ISI BUKU

A. ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

Analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan ;

proses pengkajian kebijakan

Proses pembuatan kebijakan

proses komunikasi kebijakan

Metodologi untuk analisis kebijakan

Konteks sejarah analisis kebijakan

asal muasal

latar belakang

Abad ke 19

Abad ke 20

Menuju ke masyarakat pasca industry

Kerangka analisis kebijakan

arti analisis kebijakan

kerangka analisis kebijakan yang terintegrasi

bentuk –bentuk analisis kebijakan

Fungsi-fungsi argumen kebijakan

pengetahuan siap pakai

struktur argumen

bentuk-bentuk argumen

1

nalar dan etika

Metode-metode untuk analisis kebijakan

Merumuskan masalah-masalah kebijakan

sipat masalah-masalah kebijakan

rumusan masalah analisis kebijakan

model kebijakan

metode perumusan masalah

Meramal masa depan kebijakan

pendekatan ramalan

ramalan ekstrapolatif

ramalan teoretik

ramalan pendapat

Rekomendasi aksi-aksi kebijakan

rekomendasi dalam analisis kebijakan

pendekatan untuk rekomendasi

metode rekomendasi

Pemantauan hasil-hasil kebijakan

pemantauan analisis kebijakan

pendekatan pemantauan

tehnik pemantauan

Kesimpulan mengevaluasi kinerja kebijakan

2

evaluasi analisis kebijakan

pendekatan terhadap evaluasi

metode-metode evaluasi

utlisasi informasi kinerja

B. PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN

3

Raymond A Bouer, The Study of Policy Formation (1968)

Mengatakan bahwa perumusan kebijakan adalah proses sosial, dimana proses intelektual

melekat didalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relative dari proses intelektual tidak dapat

ditingkatkann atau bahwa proses sosial dapat “diperbaiki”.

Metodologi analisis kebijakan

Metodologi yang digunakan disini adalah system standar, aturan dan prosedur untuk

menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan

kebijakan. Metodologi ini erat hubunghannya dengan aktivitas intelektual dan parktis bahkan

John Dewey mengatakan sebagai logic of inquiry yaitu “Kegiatan pemahaman manusia

mengenai pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam metodologi

analisis kebijakan. Tak ada solusi, tak ada masalah” ungkapan sebaliknya adalah : “Masalah

yang dirumuskan dengan baik adalah masalah yang setengah terpecahkan”. Metodologi analisis

kebijakan diambil dari berbagai ilmu: ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat.

Kebijakan bersifat deskriftif diambil dari disiplin tradisional (ilmu politik) yang mencari

pengtahuan tentang sebab, akibat dari kebijakan publik. Kebijakan bersifat normatif adalah

menciptakan dan melakukan kritik terhadap klain pengtahuan tentang nilai kebijakan publik

untuk generasi masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

Proses pembuatan kebijakan

Ada informasi yang relevan dengan kebijakan diantaranya menjawab lima pertanyaan :

4

Apa hakekat permasalahan, kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk

mengatasi masalah dan apa hasilnya ? Seberapa makna hasil tersebut dalam memecahkan maslah

? Alternatif apa untuk menjawab masalah ? Dan hasil apa yang dapat dihapakan ?, Jawaban

tersebut membuahkan informasi tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi

kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan pada

dasarnya bersifat politis.

Pendekatan prosedur analisis kebijakna dengan tipe-tipe kebijakan

Proses komunikasi kebijakan digambarkan sebagi berikut :

5

Perumusan Masalah

Peramalan

Rekomendasi

Pemantauan

Penilaian

PenyusunanAgenda

FormulirKebijakan

AdopsiKebijakan

Implementasikebijakan

Penilaiankebijakan

6

PENGETAHUANMasalah KebijakanMasa depan kebijakanAksi KebijakanHasil KebijakanKinerja Kebijakan

DOKUMENMemorandakan KebijakanPaperisu KebijakanRingkasan eksekutfAppendixPengumuman berita

PELAKU KEBIJAKANPenyusunan AgendaFormulasi KebijakanAdopsi KebijakanImplemetasi KebijakanPenilaian Kebijakan

PRESENTASIPercakapanKoferensiPertemuanBriefingDengar pendapat

Analisiskebijakan

PengembanganMateri

UtilisasiPengetahuan

KomunikasiInteraktif

ANALISISKEBIJAKAN

METODOLOGI DI SINI MENGGABUNGKAN 5 PROSEDUR DALAM PEMECAHAN

MASALAH YAITU:

DEFENISI

PREDIKSI

PRESKRIPSI

DESKRIPSI

EVALUASI

- Perumusan masalah (defenisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang

menimbulkan masalah.

- Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang

dari penerapan alternative kebijakan.

- Rekomendasi (preskripsi) menydiakan informasi nilai atau kegunaan relatif dari

konsekuensi dimasa depan dari suatu masalah

- Pemantauan (deskripsi) menghasilkn informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa

lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

- Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi

pemecahan atau pengatasa masalah dalam arti kata membuahkan hasil yang baik.

7

8

Kinerja Kebijakan

Masalah kebijakan

Masa depanKebijakan

Hasilkebijakan

Aksi Kebijakan

C. KONTEK SEJARAH NALISIS KEBIJAKAN

Agar analisis kebijakan dapt dimengerti sebagai proses menghasilkan pengetahuan

tentang dan dalam proses kebijakan.

Kita harus melihat dari segi sejarah, secara etimologis istilah policy (kebijakan) berasal

dari bahasa yunani. Sansekerta dan latin. Dari bahasa yunani dan sansekerta policy (Negara) dan

PUR (kota) dan dikembangkan dalam bahasaha latin menjadi politia (Negara) dan akhirnya

dalam bahasa inngris policia yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi

pemerintahan. Asal usul etimologis kata policy sama dengan dua kata penting lainnya : police

dan politics. Bidang disiplin ilmu politik, administrasi Negara dan ilmu kebijakan sangt pengaruh

perhatian besar pada study poltik (politics) dan kebijakan (policy).

Latar belakang abad ke Sembilan belas

Pada tahun 1850, Tuan Mackenzie, Sekertaris national Philsntropic association inggris

Raya, menyerahakan suatu proposal penelitian kepada the London statistical society,

menggambarkan masih menjauhnya proses bagi emperisme dan metode kuantitatif untuk

diterima, semenjak itu merupakan pundamental untuk mengambil sikap yang lebih baik.

Dalam konteks ini ilmu sosial terapan, pertama dalam bentuk statistic dan demokratif

dan terakhir dalam bentuk disiplin-disiplin yang mapan seperti sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu

politik, dan administrasi Negara, tumbuh sebagai tantangan terhadap masalah-masalah praktis,

yaitu memahami dan mengendalikan kompleksitas masyarakat. Pengembangan penelitian yang

bersifat empiris, kuantitatif dan relevan dengan kebijakan pertama kali adalah merupakan

jawaban terhadap masalah peradaban industri.

Latar belakang abad dua puluh.

9

Dalam pidato pelantikannya di tahun 1910, ketua Asosiasi Ilmu Politik Amerika, juga

menjabat ketua jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Harvard, A. Lawrence Lowell,

menyerukan agar akademinya lebih banyak pedekatan empiris dan praktis pada study politik.

Dihadapan para ilmuan politik yang propesional Loweell mengingatkan :

Kita cenderung untuk berbuat kesalahan didalam memandang sesuatu yang kita teliti.

Kita cenderung untuk menghargai perpustakaan sebagai labotarium ilmu politik, sebagai

sumber yang asik dan materi pokok. Untuk tujuan utama buku tidak lagai menjadi

sumber asli bagi ilmu politik bila dibandingkan dengan biologi dan astronomi. Melalui

study-study inilah yang seharusnya diharapkan dapat membri sumbangan besar pada

ilmu-ilmu

Menuju masyarakat paska industry

Hal yang paling berlawanan antara abad 19 dan 20 tidak terletak metode yang

menghasilkan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Selama dua ratus tahun

perkembangan relatif stabil pada metode empiris dan analitis untuk menghasilkan informasi yang

bernilai potensial bagi pembuat kebijakan. Perkembangan tersebut menambah perkembangan

tehnik-tehnik pengumpulan data agregasi dan penyimpulan data empiris. Oleh karna itu, titik

singgung utama kedua abad tersebut adalah sosial dan bukan metodologi. Hal ini dapat

ditemukan pada organisasi social dan penggunaan praktisnya yang telah ditetapkan pada abad

20.

