reformasi birokrasi

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

1.935 views

Category:

Documents

84 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA TANGERANG

PERUBAHAN KINERJA DJBC DALAM REFORMASI BIROKRASI DI DJBC

Diajukan oleh : Nama Kelas : Muhammad Fajar Shidiq : VIII-C

Nomor Absen : 16 NPM : 08460004645

Mahasiswa Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Perkuliahan Manajemen Instansi Pemerintah Berbasis Kinerja Tahun 2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masyarakat kini tak lagi diam seperti dulu. Dulu masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam berpendapat dan demokrasi seakan hanya menjadi slogan saja. Namun setelah pemerintahan Presiden Soeharto digulingkan, tabuh reformasi digaungkan dan kehidupan demokrasi yang menjamin hak dari tiap warga negara untuk berpendapat kini benar-benar menjadi komitmen. Sebagaimana kita ketahui, saat ini pemerintah sedang giat-giatnya

melaksanakan perbaikan di segala lini birokrasi kepemerintahannya. Berbagai usaha ditempuh oleh pemerintah demi mewujudkan suatu organisasi yang bersih dan mengintegrasikan prinsip-prinsip good and clean governance di dalamnya. Usahausaha juga terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebuah reformasi birokrasi dicanangkan oleh pemerintah. Dan sebagai sebuah langkah awal pemerintah menetapkan tiga pilot project reformasi birokrasi yakni Departemen Keuangan, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan.

1

Salah satu reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan adalah reformasi di tubuh Direkorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC mengambil fungsi sebagai revenue collector, community protector, trade facilitator, dan industrial assistance. Masyarakat dan dunia usaha menjadi customer utama dari institusi ini. Mereka butuh akan pelayanan publik, misalnya seperti pengurusan Angka Pengenal Impor (API), pengurusan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), pemberitahuan pabean, dan lain-lain. Dan menjadi kewajiban dari pemerintah, dalam hal ini DJBC, untuk terus senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik sesuai dengan misi yang diembannya yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada dunia usaha, perdagangan, dan masyarakat.. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Tim Percepatan Reformasi Birokrasinya melakukan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan sasaran. Salah satunya adalah dengan membuat Kantor Pelayanan Utama yang modern. Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok dijadikan sebagai pilot project, seluruh jajaran birokrasinya dirombak, dilakukan seleksi yang ketat bagi seluruh pegawai yang akan ditempatkan di dalamnya. Sasaran strategisnya adalah untuk meningkatkan pelayanan yang pasti, efisien, dan efektif melalui modernisasi sistem dan prosedur.

B. Pembatasan Masalah Pembahasan permasalahan dalam tulisan ini terbatas pada bagaimana perubahan yang terjadi di lapangan dengan adanya reformasi birokrasi di DJBC di

2

tahun 2008 mengingat reformasi birokrasi ini baru mulai disosialisasikan dan direalisasikan di pertengahan tahun 2007.

C. Metode Penulisan Metode Penulisan yang digunakan adalah studi literatur. Literatur diperoleh penulis dari media cetak, media elektronik dan sumber-sumber referensi lainnya.

D. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran secara sederhana mengenai bagaimana sebenaranya pelaksanaan reformasi birokrasi di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Apa saja kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan reformasi di tubuh institusi kepabeanan Indonesia ini. Dan apa saja pencapaian dan perubahan yang dihasilkan dengan adanya reformasi birokrasi ini. Jika memang reformasi birokrasi membawa perubahan, perubahan seperti apa yang dihasilkan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini antara lain mengatur mengenai dimensi mutu pelayanan publik, azas pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik, standar pelayanan publik, dan biaya pelayanan publik.

B. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman umum reformasi birokrasi digunakan sebagai acuan bagi kementrian/lembaga/pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan instansi masing-masing.

C. Prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip yang ada dalam good governance menurut Masyarakat Transparansi Indonesia meliputi: 1. Partisipasi masyarakat 2. Tegaknya supremasi hukum 3. Transparansi 4. Peduli pada stakeholders 5. Berorientasi pada konsensus

