ANALISIS KEBIJAKAN ANALISIS KEBIJAKAN DAN PROBLEM DAN PROBLEM PENDIDIKANPENDIDIKAN

BY :BY :

Ibnu DarmawanIbnu Darmawan

ANALISIS KEBIJAKAN DAN ANALISIS KEBIJAKAN DAN PROBLEM PENDIDIKANPROBLEM PENDIDIKAN

KODE MATA KULIAHKODE MATA KULIAH : HFD 505: HFD 505KOMPONEN KOMPONEN : MKK: MKKFAKULTASFAKULTAS : PAI: PAI JENJANG JENJANG : S1: S1BOBOTBOBOT : 2 SKS: 2 SKS

TUJUANTUJUAN

Agar mahasiswa dapat memahami Agar mahasiswa dapat memahami berbagai proses kebijakan dalam berbagai proses kebijakan dalam dunia pendidikan dan dapat dunia pendidikan dan dapat menganalisis berbagai kebijakan menganalisis berbagai kebijakan yang diharapkanyang diharapkan

TOPIK INTITOPIK INTI

1.1. Konsep Dasar Kebijakan PendidikanKonsep Dasar Kebijakan Pendidikan2.2. Proses Kebijakan PendidikanProses Kebijakan Pendidikan3.3. Perumusan Kebijakan PendidikanPerumusan Kebijakan Pendidikan4.4. Legitimasi Kebijakan PendidikanLegitimasi Kebijakan Pendidikan5.5. Komunikasi Kebijakan PendidikanKomunikasi Kebijakan Pendidikan6.6. Implementasi Kebijakan PendidikanImplementasi Kebijakan Pendidikan7.7. Studi kasus dalam Analisis Kebijaksanaan Studi kasus dalam Analisis Kebijaksanaan

Pendidikan di IndonesiaPendidikan di Indonesia8.8. Masalah dan Tantangan dalam Peningkatan Masalah dan Tantangan dalam Peningkatan

Mutu Pendidikan di IndonesiaMutu Pendidikan di Indonesia9.9. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan

PendidikanPendidikan10.10. Evaluasi Kebijakan PendidikanEvaluasi Kebijakan Pendidikan

ReferensiReferensi

1.1. Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, Analisis Analisis Kebijakan PendidikanKebijakan Pendidikan (Suatu (Suatu Pengantar)Pengantar)

2.2. Ali Imron, Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Kebijakan Pendidikan di IndonesiaIndonesia

3.3. Soetjipto, Soetjipto, Analisis Kebijaksanaan Analisis Kebijaksanaan PendidikanPendidikan (Suatu Pengantar) (Suatu Pengantar)

4.4. UU SisdiknasUU Sisdiknas5.5. UU Otonomi DaerahUU Otonomi Daerah6.6. UU Guru dan DosenUU Guru dan Dosen

Distribusi materiDistribusi materiNoNo MateriMateri Pertemuan Pertemuan

11 Konsep Dasar Kebijakan PendidikanKonsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Proses Kebijakan PendidikanProses Kebijakan Pendidikan

Perumusan Kebijakan PendidikanPerumusan Kebijakan Pendidikan

1-21-2

22 Legitimasi Kebijakan Pendidikan Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Komunikasi Kebijakan PendidikanKomunikasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi Kebijakan PendidikanImplementasi Kebijakan Pendidikan

3-43-4

33 Studi kasus dalam Analisis Kebijaksanaan Pendidikan di Studi kasus dalam Analisis Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Indonesia

Masalah dan Tantangan dalam Peningkatan Mutu Masalah dan Tantangan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di IndonesiaPendidikan di Indonesia

5-65-6

44 Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan PendidikanPartisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Evaluasi Kebijakan PendidikanEvaluasi Kebijakan Pendidikan7-87-8

Tatap mukaTatap muka Belajar mandiriBelajar mandiri

InteraktifInteraktif

1. Ceramah1. Ceramah

2. diskusi2. diskusi

3. Pemberian Tugas3. Pemberian Tugas

4. Outdoor4. Outdoor

Penilaian merupakan bagian dari Penilaian merupakan bagian dari evaluasievaluasi

Peniliaian diambil dari :Peniliaian diambil dari : Nilai tugasNilai tugas Nilai Ujian tengah semesterNilai Ujian tengah semester Nilaiu Ujian akhir semesterNilaiu Ujian akhir semester

