aksi daerah reformasi birokrasi

vi

viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan

bahwa pendayagunaan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi

birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur

Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di

pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan

pembangunan di bidang lainnya.

Masing-masing pemerintah daerah mempunyai kondisi obyektif

yang beragam, dalam hal karakteristik, kesiapan aparatur, dan lingkungan

strategis. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah

daerah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan

kemampuan pemerintah daerah tersebut.

Dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015, telah ditetapkan Visi

pembangunan Provinsi Jambi yaitu “EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN

SEJAHTERA” atau JAMBI EMAS 2015”. Untuk mewujudkan visi

pembangunan tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan Provinsi Jambi

selama 2010 - 2015 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan

Umum.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama

dan Berbudaya.

3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat

berbasis Agribisnis dan Agroindustri.

4. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan

Berwawasan Lingkungan.

1

5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan

Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras

dengan arahan tehnis operasional dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009 – 2014 dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 -2025,

maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan

adalah :

1. Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang

berkualitas dan ketesediaan yang lebih baik.

2. Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat

Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya.

3. Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan

berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan

mengedepankan penataan ruang dan lingkungan.

5. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional

dalam memenuhi kepentingan umum.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi menghadapi sejumlah kondisi

yang secara obyektif dapat menghambat terlaksananya tujuan tersebut,

diantaranya :

1. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan.

Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai

dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan

perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih,

inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam

membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pelibatan

masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu

kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya

dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara

2

partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan

peraturan daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan

hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti

masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat

2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.

Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk

melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat

dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum

tuntas dan terintegrasinya program Single Identification Number

(SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan daerah,

terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan

secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan

umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat

sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan

korupsi.

3. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen

keuangan daerah dan pengawasannya.

Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh salah satunya

adalah keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan

auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah

bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya

mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang

dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan

perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas

internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering

mendapatkan kritik dari masyarakat.

3

4. Budaya kerja produktif juga belum berkembang secara

maksimal di lingkungan birokrasi.

Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (code of conduct)

masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya

birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk

berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas

dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang penyelesaian konflik

kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh

PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan e-

procurement belum dapat dilaksanakan. Padahal, pengembangan

dan penerapan e-procurement merupakan instrumen yang efektif

untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan

jasa publik.

5. Pelayanan Publik.

Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor

indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa

pemerintah Provinsi Jambi belum dapat menyediakan kualitas

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan

masyarakat, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang

semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Para

investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Provinsi Jambi masih

terkendala dengan berbagai regulasi, system pelayanan investasi

dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Oleh

karena itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan

investasi. Sebagian besar unit pelayanan public belum menerapkan

standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan

memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima

layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik

belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

4

(TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah,

transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik

juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini

diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan

keluhan yang efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga

pananganan pengaduan seperti “Ombudsman Daerah”.

6. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.

Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah

daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan

rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat

terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan

pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis

proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan

belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum

ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

secara optimal.

B. Pengertian

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk

operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang

disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan

merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu

tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran

per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar

bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun

berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

C. Tujuan

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Provinsi Jambi bertujuan

untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jambi agar program dan kegiatan yang telah disepakati

dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi,

5

melembaga, dan berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka

dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah

Provinsi Jambi perlu menyusun road map reformasi birokrasi yang diharapkan

dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi

Jambi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah, yakni

Jambi EMAS 2015.

D. Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

Ruang lingkup RMRB 2011-2015 mencakup dua hal berikut:

1. Penguatan Birokrasi Pemerintah

Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi

Jambi.

2. Tingkat Pelaksanaan

Ada dua tingkat pelaksanaan, pertama pelaksanaan makro

menyangkut penyempurnaan regulasi Pemerintah Provinsi Jambi

terhadap prioritas program reformasi birokrasi. Kedua, adalah

tingkat pelaksanaan mikro yaitu mendorong kebijakan-kebijakan

inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan

mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi di tingkat SKPD

Pemerintah Provinsi Jambi.

