SOSIALISASI ROADMAP REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL
& KOORDINASI TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI Palembang, 18 Agustus 2017
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
OUTLINE PEMBAHASAN
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
I . DASAR HUKUM II . PENDAHULUAN III . ROADMAP REFORMASI BIROKRASI SETJEN DEN IV. CAPAIAN DAN PRIORITAS TINDAK LANJUT PMPRB V. RENCANA AKSI TINDAK LANJUT VI . PENUTUP
DASAR HUKUM
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara
Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional; 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-
2019; 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Biokrasi 2010-2025; 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional; 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi
Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20
Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja; 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Biokrasi Instansi Pemerintah;
DASAR HUKUM
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi 2015-2019;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1808 K/07/MEM/2015 Tahun 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4573 K/70/MEM/2015 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2015-2019;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 85 K/73/MEM/2017 tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1050 K/73/MEM/2017 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 174 K/73/SJD2013 Tahun 2013 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019;
20. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor : 034 K/73/SJD/2017 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2017;
PENDAHULUAN
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.
Pelaksanaan RB perlu dilaksanakan secara berkelanjutan demi
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sasaran yang ingin dicapai dalam RB tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
ROADMAP RB
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
SETJEN DEN
Roadmap Reformasi Birokrasi (Roadmap RB) Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Setjen DEN) tahun 2016 - 2019 sebagaimana Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019 merupakan sebuah dokumen yang menyajikan peta, arah, tahapan, gambaran umum hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi hingga tahun 2015, perencanaan program kegiatan, strategi pelaksanaan dan hasil kegiatan yang diinginkan hingga tahun 2019. Roadmap RB Setjen DEN Tahun 2016-2019 ini merupakan living document yang dinamis terhadap perubahan, sesuai perkembangan yang terjadi pada lingkungan strategis dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Roadmap RB Setjen DEN memuat program dan kegiatan yang mencakup 8 (delapan) area perubahan dan monitoring serta evaluasi program dan kegiatan reformasi birokrasi (Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penataaan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik).
ROADMAP RB
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
2016 2017
2018
2019
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
Internalisasi Nilai-nilai KESDM
Penyusunan Roadmap RB
Penyusunan Quick Wins
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
Internalisasi Nilai-nilai KESDM
Internalisasi & Sosialisasi Roadmap RB
Penyusunan Quick Wins
Evaluasi Manajemen Perubahan
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
Internalisasi & Sosialisasi Roadmap RB
Penyusunan Quick Wins
Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
Evaluasi Roadmap RB Evaluasi Manajemen Perubahan
Evaluasi Manajemen Perubahan Evaluasi Manajemen Perubahan
SETJEN DEN
1. PROGRAM AREA PERUBAHAN MANAJEMEN PERUBAHAN
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
2016 2017
2018
2019
Penyelesaian Penyusunan Rancangan Pedoman
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Energi yang
Bersifat Lintas Sektoral
Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan tentang
CPE
Finalisasi Penetapan RUEN
Penetapan R-Perpres tentang Tata Cara Penetapan dan
Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi
Penyempurnaan Konsep Telaahan Hukum tentang CPE
Penyempurnaan / evaluasi arah kebijakan dalam PP KEN yang
dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis
Evaluasi dan Sinkronisasi Legal Aspect dokumen RUEN terhadap
penyusunan RUED
Evaluasi terhadap efektivitas Pedoman Pengawasan sebagai acuan DEN dalam mengawasi
pelaksanaan kebijakan di bidang energi
Analisis dan Evaluasi Yuridis terhadap Tata Cara Penetapan
dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi
Penyempurnaan atau mengubah Pedoman Pengawasan yang dipandang tidak relevan lagi
Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Cadangan
Penyangga Energi
Analisis Hukum tehadap PP KEN dan Perpres RUEN sebagai
kebijakan pengelolaan energi nasional
Penyempurnaan Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan Darurat Energi
ROADMAP RB
SETJEN DEN
2. PROGRAM AREA PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
ROADMAP RB
SETJEN DEN
2016 2017
2018
2019
Penyusunan Desain Struktur Organisasi
Penyampaian Usulan Penataan Organisasi
Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Penyusunan Draft Peraturan Terkait Penataan Organisasi
Evaluasi Kelembagaan
Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Penyempurnaan Draft Peraturan Terkait Penataan Organisasi
Evaluasi Kelembagaan
Penyusunan Perangkat/Instrumen Organisasi
Koordinasi Dengan Instansi Terkait
Evaluasi Kelembagaan
Penyempurnaan Perangkat/Instrumen Organisasi
Penataan Kelembagaan
Evaluasi Kelembagaan
3. PROGRAM AREA PERUBAHAN KELEMBAGAAN
2016 2017
2018
2019
Penyusunan Master Plan IT
Penyusunan Tatakelola TI
Inventarisasi SOP
Identifikasi Kebutuhan SOP
Penyusunan & Evaluasi SOP AP
Evaluasi & Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Level 0
Pengukuran Tingkat Kematangan Tatakelola TI dengan COBIT
Panyusunan Knowledge Management (KM)
Evaluasi Hubungan dan Tata Kerja DEN dengan Setjen DEN
Penataan Hubungan dan Tata Kerja DEN dengan Setjen DEN
Inventarisasi dan Identifikasi Kebutuhan SOP AP
Penyusunan & Evaluasi SOP AP
Evaluasi & Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Level 1
Implementasi Risk Manajemen TI
Panyusunan Knowledge Management (KM)
Implementasi hasil pengukuran kematangan Tatakelola TI
dengan COBIT
Penyusunan & Evaluasi SOP AP
Evaluasi & Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Level 2
Implementasi Risk Manajemen TI
Panyempurnaan Knowledge Management (KM)
Evaluasi Mater Plan IT
Penyusunan & Evaluasi SOP AP
Evaluasi & Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Level 3
Penyusunan Perencanaan Arsitektur Enterprise
Implementasi perencanaan Arsitektur Enterprise
Impelementasi Perencanaan Arsitektur Enterprise
Implementasi Perencanaan Arsitektur Enterprise
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
ROADMAP RB
SETJEN DEN
4. PROGRAM AREA PERUBAHAN TATALAKSANA
2016 2017
2018
2019
Konsep revisi kode etik pegawai
Pengelolaa database pegawai
Diklat pegawai berbasis kompetensi
Assessment individu
Konsep revisi kode etik pegawai
Sosialisasi kode etik pegawai
Review Analisis Jabatan
Review Analisis Beban Kerja
Pengelolaa data base pegawai
Diklat pegawai berbasis kompetensi
Sosialisasi kode etik pegawai
Review Analisis Jabatan
Review Analisis Beban Kerja
Pengelolaa data base pegawai
Diklat pegawai berbasis kompetensi
Sosialisasi kode etik pegawai
Pengelolaa database pegawai
Diklat pegawai berbasis kompetensi
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
ROADMAP RB
SETJEN DEN
5. PROGRAM AREA PERUBAHAN MANAJEMEN SDM
2016 2017
2018
2019
Melakukan reviu dan evaluasi atas hasil SPIP
Melakukan reviu Satgas SPIP
Evaluasi prosedur SPIP
Melakukan inventarisasi dan verifikasi masalah internal
Penanganan penyelesaian tindak lanjut dari hasil pemeriksaan
Melakukan evaluasi internal pelaksanaan kegiatan dan
anggaran
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan SPIP
Melakukan evaluasi peningkatan pelaksanaan SPIP
Meningkatkan fungsi Satgas SPIP melalui peningkatan
kemampuan dalam pelaksanaan evaluas
Menerrapkan aturan perilaku/ kode etik pegawai
Menyusun Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaksanaan SPIP
Pemantauan pelaksanaan secara berkelanjutan sebagai hasil
pemantauan pelaksanaan SPIP
Melaksanakan peningkatan kemampuan Satgas SPIP dalam
pelaksanaan evaluasi
Evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan aturan perilaku/
kode etik pegawai
Melakukan evaluasi Penyusunan Sistem Informasi Evaluasi dan
Pelaksanaan SPIP
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
ROADMAP RB
SETJEN DEN
6. PROGRAM AREA PERUBAHAN PENGAWASAN
2016 2017
2018
2019
Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan anggaran
Evaluasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU)
Meningkatkan pemahaman dalam penyusunan anggaran
Menyusun SOP Evaluasi Kinerja
Meningkatkan keterbukaan sistem pelaporan keuangan dan
BMN
Pelaksanaan dan Evaluasi RENSTRA Setjen DEN
Penyesuaian penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan
dengan IKU
Meningkatkan kualitas penyusunan anggaran dan
pelaksanaan evaluasi kinerja
Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan dan Pengukuran
