reformasi birokrasi

Click here to load reader

Download Reformasi Birokrasi

Post on 12-Jun-2015

330 views

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reformasi Birokrasi

TRANSCRIPT

  • 1. Pertemuan Puncak Reformasi Birokrasi NasionalMembangun Transparansidan Akuntabilitas MelaluiPartisipasi MasyarakatYenny Sucipto!Sekjen FITRA!Jakarta, 09 September 2014

2. negaraPemenuhantanggungjawmasyarakatabOtoritasmengaturKetaatan Hak-hak perlindungan(sipil- politik, ekonomi,sosial, budaya)KONSTITUSI 3. ALUR BELANJA APBN KE DAERAHPEMERINTAH PUSAT DAERAHBelanjaPusatMelalui Anggaran K/LMelalui AnggaranNon K/LMendanai Kewenangan diluar 6 UrusanMendanai Kewenangan 6UrusanMendanai Program NasionalKewenangan BersamaAnggaran Non K/L --! Anggaran yang dikelolaMenkeu sebagai Bendara Umum yang kegiatannya dilakukan oleh K/LPenyelenggaraan AzasDekon dan Tugas PembantuanPenyelenggaraan UrusanPemerintahan oleh Kantor Vertikal diDaerahBantuan:PNPM, BOS, Jamkesmas, BOK dllSubsidi: Pupuk, Benih, MigorBelanjaAPBNBelanjaDaerahDana PerimbanganDana OtsusDana PenyesuaianDAU, DBH,DAKPajakSDAPenyelenggaraanDesentralisasi(Masuk APBD) 4. kerangka kebijakan yang melandasi prinsip transparansi, partisipasidan akuntabilitas pada perencanaan penganggaran:No Landasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan1 UUD 1945 Anggaran ditujukan untuk sebesar-besarnya87kemakmuran rakyatKemakmuran rakyat dapattercapai dengan keterlibatanrakyat dalam prosespenganggaran karena rakyatlebih mengetahui kebutuhannya2 UU. 17/2003 Tentang KeuanganNegaraPasal 3 ayat (1) menegaskan bahwaKeuangan Negara dikelola secaratransparanPasal 30 dan 31mengisaratkan bahwaAkuntabilitas keuangan negaraberorientasi pada hasilPengelolaan keuangan negarayang transparan membukaruang terdistribusinya anggaranuntuk pemenuhan kebutuhandasar masyarakat.3 UU 10/2004 Tentang PembuatanPeraturan Perundang-undanganPasal 5 huruf g bahwaPembentukan Undang-Undangmenganut asas keterbukaanPasal 53 bahwa Masyarakat berhakmemberikan masukan terhadaprancangan undang-undang.Pasal 22 ayat 1 dan 2mengisaratkan adanya ujipublik terhadap RUUAsas keterbukaan dapatmembuka ruang bagimasyarakat untuk ikut terlibatdalam proses pembentukanundang-undang sehingga dapatmelahirkan produk undang-undangyang berpihak padamasyarakat. 5. 4 UU 32/2004 Tentang PemerintahDaerahPasal 23 ayat (2) bahwa keuangan daerahdikelola secara transparan dan akuntabelPasal 137 butir g bahwa pembentukanPerda menganut asas keterbukaanPasal 178 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwapengelolaan barang daerah dilaksanakansecara transparanPasal 139 ayat (1) Masyarakat berhakmemberikan masukan secara lisanatau tertulis dalam rangka penyiapanatau pembahasan rancangan PerdaPasal 184 ayat 2 dan 3menegaskan bahwa akuntabilitaskeuangan daerah berorientasipada hasilKebutuhan dasar masyarakatdidaerah dapat terpenuhi melaluiperencanaan dan penganggaranyang melibatkan masyarakat5 UU 25/2004 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan NasionalPasal 2 ayat (4) huruf d, pasal 5 ayat 3,pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 2, Pasal 11ayat (1), pasal 16 ayat (2), pasal 22mengisaratkan bahwa Penyusunanrencana kerja pembangunanmengikutsertakan