kerangka analisis kebijakankerangka analisis kebijakan ... 1 - sistem kesehatan... · tiga...

of 21 /21
Kerangka analisis kebijakan Kerangka analisis kebijakan Kerangka analisis kebijakan Kerangka analisis kebijakan yang terkait dengan yang terkait dengan mutu pelayanan kesehatan mutu pelayanan kesehatan Bahan bacaan: Public Policy Bahan bacaan: Public Policy Analysis (William Dunn, 2003) Analysis (William Dunn, 2003) Analysis (William Dunn, 2003) Analysis (William Dunn, 2003) 1

Author: dangngoc

Post on 07-Feb-2018

242 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Kerangka analisis kebijakanKerangka analisis kebijakanKerangka analisis kebijakanKerangka analisis kebijakanyang terkait denganyang terkait dengan

    mutu pelayanan kesehatanmutu pelayanan kesehatan

    Bahan bacaan: Public Policy Bahan bacaan: Public Policy Analysis (William Dunn, 2003)Analysis (William Dunn, 2003)Analysis (William Dunn, 2003)Analysis (William Dunn, 2003)

    11

  • Tujuan analisis kebijakanTujuan analisis kebijakanTujuan analisis kebijakanTujuan analisis kebijakan

    Menyediakan informasi yang dapatMenyediakan informasi yang dapatMenyediakan informasi yang dapat Menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memberikan penilaian yang beralasanmemberikan penilaian yang beralasanmemberikan penilaian yang beralasan memberikan penilaian yang beralasan dalam merumuskan solusi terhadap dalam merumuskan solusi terhadap masalahmasalah--masalah yang praktikalmasalah yang praktikalmasalahmasalah masalah yang praktikalmasalah yang praktikalAsal kata policy: Politia (Latin): the Asal kata policy: Politia (Latin): the conduct of public affairs or theconduct of public affairs or theconduct of public affairs or the conduct of public affairs or the administration of governmentadministration of government

    22

  • SejarahSejarahSejarahSejarahAsal muasal:Asal muasal:Abad 21 SM: Mesopotamia: kesadaran perlunya Abad 21 SM: Mesopotamia: kesadaran perlunya analisis kebijakananalisis kebijakanThe code of Hammurabi (Babilon Abad 18 SM)The code of Hammurabi (Babilon Abad 18 SM)The code of Hammurabi (Babilon, Abad 18 SM)The code of Hammurabi (Babilon, Abad 18 SM)Analisis kebijakan menggunakan mistik, ritual, Analisis kebijakan menggunakan mistik, ritual, okultisme untuk meramalkan masa depanokultisme untuk meramalkan masa depanppSpesialis simbol pada abad 4 SM:Spesialis simbol pada abad 4 SM: Kautilya (India): mengemukakan Arthashastra: suatu Kautilya (India): mengemukakan Arthashastra: suatu

    pedoman sistematis dalam perumusan kebijakanpedoman sistematis dalam perumusan kebijakanpedoman sistematis dalam perumusan kebijakan, pedoman sistematis dalam perumusan kebijakan, yang dikaitkan dengan ekonomiyang dikaitkan dengan ekonomi

    Plato: raja seharusnya adalah seorang filsufPlato: raja seharusnya adalah seorang filsufAristoteles : Politics and EthicsAristoteles : Politics and Ethics

    33

    Aristoteles : Politics and EthicsAristoteles : Politics and Ethics

  • Abad pertengahan:Abad pertengahan: Professional politicians: pengaruh pemuka agama, dan ilmuwanProfessional politicians: pengaruh pemuka agama, dan ilmuwan

    Revolusi industri (abad 18):Revolusi industri (abad 18): Ilmu dan tehnologi semakin dominan pengaruhnya terhadap Ilmu dan tehnologi semakin dominan pengaruhnya terhadap

    b t k bij kb t k bij kpembuat kebijakanpembuat kebijakanAbad 19:Abad 19: Mackenzie (1850): pentingnya metoda kuantitatif dan empirik Mackenzie (1850): pentingnya metoda kuantitatif dan empirik

    dalam perumusan kebijakandalam perumusan kebijakandalam perumusan kebijakandalam perumusan kebijakan Berkembangnya disiplin statistik dan demografiBerkembangnya disiplin statistik dan demografi Penelitian kebijakan (policy research) mulai dilakukanPenelitian kebijakan (policy research) mulai dilakukan Manchester Society London Society (Thomas Maltus) Sir JohnManchester Society London Society (Thomas Maltus) Sir JohnManchester Society, London Society (Thomas Maltus), Sir John Manchester Society, London Society (Thomas Maltus), Sir John

