arah kebijakan percepatan reformasi birokrasi 1. reformasi birokrasi 2. zona integritas 3....

Download ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI 1. REFORMASI BIROKRASI 2. ZONA INTEGRITAS 3. AKUNTABILITAS

Post on 19-Mar-2019

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ARAH KEBIJAKAN

PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

INSTANSI PEMERINTAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI

Jakarta, 24 Januari 2018

disampaikan pada acaraPembekalan Rapim POLRI 2018

SASARAN REFORMASI BIROKRASI

TIGA SASARANREFORMASI BIROKASI

Pemerintah yang bersih,

akuntabel, dan berkinerja tinggi

Pemerintah yang efektif dan

efisien

Pelayanan publik yang baik dan

berkualitas

EVALUASI1. REFORMASI BIROKRASI2. ZONA INTEGRITAS3. AKUNTABILITAS KINERJA

MENDORONGPELAKSANAAN

Pelayanan Publik Masih Buruk

Pemerintahan Belum Efektif dan

Efisien

Pemerintahan Belum Bersih,

Kurang Akuntabel dan Berkinerja

Rendah

2

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT MASALAH EFISIENSI BIROKRASI

Money FollowProgram

Alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. (pemerintahan berorientasi hasil)

e-Government

Dalam sistem pemerintahan elektronik, rakyat bisa mengakses

dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal dapat dilihat secara

transparan, termasuk soal anggaranpublik.

Stop Pemborosan

Anggaran

Seberapapun anggaran yang diberikan kepada K/L/Pemda pasti habis, tetapi tujuan (hasil) tidak tercapai.

Fokus Kinerja, bukan SPJ

ASN jangan terlalubanyak menghabiskan

waktu dan tenaga hanya untuk mengurusi SPJ.

Menghemat jumlahanggaran yang dibelanjakan dari kegiatan-kegiatan yang tidakpenting.

Anggaran digunakan hanyauntuk membiayaiprogram/kegiatan prioritasyang mendukungpencapaian tujuanpembangunan.

Anggaran yang digunakanmenghasilkan manfaatbesar untuk masyarakat.

EFISIENSI

3

PERAN SAKIP DALAM EFISIENSI BIROKRASI

RENCANA STRATEGIS

SISTEMAKUNTABIITASKINERJAINSTANSIPEMERINTAH

MEMASTIKAN SASARAN K/L DAN PEMDA SESUAI DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA

MEMASTIKAN UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET DIPERJANJIKAN KEPADA PEJABAT YANG BERKOMPETEN

PENGUKURAN KINERJA

MEMASTIKAN KEMAJUAN PENCAPAIAN TARGET DIUKUR DENGAN TEPAT

PENGELOLAAN DATA KINERJA

MEMASTIKAN DATA KINERJA DIKELOLA DENGAN BAIK UNTUK MENGETAHUI PENCAPAIAN DARI TAHUN KE TAHUN

PELAPORAN KINERJA MEMASTIKAN PENCAPAIAN

KINERJA DILAPORKAN KEPADA PEMBERI AMANAH SECARA JUJUR

REVIU DAN EVALUASI KINERJA

MEMASTIKAN PENCAPAIAN KINERJA TELAH DIREVIU DAN DIEVALUASI

MEMASTIKAN TERDAPAT PERBAIKAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari KKN

Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraannegara

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Asas pengelolaan keuangan negara adalahakuntabilitas berorientasi hasil

Penerapan anggaran berbasis prestasi kinerja

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitaspenggunaan anggaran berorientasi pada hasil

4

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Dilakukan evaluasi tiap tahun

untuk mengukur perkembangan

efektivitas implementasi SAKIP di

instansi pemerintah (pusat &

daerah)

Efektivitas & Efisiensi Penggunaan Anggaran

pada Instansi Pemerintah

5

HASIL EVALUASI SAKIP 2016-2017

Skala nilai K/LPemerintah

ProvinsiKabupaten

/ Kota

Kategori RangeNilai

2016 2017 2016 2017 2016 2017

AA 90-100 0 0 0 0 0 0

A 80-90 4 4 3 3 2 2

BB 70-80 27 28 7 7 10 20

B 60-70 37 40 12 19 57 150

CC 50-60 11 7 10 5 199 142

C 30-50 3 3 2 0 193 153

D 0-30 0 0 0 0 14 8

392,87 T

1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasaran tidak berorientasi hasil)

2. Ukuran kinerja tidak jelas

3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan Sasaran

4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan

INEFISIENSI TERJADI KARENA :

