analisis kebijakan uan

of 37 /37
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK “PENDIDIKAN” OLEH : RINDI PUJI A. 084674005 GEMILANG FARID P. 084674016 FIKRI HIDAYATI 084674022 SUCI RAMADANI 084674026 REZA YUNAN C. 084674038 ANDRY RISTIAWAN 084674049 S1 ADMINISTRASI NEGARA 2008

Author: ristinikov

Post on 01-Jul-2015

1.626 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

analisis kebijakan UAN

TRANSCRIPT

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

PENDIDIKAN

OLEH :

RINDI PUJI A. GEMILANG FARID P. FIKRI HIDAYATI SUCI RAMADANI REZA YUNAN C. ANDRY RISTIAWAN

084674005 084674016 084674022 084674026 084674038 084674049

S1 ADMINISTRASI NEGARA 2008 FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2010BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAHUjian akhir nasional atau lebih sering kita kenal dengan sebutan UNAS atau UN memang merupakan hal yang wajib dijalani oleh siswa siswi SMP dan SMA. Bagi pemerintah ini adalah hal yang wajib dijalani para siswa tersebut guna mngetahui apakah mereka layak dianggap lulus atau tidak. Dengan demikian mereka mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun tanpa disadari bagi para siswa, UNAS layaknya ancaman yang selalu menghantui mereka, banyak siswa yang merasa stres akibat tuntutan lulus UNAS dengan standar nilai yang makin naik tiap tahunnya. Kebanyakan dari mereka bahkan merasa belum sanggup menjalani ujian ini yang pada akhirnya berakibat fatal atau tidak lulus. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pelaksanaan ujian akhir di berbagai tingkatan pendidikan setiap akhir tahun ajaran, seringkali memunculkan pro-kontra. Tujuan UN memang sangat mulia. Peraturan Mendiknas No. 39 tahun 2007, pasal 2 (a) menyebutkan tujuan UASBN adalah mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan dasar yang bermutu. Artinya, ujian nasional dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah. Hasil UASBN pun menjadi sumber untuk: a. pemetaan mutu satuan pendidikan; b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; c. penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan d. dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan (Peraturan Mendiknas No. 39 tahun 2007, pasal 3). Namun pada pelaksanaannya, UN mendapat berbagai kecaman dari berbagai pihak, terutama dari komunitas pendidikan di Tanah Air. Kalangan pendidikanpun malah menganggap bahwa UN justru tidak sesuai dengan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan berbagai program pemerintah lainnya pun pada tahun 2008. Kalangan aktivis pendidikan dari Koalisi Pendidikan pun berpendapat serupa. Pemerintah berkeinginan keras untuk menerapkan UN dengan harapan dapat mengangkat kualitas pendidikan di Tanah Air. Peningkatan kualitas dianggap cukup lewat tes.

2

Padahal, kualitas hanya dapat diperoleh lewat proses. Pemerintah justru harus melihat faktor-faktor penentu berjalannya proses dan sejauh mana itu sudah terpenuhi di sekolah. Akibat keinginan keras pemerintah ini pada akhirnya banyak kalangan masyarakat berpendapat bahwa banyaknya siswa yang tidak lulus ini dikarenakan pemenuhan berbagai sarana dan prasana kebutuhan pendidikan yang tampaknya belum terlalu dihiraukan pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Selain itu, perbedaan sarana pendidikan ditiap wilayahpun, menjadi salah satu sebab tidak tepat menjadikan ujian nasional standar kelulusan siswa, hal tersebut menyebabkan dunia pendidikan menjadi pasif dan apatis. Sebab, banyak sekolah menginginkan siswanya lulus dan akhirnya menempuh cara-cara curang untuk menggapainya. Berdasarkan latar belakang inilah kami membuat makalah ini untuk dapat menganalisis masalah dari penyebab banyaknya siswa yang tidak lulus tersebut untuk dapat memecahkan masalah ini melalui analisis kebijakan publik.