E. Program Reformasi Birokrasi

Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs),

baik pada tingkat makro, maupun tingkat mikro sebagaimana

dikemukakan pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Program pada Tingkat Makro dan Mikro

Program untuk Tkat

6

20132014

2015

20122011

Program untuk Tingkat Makro

Program untuk Tingkat Mikro

1) Penataan Organisasi

2) Penataan Tatalaksana

3) Penataan Manajemen SDM

Aparatur

4) Penguatan Pengawasan

5) Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

6) Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

1) Manajemen Perubahan

2) Penataan Peraturan

Perundang-undangan

3) Penataan dan Penguatan

Organisasi

4) Penataan Tatalaksana

5) Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur

6) Penguatan Pengawasan

7) Penguatan Akuntabilitas

Kinerja

8) Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

9) Program Monitoring,

Evaluasi, dan Pelaporan

akro

F. Tahapan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan

Reformasi Birokrasi Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Jambi,

maka langkah-langkah/tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi di

Provinsi Jambi 2011-2015 baik pada tingkat makro dan tingkat mikro

mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Setiap tahapan

pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memberikan

dampak penguatan pada langkah berikutnya.

Tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat digambarkan

sebagai berikut.

Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan Meneruskan hal-hal

yang belum dapat

7

diselesaikan pada tahun 2013 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2013.

pada tahun 2014 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2014.

Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten

Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2012 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2012

Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten.

Pemahaman Persamaan persepsi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi

G. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi 2011-2015.

1. Program, Kegiatan, Agenda dan Hasil Reformasi Birokrasi (2011-

2015).

a. Program Manajemen Perubahan dengan sasaran mengubah

secara sistematis sistem dan mekanisme kerja organisasi

serta pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik

b. Program Penataan Peraturan Per Undang-undangan bertujuan

meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-

undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan

kondusif.

c. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas kelembagaan pemerintah daerah agar terwujud

kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan

kebutuhan daerah dengan sasaran terwujud Kelembagaan

daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah;

8

2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Provinsi Jambi

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;

3) Meningkatnya kualitas penataan kembali kelembagaan di

daerah.

d. Program Penataan Ketatalaksanaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektivitas mekanisme dan prosedur kerja di Pemerintah

Provinsi Jambi. Target yang ingin dicapai melalui program ini

adalah :

1) Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi

informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan.

2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen

Pemerintah Provinsi Jambi;

3) Meningkatnya kualitas penataan ketatalaksanaan.

e. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme

SDM Aparatur yang didukung dengan rekruitmen dan promosi,

serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis

kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini diharapkan

mampu mendorong mobilitas antar aparatur daerah serta

memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan secara

adil. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1) Meningkatnya ketaatan aturan pada pengelolaan SDM

Aparatur;

2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

SDM Aparatur;

3) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur;

4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur;

5) Meningkatnya kapasitas dan profesional SDM Aparatur.

f. Program Penguatan Pengawasan.

Program ini bertujuan untuk menurunkan penyelahgunaan

wewenang dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah

9

yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui

program ini adalah :

1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan

daerah;

2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah;

3) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;

4) Meningkatnya sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;

5) Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan.

g. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja instansi kelembagaan daerah. Target

yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah daerah;

2) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah daerah

h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

Jambi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman,

terjangkau dan memiliki kepastian).

2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh

standarisasi pelayanan internasional.

3) Meneingkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik.

4) Meningkatnya penghargaan nasional terhadap unit

pelayanan publik di Jambi.

5) Terbentuknya lembaga yang dapat menampung komplain

dari masyarakat.

6) Terimplementasikannya amanah UU Keterbukaan Informasi

Publik.

tuk Tingkat Meso Program untuk Tingkat Mikro

10

4

5

11

BAB II

PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN

REFORMASI BIROKRASI

Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi terdiri dari Tim

Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja yang meliputi :

Tim Pengarah

I. Pengarah : Gubernur Jambi

II. Wakil Pengarah : 1. Wakil Gubernur Jambi

: 2. Ketua DPRD Provinsi Jambi

III. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

III. Anggota : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi

Jambi

Tim Pelaksana

I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

II. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

III. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Jambi

2. Kepala Bappeda Provinsi Jambi

3. Kepala BKD Provinsi Jambi

4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi

6. Kepala BPMD dan PPT Provinsi Jambi

7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

8. Kepala Bandiklatda Provinsi Jambi

9. Kepala Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi

10. Kepala Biro Ekbang dan SDA

11. Sekretaris DPD Korpri Provinsi Jambi

12. Kepala Kantor PDE Provinsi Jambi

Kelompok Kerja

12

I. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Manajemen Perubahan Provinsi