    Sinclair, Adolphe Quetelet (Belgia), Frederick Le Play (Perancis), Sinclair, Adolphe Quetelet (Belgia), Frederick Le Play (Perancis), Erns Engel (Jerman), Henry Mayhew dan Charles Booth Erns Engel (Jerman), Henry Mayhew dan Charles Booth (Inggris)(Inggris)Tidak lagi berdasar otoritas ritual filosofi tetapi berdasarkanTidak lagi berdasar otoritas ritual filosofi tetapi berdasarkan

    44

    Tidak lagi berdasar otoritas, ritual, filosofi, tetapi berdasarkan Tidak lagi berdasar otoritas, ritual, filosofi, tetapi berdasarkan observasi empirisobservasi empiris

  • Perkembangan lebih lanjut adalah berkembangnya disiplin ilmu Perkembangan lebih lanjut adalah berkembangnya disiplin ilmu sosiologi ekonomi ilmu politik dan administrasi publik menjadisosiologi ekonomi ilmu politik dan administrasi publik menjadisosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan administrasi publik menjadi sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan administrasi publik menjadi tantangan dalam memahami dan mengendalikan komplesitas dari tantangan dalam memahami dan mengendalikan komplesitas dari masyarakat.masyarakat.Abad 20:Abad 20:

    B k b li k bij k d liti k bij k ( tB k b li k bij k d liti k bij k ( t Berkembangnya analis kebijakan dan penelitian kebijakan (post Berkembangnya analis kebijakan dan penelitian kebijakan (post industrial society):industrial society):

    Berpusat pada pengetahuan teoritisBerpusat pada pengetahuan teoritisBerkembangnya tehnologi baru: matematis, ekonometrik, simulasi, berbagai Berkembangnya tehnologi baru: matematis, ekonometrik, simulasi, berbagai bentuk analisis sistembentuk analisis sistembentuk analisis sistembentuk analisis sistemMunculnya kelompokMunculnya kelompok--kelompok profesionalkelompok profesionalPerubahan dari produksi ke pelayananPerubahan dari produksi ke pelayananIlmu sosial sebagai instrumen untuk mengendalikan manusia dan Ilmu sosial sebagai instrumen untuk mengendalikan manusia dan lingkungannyalingkungannyag u ga yag u ga yaPentingnya informasiPentingnya informasi

    Lawrence Lowell (1910): Mempelajari kebijakan tidak hanya dari studi Lawrence Lowell (1910): Mempelajari kebijakan tidak hanya dari studi pustaka tetapi melalui observasi dan kontribusi dari ilmuwanpustaka tetapi melalui observasi dan kontribusi dari ilmuwan

    Profesionalisasi ilmu sosial: ilmu politik administrasi publik ekonomiProfesionalisasi ilmu sosial: ilmu politik administrasi publik ekonomiProfesionalisasi ilmu sosial: ilmu politik, administrasi publik, ekonomi, Profesionalisasi ilmu sosial: ilmu politik, administrasi publik, ekonomi, dan disiplin ilmu sosial yang laindan disiplin ilmu sosial yang lain

    Mereka diminta untuk melakukan investigasi adanya masalah Mereka diminta untuk melakukan investigasi adanya masalah kebijakan, dan merumuskan alternatif solusi yang potensial (tidak kebijakan, dan merumuskan alternatif solusi yang potensial (tidak melakukan testing terhadap alternatif maupun mengembangkan model melakukan testing terhadap alternatif maupun mengembangkan model

    55

    g p p g gg p p g gkebijakan dan eksperimentasi sosial)kebijakan dan eksperimentasi sosial)

  • Abad 20 (lanjutan):Abad 20 (lanjutan): Perkembangan selanjutnya tujuan dari ilmu kebijakan tidak Perkembangan selanjutnya tujuan dari ilmu kebijakan tidak

    hanya memprediksi melalui penelitian ilmiah apa yang hanya memprediksi melalui penelitian ilmiah apa yang seharusnya terjadi, tetapi juga memberikan kontribusi seharusnya terjadi, tetapi juga memberikan kontribusi dibakukannya kondisi yang mendukung kesejahteraan umat dibakukannya kondisi yang mendukung kesejahteraan umat y y g g jy y g g jmanusiamanusia