4

6. Kesetaraan 7. Efektivitas dan efisiensi 8. Akuntabilitas 9. Visi strategis

BAB III IDENTIFIKASI MASALAHSeringkali penetapan suatu langkah baru tidak disertai dengan komitmen untuk melakukannya dengan konsisten. Seringkali undang-undang yang dibuat dengan susah payah dan diawali dengan begitu banyak pertentangan mengenai untung dan ruginya namun pada saat proses implementasi hanya mendapat nilai nol besar. Indonesia merupakan negara dengan begitu banyak peraturan namun hanya sebatas peraturan. Hanya sebatas hitam di atas putih saja, mungkin lebih baik punya dari pada tidak sama sekali. Begitupun dengan reformasi birokrasi ini. Peningkatan kinerja aparatur negara menjadi salah satu titik tujuan dilakukannya reformasi birokrasi. Dengan reformasi birokrasi ini diharapkan terjadi proses peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena kinerja pemerintah yang meningkat. Tolok ukur yang digunakan oleh Departemen Keuangan adalah berakhirnya perilaku koruptif, termasuk suapmenyuap, menunda-nunda pelayanan, serta tidak disiplin. Diharapkan reformasi birokrasi dapat mengubah semua hal negatif menjadi sesuatu yang positif dan bernilai tambah sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

6

Hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah akankah reformasi yang dilakukan di DJBC hanya sekedar hitam di atas putih saja. Karena tidak sedikit kita mendapati berita di media massa mengenai pesimisme akan reformasi birokrasi ini. Terlebih ketika muncul pemberitaan bahwa di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok ternyata masih terjadi tindakan koruptif yang dilakukan oleh aparatur bea dan cukai. Reformasi birokrasi berjalan namun perilaku koruptif juga masih berjalan sehingga masyarakat pun menjadi sangsi akan keberhasilan proses reformasi birokrasi ini. Kinerja aparatur negara tetap menjadi pertanyaan masyarakat apakah telah lebih baik atau justru sebaliknya. Namun ada sebuah hal yang harus diperhatikan bahwa reformasi birokrasi adalah sebuah proses dan bukan sebuah hasil. Dalam perjalanan menuju hasil yang diinginkan tentunya akan terdapat hambatan, rintangan, anomali, dan sebagainya. Seperti halnya dengan masih terjadinya perilaku koruptif tersebut. Reformasi birokrasi tidak lantas akan memangkas habis semua praktik korupsi, namun prosesnya secara berkesinambungan diharapkan muncul perubahan. Melalui pembangunan pilarpilar reformasi birokrasi secara konsisten diharapkan akan terwujud good corporate governance dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu juga perlu digarisbawahi bahwa reformasi birokrasi bukan hanya persoalan remunerasi saja. Karena banyak aspek yang dibangun dan diperbaiki dalam konsep reformasi birokrasi itu sendiri sebagaimana tampak pada gambar III.1.

7

Gambar III.1 Pilar Reformasi Birokrasi

Pilar Reformasi BirokrasiPelayanan Publik

Peningkatan Kinerja Good Governance

Indikator Kinerja UtamaPenataan Organisasi Penyempurnaan Proses Bisnis Peningkatan Disiplin & Manajemen SDM

Remunerasi

Reformasi Keuangan Negara

Sehingga opini masyarakat yang menyatakan bahwa reformasi birokrasi sama dengan remunerasi adalah sebuah kesalahan. Remunerasi hanya merupakan salah satu bagian dari reformasi birokrasi. Bagian yang merekatkan tiga pilar utama reformasi birokrasi. Dari pilar itu juga dapat dilihat adanya Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator inilah yang akan digunakan untuk melihat apakah benar telah terjadi perubahan yang positif dari kinerja para pegawai Departemen Keuangan termasuk DJBC.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada bagian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai bagaimana reformasi birokrasi dilaksanakan di DJBC dan perubahan apa saja yang terjadi di tubuh DJBC dari reformasi birokrasi ini. Dari roadmap Departemen Keuangan 2005-2009 permasalahan yang ada di DJBC adalah: 1. Sistem dan prosedur pelayanan belum efisien 2. Sistem dan prosedur pengawasan belum efektif 3. Organisasi dan tatakerja DJBC belum mengakomodir tuntutan stakeholder 4. Profesionalisme dan integritas pegawai masih rendah 5. Sarana, prasarana, dan anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung sistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai kurang memadai 6. Penyuluhan dan koordinasi dengan stakeholders belum efektif. Bagaimana solusi atas permasalahan tersebut. Tim reformasi birokrasi DJBC membuat sebuah rumusan sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini.

9

Gambar IV.1 Driver Perubahan

DRIVER PERUBAHANTUNTUTAN REPOSISI FUNGSI dan PERAN DJBC - Fasilitasi Perdagangan - Dukungan kpd Industri - Penerimaan Negara - Perlindungan Masyarakat

- KINERJA DAN CITRA DJBC - TUNTUTAN PENGGUNA JASA:KEPASTIAN HUKUM KEPASTIAN WAKTU KEPASTIAN BIAYA

- UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN - Inpres No. 3 / 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi - Good Governance

ORGANISASI

SISTEM & PROSEDUR

SDM INTEGRITAS KOMPETE

View more