slide 1 reformasi birokrasi - forda-mof.org · slide 1 reformasi birokrasi konsep, penerapan dan...
TRANSCRIPT
Slide 1
REFORMASI BIROKRASI KONSEP, PENERAPAN DAN TANTANGAN
Manado, 2 Desember 2019
Slide 2
Slide 3
4
Slide 4
5
Outline
Bayu 12/4/2019 5
2 4
1 3Reformasi Birokrasi:
sebuah konsep.
Internalisasi nilai-nilai Reformasi
Birokrasi.
Pengukuran PencapaianImplementasi ReformasiBirokrasi
Tantangan dan Strategi implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi
Slide 5
Pembangunan WBBK/ZI sebagai strategi implementeasiReformasi Birokrasi di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi
12/4/2019 6
1. REFORMASI BIROKRASI: SEBUAH KONSEP
Slide 6
12/4/2019 7
Slide 7
Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara NomorPER/15/M.PAN/7/2008 tentang PedomanUmum Reformasi Birokrasi
2
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
3
4
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun2010 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi
1
DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI
Peraturan Menteri LHK Nomor:P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentangRencana Strategis KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun2015-2019
5
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.481/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tim ReformasiBirokrasi Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan
6
Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan RB RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi2015-2019
12/4/20198
Perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik
dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, bukan revolusi dan tindak radikal(continous improvement)
Slide 8
12/4/2019 9
Slide 9
Maraknya KKN
BuruknyaPelayanan Publik
RendahnyaKapasitas danAkuntabilitasKinerja
Bersih dari KKN
Pelayanan Publik
Berkualitas
Kapasitas dan
Akuntabilitas Kinerja
Tinggi
EVALUASI
1. REFORMASI BIROKRASI
2. ZONA INTEGRITAS
3. AKUNTABILITAS KINERJA
Konsep Pilar Reformasi Birokrasi Kementerian LHK
SPIP
COI
ZIWBK
WBBM
Pengendalian
Gratifikasi
WBS
Saber
Pungli
DewanEtik
Penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan yang efektif danefisien, pengamanan aset negara, kehandalan pelaporan keuangan,dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dilingkungan KLHK.
Menjawab kebeneraran pengaduan dan menurunkanterjadinya penyimpangan dalam penyelenggaranpemerintah sehingga terwujud pemerintah yang bersih danbebas dari KKN.
Mencegah terjadinya pengabaian pelayananpublik dan kerugian negara
Membangun upaya pemberantasan Pungli secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera
Mewujudkan ASN KLHK yang bermartabat danmemiliki kehormatan
Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih,bebas dari korupsi, kolusi, dan nepostisme
Slide 10
12/4/2019 11
Slide 11
11
STRATEGI
PEMBANGUNAN
MANUSIA
PEMBANGUNAN
SEKTOR
UNGGULAN
PEMERATAAN DAN
KEWILAYAHAN
2025
3 Dimensi Pembangunan
Memelihara /
meningkatkan
/ memperkuat
Melanjutkan
upaya
perubahan
Identifikasi
masalah dan
mencari solusi
Internalisasi
pelaksanaan
RB
TERWUJUDNHYA PEMERINTAHAN
KELAS DUNIA
PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI
12/4/2019 12
Slide 12
PEMERINTAHAN KELAS DUNIA
❑ Penyusunan organisasi disesuaikan dengan visi, misi serta tuntutanglobal yang telah digariskan oleh Presiden Republik Indonesiamelalui Nawa Cita;
❑ Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil);
❑ Seluruh unit kerja menerapkan manajemen kinerja yang didukungdengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkanpengelolaan data kinerja;
❑ Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadapkinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga padaorganisasi secara keseluruhan.
12/4/2019 13
Slide 13
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LHK (1)
❑Komitmen dari pimpinan tertinggi hinggastaf diujung tombak telah sepakat untuk menjalankan reformasibirokrasi secara konsekuen dan konsisten, ditandai denganditandatanganinya pernyataan reformasi birokrasi oleh seluruh ASNKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
❑ Internalisasi Reformasi Birokrasi menjadi sangat pentingdilakukan baik secara umum melalui rapat ataupun seminar-seminarataupun secara langsung oleh pimpinan-pimpinan unit di seluruhtingkatan sehingga arah dan tujuan reformasi dapatdidukung semua aparatur.
12/4/2019 14
Slide 14
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LHK (2)
❑Mengerahkan seluruh sumber daya untukmendukung Reformasi Birokrasi sejak dari perencanaandan evaluasi penganggaran, serta pembinaan ASN diKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
❑Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan telah menjadi tuntutantidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam organisasi itusendiri.