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 2016 DIINDIKASIKAN TERDAPAT POTENSI INEFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN > 30% APBN/APBN (DILUAR BELANJA

PEGAWAI) ATAS INSTANSI PEMERINTAH YANG TIDAK AKUNTABEL (NILAI DIBAWAH 60 (PREDIKAT CC))

Hasil asistensi dan bimbingan teknis selamattahun 2017, diperkirakan telah mengakibatkanefisiensi / penghematan anggaran minimal sebesar Rp. 41.15 Triliun Rupiah pada 5 Kementerian /Lembaga, 7 Pemerintah Provinsidan 113 Pemerintah Kabupaten /Kota

41.15 T

6

HASIL SURVEI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

70.15

84.65

77.11

60.36

85.95

78.35

66.15

84.99

78.74

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Survey Internal KapasitasOrganisasi

Survey EkternalPemberantasan KKN

Survey Eksternal PelayananPublik

RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL

KL PROV KAB KOTA7

8

Riau Kepulauan

Aceh

SumateraUtara

Riau

SumateraBarat Jambi

Bengkulu

SumateraSelatan

Bangka-Belitung

Lampung

KalimantanBarat

Banten

Jakarta

JawaBarat Yogyakarta

JawaTengah

JawaTimur

Bali

KalimantanTengah

KalimantanTimur

KalimantanSelatan

NTB

SulawesiSelatan

SulawesiTenggara

SulawesiBarat

SulawesiTengah

SulawesiUtara

Maluku

MalukuUtara

PapuaBarat

Papua

NTT

KalimantanUtara Gorontalo

Saat ini telah terdapat 18 unit kerja WBBM dan 109 unit kerjaWBK. Terdiri atas: Polres Rumah Sakit Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Perwakilan Badan Pemeriksa

Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Dinas Perijinan Dan lain-lain

Unit kerja pelayananpercontohan ini (WBK/WBBM)

akan menjadi role model bagiunit kerja lainnya dalam upaya

peningkatan kualitas pelayananpublik dan budaya anti-korupsi

TAHUN 2014 2015 2016 2017PENGUSULAN 33 51 174 485

WBBM 9 10 12 18

WBK 12 23 38 109

Keterangan: Jumlah unit kerja WBK/WBBM akumulasi sampai dengan tahun yang bersangkutan

UNIT KERJA PELAYANAN PERCONTOHAN (WBK/WBBM)

12 UNIT DARI POLRI

UNIT KERJA POLRI YANG TELAH MERAIH PREDIKAT WBK/WBBM

Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani1. Polresta Sidoarjo2. Polres Gresik3. Polres Jember

Wilayah Bebas dariKorupsi

1. Direktorat Tindak PidanaKorupsi, Bareskrim

2. Polresta Banjarmasin3. Polrestabes Surabaya4. Polrestabes Medan

5. Polresta Padang6. Polrestabes Semarang7. Polresta Balikpapan8. Polresta Pekanbaru9. Polres Serang

9

PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI POLRI

REFORMASI BIROKRASI

AKUNTABILITAS KINERJA

ZONA INTEGRITAS

(WBK/WBBM)

2015 2016

INDEKS RB: 67,23 Hasil Survei:

Persepsi Pelayanan: 2,85 Persepsi Anti-Korupsi: 2,63

INDEKS RB: 71,89 Hasil Survei:

Persepsi Pelayanan: 3,30 Persepsi Anti-Korupsi: 3,33

NILAI SAKIP : 68,04 NILAI SAKIP : 70,90

Unit Kerja IP yang diusulkan: 60 unit (Nasional)

Unit kerja POLRI yang mendapat PredikatWBK/WBBM: 0 unit

Unit Kerja IP yang diusulkan: 223 unit (Nasional)

Unit Kerja yang mendapatWBK/WBBM: 23 unit

Unit kerja POLRI yang diusulkan: 11 Unit

Unit kerja POLRI yang mendapatPredikat WBK/WBBM: 3 unit

2017

???

???

Unit Kerja IP yang diusulkan: 665 unit (Nasional)

Unit Kerja yang mendapatWBK/WBBM: 83 unit

Unit kerja POLRI yang diusulkan: 38 unit

Unit kerja POLRI yang mendapatpredikat WBK/WBBM: 12

INDEKS REFORMASI BIROKRASI, NILAI AKUNTABILITAS KINERJA, DAN UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS (WBK/WBBM)

10

TERIMAKASIH

11

View more >