penerapan reformasi birokrasi di kementerian agama

Click here to load reader

Download Penerapan reformasi birokrasi di kementerian agama

Post on 24-Jun-2015

12.348 views

Category:

Business

12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKI NDONESIAJAKARTA Bahrul Hayat, Ph.D. Sekretaris Jenderal PERUBAHAN MENUJU PERBAIKAN Penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Disampaikan dihadapan para pejabat Eselon I IVpada Acara Sosialisasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Pusattanggal 9 Agustus 2010

2. VISI, MISI, SASARAN DAN STRUKTUR PROGRAM, SERTA PERFORMANCE BASED BUDGETING 3.

  • Tujuan Nasional berdasar UUD 1945:
  • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  • Memajukan kesejahteraan umum
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  • Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

TUJUAN NEGARARI. 4.

  • MENGAPA ADA KEMENAG?
  • APA TUGAS KEMENAG SEBAGAI INSTITUSI PEMERINTAH?

5.

  • Mendorong dan menfasilitasi warganegara untuk menjadi pemeluk agama yang baik (menjalankan ajaran agamanya)
  • Mendorong terwujudnya keharmonisan warganegara pemeluk agama dalam kerangka NKRI
  • Menyediakan layanan pendidikan agama dan keagamaan dalam upaya meningkatkan keimanan dan kecerdasan kehidupan bangsa

6.

  • Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin
  • Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
  • Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
  • Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.
  • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
  • Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

MISI VISI VISI, MISI DAN TUJUAN 7. HUBUNGAN VISI, TATA NILAI DAN MISI KEMENAG VISI Kualitas Pemahaman Pengamalan AgamaKerukunan Umat Beragama Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Kualitas Penyeleng- garaan Haji TATA KELOLA YANG AKUNTABEL TATA NILAI KEMENTERIAN AGAMA 8. Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TUJUAN 9. Peningkatan kualitas kehidupan beragama Peningkatan kerukunan umat beragama Peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa

  • Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan,
  • Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan,
  • Optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola oleh pranata keagamaan,
  • Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

SASARAN STRATEGI NASIONAL 1 2 3 4 5 10. Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pendidikan Islam Bimbingan Masyarakat Islam Bimbingan Masyarakat Kristen Bimbingan Masyarakat Katolik Bimbingan Masyarakat Hindu Bimbingan Masyarakat Buddha PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

  • Setiap Unit Kerja harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai target ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama.
  • IKU harusmengacu pada visi, misi dan sasaran Kementerian Agama.
  • IKU Kementerian Agama dijabarkan ke dalam IKU Unit Eselon I dan demikian seterusnya sampai unit kerja terkecil di bawahnya.
  • Pencapaian IKU merupakan hasil kumulatif dari pencapaian IKU unit kerja di bawahnya.

12. IKU DAN GOOD GOVERNANCE Indikator Kinerja Utama Remunerasi Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayananPenataan Organisasi Penyem-purnaan Proses Kerja Pening-katan Kualitas & Manaje-men SDM 13. PERFORMANCE-BASED BUDGETING

  • Penganggaran didasarkan pada kebutuhan riil biaya untuk menunjang pelaksanaan program dalam rangka mencapaioutputdanoutcomeyang ditetapkan sebagai indikator kinerja.
  • Penganggaran disusun dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.
  • Output dan outcome dari program dan kegiatan yang akan dicapai dirumuskan dengan kualitas dan kuantitas terukur sejalan dengan besaran penggunaan anggaran.