Kinerja yang terintegrasi
Meningkatkan kualitas sistem pelaporan keuangan dan BMN
Pelaksanaan dan revisi RENSTRA Setjen DEN
Mensinergikan penyusunan anggaran dengan IKU dan
evaluasi knierja
Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja Setjen DEN
Penyusunan Sistem Informasi Pelaporan dan Pengukuran
Kinerja yang terintegrasi
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan
keuangan dan BMN
Pelaksanaan dan evaluasi RENSTRA Setjen DEN
Meningkatkan sinergitas penyusunan anggaran dengan
IKU dan evaluasi kinerja
Meningkatkan transpartansi dan akuntabilitas laporan keuangan
dan kinerja
Sistem Informasi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja yang
terintegrasi dan dapat diakses oleh Unit di lingkungan Setjen
DEN
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan
keuangan dan BMN ۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
ROADMAP RB
SETJEN DEN
7. PROGRAM AREA PERUBAHAN AKUNTABILITAS
2016
2017
2018
2019
Perumusan Quick Wins Pelayanan Unggulan
Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan Pelayanan Dan Target
Kinerja
Penyusunan Sistem Dan Prosedur Keluhan, Saran Dan
Masukan
Penyusunan Strategi Peningkatan Imej Setjen DEN Dan DEN Melalui Kampanye
Media Dan Non Media
Perumusan Quick Wins Pelayanan Unggulan
Sosialisasi Standar Pelayanan
Penyediaan Infrastruktur Pendukung (Sarpras Dan
Fasilitas)
Tindak Lanjut Atas Keluhan, Saran Dan Masukan
Pengelolaan Informasi Publik Dan Kehumasan
Sosialisasi Standar Pelayanan
Penyediaan Dukungan TI Dan Implementasi Pelayanan
Penyelenggaraan Konsultasi Publik
Melaksanakan Pengelolaan Website
Pelaksanaan JDIH Setjen DEN
Penyelenggaraan Dialog Energi
Pengelolaan Informasi Publik Dan Kehumasan
Melaksanakan Pengelolaan Website
Penyelenggaraan Konsultasi Publik Sosialisasi RUEN
Penyusunan Outlook Energi
Penyusunan Outlook Energi Penyusunan Outlook Energi Penyusunan Outlook Energi
Penyusunan Indikator Ketahanan & Kemandirian Energi
Penyusunan Indikator Ketahanan & Kemandirian Energi
Penyusunan Indikator Ketahanan & Kemandirian Energi
Penyusunan Indikator Ketahanan & Kemandirian Energi
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
ROADMAP RB
SETJEN DEN
8. PROGRAM AREA PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK
memudahkan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan
menyediakan data/ informasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun profil nasional pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1
2
PMPRB
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
PMPRB mencakup penilaian terhadap dua komponen: 1. Pengungkit (Enablers) seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya; dan 2. Hasil (Results) kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit.
TUJUAN PMPRB
PMPRB
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
KOMPONEN PENILAIAN PENGUNGKIT HASIL
Manajemen Perubahan
Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Penataan dan
Penguatan Organisasi
Penataan Tata Laksana
Penataan Sistem Manajemen SDM
Penguatan Akuntabilitas
Penguatan Pengawasan
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Kapasitas dan Akuntabilitas
Kinerja Organisasi
Pemerintah Yang Bersih dan
Bebas KKN
Kualitas Pelayanan
Publik
Tim Reformasi Birokrasi
Harmonisasi Evaluasi Proses Bisnis dan Prosedur
Operasional Tetap (SOP) kegiatan
utama
Perencanaan Kebutuhan Pegawai
sesuai dengan kebutuhan organisasi
Keterlibatan Pimpinan
Gratifikasi Standar Pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja
Nilai Persepsi Korupsi (Survei
Eksternal)
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)
Roadmap Reformasi Birokrasi
Sistem Pengendalian dalam penyusunan
Peraturan Perundang-undangan
Penataan E-Government Proses Penerimaan Pegawai transparan,
objektif, akuntabel dan bebas KKN
Pengelolaan Akuntabilitas
Kinerja
Penerapan SPIP Budaya Pelayanan Prima
Nilai Kapasitas Organisasi (Survei
Internal)
Opini BPK
Pemantauan dan Evaluasi
Reformasi Birokrasi
Keterbukaan Informasi Publik
Pengembangan Pegawai Berbasis
Kompetensi
Pengaduan Masyarakat
Pengelolaan Pengaduan
Perubahan pola pikir dan budaya
kinerja
Promosi Jabatan dilakukan secara
terbuka
Whistle-Blowing System
Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
Penetapan Kinerja Individu
Penanganan Benturan
Kepentingan
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/
Kode Perilaku Pegawai
Pembangunan Zona Integritas
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Sistem Informasi Kepegawaian
CAPAIAN & TINDAK LANJUT
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
No. Komponen Penilaian Bobot
Capaian Nilai
