analisis kebijakan deliberatif

of 18 /18
ANALISIS KEBIJAKAN DELIBERATIF DISUSUN OLEH : KELOMPOK 8 1. MUCHTAR MUIN (E21106004) 2. AKHMAD FUADI (E21106013) 3. NIMRAH R. YUSUF (E21106016) 4. INDAH CALCULUS WOO (E21106048) 5. AMALIA S.TAPPARANG (E21106054)

Author: nimo-ratulobi

Post on 21-Jun-2015

622 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

berkaitan dengan sesuatau yang deliberatiF... selamat membaca....

TRANSCRIPT

ANAL88 KEBJAKAN DELBERATFtStStN OLH :

I. MICM1AB MIIN (I2II06004)2. AAMMAO IIAOI (I2II060I). NIMBAM B. YISII (I2II060I6)4. INOAM CAICIIIS WOO(I2II0604S). AMAIIA S.1APPABANG (I2II0604)Analisis Kebijakan DeliberatifGood GovernanceJe0e0 Taa:aa :ANALISIS KEBIJAKAN DELIBERATIFata- Te|a0aaa maaca|aaa uJ :anyaknya Pendekatan analisis kebijakan yang cenderung bersifat teknokratis, dan mengesampingkan peran dan partisipasi publik. Padahal di masa Orde aru, kita sudah menggunakan model-model seperti itu. mengapa orde baru gagal membuat kebijakan publik yang baik? ukankah isunya karena kebijakan publik dimasa orde baru tidak melibatkan 'publik' itu sendiri? tlR LR\A` Al)"Kalau begitu, apa jawabannya?. Melibatkan publik. Caranya? WA44/4;073,3.0Apa tu GG ?APA ITU GG? Administrasi Publik ndonesia, melalui LAN (2000), mengindonesiakan GG sebagai kepemerintahan yang baik dan mendefinisikan GG sebagai penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif antara domain-domain negara, sector swasta, dan masyarakat.PARTICIPATIONRULE OF LAWTRANSPARENCYRESPONSIVENESS.CONSENSUS ORIENTATION.EQUITY.EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY. ACCOUNTABILITY.STRATEGIC VISION.GG sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sector swasta, dan masyarakat (LAN, 2000,7). Atas dasar ini, disusun 9 karakteristik GG, yaitu:Mengenai AKD.Mengenai Mengenai AKD.AKD.MENGENAL ANALSS KEJAKAN DELERATFAnalisis kebijakan Deliberatif Adalah implementasi GG dalam analisis kebijakan.(Marteen Hajer & Hendrik W.)Di dalam AKD proses analisis kebijakan tidak dilakukan oleh para teknokat, melainkan oleh para pihak yang terlibat langsung.AKD Juga disebut sebagai Proses analisis kebijakan publik modelMusyawarahJadi AnaIisis Kebijakan deIiberatif, yaitu suatu Proses Analisis kebijakan yang Melibatkan partisipasi publiksecara langsung.KARAKTERSTKAKDANALISIS KEBIJAKAN DELIBERATIFANALISIS KEBIJAKAN DELIBERATIFIMPLEMENTASIGGIMPLEMENTASIGGPUBLIK TERLIBATPUBLIK TERLIBATKEBI1AKAN MODEL MUSYAWARAHKEBI1AKAN MODEL MUSYAWARAHTIDAK TEKNORATIS TIDAK TEKNORATISIsu KebijakanAnaIisis KebijakanProses PubIikKebijakan PubIikVerifikasi dan akuntabiIitasiBagan AnaIisis Kebijakan DeIiberatifModeI Sederhananya Dapat Digambarkan Sebagai Berikut :=a=1m=u= ^u=!11 K1=k=u l!1v=f1 Tfv proses analisis kebijakan tidak dilakukan oleh 5,7, teknok7,t, melainkan oleh para pihak yang terlibat langsung. Proses analisis kebijakan publik model "musyawarah" ini jauh berbeda dengan model-model teknokratik karena peran analis kebijakan "hanya sebagai fasilitator agar masyarakat menemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri. Peran pemerintah disini lebih sebagai egisator "kehendak publik. Sementara peran analis kebijakan adalah sebagai prosessor proses dialog publik. Model ini dapat pula dipahami sebagai turunan model pemikiran Reinventing Government-nya David Osborne dan Ted GaebIer (1992)yang mengatakan bahwa pemerintah di masa depan adalah pemerintah katalis, hanya menjadi pengarah, bukan penentu.