Dasar Hukum Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) adalah, sbb :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2): Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 63 ayat (1). Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. b. c. penilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Pasal 66 ayat (1). Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

3

Pasal 66 ayat (2). Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Pasal 66 ayat (3). Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran. Pasal 68. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: a. b. c. d. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan

satuan pendidikan; pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pasal 69 ayat (1): Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Pasal 69 ayat (2): Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya. Pasal 69 ayat (3): Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Smp/Mts), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010.

Tujuan diberlakukannya Ujian NasionalUN bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

4

Anggapan UN dijadikan satu-satunya untuk menentukan kelulusan adalah keliru. Hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk 1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan 2) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya 3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan, 4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Faktor Munculnya Ujian Nasional UlanganPada pelaksanaan UN tahun pelajaran 2009/2010 dilaksanakan dua kali yaitu UN

Utama dan UN Ulangan. Selain itu bagi peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN Utama, maka dapat mengikuti UN Susulan yang dilaksanakan seminggu setelah UN Utama. Dibukanya kesempatan untuk melakukan UN Ulangan berkait dengan upaya (i) memberi kesempatan peserta didik yang telah mengikuti pendidikan formal untuk tetap memperoleh tanda kelulusan di jalur formal (bukan penyetaraan); (ii) membantu menghindari terjadinya tekanan psikologis terhadap peserta didik akibat gagal dalam pelaksanaan UN Utama. Dengan tetap memberi kesempatan untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri. UN Ulangan diikuti oleh peserta didik yang dinyatakan tidak lulus UN. Peserta didik yang akan mengikuti UN ulangan adalah yang memiliki nilai mata pelajaran kurang dari 5,5 pada semua atau sebagian mata pelajaran. Nilai yang dipakai adalah yang tertinggi.

B. RUMUSAN MASALAH1. Apakah alternatif kebijakan yang tepat untuk mengatasi problem UNAS diatas? 2. Bagaimana deskripsi dan kerangka kebijakannya?

C. TUJUAN KEBIJAKAN

5

1. Mencari kebijakan yang lebih baik, agar fenomena banyaknya siwa yang tidak lulus ini bisa diselesaikan dengan lebih baik. 2. Bagi pemerintah agar sadar akan pentingnya menyadari kemampuan para siswa dan kurang siapnya para siswa dalam menghadapi UNAS. Sehingga pemerintah bisa memikirkan kembali kebijakan yang lebih baik untuk kemajuan pendidikan dan tidakterlalu menekan para siswa.3.

Bagi para siswa agar nantinya lebih siap mengahadapi segala bentuk ujian demi

kemajuan bersama.

6

BAB II PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN 1. Alternatif Kebijakan dan Deskripsi Sistem Ujian Kelulusan Siswa (UKS) secara internBeberapa waktu yang lalu sempat muncul wacana untuk dilakukannya penghapusan sistem Ujian Nasional (UNAS) sebagai salah satu syarat kelulusan proses belajar mengajar siswa (SMP dan SMA). Ironisnya, sistem UNAS itu sendiri sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan menetapkan standart nilai sebagai acuan yang tiap tahunnya semakin meningkat. Namun, dibalik tujuan yang baik tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang serta peningkatang SDM. Akibatnya UNAS itu sendiri saat ini bak sebuah momok yang menakutkan di masa - masa akhir kelulusan sekolah. Muncul berbagai dampak sebelum dan sesudah dilaksanakannya UNAS tersebut, dampak psikologis yang lebih dirasakan baik dikalangan siswa maupun orang tua siswa. Karena semakin meningkatnya siswa - siswa yang tidak lulus tiap tahunnya, banyak kalangan yang menyayangkan bahwa sekolah yang telah ditempuh selama 3 tahun, kelulusannya hanya ditentukan 3 hari. Namun, wacana untuk melakukan perubahan kebijakan tersebut memerlulkan proses dan waktu yang cukup panjang untuk dapat disahkan menjadi sebuah kebijakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kebijakan pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya. Alternatif kebijakan yang mungkin dapat menggantikan sistem UNAS tersebut adalah membuat sistem Ujian Kelulusan Siswa (UKS) secara intern yang diadakan oleh tiap sekolah dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan selaku pengawas. Soal yang digunakan berbeda tiap sekolah dengan bekerjasama Dinas Pendidikan pusat. Selain nilai ujian tersebut yang menjadi acuan kelulusan siswa, dimasukkannya nilai perilaku/sikap keseharian siswa selama bersekolah sebagai akumulasi. Adapun kelemahan dari alternatif kebijakan tersebut, antara lain :