Jambi:

Pejabat di lingkungan Bappeda Provinsi Jambi, BKD Provinsi Jambi,

Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi Jambi,

Bandiklatda Provinsi Jambi, KPDE Provinsi Jambi

II. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Peraturan Per Undang-undangan

Provinsi Jambi :

Pejabat di lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan SKPD

terkait lainnya

III. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Penataan dan Penguatan

Organisasi Provinsi Jambi :

Pejabat di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi,

Bappeda Provinsi Jambi, BPMD dan PPT Provinsi Jambi

IV. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Ketatalaksanaan Provinsi Jambi :

Pejabat di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Satpol

PP Provinsi Jambi, KPDE Provinsi Jambi

V. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Sistem Manajemen SDM

Aparatur Provinsi Jambi :

Pejabat di lingkungan BKD Provinsi Jambi, Bandiklatda Provinsi

Jambi, Sekwan Korpri Provinsi Jambi, Biro Keuangan Setda Provinsi

Jambi, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Biro Organisasi Setda

Provinsi Jambi, dan KPDE Provinsi Jambi

VI. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan Provinsi

Jambi :

Pejabat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jambi, Biro Organisasi

Setda Provinsi Jambi

13

VII. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabilitas Provinsi

Jambi :

Pejabat di lingkungan Bappeda Provinsi Jambi, Biro Organisasi

Setda Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi Jambi, KPDE Provinsi

Jambi

VIII. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Peningkatan Pelayanan Publik

Provinsi Jambi

Pejabat di lingkungan BPMD dan PPT, Bappeda Provinsi Jambi,

Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Biro Kesramas Setda Provinsi

Jambi dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

IX. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan :

Pejabat di lingkungan Inspektorat, Bappeda, Biro Ekbang & SDA,

dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

7

14

B A B III

KONSULIDASI AKSI

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tidak

semata-mata dilakukan sebagai pelaksanaan amanat perundang-

undangan yang berlaku pada saat ini, tetapi lebih dari itu

merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Kegiatan

yang telah dilakukan adalah melakukan konsulidasi bersama

dengan Kelompok Kerja guna melakukan pemantapan langkah dan

strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2015. Beberapa

langkah yang telah disepakati oleh Kelompok Kerja selama proses

konsulidasi adalah sebagai berikut :

OGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Tugas Kelompok Kerja :

1. Membentuk tim manajemen perubahan

2. Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi

komunikasi serta membangun komitmen, partisipasi dan

perubahan perilaku yang diinginkan

3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam

rangka reformasi birokrasi

4. Membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta

keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai

Sasaran yang akan dicapai yakni mengubah secara sistematis

sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan

budaya kerja menjadi lebih baik

15

Tabel 2Program dan Hasil Yang diharapkan Kelompok Kerja

Manajemen Perubahan27Progr

PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Pemerintah Provinsi Jambi.

SK Tim manajemen perubahan Pemprov. Jambi yang ditangatangani Gubernur/Wagub/Sekda

2. Menyusun strategi, komunikasi & rencana aksi perubahan oleh Tim Manajemen Perubahan.

Dokumen Rencana Aksi dan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

3. Membangun mekanisme internal pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing unit kerja termasuk sistem pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi serta pelaporan dan Instrumen-instrumen yang diperlukan.

Mekanisme internal yang telah ditetapkan dalam bentuk Pergub (Pergub Pola Hubungan Kerja) dan memanfaatkan sarana prasarana, sistem yang telah ada dan yang akan dibangun.