HariHari : Sabtu : Sabtu TglTgl : 9 April 2011: 9 April 2011 JamJam : 16.30 – 20.00: 16.30 – 20.00

PerkenalanPerkenalan Penyampaian pokok-pokok materi Penyampaian pokok-pokok materi

perkuliahan selama 1 semesterperkuliahan selama 1 semester Penyampaian buku wajib dan Penyampaian buku wajib dan

referensireferensi Penyampaian tata cara perkuliahanPenyampaian tata cara perkuliahan Penyampaian tata cara penilaianPenyampaian tata cara penilaian Penyampaian MateriPenyampaian Materi Pemberian tugas mahasiswa untuk Pemberian tugas mahasiswa untuk

pertemuan IIpertemuan II

Konsep Dasar Kebijakan PendidikanKonsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Duke dan Canady (1991) mengelaborasi konsep kebijakan dengan Duke dan Canady (1991) mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu: delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu:

(1)(1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, tujuan,

(2)(2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, kewenangannya,

(3) kebijakan sebagai panduan (3) kebijakan sebagai panduan tindakan diskresional, tindakan diskresional,

(4) kebijakan sebagai strategi yang (4) kebijakan sebagai strategi yang diambil untuk memecahkan diambil untuk memecahkan

masalahmasalah, ,

(5) kebijakan sebagai perilaku (5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, yang bersanksi,

(6) kebijakan sebagai norma (6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substantif,. bidang tindakan substantif,.

(7) kebijakan sebagai keluaran (7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, sistem pembuatan kebijakan, dan dan

(8) kebijakan sebagai pengaruh (8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap khalayak sasaran terhadap implementasi sistemimplementasi sistem

Pendapat lainPendapat lain

Hough (1984) juga menegaskan Hough (1984) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program-rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-serta undang-undang atau peraturan-peraturan. Bertolak dari peraturan. Bertolak dari konseptualisasi ini, misalnya, ujian konseptualisasi ini, misalnya, ujian nasional merupakan salah satu bentuk nasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan kebijakan pendidikan

Dunn (2001) mendifinisikan analisis kebijakan Dunn (2001) mendifinisikan analisis kebijakan sebagai ” the process of producing knowledge of sebagai ” the process of producing knowledge of and in policy process” ( aktivitas menciptakan and in policy process” ( aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan), pembuatan kebijakan),

Muhadjir (2000) analisis kebijakan adalah sebuah Muhadjir (2000) analisis kebijakan adalah sebuah telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, telaah kritis terhadap isu kebijakan tertentu, dilakukan oleh analisis dan para pihak yang dilakukan oleh analisis dan para pihak yang dipengaruhi kebijakan dengan menggunakan dipengaruhi kebijakan dengan menggunakan ragam pendekatan dan metoda untuk ragam pendekatan dan metoda untuk menghasilkan nasehat atau rekomendasi kebijakan menghasilkan nasehat atau rekomendasi kebijakan guna mencari solusi yang tepat atas berbagai guna mencari solusi yang tepat atas berbagai masalah kebijakan yang relevan.masalah kebijakan yang relevan.

Analisis kebijakan pendidikan adalah Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu prosedur ilmiah untuk menelaah suatu prosedur ilmiah untuk menelaah dan merumuskan seluruh isu-isu dan dan merumuskan seluruh isu-isu dan permasalahan pendidikan berdasarkan permasalahan pendidikan berdasarkan analisa yang tajam dan metode berfikir analisa yang tajam dan metode berfikir yang kritis yang selanjutnya yang kritis yang selanjutnya menghasilkan sebuah pemikiran atau menghasilkan sebuah pemikiran atau rumusan yang berguna bagi kebijakan rumusan yang berguna bagi kebijakan pendidikan.pendidikan.

pendekatan dalam menganalisis pendekatan dalam menganalisis kebijakan :kebijakan :

Ada dua jenis yaitu :Ada dua jenis yaitu : (1) pendekatan empirik ( empirical approach) dan (1) pendekatan empirik ( empirical approach) dan (2) pendekatan evaluatif. (2) pendekatan evaluatif.