7

Rawan terjadi kecurangan dari pihak sekolah, jika kurangya pengawasan dari pusat serta kesadaran dari panitia penyelenggara Ujian untuk bertindak jujur. Sedangkan kelebihan dari alternatif kebijakan tersebut, antara lain : Dampak psikologis siswa sebagai peserta ujian dapat ditekan / Penilaian terjadi secara subyektif, tidak hanya mengacu pada satu faktor

diminimalisir. saja.

2. Alternatif Kebijakan dan Deskripsi Peningkatan Mutu dan Pemerataan PendidikanSalah satu alasan mengapa penetapan standar dalam Ujian Akhir Nasional diperdebatkan keberadaannya adalah karena masalah mutu dan akses terhadap pendidikan di Indonesia yang belum merata antara daerah satu dengan daerah yang lain. Masalah tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah. Kita tidak bisa menyamakan kualitas pendidikan di daerah terpencil dengan fasilitas pendidikan yang pas-pasan, bahkan bisa dibilang tidak layak dan akses yang terbatas dengan daerah perkotaan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang serba ada. Maka jika kita menerapkan standar yang sama terhadap dua daerah dengan kondisi yang bertolak belakang tersebut dapat dikatakan bahwa kita telah bertindak tidak adil. Bagaimana bisa daerah dengan kondisi serba keterbatasan dalam hal pendidikan dapat mencapai standar pendidikan yang biasanya diambil dari daerah dengan fasilitas pendidikan yang memadahi? Alternatif ini mencoba untuk memberikan solusi dengan perbaikan terhadap mutu dan pemerataan pendidikan terutama di daerah-daerah yang tertinggal sebelum menetapkan suatu standar pendidikan yang bersifat nasional. Pemerataan Pendidikan Pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

8

Masalah pendidikan ini lebih banyak terjadi pada daerah-daerah terpencil atau perbatasan karena memang keadaan geografis negara indonesia yang berpulau-pulau sehingga menyebabkan sulitnya menghadirkan pendidikan yang layak di daerah-daerah yang dimaksud. Akses jalan dan transportasi yang terbatas, bahkan mungkin tidak ada sama sekali, menjadi kendala utamanya. Dengan kondisi yang serba keterbatasan tersebut maka guru-guru pengajar banyak yang enggan bila dimutasi ke daerah-daerah terpencil karena selain karena alasan diatas juga karena biaya hidup yang lebih tinggi akan dibebabkan kepada mereka jika pindah ke daerah tersebut. Permasalahan Pemerataan dapat terjadi karena kurang tergorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daearh-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Peningkatan Mutu Pendidikan Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara teratur. Selain itu, kurikulum sekolah yang terstruktur dan sarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Akibat dari pelaksanaan pendidikan

9

tersebut adalah menjadikan sekolah cenderung kurang fleksibel, dan tidak mudah berubah seiring dengan perubahan jaman dan kondisi pada masyarakat. Rendahnya mutu pendidikan juga dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Beberapa kebijakan strategis yang dapat disusun dalam rangka peningkatan mutu dan memperluas pemerataan pendidikan adalah sebagai berikut: 1. memperluas akses bagi anak usia 0-6 tahun, baik laki-laki mapun

perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan di SD / MI. 2. Menghapus biaya pendidikan melalui pemberian Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) bagi semua siswa pada sekolah umum maupun madrasah yang dimiliki oleh pemerintah. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin melalui pemanfaatan BOS untuk tujuan tersebut. 3. Membentuk SD-SMP Satu Atap bagi daerah terpencil yang berpenduduk

jarang dan terpencar, dengan menambahkan ruang belajar SMP di SD untuk menyelenggarakan program pendidikan SMP bagi lulusannya. 4. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah

menengah (SM), khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. Di sisi lain, juga mengembangkan SM terpadu, yitu pendidikan yang mampu menyelenggarakan pendidikan umum dan kejujuran dalam satu satuan pendidikan. 5. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan

dan keunggulan lokal. Perluasaan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. 6. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat agar keluarga makin sadar

akan pentingnya pendidikan serta mau mengirimkan anak-anaknya ke sekolah7.

