executive summary grand .visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan reformasi birokrasi 6. visi

Download EXECUTIVE SUMMARY Grand .VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI 6. Visi

If you can't read please download the document

Post on 28-Jun-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 2013, No.456 3

    EXECUTIVE SUMMARY

    Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah menjadi program nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pemerintah telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 2025 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi bagi seluruh Kementerian dan Lembaga, termasuk didalamnya Kementerian Pertahananan sebagai unsur pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pertahanan. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi, Kementerian Pertahanan memandang perlu menyusun suatu pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar setiap tahapan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dikelola secara efektif, efisien, bertahap, berkelanjutan dan melembaga serta sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 2025. Pedoman pelaksanan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan dijabarkan ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu : 1. Bagian Pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan secara umum reformasi

    birokrasi Kementerian Pertahanan, maksud dan tujuan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan, ruang lingkup dan tata urut pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan, dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan, serta berbagai pengertian terkait pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan.

    2. Bagian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Reformasi

    Birokrasi. Pada bagian ini jabarkan visi dan misi reformasi birokrasi, tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, serta arah kebijakan reformasi birokrasi.

    3. Bagian Pengorganisasian. Bagian ini menjelaskan tentang organisasi

    reformasi birokrasi, dan tugas tim reformasi birokrasi. 4. Bagian Tahapan Pelaksanaan Teknis reformasi birokrasi Kementerian

    Pertahanan yang merinci tahapan pelaksanaan setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan.

    5. Bagian Pengawasan dan Pengendalian. Bagian ini menjelaskan tentang

    pengawasan dan pengendalian dari keseluruhan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan.

    www.djpp.kemenkumham.go.id

    http://www.djpp.kemenkumham.go.id
  • 2013, No.456 4

    6. Bagian Penutup. Dalam pedoman ini juga akan dimuat laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran reformasi birokrasi yang sudah dilaksanaan di Kementerian Pertahanan, dan rencana pemantapan/percepatan ke depan sampai tahun 2014.

    Pedoman Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan berlaku sejak Tahun 2010 sampai dengan 2014, serta menjadi acuan teknis dalam penyusunan grand design reformasi birokrasi Kementerian Pertahanan, yang selanjutnya grand design yang telah disusun akan dijabarkan ke dalam road map reformasi birokrasi lima tahunan.

    www.djpp.kemenkumham.go.id

    http://www.djpp.kemenkumham.go.id
  • 2013, No.456 5

    LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

    PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

    KEMENTERIAN PERTAHANAN

    BAB I PENDAHULUAN

    1. Umum

    a. Program Reformasi Birokrasi yang berlaku secara nasional di

    seluruh Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

    b. Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan yang telah berjalan

    sejak Tahun 2009 memerlukan arah yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan berjalan lebih efektif, efisien, bertahap dan berkelanjutan, serta konsisten dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 20102025.

    c. Guna memberikan arah agar pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi di lingkungan Kementerian Pertahanan berjalan efektif, efisien, bertahap dan berkelanjutan, serta konsisten dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 20102025, maka Kementerian Pertahanan menyusun Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan Tahun 20102014.

    2. Maksud dan Tujuan

    a. Maksud penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

    Kementerian Pertahanan Tahun 2010-2014 ini untuk memberikan arah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan, sekaligus memastikan kesamaan pemahaman dari semua pihak yang terlibat dalam Reformasi Birokrasi terhadap muatan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan, agar memudahkan koordinasi dalam pelaksanaannya.

    www.djpp.kemenkumham.go.id

    http://www.djpp.kemenkumham.go.id
  • 2013, No.456 6

    b. Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan Tahun 2010-2014 ini adalah agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

    3. Ruang Lingkup dan Tata Urut, Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan

    Reformasi Birokrasi Kementerian Pertahanan Tahun 2010-2014 meliputi tahapan pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian 9 (sembilan) program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kementerian Pertahanan Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 dengan tata urut sebagai berikut: a. Bab I : Pendahuluan.

    b. Bab II : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

    Reformasi Birokrasi.

    c. Bab III : Pengorganisasian.

    d. Bab IV : Tahapan Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian.

    e. Bab V : Pengawasan dan Pengendalian.

    f. Bab VI : Penutup.

    4. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

    Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

    b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

    c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

    d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

    Reformasi Birokrasi 2010-2025;

    e. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

    www.djpp.kemenkumham.go.id

    http://www.djpp.kemenkumham.go.id
  • 2013, No.456 7

    Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

    f. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

    Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

    g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

    PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

    h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;

    i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

    j. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

    k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

    l. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Sistem

    Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 671);

    m. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang

    Penilaian Kompetensi Individu Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);

    n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah;

    o. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah;

    www.djpp.kemenkumham.go.id

    http://www.djpp.kemenkumham.go.id
  • 2013, No.456 8

    p. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah;

    q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

    r. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

    s. Peraturan Menteri Negara Pendayagu

Recommended

View more >