    TokohTokoh--tokoh: Max Weber, Karl Manheimtokoh: Max Weber, Karl Manheim Disadari keterbatasan dari metoda empirik: metoda empirik tidak Disadari keterbatasan dari metoda empirik: metoda empirik tidak

    dapat menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan tetapi hanyadapat menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan tetapi hanyadapat menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi hanya dapat menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi hanya menjelaskan apa yang dapat dilakukan, dan dalam keadaan menjelaskan apa yang dapat dilakukan, dan dalam keadaan tertentu apa yang sebaiknya dilakukantertentu apa yang sebaiknya dilakukan

    Berkembangnya pengaruh analis kebijakan dalam pengambilan Berkembangnya pengaruh analis kebijakan dalam pengambilan k t k bij k ( d t d t h ti id hiftk t k bij k ( d t d t h ti id hiftkeputusan kebijakan (sudut pandang technocratic guidance: shift keputusan kebijakan (sudut pandang technocratic guidance: shift power dari pembuat kebijakan kepada analis kebijakan vs sudut power dari pembuat kebijakan kepada analis kebijakan vs sudut pandang technocratic counsel: analis kebijakan memperkuat pandang technocratic counsel: analis kebijakan memperkuat power dari pengambil kebijakan)power dari pengambil kebijakan)

    66

  • Abad 19:

    Abad 20: Profesionalisasi ilmu sosialKesadaran keterbatasan metoda empirik, berkembangPendekatan normatifKebijakan harus bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusiaB k b t i d t i l i t

    Sejarah analisis kebijakan:

    Abad 19:Metoda kuantitatif (empirik) : Mackenzie (1850)Disiplin statistik dan demografiBerkembangnya penelitian empirikTumbuhnya stabilitas politik

    Berkembangnya post-industrial society

    Empirik,normatif

    Tumbuhnya stabilitas politikPolicy research mulai dilakukanObservasi empiris menjadi dasar bukan otoritas, ritual,filosofi, mistik. Berkembang: sosiologi, ekonomi, ilmuPolitik administrasi publik

    Empirik

    Revolusi industri (abad 18):Ilmu dan tehnologi semakin dominan berpengaruhTerhadap pembuat kebijakan

    Politik, administrasi publik

    Pengaruh ilmuwan

    Abad pertengahan: professional politicians:

    Terhadap pembuat kebijakan

    Ritual, mistik

    gAgama, investor

    Abad 21 SM : first legal code (Mesopotamia,Ur)Aristoteles (384-322 SM) Confusius (551-479 SM) Kautilya (300 SM): risalat klasik politik dan pemerintahan

    p g p pPengaruh ilmuwan, investor dan pemuka agama dalam politik

    ,

    77

    Aristoteles (384-322 SM), Confusius (551-479 SM), Kautilya (300 SM): risalat klasik politik dan pemerintahanCode Hammurabi (Babylon, abda 18 SM): publ;ic order yang adil dan disepakati bersamaAbad 4 SM : spesialis simbol : analisis berdasarkan magik, mistik, pemurnian ritual bersifat pragmatisAristoteles: politik dan etik, Plato: raja seharusnya seorang filsuf, Kautilya:arthashastra: pedoman perumusanKebijakan yang dikaitkan dengan ekonomi

  • Pengertian analisis kebijakanPengertian analisis kebijakanPengertian analisis kebijakanPengertian analisis kebijakan

    Disiplin ilmu terapan yang menggunakanDisiplin ilmu terapan yang menggunakanDisiplin ilmu terapan yang menggunakan Disiplin ilmu terapan yang menggunakan berbagai metoda (multiple methods) berbagai metoda (multiple methods) pengkajian dan argumentasi untukpengkajian dan argumentasi untukpengkajian dan argumentasi untuk pengkajian dan argumentasi untuk menghasilkan dan mentransformasikan menghasilkan dan mentransformasikan informasiinformasi--informasi kebijakan agar dapatinformasi kebijakan agar dapatinformasiinformasi informasi kebijakan agar dapat informasi kebijakan agar dapat digunakan secara politis untuk digunakan secara politis untuk menyelesaikan masalah kebijakanmenyelesaikan masalah kebijakanmenyelesaikan masalah kebijakanmenyelesaikan masalah kebijakan

    88

  • Tiga pendekatan dalam analisis Tiga pendekatan dalam analisis kebijakankebijakan