Memfaatkan secara optimal siaran radio, televisi, komputer dan perangkat

TIK lainnya untuk digunakan sebagai mesin pembelajaran dan sarana belajar

10

alternatif, terutama bagi daerah terpencil dam mengalami hambatan dalam transportasi, serta jarang pendduk. 8. Melakukan koordinasi dengan instansi lain (Dinas PU mungkin) untuk

mempermudah akses jalan dari pemukiman penduduk ke sekolah pada daerahdaerah yang terpencil sehingga mempermudah akses jalan ke sekolah bagi anakanak usia sekolah. 9. Memberikan insentif tambahan bagi guru-guru yang akan dimutasi ke luar

daerahnya. Pemberian insentif tersebut juga bisa disertai dengan pemberian rumah dan kendaraan dinas untuk mempermudah guru dalam mengakses jalan ke sekolah. 10. Mengharuskan calon-calon guru lulusan baru untuk melakukan pengablian

ke luar daerah sebelum diangkat menjadi PNS. Hal tersebut bertujuan untuk menambah kuota guru di daerah terpencil dan juga mengasah pengalaman guruguru muda dalam mengajar. 11. Melakukan pengadaan alat-alat lab atau praktek bagi sekolah di daerah

terpencil untuk meningkatkan kualitas pengajaran. 12. Melakukan kegiatan peremajaan gedung sekolah beserta sarana

prasarananya secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Kekurangan 1. Program ini merupakan program jangka panjang, memerlukan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Jadi untuk menentukan standar pendidikan bagi skala nasional harus memerlukan waktu yang lama pula seiring dengan keberhasilan program ini. 2. Biaya dalam APBD harus dianggarkan lebih besar dalam setiap periode untuk pendidikan demi mendukung berjalannya program ini. 3. Biaya APBD untuk pendidikan ini sangat rentan untuk digelapkan, sehingga program ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 4. Kondisi masyarakat daerah terpencil yang belum sadar akan pentingnya pendidikan bagi putera-puterinya dapat menghambat berjalannya program ini.

11

5. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap guru-guru yang berdinas di luar pulau.

Kelebihan 1. Dengan berjalannya program ini maka kita dapat menetapkan standar

pendidikan dalam skala nasional. 2. 3. Kesenjangan dalam hal kualitas pendidikan antar daerah dapat dikurangi. Kedepannya proses pendidikan di negeri ini dapar berjalan dengan lancar

dan berkeadilan. 4. Dengan adanya pengabdian dari para calon guru muda pada daerah

terpencil akan mengurangi biaya anggaran negara untuk pengadaan guru.

12

BAB III REKOMENDASI KEBIJAKAN A. Penilaian Fisibilitas AlternatifFisibilitas adalah penerimaan masyarakat terhadap alternatif kebijakan yang telah dibuat. Sebelum dilaksanakan harus dilakukan penilaian fisibiltas untuk meminimalisir hal-hal yang merugikan saat pelaksanaan kebijakan. Fisibilitas dapat dipandang dari dua sisi, yaitu dari segi kultur atau budaya dan dari segi biaya. Dari dua alternatif kebijakan yang telah dibahas sebelumnya, penilaian fisibilitasnya adalah sbb : 1. Segi Kultur / Budaya Alternatif (1)

