahun.

    KOMPONEN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

    30 25

    1015

    20

  • PERUBAHAN PARADIGMA

    TUJUAN/SASARANOUTCOME/OUTPUT

    KEGIATANPROSES

    KERJA KINERJA(EFEKTIF & EFISIEN)

    INPUT

    KEUANGAN(REALISASI

    ANGGARAN)

    onn 2017

  • PERUBAHAN PARADIGMA: MANAJERIAL

    MANAJER

    MANAJERIAL(STRATEGIC DECISION)

    STAF

    ADMINISTRA-TIF

    (TATA USAHA, KLERIKAL, CATAT MENCATAT)

    ACT

    CHECK

    PLAN

    DO

    onn 2018

  • MINIMUM REQUIREMENTPEMDA UNIT PK ES3/4 RENCANA

    AKSIEVALUASI INTERNAL

    CASCADING APLIKASI MANAJEMEN KINERJA

    AA

    A

    ADA Y ADA Y ADA Y

    3/3 OPD

    ADA Y ADA YADA,

    INTEGRASI

    ADA, IMPLEMEN

    TASIKWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y

    CASCADING CASCADING CASCADING

    BB

    ADA Y ADA Y ADA Y

    2/3 OPD

    ADA Y ADA Y

    ADAADA,

    KUALITASKWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y KWAL Y

    CASCADING CASCADING CASCADING OPD

    B

    ADA Y ADA Y ADA Y

    1/3 OPD

    ADA Y ADA P

    X XKWAL Y KWAL Y KWAL T KWAL T KWAL T

    1/3 OPD 1/3 OPD PEMDA

    CCADA Y ADA Y

    X X X X X XKWAL Y KWAL T

    CADA Y ADA Y

    X X X X X XKWAL T KWAL T

    DTIDAKADA

    TIDAK ADA

    X X X X X X

    onn 2017

  • PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

    (Efektivitas dan Efisiensi Anggaran)

    392,87

    T

    1.Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)

    2.Ukuran kinerja tidak jelas

    3.Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran

    4.Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan

    INEFISIENSI TERJADI KARENA :

    HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 2016 DIINDIKASIKAN TERDAPAT POTENSI INEFISIENSI

    PENGGUNAAN ANGGARAN > 30% APBN/APBN (DILUAR BELANJA PEGAWAI) ATAS INSTANSI PEMERINTAH YANG TIDAK AKUNTABEL (NILAI DIBAWAH 60 (PREDIKAT CC))

    Money Follow

    Program

    Alokasi anggaran harus digunakan untuk untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, (pemerintahan berorientasi hasil)

    Stop Pemborosan

    Anggaran

    Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai

    Skala nilaiKementeri

    an/ Lembaga

    Pemerintah Provinsi

    Kab

View more