    Pendekatan empirik: menjelaskanPendekatan empirik: menjelaskanPendekatan empirik: menjelaskan Pendekatan empirik: menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu hubungan sebab akibat dari suatu kebijakankebijakankebijakankebijakanPendekatan Evaluatif: menilai manfaat Pendekatan Evaluatif: menilai manfaat (value) dari suatu kebijakan(value) dari suatu kebijakan(value) dari suatu kebijakan(value) dari suatu kebijakanPendekatan Normatif: memberikan Pendekatan Normatif: memberikan

    k d i t k k bij kk d i t k k bij krekomendasi untuk perumusan kebijakan rekomendasi untuk perumusan kebijakan mendatangmendatang

    99

  • Analisis kebijakanAnalisis kebijakanAnalisis kebijakanAnalisis kebijakan

    Sense (kepekaan) terhadapSense (kepekaan) terhadap adanyaadanyaSense (kepekaan) terhadap Sense (kepekaan) terhadap adanya adanya masalahmasalahSense (kepekaan) bahwaSense (kepekaan) bahwa ada solusiada solusiSense (kepekaan) bahwa Sense (kepekaan) bahwa ada solusiada solusi--solusisolusi untuk masalah tersebutuntuk masalah tersebutP k jiP k ji ktikti kkPengkajianPengkajian praktispraktis yang akan yang akan menghasilkan kesimpulan bagaimana menghasilkan kesimpulan bagaimana

    l ikl ik l h t b tl h t b tmenyelesaikanmenyelesaikan masalah tersebutmasalah tersebut

    1010

  • P li l i liP li l i liPolicy analysis vs policy Policy analysis vs policy makingmakingmakingmaking

    Cognitive process vs political Cognitive process vs political processprocessprocessprocess

    1111

  • Policy makingPolicy makingPolicy makingPolicy making

    Agenda settingAgenda settingPolicy FormulationP li Ad tiPolicy AdoptionPolicy ImplementationPolicy Assessment

    1212

  • Policy analysisPolicy analysisPolicy analysisPolicy analysis

    Problem structuringProblem structuringProblem structuringProblem structuringForecastingForecastingR d tiR d tiRecommendationRecommendationMonitoringMonitoringEvaluationEvaluation

    1313

  • Prosedur analisis kebijakan pada tiap tahapan pembuatan kebijakan

    ProblemStructuring Agenda setting

    Forecasting Policy formulation

    RecommendationPolicy Adoption

    Monitoring Policy ImplementationMonitoring Policy Implementation

    P li A

    1414

    Evaluation Policy Assessment

  • 3 elemen sistem kebijakan3 elemen sistem kebijakan3 elemen sistem kebijakan3 elemen sistem kebijakanKel masy

    PolicyStakeholders

    LSMRS, DinKesPemda, dsb

    PublicPolicy

    PolicyEnvironment

    Laju inflasiTingkat kriminalitasAngka Kematian bayiDi k i i i

    Kebijakan keuanganKebijakan ekonomiLaw enforcementKebijakan personil

    1515

    Diskriminasi Kebijakan personilKebijakan energi, dsb

  • Proses analisis kebijakan Proses analisis kebijakan (reconstructed logic)(reconstructed logic)

    PolicyPerformance

    (reconstructed logic)(reconstructed logic)Policy process

    ProblemSt t i

    Evaluation ForcastingPolicy analysismethods

    PolicyProblems

    PolicyFuture

    PolicyOutcome

    Structuring

    ProblemStructuring

    ProblemStructuringProblems FutureOutcome

    ProblemStructuring

    Recommen

    PolicyA ti

    Monitoring Recommendation

    1616

    Action

    Dipengaruhi oleh logic in use dari analis: analyst characteristics, setting tempatanalis bekerja, training, time, specialization

  • 3 bentuk analisis kebijakan3 bentuk analisis kebijakan3 bentuk analisis kebijakan3 bentuk analisis kebijakanProspektif:Prospektif: sintesis informasi yang diambil dari alternatif sintesis informasi yang diambil dari alternatif d ilih k bij k di t k d l j dd ilih k bij k di t k d l j ddan pilihan kebijakan, yang dinyatakan dalam wujud dan pilihan kebijakan, yang dinyatakan dalam wujud pembandingan, prediksi secara kuantitatif dan kualitatif pembandingan, prediksi secara kuantitatif dan kualitatif sebagai dasar atau pedoman keputusan kebijakan. sebagai dasar atau pedoman keputusan kebijakan. Policy analysis vs policy researchPolicy analysis vs policy researchPolicy analysis vs policy researchPolicy analysis vs policy researchRetrospektif:Retrospektif: Hasil dan transformasi informasi sesudah Hasil dan transformasi informasi sesudah kebijakan diambil. 3 Gaya dalam analisis retrospektifkebijakan diambil. 3 Gaya dalam analisis retrospektif