Pendekatan empirisPendekatan empiris ditekankan terutama pada ditekankan terutama pada penjelasan sebab dan akibat dari suatu kebijakan penjelasan sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu yang bersifat aktual dan fakta dan tertentu yang bersifat aktual dan fakta dan macam informasi yang dihasilkan bersifat macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. deskriptif dan prediktif. pendekatan evaluatifpendekatan evaluatif dimaksudkan untuk dimaksudkan untuk menerangkan keadaan dengan menerangkan keadaan dengan menggunakan/menerapkan suatu kreteria atau menggunakan/menerapkan suatu kreteria atau ukuran tertentu yang sudah ditetapkan ukuran tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya (Suryadi dan Tilar, 1996). sebelumnya (Suryadi dan Tilar, 1996).

evaluasi kebijakanevaluasi kebijakan

terdiri dari dua model yaitu :terdiri dari dua model yaitu : evaluasi proses, dan evaluasi proses, dan evaluasi dampak. evaluasi dampak. Evaluasi proses yaitu sampai dimana kebijakan Evaluasi proses yaitu sampai dimana kebijakan

telah dilaksanakan oleh pihak yang terkait telah dilaksanakan oleh pihak yang terkait dengan kebijakan terebut dan sudah sesuaikah dengan kebijakan terebut dan sudah sesuaikah dengan garis-garis yang telah ditetapkan. dengan garis-garis yang telah ditetapkan.

Evaluasi dampak ialah seberapa besar kebijakan Evaluasi dampak ialah seberapa besar kebijakan ini telah menyebabkan perubahan pada tujuan ini telah menyebabkan perubahan pada tujuan yang harus dicapai.(Balitbangdikbud. 2002)yang harus dicapai.(Balitbangdikbud. 2002)

Proses Kebijakan PendidikanProses Kebijakan Pendidikan

Kontribusi Hough (1984) yang juga sangat Kontribusi Hough (1984) yang juga sangat penting adalah penjelasannya mengenai penting adalah penjelasannya mengenai tahapan-tahapan dalam proses kebijakan. tahapan-tahapan dalam proses kebijakan. Kerangka analisis yang ditujukan pada Kerangka analisis yang ditujukan pada proses kebijakan mencakup: proses kebijakan mencakup:

(1) Kemunculan isu dan identifikasi (1) Kemunculan isu dan identifikasi masalah,masalah,

(2) perumusan dan otorisasi kebijakan, (2) perumusan dan otorisasi kebijakan, (3) implementasi kebijakan, (3) implementasi kebijakan, (4) dan perubahan atau pemberhentian (4) dan perubahan atau pemberhentian

kebijakan.kebijakan.

Tahap kemunculan isu dan Tahap kemunculan isu dan identifikasi masalahidentifikasi masalah

Dilakukan pengenalan terhadap Dilakukan pengenalan terhadap suatu masalah atau persoalan yang suatu masalah atau persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah, memerlukan perhatian pemerintah, masalah-masalah yang mendapat masalah-masalah yang mendapat tempat dalam agenda publik serta tempat dalam agenda publik serta agenda resmi, serta mobilisasi dan agenda resmi, serta mobilisasi dan dukungan awal bagi strategi dukungan awal bagi strategi tertentu.tertentu.

Tahap perumusan dan Tahap perumusan dan otorisasi kebijakanotorisasi kebijakan

Dilakukan eksplorasi berbagai Dilakukan eksplorasi berbagai alternatif, perumusan seperangkat alternatif, perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih, usaha-tindakan yang lebih dipilih, usaha-usaha untuk mencapai konsensus usaha untuk mencapai konsensus atau kompromi, otorisasi formal atau kompromi, otorisasi formal strategi tertentu seperti melalui strategi tertentu seperti melalui proses legislasi, isu pengaturan atau proses legislasi, isu pengaturan atau penerbitan arahan-arahan.penerbitan arahan-arahan.

Tahap implementasiTahap implementasi

Dilakukan interpretasi terhadap Dilakukan interpretasi terhadap kebijakan dan aplikasinya terhadap kebijakan dan aplikasinya terhadap kasus tertentu, serta pengembangan kasus tertentu, serta pengembangan satu atau lebih program sebagai satu atau lebih program sebagai alternatif yang dipilih untuk alternatif yang dipilih untuk memecahkan masalah yang memecahkan masalah yang dihadapi.dihadapi.

Tahap    penghentian atau Tahap    penghentian atau perubahan kebijakanperubahan kebijakan

Dilakukan penghentian karena Dilakukan penghentian karena masalah telah dipecahkan, kebijakan masalah telah dipecahkan, kebijakan tidak berhasil atau hasilnya dinilai tidak berhasil atau hasilnya dinilai tidak diinginkan, melakukan tidak diinginkan, melakukan perubahan mendasar berdasarkan perubahan mendasar berdasarkan umpan-balik, atau mengganti umpan-balik, atau mengganti kebijakan tertentu dengan kebijakan kebijakan tertentu dengan kebijakan baru.baru.