14. HUBUNGAN KONTRAKTUAL PEMERINTAH RAKYAT(PRINSIPALAGEN: SOLUSI) L E M B A G A P E R W A K I L A N Akuntansi Pelaporan Auditing P R I N S I P A L R A K Y A T A G E N P E M E R I N T A H Ketentuan Undang-Undang Rencana Anggaran / Kerja + AKUNTABILITAS 15. Programs How much? Quality? When? Cost? REAL Performance Agreements PERFORMANCE-BASED BUDGETING 16. REFORMASI BIROKRASI 17. PERMASALAHAN BIROKRASI NO. DIMENSI PERMASALAHAN 1. Pola pikir dan budaya kerja (mind set and culture set) Belum mampu menciptakan birokrat yang profesional, yang berorientasi pada pelayanan yang lebih baik dan kinerja yang optimal 2. Akuntabilitas Pemerintah Masih terdapat kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi kepemerintahan 3. Peraturan perundangan Masih banyak peraturan perundang-undangan yang overlapping, tidak konsisten, multi-interpretasi, yang perlu ditinjau ulang, diselaraskan, dan disempurnakan 4. Pelayanan Masyarakat Pelayanan kepada masyarakat masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, dan hak dasar yang dimiliki oleh warganegara 5. Manajemen SDM Manajemen SDM belum diimplementasikan secara total untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi 18.

  • SDM (kompetensi dan
  • penyebaran tidak
  • sesuai dengan
  • kebutuhan, etos kerja,
  • dan kesejahteraan rendah)
  • 2.Struktur Organisasi (gemuk,
  • tidak proporsional, tidak
  • efektif dan tidak efisien
  • 3.Prosedur kerja (belum
  • ada SPO, berbelit-belit
  • dan biaya tinggi.
  • Tingginya
  • harapan
  • masyarakat,
  • ditambah
  • masyarakat
  • yang tidak
  • sabar,
  • Mutu pelayanan
  • masih rendah;
  • 3. Tidak
  • sinkronnya
  • struktur
  • organisasi.

DIHADAPKANPADA KONDISI OBJEKTIF KEMENAG 19. PENGERTIAN Suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi publik, dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional SASARAN PERUBAHAN 1. Proses dan Prosedur (instrumental) 2. Lembaga (structural) 3. Sikap dan Tingkah Laku (mental & cultural) PENGERTIAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI 20. VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI

  • VISI
  • memantapkan birokrasi yang profesional dan memiliki integritas tinggi yang mampu menyediakan pelayanan yang bermutu dan mendukung manajemen pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan good governance pada tahun 2025
  • MISI
  • Menyempurnakan regulasi, melalui formulasi, revisi dan perbaikan
  • Restrukturisasi organisasi; proses kerja; manajemen pola karir, mutasi dan rekrtumen pegawai; remunerasi
  • Optimalisasi TIK
  • Memperkuat mekanisme pengawasan
  • Merubahmind setdanculture set

21. GOAL & OBJECTIVES REFORMASI BIROKRASI GOALS Aparatur negara yang profesional dengan karakteristik: mampu beradaptasi, integritas, kinerja tinggi, bebas KKN, mampu melayani, berdedikasi, tidak beraliansi politis, menjunjung nilai dan kode etik pegawai negeri. OBJECTIVES Meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan yang terencana, bertahap dan integral pada komponen birokrasi pemerintah, yaitu: peraturan perundang-undangan, organisasi, proses kerja, manajemen SDM, pola pikir & budaya kerja, sistem akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan sistem monitoring dan evaluasi, serta pegawasan. 22. PELAYANAN YANG BERKUALITAS

  • Meets the needs of citizens
  • Provides strong leadership and strategic direction
  • Contains a highly capable workforce
  • Operates efficiently and at a consistently high standard

23. MANFAAT REFORMASI BIROKRASI Masyarakat

  • Pelayanan yang lebih sederhana, nyaman melalui otomatisasi dan pelayanan terpadu;
  • Akses pelayanan yang mudah.

Pegawai

  • Mendukung kinerja menjadi lebih baik;
  • Meningkatkan pemahaman bahwa pekerjaan mereka adalahcareer , bukanjob .

Kementerian Pencapaian visi dan misi lebih optimal melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang maksimal. 24. AREA PERUBAHAN DALAM REFORMASI Organisasi Proses Kerja SDM Regulasi Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan Publik Culture set & mind set Organisasi yang tepat ukuran dan fungsi Proses kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, yang menunjang prinsipgood governance Aparatur yang memiliki integritas, netral, kompeten, capable, profesional, kinerja tinggi dan sejahtera Regulasi yang kondusif, tepat dan tidak tumpang tindih Meningkatkan pemerintahan yang bebas KKN Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi Memenuhi pelayanan yang excellent Birokrasi

View more