    DisciplineDiscipline oriented: kajian murni berdasar disiplin ilmuoriented: kajian murni berdasar disiplin ilmu DisciplineDiscipline--oriented: kajian murni berdasar disiplin ilmuoriented: kajian murni berdasar disiplin ilmu ProblemProblem--oriented: kajian sebab dan konsekuensi kebijakan oriented: kajian sebab dan konsekuensi kebijakan

    terhadap masalah kebijakanterhadap masalah kebijakan ApplicationApplication--oriented: kajian implementasi kebijakan sampai pada oriented: kajian implementasi kebijakan sampai pada pppp j p j p pj p j p p

    sejauh mana outcome dan manfaat kebijakan (concern thd sejauh mana outcome dan manfaat kebijakan (concern thd pencapaian tujuan dan objektif dari policy makers dan pencapaian tujuan dan objektif dari policy makers dan stakeholders)stakeholders)

    (macronegative vs micropositive)(macronegative vs micropositive)

    1717

    (macronegative vs micropositive)(macronegative vs micropositive)Integrated: retrospektif, diskriptif, dan kontinyuIntegrated: retrospektif, diskriptif, dan kontinyu

  • Perlu diperhatikan oleh analisPerlu diperhatikan oleh analisPerlu diperhatikan oleh analisPerlu diperhatikan oleh analis

    Teori pengambilan keputusan deskriptifTeori pengambilan keputusan deskriptifTeori pengambilan keputusan deskriptif Teori pengambilan keputusan deskriptif (retrospektif) (retrospektif) pemahaman terhadap masalahpemahaman terhadap masalah, , dan Teori pengambilan keputusan normatif dan Teori pengambilan keputusan normatif p g pp g p(prospektif) lebih menekankan pada (prospektif) lebih menekankan pada bagaimana bagaimana solusi masalahsolusi masalahFormulasi kebijakan dan implementasi kebijakanFormulasi kebijakan dan implementasi kebijakanKompleksitas informasi dalam melakukan Kompleksitas informasi dalam melakukan analisis kebijakananalisis kebijakan

    1818

  • DiskusiDiskusiDiskusiDiskusiDengan menggunakan rantai Berwick lakukan analisis terhadap kasus (terlampir)Dengan menggunakan rantai Berwick lakukan analisis terhadap kasus (terlampir)Sesi 9:Sesi 9:Sesi 9:Sesi 9:

    1. Pilih satu permasalahan yang merupakan client experience1. Pilih satu permasalahan yang merupakan client experience 2. Pilih satu permasalahan pada sistem mikro yang terkait dengan client experience tersebut2. Pilih satu permasalahan pada sistem mikro yang terkait dengan client experience tersebut 3. Lakukan analisis:3. Lakukan analisis: a. adakah kebijakan pada sistem mikro yang terkait dengan permasalahan pada sistem a. adakah kebijakan pada sistem mikro yang terkait dengan permasalahan pada sistem

    mikro tsb, jika tidak ada bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mikro tsb, jika tidak ada bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif (catatan: kebijakan pada sistem mikro berupa mengapa kebijakan tersebut tidak efektif (catatan: kebijakan pada sistem mikro berupa standar atau prosedur pelayanan)standar atau prosedur pelayanan)

    b. adakah kebijakan organisasi yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tsbb. adakah kebijakan organisasi yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tsb jika tidak ada bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa jika tidak ada bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa

    kebijakan tersebut tidak efektifkebijakan tersebut tidak efektifkebijakan tersebut tidak efektif kebijakan tersebut tidak efektif c. adakah kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada sistem c. adakah kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada sistem

    mikro tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah yang mikro tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tersebut, bagaimana forecastingnya, dan terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada pemda ?rekomendasikan pada pemda ?rekomendasikan pada pemda ?rekomendasikan pada pemda ?

    d.adakah kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro d.adakah kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah pusat yang terkait tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada sistem mikro tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, dengan permasalahan pada sistem mikro tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara Apa yang saudara rekomendasikan pada pemerintah pusat ?rekomendasikan pada pemerintah pusat ?