ContohContoh

Ujian nasional memadai untuk dikategorikan Ujian nasional memadai untuk dikategorikan sebagai kebijakan karena:sebagai kebijakan karena:

(1) dengan jelas dimaksudkan untuk mencapai (1) dengan jelas dimaksudkan untuk mencapai seperangkat tujuan, seperangkat tujuan,

(2) senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan, (2) senantiasa menyertakan rencana pelaksanaan, (3) merupakan program pemerintah,(3) merupakan program pemerintah, (4) merupakan seperangkat keputusan yang dibuat (4) merupakan seperangkat keputusan yang dibuat

oleh lembaga dan atau pejabat pendidikan, oleh lembaga dan atau pejabat pendidikan, (5) menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat, (5) menghadirkan sejumlah pengaruh, akibat,

dampak dan atau konsekuensi, dampak dan atau konsekuensi, (6) dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-(6) dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-

undangan dan peraturan lembaga terkait. undangan dan peraturan lembaga terkait.

Proses KebijakanProses Kebijakan Tahapan Tahapan proses kebijakanproses kebijakan menurut Widodo menurut Widodo

(2007), biasanya secara tehnis hanya dibedakan (2007), biasanya secara tehnis hanya dibedakan dalam tiga tahapan, yaitu: dalam tiga tahapan, yaitu:

(1) policy formulation, (1) policy formulation, (2) policy implementation, dan (2) policy implementation, dan (3) policy evaluation. (3) policy evaluation.

Hal senada juga dikatakan Santoso dalam Hal senada juga dikatakan Santoso dalam Winarno (2007) bahwa kebijakan publik secara Winarno (2007) bahwa kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Perumusan KebijakanPerumusan Kebijakan Tahapan pertama, Tahapan pertama, Perumusan kebijakanPerumusan kebijakan

adalah langkah yang paling awal dalam proses adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik yang paling awal dalam proses kebijakan publik yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam fase ini akan sangat itu, apa yang terjadi dalam fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan yang dibuat itu di masa yang akan datang. yang dibuat itu di masa yang akan datang. Widodo (2007) menjelaskan manakala proses Widodo (2007) menjelaskan manakala proses perumusan tidak dilakukan secara tepat dan perumusan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang dirumuskan komprehensif, hasil kebijakan yang dirumuskan tidak akan mencapai tataran yang optimal, yaitu tidak akan mencapai tataran yang optimal, yaitu sulit diimplementasikan, bahkan bisa jadi tidak sulit diimplementasikan, bahkan bisa jadi tidak dapat diimplementasikan.dapat diimplementasikan.

Dalam tataran konseptual perumusan Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan publik tidak hanya berisi cetusan kebijakan publik tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pimpinan yang pikiran atau pendapat para pimpinan yang mewakili anggota, tetapi juga berupa opini mewakili anggota, tetapi juga berupa opini publik (public opinion) dan suara publik publik (public opinion) dan suara publik ( public voice), seperti yang dijelaskan oleh ( public voice), seperti yang dijelaskan oleh Parson dalam Yunus (2006). Hal ini Parson dalam Yunus (2006). Hal ini disebabkan proses pembuatan kebijakan disebabkan proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai pada esensinya tidak pernah bebas nilai (value free) sehingga berbagai kepentingan (value free) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi terhadap akan selalu mempengaruhi terhadap proses pembuatan kebijakan.proses pembuatan kebijakan.

Tugas mahasiswaTugas mahasiswa

1.1. Mengapa suatu kebijakan itu ada.Mengapa suatu kebijakan itu ada.

2.2. Faktor-faktor apakah yang Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi lahirnya suatu kebijakan mempengaruhi lahirnya suatu kebijakan

3.3. Temukan Beberapa Kebijakan Pendidikan Temukan Beberapa Kebijakan Pendidikan yang anda jumpai dan berikan komentaryang anda jumpai dan berikan komentar

4.4. Buatlah suatu gagasan anda untuk Buatlah suatu gagasan anda untuk melahirkan suatu kebijakan pendidikan melahirkan suatu kebijakan pendidikan dengan fenomena yang ada sekarang. dengan fenomena yang ada sekarang.