10

Masyarakat pasca industri yang merupakan perpanjangan dari pola-pola pembuatan

kebijakan organisasi social masyarakat agaknya memiliki cir-ciri yang terkait langsung dengan

evaluasi sejarah dan kepntingan analisisnkebijakan:

1. Pemusatan ilmu pengetahuan teoritis

2. Penciptaan tehnologi intelektual yang baru

3. Meluasnya kelas ilmu pengatahuan

4. Perubahan dari barang pelayanan

5. Instrumentalisasi ilmu

6. Produksi dan penggunaan informasi

Bimbingan Teknotratis vs. Konseling Teknokratis

Pertumbuhan analisis kebijakan adalah sebuah akibat bukan sebuah sebabdari perubahan

stuktur pemerintah dan lingkungan mencakup permasalahan social. Menurut pandangan

teknokratis merupakan pengetahuan kebijakan yang sumber daya sangat langka, bagaimanapun

dapat meninghkatkan kekuatan pengaruh analisis kebijakan. Pandangan yang berlawanan yaitu

konseling teknokretis, dimualin dari asumsi bahwa analisis kebijakan yang propesional bekerja,

dimana pembuat konsumen pengetahuan terhadap analisis kebijakan. Pandangan ini dapat

disimpulkan dalam beberapa kata kunci:

1. Alternatif kebijakan yang utama merefleksikan konflik nilai yang dianut oleh beberapa

kelompok masyarakat.

2. Konflik nilai di gambarkan dengan kekuasaan politik didalam system politik

3. Pilihan terhadap alternatif kebijakan diberikan merupakan symbol kemenangan suatu

kelompok terhadap lainnya.

11

4. Pembuat kebijakan perlu petimbangan ilmiah yang dihasilkan oleh kebijakan untuk

menekan konflik dan mengesahkan pilihan setelah mereka buat dasar politik.

5. Pengguaan pertimbangan ilmiah dan tehnis hendaknya efektif agar terpelihara sebuah

analisis kebijakan sebagai nilai yang netral, tidak memihak dan tehnik-tehnik yang

apolitik.

6. Analisis kebijakan yang propesional sebagai sumber legitimasi ilmiah dan tehnis dapat

diperjual belikan dan melayani sebagai kambing hitam yang empuk dari kebijakan yang

handal

D. KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN

ARTI ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan disajikan oleh E.S Quade (Alm), mantan kepala departemen matematika

mendefinisikan kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghsilkan dan

menyajikan informasi, sehingga dapat memberikan landasan kebijakan dalam menbuat

keputusan. Kata analisis pengertian yang paling umum dalam penggunaan intuisi dan

pengungkapan pendapat serta mencakup pengujian kebijakan dengan memilah-milahkannya

kedalam sejumlah komponen tetapi juga perancangan yang sistesis alternatif-alternatif baru.

Kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai penelitian untuk menjelaskan atau

memberikan pandangan terhadap isu atau masalah yang terantisipasi sampai mengevaluasi

program yang lengkap. Analisis kebijakan bersifat informal meliputi prosess berpikir yang keras,

memerlukan pengumpulan data, dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan matematis

yang canggih.

12

Definisi analisis kebijakan

Jika disiplin tradisional sekedar menjelaskan keteraturan empiris, analisis kebijakan yang

mengkombinasikan dan mentransportasikan bebeprapa disiplin ilmu dan menghasilkan

iniformasi yang relevan dengan kebijakan, oleh karna itu analisis kebijakan juga meliputi

evaluasi kebijakan dan rekomendasi kebijakan

Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argument yang

masuk akal. Ada tiga macam pertanyaan :

1. Nilai yang pencampaiannya tolak ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi

2. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nila-nilai

3. Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

Pendekatan analisis yaitu empiris, valuatif, dan normatif.

Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu

kebijakan tertentu. Bentuk pertanyaan utama bersifat actual (apakah sesuatu ada?). pendeketan

valuatif terutama ditekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan. Pertanyaan

disini berkenaan dengan nilai (berapa nilainya?). Pendeketan normatif terutama ditekankan pada

rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan maslah-masalah

publik. Pertanyaannya (apa yang harus dilakukan ?)

13

E. ARGUMENTASI KEBIJAKAN

Argument kebijakan merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai isu-isu

publik. Ada enam elemen atau unsur argument kebijakan, yaitu ;

1. Informasi yang relevan dengan kebijakan (policy-relevan information)

2. Klaim Kebijakan (policy claim), merupakan kesimpulan suatu argumen kebijakan.

3. Pembenaran (Warrant), merupakan suatu asumsidalam argument kebijakan

4. Dukungan (backing), merupakan asumsi tambahan yang dapat mendukung pembenaran

yang tidak diterima pada nilai yang tampak.

5. Bantahan (Rebuttal), merupakan kesimpulan asumsi yang menyatakan tidak di terima

atau hanya dapt diterima pada derajat tertentu.

6. Kesimpulan (Qualifier), merupakan ekspresi yakin teerhadap suatu kalim kebijakan.

14

15

[I] Informasi yang relevan dengan kebijakan

Tenaga nuklir adalah dua sampai tiga kali lebih efesien dibandingkan sumber tenaga konvensional

[Q] karena ituKesimpulan

[C] KlaimKebijakan

(Barangkali)

Pemerintah harus investasi dalam pengembangan pusat tenaga nuklir

Sebab[W] Pembenaran

Produksi tenaga nuklir adalah salah satu-satunya cara yang tersedia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi

Kecuali[R] Bantahan

Energi solar dapat dibangun dalam skala besar

Karena [B] Dukungan

Karena[B] Dukungan

Negara-negara Arab dapat terus mengembargo minyak. Sumber energi lain terbatas

Inilah kesimpulan para panel ahli

Masalah kebijakan (policy problem), adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum

terpenuhi, yang dapat diidentifikasikan, untuk dikemudian di perbaiki atau dicapai melalui

tindakan publik.

Kinerja kebijakan (policy performance) merupakan derajat kebijakan yang ada,

memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai

Sistem kebijakan

Suatu system kebijakan (policy system) atau seluruh pola institusional dimana didalamnya

kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsure, yaitu: kebijakan public,

pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.kebijakan public (public policies) merupakan

rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk

tidak bertindak) yang dibuatoleh badan dan pejabat pemerintah.

Kerangka analisis yang terintegrasi

Dibawah ini gambaran yang meliputi lima komponen imformasi kebijakan (policy-informational

components) yang ditrasformasikan dari satu ke lainnya

16

Seluruh proses diatur melalui perumusan masalah yang diletakkan pada pusat kerangka kerja.

Komponen informasi kebijakan seperti masalah kebijakan,masa depan kebijakan,aksi kebijakan,

hasil kebijakan,kinerja kebijakan ditransformasikan dari satu ke yang lainnya mengguanakan

prosedur analisis kebijakan.

17

Kinerja Kebijakan

Evaluasi

Peramalan

Perumusan

masalah

Masalah kebijakan

Masa depanKebijakan

Hasilkebijakan Pe

rum

usa

n

masa

lah

Peru

mus

an

masa

lah

Aksi Kebijakan

Perumusan

masalah

Pemantauan

rekomendasi

F. BENTUK-BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN

Ada tiga bentuk utama analisis kebijakan: Analisis prospektif,retrospektif danterintegrasi.

Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi imformasi sebelum aksi

kebijakan dimulai dan diimplementasikan.

Analisis kebijakan retrospektif mencakup tiga kelompok analisis :

1. Analisis yang berorientasi pada disiplin

2. Analisis yang berorientasi pada masalah

3. Analisis yang berorienasi pada aplikasi

Analisis Kebijakan Yang Terintegrasi.

Analisis kebijakan yang terintegrasi mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang

perhatiannya pada pencitaan dan transformasi imformasi sebelum dan sesudah tindakan

kebijakan diambil.Analisis kebijakan yang terintegrasi mengkaitkan tahap penyelidikan

retrospektif, secara terus menerus menghasilkan dan menstransformasikan informasi, akhirnya

pemecahan masalah kebijakan yang memuaskan ditemukan.