masyarakat.Perencanaan pembagunan yangtepat sasaran dapat tercapaidengan melibatkan masyarakatdalam penyusunan rencana kerjapembangunan6PP No. 68 tahun 1999 TentangPenyelenggaraa Negara Yang Bersihdari KKNPasal 2 ayat (1) huruf a bahwa masyarakat memiliki Hak mencari, memperoleh, danmemberikan informasi mengenai penyelenggaraan negaraPrinsip pemerintahan yang bersihdapat tercapai dengan keterlibatanmasyarakat dalam pengawasanpemerintahan7PP 58 tahun 2005 PengelolaanKeuangan DaerahPasal 4 bahwa Keuangan daerahdikelola secara transparanNoLandasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan 6. NoLandasan Yuridis Transparansi Partisipasi Akuntabilitas Keterangan8PP 20 tahun 2001 Tentang Pembinaandan Pengawasan atasPenyelenggaraan PemerintahanDaerahPasal 18 ayat 1 dan dan 2 mengisaratkanbahwa Masyarakat secara peroranganmaupun kelompok dan atau organisasimasyarakat dapat melakukan pengawasanterhadap penyelenggaraan pemerintahdaerah baik lansung maupun tidaklansung.9 Permendagri 13 tahun 2006 TentangPengelolaan Keuangan DaerahPasal 4 ayat 7Keuangan Daerah dikelola secaraTransparan merupakan prinsipketerbukaanyang memungkinkan masyarakatuntuk mengetahui dan mendapatkanaksesinformasi seluas-luasnya tentangkeuangan daerahPasal 4 ayat 8 Keuangan Daerahdikelola secara bertanggungjawab merupakan perwujudankewajiban seseorang untukmempertanggungjawabkanpengelolaan dan pengendaliansumber daya dan pelaksanaankebijakan yang dipercayakankepadanya dalam rangkapencapaian tujuan yang telahditetapkan 7. Gambar. Komponen-komponen Demokratisasi AnggaranGOALSubstansi/CakupanProsedur!& KelembagaanAktorPenanggulangan!KemiskinanKeadilanJenderKeberlanjutanPertumbuhanPemerataan & !KesempatanKerjaKelembagaan dan Proses-proses Demokrasi Anggaran!(Perluasan dan Pendalaman Praktek Demokrasi)Aktor Politik Birokrasi KelompokFungsionalMediaMassaKesejahteraan & Keadilan 8. Skema Politik AnggaranMasyarakatdinegasikandalam prosespenganggaranForum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran 9. TAHAPAN ANGGARANPENYUSUNANANGGARANPENETAPANANGGARANPeluang Korupsi Dalam Perencanaan-PELAKSANAAN ANGGARANDilakukan oleh eksekutifdengan mempertimbangkanaspirasi masyarakat yangdirumuskan melalui prosesMusrenbangAUDITING ANGGARANAnggaran ditetapkan oleh DPR/D. Prosesnya dilakukandengan melalui serangkaianpembahasan dengan pihakeksekutifPenganggaranEksekutif merupakan penggunaanggaran yang telahditetapkan. Kepala daerahbertanggung jawab terhadappenggunaan anggaranAuditing dilakukan olehbeberapa pihak antara lainadalah Bawasda, BPKP,danBPK 10. LBI2011Peluang Keterlibatan Masyarakat Dalam PerencanaanPenganggaran7760 5 9 14 18Peluang keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukandalam pengelolaan anggaran lebih terbuka pada musrenbang, dankurang terbuka pada wahana lainnya.wahana partisipasiKonsultasi Publik PTJ APBD (DPRD)Konsultasi Publik PTJ APBD (Pemda)Konsultasi Publik Kua-PPAS (DPRD)Forum SKPD PendidikanKonsultasi Publik Kua-PPAS (pemda)Forum SKPD KesehatanForum SKPD PUKonsultasi Publik RAPBD (Pemda)Konsultasi Publik RAPBD (DPRD)Musrenbang Kab/ kotajumlah daerah18976543 11. LBI2011Peta Wahana PartisipasiPerencanaan Penganggaran PertanggungjawabanNO DAERAH PENELITIANForumSKPDPendidikanForumSKPDKesehatanForumSKPD