12/4/2019 15
Slide 15
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LHK (3)
❑ Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambunganperlu dievaluasi secara terus menerus, sehingga seluruh tahapdemi tahap dapat dilalui dan dapat menghindari titik balik.
❑ Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik,terstruktur, dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan terusmenerus akan dilakukan baik dari sisi dokumen (akan menjadi)maupun pada tahap implementasi serta monitoring danevaluasinya.
12/4/2019 16
Slide 16
FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN LHK (3)
❑ Pencapaian dan peningkatan target secaraberkesinambungan perlu dievaluasi secara terus menerus,sehingga seluruh tahap demi tahap dapat dilalui dandapat menghindari titik balik.
❑ Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik,terstruktur, dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikanterus menerus akan dilakukan baik dari sisi dokumen(akan menjadi) maupun pada tahap implementasi sertamonitoring dan evaluasinya.
12/4/2019 17
Slide 17
2. INTERNALISASI
NILAI-NILAI
REFORMASI
BIROKRASI
12/4/2019 18
Slide 18KEBUTUHAN AKAN PERUBAHAN
PUBLIKBIROKRAT
1. Peningkatan kualitas hidup2. Pelayanan publik prima3. Kesejahteraan4. Kualitas lingkungan yang baik5. dll
1. Suasana kerja yang nyaman2. Relasi sosial di tempat kerja yang
sehat3. Pola karir yang jelas4. Tingkat kesejahtreraan yang baik5. dll
12/4/2019 19
PERUBAHAN POLA PIKIR
PERUBAHAN BUDAYA KERJA.
Apa yang paling mendasar
dan diharapkan dari
internalisasi nilai-nilai
REFORMASI BIROKRASI...?
Slide 19
12/4/201920
Masuk kantor jam berapa saja tidak masalah
Bekerja santai dan tidak tahu apa yang akan dikerjakan
CONTOH PERUBAHAN POLA PIKIR
Setiap langkah pelaksanaan pekerjaan perlu imbalan.
Melayani publik dengan tidak baik juga tidak apa-apa, karena tidak ada sanksinya
Pola
Pik
ir L
ama
Pola
Pik
ir B
aru
Masuk kantor tepat waktu karena kalau tidak akan menjadi masalah
Bekerja produktif dan terencana
Selalu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya secara maksimal
Melayani publik dengan baik sebagai kewajiban
Slide 20
12/4/201921
Jam kerja bebas dan tidak ada kontrol, walaupun sudah ditetapkan
Kolusi, Korupsi, Nepotisme
Kurang produktif dan kurang efisien
CONTOH PERUBAHAN BUDAYA KERJA
Bu
day
aKe
rja
Lam
a
Bu
day
aKe
rja
Bar
u Jam kerja tepat waktu sesuai ketetapan dan ada kontrol
Bebas dari KKN
Produktif dan efisien
Tertutup
Slide 12
Transparan/terbuka
APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MENDUKUNG
IMPELEMENTASI RB….?
12/4/2019 22
Menunjukankomitmen yang kuatsebagai pimpinan(agent of change)
Mendorongperubahan Pola Pikir dan Budaya KerjaBaru
Mendorongpeningkatandisiplin SDMaparatur
Mendorongpeningkatankepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
Menghindaridorongpenyalahgunaan wewenang
dan lain sebagainya….