    1919

  • DiskusiDiskusiDiskusiDiskusiSesi 10:Sesi 10:

    1 Pilih satu permasalahan yang merupakan client experience1 Pilih satu permasalahan yang merupakan client experience 1. Pilih satu permasalahan yang merupakan client experience1. Pilih satu permasalahan yang merupakan client experience 2. Pilih satu permasalahan pada sistem mikro yang terkait dengan client 2. Pilih satu permasalahan pada sistem mikro yang terkait dengan client

    experience tersebutexperience tersebut 3. Pilih satu permasalahan pada konteks organisasi yang terkait dengan 3. Pilih satu permasalahan pada konteks organisasi yang terkait dengan

    permasalahan pada sistem mikropermasalahan pada sistem mikro 3. Lakukan analisis:3. Lakukan analisis: a. adakah kebijakan organisasi yang terkait dengan permasalahan pada konteks a. adakah kebijakan organisasi yang terkait dengan permasalahan pada konteks

    organisasi tsborganisasi tsb jika tidak ada bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan jika tidak ada bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan

    mengapa kebijakan tersebut tidak efektifmengapa kebijakan tersebut tidak efektifmengapa kebijakan tersebut tidak efektif mengapa kebijakan tersebut tidak efektif c. adakah kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada c. adakah kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada

    konteks organisasi tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan konteks organisasi tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada konteks organisasi pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada konteks organisasi tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa k bij k b id k f k if A d k d ik d dk bij k b id k f k if A d k d ik d dkebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada pemda kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada pemda ??

    d.adakah kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada d.adakah kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada konteks organisasi tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan konteks organisasi tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada konteks organisasi pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada konteks organisasi

    2020

    p p y g g p p gp p y g g p p gtersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada Apa yang saudara rekomendasikan pada pemerintah pusat ?pemerintah pusat ?

  • DiskusiDiskusiDiskusiDiskusiSesi 11:Sesi 11:

    1. Pilih satu permasalahan yang merupakan client experience1. Pilih satu permasalahan yang merupakan client experience 2 Pilih satu permasalahan pada sistem mikro yang terkait dengan client2 Pilih satu permasalahan pada sistem mikro yang terkait dengan client2. Pilih satu permasalahan pada sistem mikro yang terkait dengan client 2. Pilih satu permasalahan pada sistem mikro yang terkait dengan client

    experience tersebutexperience tersebut 3. Pilih satu permasalahan pada konteks organisasi yang terkait dengan 3. Pilih satu permasalahan pada konteks organisasi yang terkait dengan

    permasalahan pada sistem mikropermasalahan pada sistem mikro 4. Pilih satu permasalahan pada konteks lingkungan yang terkait dengan 4. Pilih satu permasalahan pada konteks lingkungan yang terkait dengan

    l h d k t k i il h d k t k i ipermasalahan pada konteks organisasipermasalahan pada konteks organisasi 3. Lakukan analisis:3. Lakukan analisis: a. adakah kebijakan organisasi yang terkait dengan permasalahan pada konteks a. adakah kebijakan organisasi yang terkait dengan permasalahan pada konteks

    lingkungan tsblingkungan tsbjika tidak ada bagaimana forecastingnya dan jika ada apa bentuknya danjika tidak ada bagaimana forecastingnya dan jika ada apa bentuknya dan jika tidak ada bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan jika tidak ada bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif mengapa kebijakan tersebut tidak efektif

    c. adakah kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada c. adakah kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada konteks lingkungan tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan konteks lingkungan tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada konteks lingkungan pemerintah daerah yang terkait dengan permasalahan pada konteks lingkungan t b t b i f ti d jik d b t k dt b t b i f ti d jik d b t k dtersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada pemda kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada pemda ??

    d.adakah kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada d.adakah kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada konteks lingkungan tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan konteks lingkungan tsb. Jika tidak ada, apakah diperlukan adanya kebijakan

    2121

    g g , p p y jg g , p p y jpemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada konteks lingkungan pemerintah pusat yang terkait dengan permasalahan pada konteks lingkungan tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa tersebut, bagaimana forecastingnya, dan jika ada, apa bentuknya, dan mengapa kebijakan tersebut tidak efektif . kebijakan tersebut tidak efektif . Apa yang saudara rekomendasikan pada Apa yang saudara rekomendasikan pada pemerintah pusat ?pemerintah pusat ?