4. Melakukan sosialisasi, pembuatan slogan-slogan reformasi birokrasi, booklet, leaflet, dan lainnya dalam upaya membangun kesamaan persepsi, komitmen dan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pemahaman dan kesamaan persepsi terhadap Reformasi Birokrasi

5. Workshop dan Evaluasi pola pikir PNS.

Peningkatan pola pikir PNS yang bersifat melayani masyarakat

6. Penyusunan Pergub etika dan budaya kerja pegawai.

Pergub etika dan budaya kerja pegawai

7. Sosialisasi peraturan mengenai budaya kerja dan disilpin PNS.

Peningkatan budaya kerja dan disiplin PNS Provinsi Jambi

8. Evaluasi penerapan budaya kerja dan disiplin PNS.

Laporan hasil evaluasi penerapan budaya kerja

ROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN

B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN


1. Penataan berbagai peraturan daerah yang

dikeluarkan/diterbitkan Pemerintah Daerah

2. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang

dikeluarkan/diterbitkan Pemerintah Daerah sebagai dasar

untuk melakukan regulasi dan deregulasi

16

Sasaran yang akan dicapai Meningkatkan efektivitas pengelolaan

peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang

tindih dan kondusif


Penataan Peraturan Perundang-Undangan


1. Menyusun panduan penyusunan prolegda Provinsi dan pemantapan prolegda.

Peraturan daerah (SOP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi.

2. Penataan peraturan daerah Provinsi Jambi dan Kab/Kota (Perda, Pergub, Perbup, Perwako, Kepgub)

Tertatanya sistem pengaturan dan implementasi produk hukum Provinsi, Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.

3. Penelitian/kajian draft Perda, Pergub, Kepgub).

Dokumen penelitian/kajian draft Perda, Pergub, dan Kepgub.

4. Identifikasi dan evaluasi Perda Provinsi Jambi, dan Perda Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.

Dokumen hasil identifikasi dan evaluasi Perda Provinsi Jambi dan Perda Kab/Kota dalam Provinsi Jambi

5. Penyelenggaraan berbagai forum diskusi publik dalam menyusun Ranperda Provinsi.

Pemahaman dan kesamaan persepsi dalam penyusunan Ranperda Provinsi.

6. Memetakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, serta unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Database Perda, Pergub, KepGub per SKPD).

Dokumen/database peraturan perundang-undangan, Perda, PerGub, KepGub per unit kerja yang ada dan yang akan ditindaklanjuti.

7. Mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh unit kerja.

Peraturan perundang-undangan yang lebih selaras dengan peraturan yang lebih tinggi

8. Pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan bagi Pejabat daerah & PNS sekeluarga (suami, istri, & anak)

Adanya keselarasan dalam penegakan hukum.

17

C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI


1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja

Pemerintah Provinsi Jambi

2. Melakukan pemetaan tugas dan fungsi unit kerja pada

Pemerintah Provinsi Jambi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

(right sizing) yang dapat mendorong percepatan reformasi

birokrasi.

3. Melakukan Penguatan unit kerja yang menangani organisasi,

tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat yang

mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi

birokrasi.

Sasaran yang akan dicapai terwujudnya organisasi perangkat

daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)


Penataan dan Penguatan Organisasi

PROGRAMHASIL YANG DIHARAPKAN

1.Evaluasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui kajian kebutuhan yang komprehensif.

Kajian kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

2.Penataan kembali kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Perda tentang SOTK yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

3. Melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah.

Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

4.Evaluasi Kelembagaan UPTD/B. Kajian kelembagaan UPTD/B yang tepat fungsi dan tepat ukuran

18

5.Penataan kembali kelembagaan UPTD/B.

Pergub tentang UPTD/B yang tepat fungsi dan tepat ukuran

19

6.Monitoring dan evaluasi secara berkala efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah, UPTD/B.

Menekan dan meminimalisir tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD Provinsi Jambi

7.Pembinaan, Pemantauan, fasilitasi serta evaluasi pembentukan perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Terciptanya sinergitas kelembagaan antara provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

8.Evaluasi pembentukan perangkat daerah Kab/Kota.

Laporan hasil evaluasi pembentukan perangkat daerah Kab/Kota

9. Sinkronisasi peraturan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan

Terciptanya hubungan yang harmonis antar SKPD dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan

10. Melakukan redefinisi visi, misi dan strategi organisasi

Visi, misi dan strategi organisasi yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

11. Melakukan analisis Jabatan pada Unit Kerja baru dan yang mengalami restrukturisasi

Terciptanya penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan organisasi.

