REFORMASI BIROKRASI 2018

Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal Dan Transmigrasi

Dr. Undang Mugopal, S.H., M.Hum.

Kepala Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional

2005-2025

2. Perpres No. 2 tahun 2015

tentang RPJMN 2015-2019

3. Perpres No. 81/2010

tentang Grand Design RB

2010 – 2025

4. PerMENPANRB 11/2015

tentang Road Map RB

2015 – 2019

ARAH KEBIJAKAN

2014

2019

2025 RULE BASED BUREAUCRACY

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY

DYNAMIC GOVERNANCE

• efektif, efisien dan ekonomis

• difokuskan pada upaya untuk

mewujudkan outcomes (hasil)

• menerapkan manajemen kinerja yang

didukung dengan penerapan sistem

berbasis elektronik

• Setiap individu pegawai memiliki

kontribusi yang jelas terhadap kinerja

organisasi

Tahapan lima tahunan pelaksanaan reformasi

birokrasi

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang efektif dan efisien

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik

berkualitas

S A S A R A N R E F O R M A S I B I R O K R A S I

8 ( D E L A PA N ) A R E A P E R U B A H A N

Analisis kondisi organisasi saat ini

MANAJEMEN SDM

1. Apa kemajuan yang sudah diperoleh?

2. Apakah organisasi Instansi Pemerintah

sudah cukup efektif dan efisien

3. Apakah Instansi Pemerintah memiliki

peran yang strategis dalam praktiknya?

4. Bagaimana keterkaitan Instansi

Pemerintah dengan instansi lain. DLL

1. Apa kemajuan yang sudah diperoleh?

2. Apakah Instansi Pemerintah sudah

memiliki proses bisnis yang jelas

sehingga tidak menimbulkan tumpang

tindih tugas di internal

3. Apakah masing-masing proses bisnis

sudah dijabarkan ke dalam SOP

4. Apakah sudah dikembangkan

penerapan e-government? DLL

1. Apa kemajuan yang sudah diperoleh?

2. Apakah sistem manajemen SDM aparatur

sudah diterapkan dengan baik?

3. Bagaimana sistem rekuritmen?

4. Bagaimana sistem promosi?

5. Transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan SDM? DLL

PELAYANAN PUBLIK

(KEBIJAKAN)

PENGATURAN

AKUNTABILITAS

PENGAWASAN 1. Apa kemajuan yang sudah

diperoleh?

2. Apakah sudah memenuhi opini

WTP?

3. Bagaimana penerapan SPIP?

4. Bagaimana dengan sistem

integritas pegawai? DLL

1. Apa kemajuan yang sudah diperoleh?

2. Apakah sudah menerapkan sistem

manajemen kinerja?

3. Bagaimana hasil penilaian SAKIP?

4. DLL

1. Apa kemajuan yang sudah diperoleh?

2. Apakah sudah diidentifikasi stakeholders

utama Instansi Pemerintah?

3. Bagaimana kepuasan para stakeholders?

4. DLL

1. Apa kemajuan yang sudah diperoleh?

2. Sejauhmana Instansi Pemerintah memiliki peran

dalam perumusan kebijakan di bidang penegakkan

hukum?

3. Apa dan bagaimana peraturan perundang-undangan

yang harus di reform?

4. Apakah diperlukan kebijakan-kebijakan yang

mendorong reformasi birokrasi di bidang

penegakkan hukum?

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH INSTANSI?

ROAD MAP RB 1. REVIU ROAD MAP RB BERDASARKAN HASIL EVALUASI

PELAKSANAAN RB TAHUN 2017

2. SUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN 2018

3. SUSUN RENCANA AKSI SERTA TARGET YANG YANG

AKAN DICAPAI UNTUK TIM RB DALAM MENGAWAL

PELAKSANAAN RENCANA KERJA

4. LAKUKAN PERTEMUAN TIM SECARA RUTIN UNTUK

MONITORING DAN EVALUASI SECARA BERKALA

TERHADAP PENCAPAIAN TARGET

PELAKSANAAN PMPRB

KOMITMEN PIMPINAN

DAN PERKUAT TIM RB REVIEW TIM RB YANG ADA

1. PENUNJUKKAN ASESOR

2. INSPEKTUR MELAKUKAN EVALUASI SECARA

BERKALA DENGAN PARA ASESOR DENGAN

MENGGUNAKAN PMPRB

3. PENYAMPAIAN HASIL PMPRB KEPADA KEMENPANRB

Model Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)

9

H A S I L ( 4 0 % ) P E N G U N G K I T ( 6 0 % )

P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N

SASARAN

REFORMASI

BIROKRASI

PROGRAM REFORMASI

BIROKRASI

Kapasitas dan

Akuntabilitas

Organisasi (20%)