PUMusrenbangKab/ kotaKonsultasiPublik Kua-PPAS(pemda)KonsultasiPublik Kua-PPAS (DPRD)KonsultasiPublikRAPBD(Pemda)KonsultasiPublikRAPBD(DPRD)KonsultasiPublik PTJAPBD(Pemda)KonsultasiPublik PTJAPBD (DPRD)Tanggapan LKPD1 Kota Makassar V V V2 Kab. Barru V V3 Kab. Bulukumba V V V V4 Kab. Luwu Utara V V V5 Kab. Luwu V6 Kab. Bondowoso V V V V V V V V7 Kab. Jember8 Kab. Probolinggo V9 Kota Probolinggo V10 Kab. Tulungagung V11 Kota Singkawang V V V V V V V V V12 Kab. Sambas V V V13 Kab. Bengkayang V V V V14 Kab. Sekadau V V V V V V V15 Kab. Melawi V V V V V16 Kota Banda Aceh V V V V V V V V V17 Kab. Bener Meriah V V V V V V V V18 Kab. Aceh Tenggara V V V V V19 Kab. Simeulue V20 Kab. Singkil VJumlah 6 7 7 18 6 5 7 9 4 3 4Wahana partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan pengelolaan anggaran relatif lebih tersediapada tahap perencanaan dibandingkan dengan tahap penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran. 12. SHARING PENGALAMAN - MENINGKATKAN PARTISIPASIPUBLIK DALAM PROSES PERENCANAAN PENGANGGARANAssesment DataMITRAAnalisis Situasi/DataMengemas IsuMemilih isustrategisMenggalangSekutuMembangun gerakankomunitas(Adv. Komuitas)PengorganisasianPendidikan PolitikAdvokasiLegislasiMempengaruhiPendapat UmumMelakukantekanan publikPelatihan TeknisPengaruhiPembuat danPelaksanaKebijakanPerubahanKebijakanPola Relasi denganPemerintahanPola Relasi denganBasis, elemen CSO,dan MediaCounter DraftLegal DraftingJudicial ReviewLobbyNegosiasiTechnical AsistensiKolaborasiMediasiKampanyePolicy BriefMedia BriefRilis/OpiniPamfletAksiPublik HearingKonsultasi Publik 13. Rekomendasi (1) Mendorong kebijakan pelayanan publik secaratransparan, perlu adanya model pelayanan satu atap Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap siklusbudget, terutama peningkatan kontrol masyarakatdalam pemanfaatan anggaran. --! meminimalisisrkebocoran dalam pelaksanaan proyek pemmerintahyang dibiayai dari APBN/D sekitar 30%. Perlunya mendorong transparansi elit pejabat danaparat pemerintah pada harta kekayaan Optimalisasi fungsi budgeting dan kontrol parlemen Pemerintah pusat perlu mengkaji kembali berbagaiperaturan yang tidak dilaksanakan di daerah danmencoba menyederhanakan berbagai peraturan yangada 14. Rekomendasi (2) Pemerintah Daerah segera menyiapkan perangkat pelayanan informasiserta mekanisme yang efektif guna mengantisipasi permintaan akandokumen publik (termasuk dokumen anggaran) di masa mendatangsebagaimana amanat UU 14/2008. Studi FITRA, menunjukkan bahwapenunjukan PPID dan SOP layanan informasi dibutuhkan (necessary),tetapi tidak cukup (sufficient)! Pemerintah Daerah/DPRD diharapkan membuka serta menjamin ruangkonsultasi publik yang substantif di luar Musrenbang dan tahapperencanaan! Hasil penelitian FITRA, menunjukkan bahwa pagu indikatif kecamatandapat mendorong partisipasi publik. Pemda diharapkan dapatmemberikan informasi ini pada proses perencanaan.! Pemda dan DPRD perlu lebih disiplin dalam waku pembahasan danpengesahan berbagai dokumen anggaran. Penggunaan e-procurementdalam proses pengadaan pemda perlu didorong untukmembuatnya lebih transparan.! Penting mengawasi proses pembahasan RAPBD dan RAPBD-P danmulai memantau proses pengadaan barang/jasa pemda

View more