2015 2016 2017
(Update per- 15 Mei 2017)
A PENGUNGKIT
1. Manajemen Perubahan 5,00 3,98 2,80 4,89
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 3,34 3,34 4,38
3. Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,84 4,34 6,00
4. Penataan Tata Laksana 5,00 3,47 3,60 4,67
5. Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 12,88 13,41 14,84
6. Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,11 3,65 4,94
7. Penguatan Pengawasan 12,00 6,67 6,94 10,88
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,18 4,13 5,39
Sub Total Komponen PENGUNGKIT (A) 60,00 41,47 42,20 55,97
B HASIL
1. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 14,52 15,29 14,26
2. Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN 10,00 6,95 7,79 8,79
3. Kualitas Pelayanan Publik 10,00 7,31 8,57 8,58
Sub Total Komponen HASIL (B) 40,00 28,78 31,64 31,63
Index Reformasi Birokrasi (A+B) 100,00 70,25 73,85 87,6
PRIORITAS
PMPRB
Menindaklanjuti asesment thdp usulan pembangunan Agent of Change
Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Meningkatkan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat
Meningkatkan Akuntabilitas
Tindak Lanjut (Saran KEMENPAN RB)
Wilayah Bebas Korupsi dan Benturan Kepentingan
Menindaklanjuti temuan BPK agar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
1. Pembentukan Tim Asistensi 2. Pembentukan Tim untuk masing-masing Eselon I 3. Penyiapan Bahan Asistensi 4. Workshop Tim Asistensi (3 Hari) 5. Workshop Tim Eselon I (1 Hari) 6. Pelaksanaan Asistensi 7. Pembuatan Permen tentang Pelaksanaan, Penilaian, dan Review SPIP
RENCANA AKSI
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
TINDAK LANJUT
No. Area Perubahan Rencana Aksi Target Penyelesian Data Dukung 1. Manajemen Perubahan a Melaksanakan Sosialisasi/ internalisasi Keputusan Sekretaris
Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019 di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
s.d. Oktober 2017 Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Nomor 044 K/70/SJD2016 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Biokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional 2016-2019
b Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Biokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, salah satunya dengan melaksanakan update PMPRB Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
s.d. November 2017 Lembar Kerja Evaluasi PMPRB Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
c Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Biokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
s.d. November 2017 Dokumentasi pelaksanaan Reformasi Biokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
- - - -
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
a Melaksanakan evaluasi terhadap tugas dan fungsi organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
s.d. November 2017 Kajian terkait Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
b Melaksanakan evaluasi terhadap jenjang organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
s.d. November 2017 Kajian terkait Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
c Melaksanakan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kondisi (lingkungan strategis) saat ini
s.d. November 2017 Kajian terkait Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
RENCANA AKSI
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
TINDAK LANJUT
No. Area Perubahan Rencana Aksi Target Penyelesian Data Dukung d Pengajuan Usulan Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal
Dewan Energi Nasional 2018 a. Kajian terkait Penataan Organisasi
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan
terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
4. Penataan Tata Laksana a Melaksanakan koordinasi terkait penyusunan Peta Proses Bisnis
s.d. 2018 Konsepsi tentang Dewan Energi Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
b Melaksanakan pengelolaan SOP s.d. November 2017 SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
c Melaksanakan penyempurnaan terhadap e-government s.d. November 2017 a. Aplikasi Internal Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (http://apps.den.go.id/);
b. Web (http://den.go.id/) d Melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui publikasi
(Buku, Energy Outlook, Executive Reference, Foto Kegiatan, IKU, Pengumuman, Perjanjian Kinerja, Produk Hukum, Renstra, dsb.) ke dalam web
s.d. November 2017 Web (http://den.go.id/)
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
a Menyusun dan/atau menyempurnakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Sesuai dengan penataan organisasi 3.d.)