=a=1m=u= ^u=!11 K1=k=u l!1v=f1 TfvPERAN PEMERINTAHLebih sebagai IegisIatorPERAN ANALIS KEBIJAKANSebagai prossesor proses diaIog pubIikMasyarakat yang menentukan keputusan kebijakannya sendiriProses anaIisis diIakukan Iangsung oIeh MASYARAKATMengapa Model AKD?AnaIisis Kebijakan DeIiberatif perIu, Karena :Tanpa publik, proses kebijakan akan kering dan sangat berbau teknokratis. fakta bahwa para jenius seperti Einstein juga menghasilkan bom atom yang tidak pernah mampu ia kendalikan pemanfaatannya. Ketika temuan itu dijadikan senjata pemusnah massal, yang terjadi hanyalah penyesalan.Analisis Kebijakan adalah teknokrat social, yang seharusnya belajar dari rekannya teknokrat ilmu alam, yang menjadi "korban keserakahan kekuasaan politik.Selain itu, dalam praktik, model kebijakan deliberatif ternyata paling efektif dipergunakan pada kondisi konflik. Penelitian UNDP pada tahun 2003 di kawasan pasca-konflik di Poso, Palu, Tojo Una-Una, Morowali, Halmahera, dan Tentena, menemukan fakta bahwa hanya kebijakan publik yang dihasilkan dari kesepakatan pihak yang berkonnflik yang relative merupakan kebijakan yang efektif untuk menyelesaikan masalah.ModeI AnaIisis Kebijakan PubIik Penting, Mengapa?Karena tanpa pubIik proses kebijakan akan kering dan berbau teknoratisBerdasarkan UNDP tahun 2003 AKD paIing efekifdigunakan pada kondisi konfIikMengapa Model AKD?Apakah Model ni aru Di ndonesia? Apakah modeI ini sangat baru? Tid,k Di Indonesia, konsep ini kita kenaI sebagai musy,,7, untuk muf,k,t Di desa Indonesia masa IaIu, keputusan tidak dibuat oIeh Pemerintahan Desa, namun oIeh pubIic, warga desa, yang kemudian bermusyawarah, dan tercapai mufakat Mufakat ini yang diangkat sebagai kebijakan pubIic Keuntungannya, setiap pihak bertanggung jawab atas keberhasiIan kebijakan pubIik KeIemahannya, prosesnya acap kaIi panjang dan berteIe-teIe Pedesaan Indonesia pasca-orde Baru tidak banyak mengenaI modeI seperti itu karena kebijakan pubIik merupakan sebuah 5,ket n,sion,untuk semua daerah tanpa kecuaIi Proses musyawarah untuk mufakat" diubah menjadi mufakat duIu, barumusyawarah" Pasca-reformasi, kebijakan ini digunakan pemerintah untuk mengatasi masaIah-masaIah konfIik diberbagai daerah SaIah satu yang dapat disebut sebagai prestasi" adaIah keberhasiIan pemerintah mengembangkan kebijakan pubIic untuk menyeIesaikan kerusuhan antar-agama di SuIawesi Tengah dan konfIik GAM di Aceh#TTT^l #'T -. Analisis kebijakan Deliberatif cocok diterapkan di negara yang sedang mengalami konflik karena dengan analisis ini masyarakat dapat turut berpartisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan.2. Pada halaman 24, mengenai Good Governance9 Karakteristik Good Governance ), sepertinya di dalam realita yang ada belum tercapai Good Governance yang seharusnya.3. ahkan, birokrasi di ndonesia menciutkan karakteristiknya menjadi 3 aspek saja, yaitu : transparansi, partisipasi, dan penegakan hukum.4. Good Governance di ndonesia belum diterapkan dengan baik/benar berdasarkan referensi yang kami dapatkan.4. Pada dasarnya masyarakat tidak terlalu peduli dengan more reguated atau ess reguated, ess governed atau more governed karena kepedulian utama mereka terletak pada terselesaikannya beragam masalah yang mereka hadapi. 1-.c.t J-..-. Je-|a d|0etaa| /e-aaam isu yang dilontarkan oleh berbagai organisasi internasional tentang kepemerintahan yang baikgood governance ).su-isu tersebut adalah : partisipasi publik, transparansi, kesetaraangender, ras, agama, usia, kelompok, dll), perilaku yang jujur dan etis, akuntabilitas, dan keberlangsungan. mplementasi isu tersebut tentu memerlukan kesepakatan di antara stakehoder. Kesepakatan tersebut bisa saja berbeda antar tempat dan antar waktu. 1-.c.t J-..-. Perkembangan manajemen pubIik daIam peIayananpubIik menghadapi tantangan berat terutama daIam memposisikan masyarakat sebagai pihak yang diIayaniDaIam konsep manajemen pubIik, masyarakat dianggap sebagai kIien, peIanggan, atau sekedar pengguna Iayanan Tentu haI ini merupakan cara pandang yang dapat memuncuIkan masaIah karena pada hakekatnya masyarakat tidak sekedar pengguna tapi justru st,keode7 utama Iayanan pubIik sebagai konsekuensi posisi masyarakat sebagai warga (citizen)1-.c.tJ-..-%W3N 4 A W%%%W 3 3N..11,, 1'"i ^ c' .1tl1C ` ''l\!!.. fHoMkS 4 Ur AfTeMfTiOn My FrIeMds..ll,,.~.- - . -...~.... tHsK| + |( /tIsKt|sK m\ |(|sKis..||..