Pemerintah yang

bersih dan bebas

KKN (10%)

Peningkatan

Pelayanan Publik

(10%)

MA

NA

JEM

EN

PER

UBA

HA

N (

5%

)

PEN

ATA

AN

PER

AT

UR

AN

PER

UN

DA

NG

-UN

DA

NG

AN

(5%

)

PENGUATAN PENGAWASAN (12%)

PENGUATAN

AKUNTABILITAS KINERJA (6%)

PEN

ING

KATA

N K

UA

LIT

AS P

ELAYA

NA

N P

UBLIK

6%

)

PENATAAN &

PENGUATAN

ORGANISASI (6%)

PENATAAN SISTEM

MANAJEMEN SDM (15%)

PENATAAN

TATALAKSANA (5%)

TIM RB DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

KEPMEN NO 16 TAHUN 2018

Tim Manajemen Perubahan

Dewi Yuliani

Jajang Abduullah

RR Aisyah Gamawati

Tim Quality Assurance

Uled Nefo Indrahadi

Fajar Tri Suprapto

Guntur Aditama

Program Penataan dan

penguatan organisasi

Chamidun Daim

Dwi Rudi Hartoyo

Wibowo Puji Raharjo

Markos Efendi

Program Penataan dan

Tatalaksana

Razali

Ganjar Kusmana

Rusdin Hermina

Program Penataan PUU

Undang Mugopal

Rully Rachman

Mohamad Iqbal

Program SDM Aparatur

Aditya Hendra Krisna

Harlina Sulistyorini

Zainah

Program Penguatan

Akuntabilitas Kinerja

Ekatmawati

Muhammad Rizal

Rachmatia Handayani

Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik

Bonivasius Prasetya I.

Erlin Chaerlinatun

Abdul Hadi

TEAM WORK RB

Kementerian KDPDTT

Tim RB UKE I

Tim RB UKE I

Tim RB UKE I

Tim RB UKE I

Tim RB UKE I

TIM RB

KDPDTT

Terdapat Tim RB tingkat Kementerian

dan Tim RB tingkat UKE I yang saling

berkoordinasi

Saat ini Baru Ditjen PKTRAN yang sudah Membentuk TIM RB

tingkat UKE I

BIROKRASI YANG BERSIH DAN

AKUNTABEL BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN

PUBLIK YANG BERKUALITAS

CAPAIAN SASARAN YANG DIHARAPKAN TAHUN 2018

1. Meningkatnya integritas birokrasi

2. Meningkatnya sinergitas sistem

pengawasan

3. Meningkatnya integrasi sistem

perencanaan, penganggaran, dan

pelaporan kinerja

4. Meningkatnya keterbukaan sistem

pelaporan

5. Meningkatnya sinegitas sistem pelaporan

6. Meningkatnya penerapan sistem reward

and punishment dalam manajemen

kinerja nasional

7. Meningkatnya keselarasan antara kinerja

individu dengan kinerja organisasi

8. Meningkatnya independensi APIP

9. Meningkatnya pengendalian internal di

lingkungan instansi pemerintah

1. Meningkatnya kualitas dan intensitas

pelaksanaan reformasi birokrasi di

kalangan instansi pemerintah

2. Meningkatnya ketepatan ukuran dan

fungsi kelembagaan

3. Meningkatnya kecepatan proses

penyelenggaraan pemerintahan

4. Meningkatnya sinergi antar fungsi dan

kewenangan antar instansi

5. Meningkatnya penggunaan TI dalam

penyelenggaraan tugas pemerintahan

6. Meningkatnya keterbukaan informasi

publik

7. Meningkatnya penerapan manajemen SDM

yang berbasis merit

8. Meningkatnya transparansi dalam

rekrutmen pegawai

9. Meningkatnya kesejahteraan SDM

Aparatur

10.Meningkatnya harmonisasi dalam

peraturan perundang-undangan

11.Meningkatnya dukungan publik terhadap

kebijakan pemerintah

12.Meningkatnya efisiensi dalam

penggunaan anggaran

1. Meningkatnya kemudahan, kepastian,

dan kecepatan proses pelayanan

2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan

3. Meningkatnya penggunaan TI dalam

pemberian pelayanan

4. Meningkatnya kompetensi SDM

pelayanan

5. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan

publik

6. Meningkatnya partisipasi publik dalam

mendorong peningkatan kualitas

pelayanan

7. Meningkatnya kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik

8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah

9. Meningkat investasi dalam negeri

POKJA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis belum

seluruhnya direvisi.

2. Belum membuat sistem pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan untuk memastikan bahwa aturan yang

dibentuk harmonis dengan aturan yang sudah ada.