2018 Draft Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
b Menyusun proyeksi kebutuhan (formasi) hingga 5 tahun ke depan (Sesuai dengan penataan organisasi 3.d.)
2018 Data-data berkaitan dengan Analisis Beban Kerja
c Koordinasi dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan standar kompetensi jabatan (Sesuai dengan penataan organisasi 3.d.)
2018 Draft standar kompetensi jabatan
d Koordinasi dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan identifikasi dan rencana pengembangan kompetensi (sda)
2018 Draft identifikasi dan rencana pengembangan kompetensi
e Melaksanakan Sosialisasi/ internalisasi Rekam Kinerja Harian (RKH) (sda)
2017 Aplikasi Rekam Kinerja Harian (RKH)
RENCANA AKSI
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
TINDAK LANJUT
No. Area Perubahan Rencana Aksi Target Penyelesian Data Dukung e Melaksanakan Sosialisasi/ internalisasi Rekam Kinerja Harian
(RKH) 2017 Aplikasi Rekam Kinerja Harian (RKH)
f Melaksanakan Sosialisasi/ internalisasi Kode Etik dan Tata Tertib
s.d. November 2017 a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Tata terib Dewan Energi Nasional;
c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Th 2011 tentang Kode Etik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
g Menyusun dan merumuskan Peta Jabatan 2018 a. Kajian terkait Penataan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
c. Draft Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
h Koordinasi dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemutakhiran/ update Sistem Informasi Kepegawaian
s.d. Desember 2017 Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian
6. Penguatan Akuntabilitas a Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra
2018 a. Draft Renstra; b. Dokumentasi penyusunan Renstra
b Melaksanakan penyempurnaan terhadap e-government berkaitan dengan akuntabilitas kinerja melalui aplikasi Sistem Monitoring Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
s.d. Desember 2017 Aplikasi Sistem Monitoring Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
RENCANA AKSI
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
TINDAK LANJUT
No. Area Perubahan Rencana Aksi Target Penyelesian Data Dukung 7. Penguatan Pengawasan a Melaksanakan pelaporan LHKPN dan/atau LHKASN s.d. Oktober 2017 a. SOP Pengisian dan Penyampaian LHKPN
dan/atau LHKASN; b. LHKPN dan/atau LHKPN Pegawai
b Mendukung penanganan Gratifikasi dan Whistleblowing System dengan memberi tautan laman gratifikasi KPK (https://www.kpk.go.id/gratifikasi/), dan whistleblowing system (http://wbs.esdm.go.id/) dalam Web DEN (http://den.go.id/)
s.d. Desember 2017 Tautan laman gratifikasi KPK (https://www.kpk.go.id/gratifikasi/), dan whistleblowing system (http://wbs.esdm.go.id/) dalam Web DEN (http://den.go.id/)
c Menyusun dan/atau menyempurnakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2018 a. Draft SK Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Updating);
b. Draft SK Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Updating)
d Menyusun dan/atau menyempurnakan Peta Resiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Updating)
2018 Peta Resiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Updating)
e Melaksanakan Sosialisasi/ internalisasi terkait Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
s.d. November 2017 a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
RENCANA AKSI
۞JUJUR ۞PROFESIONAL ۞MELAYANI ۞INOVATIF ۞BERARTI
TINDAK LANJUT
No. Area Perubahan Rencana Aksi Target Penyelesian Data Dukung 8. Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik a Menyusun Peta Identifikasi Standar Pelayanan Publik di
lingungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional s.d. November 2018 Draft Identifikasi Standar Pelayanan Publik di
lingungan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
b Melaksanakan penyempurnaan terhadap e-government berkaitan dengan pelayanan publik (pelayanan internal melalui Aplikasi Internal Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (http://apps.den.go.id/); sedangkan pelayanan eksternal melaui Web DEN (http://den.go.id/) sebagai perwujudan keterbukaan informasi publik melalui publikasi (Buku, Energy Outlook, Executive Reference, Foto Kegiatan, IKU, Pengumuman, Perjanjian Kinerja, Produk Hukum, Renstra, dsb.))
s.d. Desember 2017 a. Aplikasi Internal Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (http://apps.den.go.id/);
b. Web (http://den.go.id/)