12. Meningkatkan kapasitas unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana dan kepegawaian

13. Melakukan penguatan unit kerja pelaksana pelayanan Publik

Unit kerja pelaksana pelayanan publik dapat melaksanakan tugasnya secara optimal

14. Membangun mekanisme kerjasama lintas sektor dengan pihak ketiga (Lembaga Donor) bagi penguatan kelembagaan perangkat daerah

Terciptanya mekanisme yang baik dalam kerjasama lintas sektor dengan pihak ketiga (Lembaga Donor)

20

D. PENATAAN TATALAKSANA

Tugas Kelompok Kerja

1. Penyusunan dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi.

2. Pembangunan atau Pengembangan e-government,

Tersedianya e-government pada masing-masing

SKPD

Sasaran yang akan dicapai terwujdunya sistem, proses dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, terukur dan sesuai dengan

prinsip-prinsp good governance


Penataan Tatalaksana


1. Penyusunan Pola Hubungan Kerja SKPD.

Dokumen Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja SKPD.

2. Sosialisasi, fasilitasi dan evaluasi pola hubungan kerja SKPD Provinsi Jambi

Peningkatan efektivitas dan efisiensi hubungan kerja SKPD Provinsi Jambi.

3. Evaluasi & Revisi Tata Naskah Dinas.

Laporan hasil evaluasi tata naskah dinas.

4. Penataan & evaluasi pelaksaaan sistem ketatalaksanaan Pemerintah di lingkungan SKPD (SOP, Manajemen SDM, Standar pelayanan, IKM dll)

Ketatalaksanaan sistem Pemerintahan berjalan sesuai prosedur dan tertib.

5. Evaluasi & revisi pergub penerapan standar sarana dan prasarana kerja.

Laporan hasil evaluasi penerapan standar sarana dan prasarana serta Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kerja PNS.

6. Penyusunan standar & evaluasi penerapan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Dokumen Pergub tentang pakaian dinas khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

21

7. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan sistem Ketatalaksanaan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kab/Kota.(SOP, Manajemen SDM, Standar pelayanan, IKM dll)

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan sistem ketatalaksanaan pemerintahan Kab/Kota serta Ketatalaksanaan sistem Pemerintahan berjalan sesuai prosedur dan tertib.

8. Penyusunan standar tatalaksana sistem keamanan gedung dan kantor.

Dokumen Pergub tatalaksana sistem keamanan gedung dan kantor.

9. Penyusunan Master Plan IT Dokumen berbasis IT.

10. Pembangunan/Pengembangan e-Government Pemrov.Jambi.

Penerapan e-Government secara optimal.

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR


1. Melakukan Penataan sistem rekrutmen pegawai Sistem

rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel

2. Analisis jabatan, Dokumen, peta dan uraian jabatan

3. Evaluasi jabatan, Peringkat jabatan dan harga jabatan

4. Penyusunan standar kompetensi jabatan, Dokumen kualifikasi

jabatan

5. Asesmen individu berdasarkan,kompetensi, Peta profil

kompetensi individu

6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu. Kinerja individu

yang terukur ( SKP )

7. Pembangunan/Pengembangan database pegawai,

Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat

8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan, pegawai berbasis

kompetensi Pendidikan dan pelatihan, pegawai berbasis

kompetensi

Sasaran yang akan dicapai terciptanya SDM Aparatur yang

berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional , berkinerja

tinggi

22


Penataan Tatalaksana


1. Penyusunan analisis jabatan Pergub mengenai analisis jabatan

2. Evaluasi penerapan analisis jabatan

Laporan hasil evaluasi penerapan analisis jabatan

3. Penyusunan analisis beban kerja

(Setiap Organisasi / Unit Kerja Pemerintah dapat terukur dan terdeteksi efisiensi dan prestasi kinerjanya serta terukur dan terdeteksi berapa jumlah personil yang dibutuhkan)

4. Evaluasi penerapan analisis beban kerja

Laporan hasil evaluasi penerapan analisis beban kerja

5. Penyusunan uraian tugas jabatan

Pergub uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional(Jabatan struktural dan jabatan fungsional memiliki uraian tugas / rincian tugas yang jelas sebagai pedoman operasional pelaksanaan kegiatan)

6. Evaluasi uraian tugas jabatan Tugas-tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional selalu menyesuaikan perkembangan situasi yang ada, terutama jika terdapat perubahan kelembagaan, kewenangan, tupoksi dan perubahan kebijakan yang mempengaruhi.