Slide 22
Role Model
12/4/2019 23
Slide 23
3. PENGUKURAN
PENCAPAIAN
IMPLEMENTASI
REFORMASI
BIROKRASI
12/4/2019 24
Slide 24MODEL PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM R7EFORMASI
BIROKRASI
Kapasitas danAkuntabilitas
Organisasi(20%)
Pemerintahyang bersihdan bebasKKN (10%)
PeningkatanPelayanan
Publik (10%)
MA
NA
JEM
EN P
ER
UB
AH
AN
(5%
)
PE
NA
TAA
NP
ER
ATU
RA
N
PE
RU
ND
AN
G-U
ND
AN
GA
N (
5%)
PENGUATAN PENGAWASAN (12%)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
(6%)
PE
NIN
GK
ATA
N K
UA
LITA
S P
ELA
YA
NA
N P
UB
LIK
6%
)
PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI
(6%)
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(15%)
PENATAAN TATALAKSANA
(5%)
12/4/2019 25
TUJUAN EVALUASI
LOREM
IPSUM
Menilai Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
01
Memberikan Saran Perbaikan Yang Diperlukan02
Slide 25
26
Slide 26ALUR PENILAIAN/EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
Hasil (kertas kerja)
1. LKE Pusat (K/L)
2. LKE Eselon I
Kementerian/
Lembaga
Kementerian
PAN-RB
PMPRB Validasi
Disparitas PMPRB vs. Validasi PAN RB
Komponen Pengungkit/proses
1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Per-
uu-an 3. Penataan Penguatan
Organisasi 4. Penataan Tata Laksana 5. Penataan Sistem
Manajemen SDM 6. Penguatan Akuntabilitas7. Penguatan Pengawasan8. Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
Self assesment oleh Tim PMPRB
Komponen hasil 1. Akuntabilitas Kinerja
Organisasi2. Pemerintah yng Bersih
dan Bebas KKN 3. Kualitas Pelayanan
Publik )
1.Nilai persepsi korupsi (Survey eksternal)2.Nilai kapasitas organisasi(Survey internal)3. Peningkatankuliatas Pelayanan Publik kepada masyarakat (Survey eksternal)
Hasil penilaian
akhir:
Indeks RB K/L
12/4/2019 27
Melakukan revisi dan harmonisasi peraturanperundang-undangan dan evaluasi secaraberkala atas pelaksanaan sistem pengendalianpenyusunan peraturan perundang-undangan
II. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)
1. Tim Reformasi Birokrasi akan melaksanakan monitoring dan evaluasi seluruh rencana kerja dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut
2. Merevisi program quick wins dengan program yang dapat diselesaikan dalam waktu cepat dan berdampak luas
3. Melaksanakan sosialisasi/internalisasi road mapke semua satker/unit organisasi
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
1
RENCANA AKSI ATAS KE
LEMAHAN PMPRB 2019
KOMPONEN PENGUNGKIT (PROSES)
1
2
Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi denganmengajukan perubahan organisasi
III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)
3
Slide 27
12/4/2019 28
1. Melakukan asessment untuk seluruh pegawai sesuaijenjang jabatan.
2. Menyusun rencana pengembangan kompetensiuntuk jabatan fungsional maupun struktural secaralengkap.
3. Merencanakan, menganggarkan dan melaksana
kan pengembangan pegawai berbasis kompetensiuntuk seluruh pegawai secara bertahap.
4. Melakukan monev pengembangan pegawaisecara berkala
5. Menerapkan penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karir kepada seluruh pegawai.
V. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
1. Peta Proses Bisnis akan dijabarkan melalui SOP secaramenyeluruh di Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Peta bisnis proses dan SOP akan diupayakan untukdilakukan evaluasi secara berkala
3. e-government akan diusahakan untuk dikembangkandan terintegrasi
4. Monev kebijakan keterbukaan informasi publik akandilakukan secara berkala
IV. PENATAAN TATALAKSANA (5)
14
5RENCANA AKSI ATAS KE
LEMAHAN PMPRB 2019
KOMPONEN PENGUNGKIT (PROSES)
Slide 28
12/4/2019 29
1. Akan melakukan pembangunan Zona Integritaspada seluruh Satker lingkup BP2SDM
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi APIP didukungdengan komitmen pimpinan
3. Melaksanakan seluruh fungsi pengawasan internalberfokus pada client dan audit berbasis risiko
VII. PENGUATAN PENGAWASAN (12)
VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)
6
7
1. Mengintegrasikan secara bertahap sistempengukuran kinerja secara elektronik .
2. Meningkatkan cakupan akses pengukuran kinerjapada seluruh unit organisasi
VI. VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)1. Akan dilaksanakan sosilisasi/pelatihan dalam upaya
seluruh penerapan budaya pelayanan prima2. Akan dibuat SOP tentang sanksi/reward bagi pelaksana
layanan
8
RENCANA AKSI ATAS KE
LEMAHAN PMPRB 2019
KOMPONEN PENGUNGKIT (PROSES)
Slide 29
12/4/2019 30
Memperbaiki kualitas layanan publik di KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan
II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)
Memperbaiki kualitas layanan publik di KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan
III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
1. Menguatkan aspek formal perencanaan yang mencakup ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan secara tertib;
2. Meningkatkan kualitas substansi perencanaan;3. Mengevaluasi pemanfaatan dokumen perencanaan;4. Mengukur capaian output dan outcome secara
cermat.