Terdapat 2 Rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2017

MATRIKS POKJA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sasaran Indikator Target

2018 Uraian Kegiatan

Sasaran

Kegiatan

Indikator

Sasaran

Kegiatan Target

Terwujudnya

peraturan

perundang-

undangan

yang prioritas

Jumlah

peraturan

perundang-

undagan

… PUU Identifikasi dan

inventarisasi kebutuhan

peraturan perundang-

undangan yang prioritas

Terlaksananya

identifikasi dan

inventarisasi

peratuaran

yang prioritas

Peta hasil

identifikasi dan

inventarisasi

peraturan

undang-undang

1

Dokumen

Melakukan evaluasi

terhadap peraturan

perundang-undangan

yang telah ada

sebelumnya yang tidak

relevan

Terlaksannya

evaluasi Peta peraturan

perundang-

undangan yang

tidak harmonis 1

Dokumen

Menyusun dan

menetapkan peraturan

perundang-undangan

yang prioritas tahun 2018

Tersusunya

peraturan

perundang-

undangan yang

prioritas

Jumlah

peraturan

perundang-

undangan yang

disusun

…. PUU

MATRIKS POKJA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sasaran Indikator Target

2018 Uraian kKegiatan

Sasaran

Kegiatan

Indikator

Sasaran

Kegiatan Target

Meningkatnya

pengendalian

penyusunan PUU

Persentase UKE I yang

menerapkan pedoman

penyusunan PUU

100% Evaluasi terhadap penerapan

pedoman dasar pembentukan

peraturan perundang-undangan di

lingkungan Kemendes, PDT&Trans

Terlaksananya

evaluasi

pedoman

Jumlah laporan

evaluasi ….. dokumen

Penyempurnaan pedoman dasar

pembentukan peraturan perundang-

undangan di lingkungan Kemendes,

PDT&Trans

Terlaksananya

penyempurnaan

pedoman

Jumlah

pedoman yang

disempurnakan

1 dokumen

Sosialisasi dan internalisasi sistem

pengendalian penyusunan peraturan

perundang-undangan

Terlaksanya

sosialisasi Jumlah UKE I

yang mengikuti

sosialisasi

Melakukan evaluasi terhadap system

Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) berbasis online dan

integrasi

Terlaksananya

evaluasi Jumlah laporan 1 dokumen

Melakukan pengembangan terhadap

system Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH) berbasis

online dan integrasi

Terlaksananya

pengembangan

terhadapa JDIH

Rekomendasi

pengembangan 1 Dokumen

Kegiatan yang sudah dilaksanaan POKJA PUU

1. Rapat harmonisasi penerapan SKKNI dan KKNI dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, pada

hari rabu, 31 Januari 2018 di Swisbell kalibata

2. Rapat Program penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan Ditjen PKP2Trans Tahun

2018.

3. Rapat pencermatan draft perpres ttg reformas agraria dan sinkronisasi data beban tugas

dengan PKP2Trans, pada Hari jumat 02 februari 2018 di RR lt.2 PKP2Trans Gd.A

4. Rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan RPP turunan UU nomor 08 Tahun 2016 tentang

penyandang disabilitas

5. Rapat Rancangan draf Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

tentang Tata Naskah Dinas dengan Plt.Biro SDM

6. Rapat penyusunan Draft MoU dan PKS antara KDPDTT dengan PUPR oleh Dirjen PKP2Trans,

pada hari rabu 21 maret 2018 di RR.PKTrans Gd C lt.1

7. Rekor Muri penandatangan 340 MOU bersama Kabupaten /Kota, Prokarades di Hotel Mulia

Senayan jakarta

8. Sudah membentuk Keputusan Menteri sebanyak 54 jenis yang untuk memberikan kemudahan

dalam proses kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

9. Sudah membentuk Peraturan Menteri sebanyak 12 jenis yang untuk memberikan kemudahan

dalam proses kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Proses Penjelasan JWB Nilai % Dokumen pc

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.59 91.75%

Harmonisasi 2,5 100%

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/sinkron

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

b.Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

A 1 Inpact Analisys

POKJA PUU

Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron

a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkrontelah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundanganundangan yang tidak harmonis

b.Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai

c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak

d.harmonis / tidak sinkron

A 1 Pemetaan dan Penelaahan

PUU

POKJA PUU

MATRIKS PENILAIAN OLEH ITJEN (ONLINE)

Proses Penjelasan JWB Nilai % Dokumen pc

Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 2,09 83.5%

Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi

a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b.Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian

diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum

diimplementasikan d.Belum ada persyaratan tersebut

B 0.67 Permen No. 14 Tahun

2016, Aplikasi Pengendalian

sedang dirancang

POKJA PUU

Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala

b.Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala

c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

A 1 Dok Evaluasi atas Pelaksa. Pengendalian

POKJA PUU

7/13/2018

H2S@PENASEHAT TIM RB 19