7. Penyusunan Pergub Standar Kompetensi Jabatan.

Setiap Jabatan terdapat kejelasan persyaratannya, sehingga penempatan personil dalam jabatan dapat sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

8. Menyusun peta dan profil kompetensi pegawai

Dokumen database profil kompetensi jabatan

23

9. Evaluasi penerapan Standar Kompetensi Jabatan

Laporan hasil evaluasi penerapan standar kompetensi jabatan

10.Penataan jumlah dan distribusi PNS

Tersusunnya formasi kebutuhan PNS Daerah sesuai dengan ketentuan /format yang ditetapkan oleh kepala BKN sebagai dasar penyusunan formasi PNSD ke pemerintah pusat (Kementerian PAN dan RB).

1. Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan sistem diklat.

Setiap Unit Kerja terdapat kejelasan macam dan Jenis Diklat yang dibutuhkan sehingga dalam penyeleng-garaan Diklat dapat menye-suaikan kebutuhan Diklat sesuai skala prioritas yg ditentukan.

12. Penataan sistem tunjangan kinerja.

Dokumen sistem tunjangan kinerja

13. Penataan sistem pola karir PNS (sistem penempatan, promosi dan mutasi).

Tertatanya seleksi CPNS sesuai aturan dan penempatan PNS sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya

14.Evaluasi pelaksanaan penerapan sistem diklat aparatur

Laporan hasil evaluasi penerapan sistem diklat aparatur

15.Penilaian kinerja Jabatan struktural

Informasi prestasi kerja setiap pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Prov Jambi, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karir dan pengembangan kompetensi PNS.

16.Penyusunan, penerapan, dan evaluasi sistem penilaian kinerja (SKP)

Penempatan PNS sesuai dengan penilaian kinerja dan analisis penempatan.

17.Penerapan dan evaluasi Disiplin Aparatur

Pergub Disiplin PNS No. 28 tahun 2012

18.Penataan dan penerapan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian

Pemanfaatan aplikasi simpeg secara optimal

24

simpeg kepegawaian (simpeg) SKPD 2011-2015

19.Penerapan & evaluasi portal kepegawaian, pengisian data portal kepegawaian Pemprov. Jambi secara berkala perbulan.

Pegawai dapat dengan mudah meng-up date data informasi kepegawaian dari instansinya masing-masing ke dalam satu portal kepegawaian

20.Membentuk & memanfaatkan assessment center untuk mengukur gap kompetensi jabatan pegawai

Netralisasi & objektivitas penempatan pegawai yang berbasis kompetensi

21.Menyusun job grading dan job pricing (Evaluasi Jabatan).

Jabatan sesuai dengan peringkat dan nilai jabatan.

22.Penerapan Kode Etik Pegawai Pegawai yang mematuhi Kode Etik Pegawai.

28 SSSS

PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN

F. PENGUATAN PENGAWASAN


1. Melakukan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jambi,

Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan

tugas dan fungsi

2. Melakukan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting,

Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan Daerah

Sasaran yang akan dicapai meningkatnya penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

25


Penguatan Pengawasan


1. Pengawasan internal secara berkala pada SKPD Provinsi Jambi.

Menurunnya tingkat penyimpangan penylenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jambi dan Kab/Kota se-Jambi

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada 11 Kab/Kota se Provinsi Jambi.

Pemerintahan di daerah berjalan kondusif

3. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota yang akan berakhir di Provinsi Jambi.

Data jabatan Bupati/Walikota yang memasuki akhir masa jabatan

4. Penanganan kasus dan pemeriksaan khusus/strategi atas perintah pejabat yang berwenang.

Kasus dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Pemeriksaan atas bantuan yang bersumber dari APBD Prov. Kepada kab/kota.

Dokumen hasil pemeriksaan

6. Evaluasi atas LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota)

Laporan hasil evaluasi LPPD

7. Evaluasi LAKIP SKPD Prov. Jambi.

Laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD Provinsi Jambi

8. Evaluasi Pelayanan Publik. Dokumen laporan hasil evaluasi pelayanan publik

9. Evaluasi pelaporan pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan hasil pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004

10.Monitoring TLHP pada SKPD Prov. Jambi, dan Kab/Kota Rapat pemutakiran Data TLHP.

Laporan hasil monitoring TLHP Prov. Jambi dan Kab/Kota

11.Penyusunan Daftar Obyek Pemeriksaan pada SKPD Prov. dan Kab/Kota, Penyusunan dan Penelitian UPKPT APIP dan Rakorwasda.