I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)1
RENCANA AKSI ATAS KE
LEMAHAN PMPRB 2019
KOMPONEN HASIL
2
3
Slide 30
12/4/2019 31
Slide 31
4. TANTANGAN DAN
STRATEGI
IMPLEMENTASI
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN BADAN
LITBANG DAN INOVASI
12/4/2019 32
TANTANGAN IMPLEMENTASI RB DI LINGKUNGAN BLI
Pemahamanterhadap konsep
RB
Perilaku dan PolaPikir lama masih
kuat
Penilaian
Sosialisasi belummaksimal
Monitoring, review, evaluasi→
belum terukur
Mekanisme kerja→implementasi area perubahan belum
komprehensif
Level institusiLevel individual
Slide 32
12/4/2019 33
STRATEGI IMPLEMENTASI RB DI LINGKUNGAN BLI
RB Belum terinternalisasi
maksimal
Monitoring, Review dan
Evaluasi
Sosialisasi bagi seluruh anggota organisasi
Penetapan role model (agent
of chage)
Dokumentasi Kinerja/proses (8 area
perubahan RB)
Implementasi secara konsisten danterukur 8 (delapan) Area Perubahan
20 Satker
PMPRB BLI
Personal(anggota
organisasi)institusi
Sekretraiat BLI
Kompilasi+penilaian
PMPRB KLHK
Penanganangratifikasi
Penangananbenturan
kepentingan
ZonaIntegritas(BBK-BM)
Whistle blowing
Slide 33
12/4/2019 34
Slide 34
5. Pembangunan WBBK/ZI
sebagai strategiimplementeasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Litbang dan Inovasi
1
3 2
Bertujuan untuk membangun program RB
sehingga mampu mengembangkan budaya
kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja
tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang
berkualitas.
Budaya kerja
Membangun percontohan pada tingkat unit
kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Percontohan
Merupakan miniatur impelementasi Reformasi
Birokrasi di Unit Kerja
Miniatur RB
Definisi dan Hakekat Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintahyang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkanWBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahankorupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikatyang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besarmanajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemenSDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatankualitas pelayanan publik
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikankepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatanpengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja
ZI
WBK
WBBM
Slide 35
Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM KLHK
PermenPANRB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
jo PermenPANRB 10 Tahun 2019 tentang Revisi PermenPANRB 52 Tahun 2014
Instruksi Menteri LHK Nomor 1 tahun 2015 tentang Pembangunan ZI Menuju WBK dan
WBBM
Eselon I :
1. Memerintahkan seluruh Unit Kerja melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK & WBBM dengan berpedoman pada Permen PAN&RB No 52 Tahun 2014;
2. Membina seluruh Unit Kerja dalam melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK & WBBM.
Inspektorat Jenderal :
1. Menilai Calon Unit Kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM.
2. Menyusun Juklak Penilaian (Perirjen No. P.04/Itjen-Setitjen/2015)
Mandatory
• Kawasan Terpadu (Pelabuhan, Bandara)
• APH (Kepolisian, Kejaksaan, MA, Lapas)
• Unit Pelayanan Pemda (Dukcapil, Samsat, RSUD, PTSP, Kecamatan
• ATR/BPN
Mandiri
Slide 36
Komponen dalam Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
NO KOMPONEN PENGUNGKITBOBOT (60%)
1 Manajemen Perubahan 5%
2 Penataan Tata Laksana 5%
3 Penataan Sistem Manajemen SDM 15%
4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
5 Penguatan Pengawasan 15%
6 Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%
Slide 37
PermenPANRB 10 Tahun 2019
Slide 38
PermenPANRB 10 Tahun 2019
Slide 39
Komponen Pengungkit (Bobot 60%)
Indikator Hasil (Bobot 40%)
PENILAIAN WBK/WBBM Slide 40
Peran UPT dalam pembangunan ZI
1. UNSUR MANAJEMEN PERUBAHAN
- Membentuk tim kerja pembangunan ZI lingkup internal UPT dengan mekanisme pemilihan yang jelas;
- Dokumen rencana kerja pembangunan ZI;
- Monev pembangunan ZI;
- Perubahan pola pikir dan budaya kerja (change agent, role model internal UPT, budaya positif yang digencarkan sosialisasi penerapannya di situs internet dan media lain);
Slide 41
2. UNSUR PENATAAN TATA LAKSANA
- Susun SOP untuk tusi utama, sosialisasikan kepada seluruh pegawai, terapkan, monitor, lakukan perbaikan secara terus menerus, dan laporkan;