Analisis yang terintegrasi bersipat terus menerus, berulang-ulang, tanpa ujung.

Hubungan antara dua tahap, antara perumusan masalah dan peramalan dapat dipandang sebagai

“titik dialektis”, dimana tidak mungkin menyatakan dengan pasti, dan dimana penggunaan

metode analisis kebijakan dimulai dan berakhir.

Analisis yang terintegrasi dapat digambarkan dengan mempertentangkan antara evaluasi-

evaluasi retrospektif terhadap kebijakan public dan ekperimen-ekperimen program kebijakan.

Ada dua keputusuan teori diskriptif dan normatif :

Teori keputusan diskriptif (Descriptive decesion theory), didevinisikan sebagai

seperangkat preposisi yang secara logis, konsisten yang menerangkan tidakan. Sebaliknya, teori 18

keputusan normative (normative decision theory), merupakan seperangkat proposisi yang secara

logika, konsisten yang menyediakan landasan untuk memperbaiki konsekuensi dari aksi.

19

PEMBAHASAN

A. Analisis Isi Kebijakan

Dalama memanatau hasil kebikakan kita harus membedakan dua jenis akibat, keluar outpits

dan dampak impacts keluaran kebijakan adalah barang, layanan atuau sumberdaya yang diterima

oleh kelompok penerima beneficiaries. Kberhasilan kita dalam memperoleh, menganalisis dan

menafsirkandata hasil tentang kebijakan tergantung pada kepastian kita dalam membangun

ukuran-ukuran yang reliabel dan valid. Etzioni yang telah di bahas sebelumnya misalnya

berusaha dan (berhasil) mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui riset dan argumen

yang bukan hanya mendukung anlisis problem tetapi juga analisis tentang apa opsi kebijakan

atau solusi yang harus diambil. Kta bisa menganggap jenis analisis kebijakan ini sebagai terdiri

dari rangkaian aktivitas pada sepktrum pada pengetahuan dalam proses kebijakan pengetahuan

untuk proses kebijakan, dan pengetahuan tentang proses kebijakan.

Anlisis ini mencakup:

1. Determinasi kebijakan

Analisis yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan, mengapa, kapan, dan untuk

siapa kebijakan dibuat.

2. Isi kebijakan

Mencakup deskripsi tentang kebijakan tertentu dan bagaimana ia berkembang dalam

hubungan dengan kebijakan.

Berdasarkan ketentuan di atas hasil kebijakan dapat ditentukan dari bagaimana isi kebijakan

tersebut mencakup manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut yang pada akhirnya

20

bagaimana penerimaan publik terhadap kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut bisa

dilaksanakan atau dijalankan.

21

KESIMPULAN

1. Kesimpulan mengevaluasi kinerja kebijakan

a. evaluasi analisis kebijakan

b. pendekatan terhadap evaluasi

c. metode-metode evaluasi

d. utlisasi informasi kinerja

2. Metodologi yang digunakan dalam analisis kebijakan disini adalah system standar, aturan

dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan

yang relevan dengan kebijakan. Metodologi ini erat hubunghannya dengan aktivitas intelektual

dan parktis bahkan John Dewey mengatakan sebagai logic of inquiry yaitu “Kegiatan

pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah elemen kunci

dalam metodologi analisis kebijakan. Tak ada solusi, tak ada masalah” ungkapan sebaliknya

adalah : “Masalah yang dirumuskan dengan baik adalah masalah yang setengah terpecahkan”.

3. 5 Proses pemecahan masalah kebijakan.

- Perumusan masalah (defenisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang

menimbulkan masalah.

- Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang

dari penerapan alternative kebijakan.

- Rekomendasi (preskripsi) menydiakan informasi nilai atau kegunaan relatif dari

konsekuensi dimasa depan dari suatu masalah

- Pemantauan (deskripsi) menghasilkn informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa

lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

- Evaluasi, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi

pemecahan atau pengatasa masalah dalam arti kata membuahkan hasil yang baik.

22