Dokumen daftar obyek pemeriksaan pada SKPD. Prov. Jambi dan Kab/Kota

26

12.Rapat koordinasi bagi APIP secara berkala.

Laporan hasil rakor pengendalian internal pemerintah

13.Gelar Pengawasan Daerah atas Hasil Pemeriksaan APIP.

Pernyataan/keterangan hasil pemeriksaan APIP

14.Usulan Penambahan Tenaga Fungsional Khusus Auditor.

Dokumen usulan tenaga fungsional khusus auditor

15.Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Fungsional Auditor

Peningkatan kompetensi Auditor

16.Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing unit kerja;

Meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada SKPD.

17.Evaluasi penerapan SPIP Laporan hasil evaluasi

18.Meningkatkan peran SPIP sebagai Quality Assurance dan consulting

SKPD menjadi lebih akuntabel.

19.Melakukan peningkatan efektifitas pengelolaan anggaran

Implementasi penggunaan anggaran mnjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

20.Tindak Lanjut hasil pengawasan Laporan hasil tindak lanjut dan menurunnya tingkat kesalahan

G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA


1. Melakukan Penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

Provinsi Jambi, Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas

kinerja SKPD dan PNS

2. Melakukan Pengembangan sistem manajemen kinerja

organisasi, Sistem yang mampu mendorong tercapainya

kinerja organisasi yang terukur

3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada SKPD Provinsi

Jambi. Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada SKPD

Provinsi Jambi.

27

Sasaran yang akan dicapai meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja birokrasi.


Penguatan Akuntabilitas Kinerja


1. Pembinaan, fasilitasi & workshop, dan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan SKPD Provinsi Jambi dan Kab/Kota.

Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen dan konsistensi implementasi SAKIP mulai dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, monitoring hasil pembangunan dan penyusunan pelaporan. (kegiatan/program yang lebih terinci)

2. Rakornis implementasi SAKIP Pemerintah Kab./Kota di Jambi yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun.

Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen dan konsistensi implementasi SAKIP di Pemerintah Kab./Kota.

3. Sinkronisasi IKU SKPD dengan IKU Pemerintah Provinsi Jambi.

Terjadinya sinkronisasi data kinerja antara SKPD dengan data kinerja Pemerintah daerah.

4. Penyusunan dan evaluasi Data Kinerja (penetapan kinerja) Pemerintah Daerah.

Tersedianya data kinerja pemerintah daerah secara lengkap dan akurat.

5. Mengembangkan sistem Manajemen kinerja, yang mencakup kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai sebagai satu kesatuan pada masing-masing unit kerja , penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilakukan sesuai Penetapan Kinerja dan jumlah Realisasi Anggaran

Pengembangan manajemen kinerja berbasis IT. (e-planning dan e-monev)

28

6. Penyusunan Rencana KinerjaTahunan (RKT)

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

7. Evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi

Laporan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.

8. Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja /SKPD

Laporan hasil evaluasi capaian kinerja

9. Pengukuran kinerja dan penyusunan LAKIP Provinsi.

Dokumen LAKIP Provinsi

H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK


1. Melakukan Penerapan standar pelayanan pada unit kerja

masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jambi, Peningkatan

kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih

aman, dan lebih mudah dijangkau)

2. Melakukan Penerapan SPM di tingkat provinsi dan kabupaten/

kota, Peningkatan kualitas pelayanan dasar di tingkat provinsi

dan kabupaten/kota

3. Memacu Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan public Peningkatan partisipasi masyarakat

Sasaran yang akan dicapai meningkatnya pelayanan prima sesuai

dengan kebutuhan dan harapan masyarakat


Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


1. Penerapan dan evaluasi Perda Pelayanan Publik.

Dokumen hasil penerapan dan evaluasi Perda Pelayanan Publik.

29

2. Penyusunan tim evaluasi dan penilaian pelayanan publik.

Mempertahankan kelebihan & memperbaiki kelemahan unit pelayanan publik

30

3. Pelaporan survey IKM dan evaluasi pemanfaatan hasil survey IKM dalam penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dokumen hasil penilaian kinerja unit pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi

4. Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP) di masing-masing SKPD penyelenggara layanan publik.