- Susun rencana dan kembangkan e-office dlm:= pengukuran kinerja kepegawaian;= pelayanan kpd masyarakat (penyediaan informasi melalui website, sistem penanganan pengaduan);
- Terapkan kebijakan keterbukaan informasi publik KLHK pada tingkat UPT, monev dan lapor hasilnya;
Slide 42
3. UNSUR PENATAAN MANAJEMEN SDM- Buat laporan kepegawaian secara rutin sbg dasar penyusunan rencana
kebutuhan pegawai di pusat;
- Pola mutasi internal;
- Lakukan identifikasi kebutuhan diklat, susun rencana pengembangan SDM, monev hasil pengembangan SDM berbasis kompetensi dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Susun SKP untuk setiap pegawai dengan keterlibatan pimpinan, evaluasi pelaksanaannya secara periodik (harian, mingguan, atau minimal bulanan);
- Buat inovasi sistem reward n punishment atas pelaksanaan SKP oleh pegawai;
- Buat pedoman lebih rinci tentang penegakan disiplin dan pelaksanaan kode etik di tingkat UPT, monev penerapannya, terapkan sistem reward n punishment;
- Mutakhirkan data pegawai secara berkala (SIMPEG);
Slide 43
4. UNSUR PENGUATAN AKUNTABILITAS
- Pimpinan terlibat langsung pada semua tahap perencanaan kinerja (Renstra, RKT, Tapkin) yang berorientasi hasil dan memantau pencapaian kinerja;
- Kembangkan sistem aplikasi pengukuran kinerja berbasis elektronik di tingkat satker;
- Mutakhirkan data kinerja secara berkala, tampilkan pada situs internet;
- Peningkatan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
Slide 44
5. UNSUR PENGUATAN PENGAWASAN
- Sosialisasikan dan terapkan kebijakan penanganan gratifikasi KLHK di tingkat satker, lakukan monev, dan laporkan secara rutin (bulanan);
- Sosialisasikan dan terapkan kebijakan penyelenggaraan SPIP KLHK di tingkat satker: tetapkan satgas, susun design SPIP, terapkan, lakukan monev, lakukan perbaikan;
- Sosialisasikan dan terapkan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat KLHK di tingkat satker, lakukan monev, dan laporkan secara rutin (bulanan);
- Sosialisasikan dan terapkan kebijakan penanganan Wistle Blower System KLHK di tingkat satker, lakukan monev, dan laporkan secara rutin (bulanan);
- Sosialisasikan dan terapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan KLHK di tingkat satker: tetapkan satgas, terapkan, lakukan monev, lakukan perbaikan;
Slide 45
6. UNSUR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
- Identifikasi dan inventarisasi jenis2 pelayanan publik yang dilakukan satker;- Susun SOP pelayanan dan Standar Pelayanan, sosialisasikan, terapkan, pantau, dan
lakukan perbaikan;- Buat Maklumat Pelayanan, tampilkan pada situs internet;- Kembangkan sarpras pelayanan publik yang nyaman dan memadai;
- Petugas pemberi layanan didiklatkan budaya pelayanan prima, pantau penerapannya dalam pelaksanaan tugas, berikan reward n punishment kepada petugas;
- Kembangkan sistem kompensasi kepada penerima layanan;
- Sediakan media untuk menyampaikan pengaduan atas pemberian pelayanan;
- Susun SOP penanganan pengaduan pelayanan;
- Tindaklanjuti setiap pengaduan pelayanan, lakukan monitoring dan laporkan hasilnya;
- Lakukan survey kepuasan pelanggan secara berkala, langsung dan melalui situs internet;
- Kembangkan terus pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik dan buat inovasi-inovasi terkait pelayanan publik
Slide 46
12/4/2019 47
REFORMASI
BIROKRASI DAN
TUNJANGAN
KINERJA
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2010-2014
1. Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi K/L yang dilakukan Tim RBN digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam perhitungan besaran tunjangan kinerja
2. Hasil penilaian digunakan dalam proses penetapan persetujuan besaran tunjangan kinerja dalam Rapat KPRBN
3. Besaran tunjangan kinerja setelah mendapatkan persetujuan DPR ditetapkan dengan Peraturan Presiden
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019
1. Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi2. Pemberian Tunjangan Kinerja untuk memberikan motivasi kepada pegawai dalam rangka
pelaksanaan reformasi birokrasi. Sampai dengan tahun 2014 terdapat 73 (tujuh puluhtiga) kementerian/lembaga yang sudah menerapkan tunjangan kinerja bagi pegawainya
Slide 47
THANK YOU
Slide 48