Dokumen SPP, agar Pekerjaan terarah dan transparan baik biaya maupun waktu

5. Penyusunan dan evaluasi dokumen SPM tingkat Provinsi Jambi dan Kab/Kota

Dokumen Pergub SPM Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota serta dokumen evaluasi pelaksanaan SPM

6. Sertifikasi dan penerapan Inter-national Standard Organisation (ISO).

Dokumen sertifikasi/keterangan/pengakuan standar internasional

7. Penguatan dan evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Jambi.

- Optimalisasi forum PTSP se-Provinsi Jambi.

- Penataan pelaksanaan pelayanan

8. Peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik.

Pelayanan aparatur penyelenggara layanan semakin optimal

9. Menerapkan standar pelayanan pada masing-masing Unit Kerja

Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik

10.Mengembangkan fasilitasi pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (cacat, ibu hamil/menyusui, lanjut usia, dan anak) dan layanan keagamaan

Penyediaan fasilias khusus bagi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (cacat, ibu hamil/menyusui, lanjut usia, dan anak) dan layanan keagamaan

11.Penyempurnaan mekanisme layanan Kesehatan dan Pelayanan Pengelolaan keuangan

Terciptanya mekanisme layanan kesehatan dan keuangan yang tertata dengan baik dan mudah diakses.

12.Penguatan sistem bagi keterbukaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja

Penyediaan Sistem Informasi Pengaduaan Masyarakat

31

I. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN


1. Melakukan Monitoring, Laporan monitoring.

2. Melakukan Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali), Laporan

evaluasi tahunan

3. Melakukan Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester

kedua 2015), Laporan evaluasi lima tahunan

Sasaran yang akan dicapai menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi Provinsi Jambi

Tabel 10

Program dan Hasil Yang diharapkan Kelompok KerjaPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik


1. Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kegiatan

Terdatanya hasil evaluasi & monitoring kegiatan

2. Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester kedua Tahun 2015)

Dokumen hasil monitoring menyeluruh

3. Melakukan pengendalian setiap kegiatan

Terkendalinya setiap kegiatan yang dilaksanakan.

4. Melakukan monitoring capaian kinerja program dan kegiatan

Dokumen hasil monitoring capaian kinerja program dan kegiatan.

5. Melakukan evaluasi terhadap output kinerja program dan kegiatan

Dokumen hasil evaluasi terhadap output kinerja program dan kegiatan

6. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi dan lembaga terkait

Terciptanya hubungan yang kerja yang sinergis guna pelaksanaan kegiatan yang lebih optimal.

32

29

33

34

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Monitoring

Monitoring minimal dilakukan setiap enam bulan sekali, Tim

Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi, khususnya Kelompok Kerja Monitoring,

Evaluasi, dan Pelaporan melakukan monitoring pelaksanaan reformasi

birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah provinsi dan

Pemerintah kabupaten/kota. Hasil monitoring disusun dalam bentuk

laporan yang disampaikan kepada Tim Pengarah Percepatan Reformasi

Birokrasi Provinsi Jambi.

Evaluasi

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di

masing-masing instansi, setahun sekali Tim Reformasi Birokrasi Provinsi

Jambi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada

masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jambi .

Evaluasi dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan

yang harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan Kelompok Kerja

sebagaimana diuraikan dalam dokumen Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi Jambi ini. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan

disampaikan kepada Tim Pengarah, kemudian dibahas dalam rapat

bersama Tim Pengarah. Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pengarah

memberikan saran/ rekomendasi berkaitan dengan reward dan

punishment sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan

Tim Pengarah menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pada masing-masing SKPD Provinsi Jambi. Tim

Pengarah menyampaikan laporan konsolidasi dimaksud kepada

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

34

35

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi 2011 -

2015 adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi

(GDRB) 2010 - 2025. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

Jambi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan

merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan

selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun

berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada

sasaran tahun sebelumnya. Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi

dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcomes.

Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan

berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan

pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi

tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah

Provinsi Jambi.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi 2011-

2015 merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan

reformasi birokrasi pemerintah daerah. Dokumen ini agar menjadi

pedoman bagi SKPD dalam menyusun dan melaksanakan reformasi

birokrasi.

36

35

aksi daerah reformasi birokrasi

Documents