Dalam tiap sekolah terdapat ujian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan umum para siswanya. Dan semakin intensif pelaksanaan ujian, maka semakin paham sekolah tersebut terhadap kemampuan individu para siswanya. Namun, terkadang ujian yang dibuat dari pihak sekolah sangat berbeda dengan ujian nasional. Baik dari segi kesulitan, gaya pembuatan soal hingga pilihan jawaban pada saat latihan soal disesuaikan dengan kemampuan guru bidang studi masing-masing. Dengan adanya alternatif kebijakan Sistem Ujian Kelulusan Sekolah, setiap sekolah memiliki otoritas dan kemampuan untuk bisa meluluskan siswa-siswanya disesuaikan dengan kompetensi guru dan siswa di sekolah tersebut. Namun, dalam setiap kebijakan terdapat kelemahan juga. Salah satunya yaitu, dengan adanya ujian sekolah yang sekaligus sebagai standar kelulusan, pihak sekolah dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk meningkatkan tingkat kelulusan di sekolah mereka, padahal belum tentu kompetensi siswa memenuhi standar kompetensi yang ada. Alternatif (2)

13

Saat ini setiap sekolah negeri mendapat bantuan operasional dari pemerintah berbentuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Jumlahnya beragam, berbeda di tiap tingkatan dan daerah. Tujuan utama diberikan dana ini adalah sebagai wujud peningkatan fasilitas pendidikan. Semakin baik faslitas pendidikan maka semakin baik kualitas yang dihasilkan oleh sekolah tersebut. Dapat kita amati bahwa Ujian Nasional di tiap daerah memiliki tingkat keluluan yang berbeda, hal ini dapat dipengaruhi oleh kompetensi SDM pengajar dan juga minimnya fasilitas pendidikan yang ada. Maka dari itu campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan untuk perbaikan kualitas pendidikan ini, disamping untuk menghasilkan output siswa-siswa yang lebih baik, hal ini juga dapat menekan tingginya angka ketidaklulusan di tiap daerah. Solusi yang ditawarkan ini menjadi alternatif yang lebih menguntungkan pemerintah saat ini. Karena tidak perlu menganalisis kembali peraturan pengganti unas dengan hanya membenahi fasilitas pendidikan yang ada. 2. Segi Biaya

Dari kedua alternatif yang ada, biaya yang dikeluarkan lebih besar untuk alternatif (2), karena pembenahan sarana dan prasarana tiap sekolah memiliki estimasi penghitungan yang berbeda selain itu ditambah lagi dengan faktor wilayah atau daerah. Pada alternatif (1) biaya yang dikeluarkan cenderung lebih kecil, karena pihak sekolah tidak perlu melakukan ujian dua kali, seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Ujian Sekolah yang disebut dengan EBTA dan Ujian nasional yang disebut dengan EBTANAS. Kedua ujian itu memiliki sunstansi yang sama, namun kepentingan dan tujuan yang berbeda.

B. Pihak-pihak yang terlibat Peran Siswa Para siswa sebagai peserta Ujian Nasional, mereka sebagai pengukur langsung tingkat kualitas pendidikan di suatu sekolah. Namun, terkadang kualitas yang diukur tidak murni hasil siswa tersebut, masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti faslilitas pendidikan dan kompetensi guru sekolah mereka tersebut. Peran BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dalam pelaksanaan UN

14

Sebagai penyelenggara UN, BSNP memiliki tugas dan tanggungjawab, diantaranya adalah melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN, menetapkan kisi-kisi soal berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL), menyusun dan merakit soal, menjamin mutu soal, menyiapkan master naskah soal, melakukan penskoran hasil UN, mendistribusikan hasil UN ke provinsi, mengkoordinasikan kegiatan pemantauan UN, menganalisis data hasil UN, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan UN kepada Menteri Pendidikan Nasional. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005; Pasal 76 ayat (3) BSNP berwenang untuk : a. b. c. d. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan; menyelenggarakan ujian nasional; memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang

dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. pendidikan dasar dan menengah. PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat (1). Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. b. c. penilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Dalam kenteks ini, penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diselenggarakan oleh BSNP. Sedangkan satuan pendidikan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan ujian sekolah untuk mata pelajaran yang tidak diujikan dalam UN. Dalam penyelenggaraan UN BSNP bekerjasama dengan Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Sekolah/Madrasah. Peran dan fungsi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan UN Peran perguruan tinggi adalah sebagai koordinator tim pemantau independen (TPI) untuk UN SMP/MTs dan SMPLB, sebagai koordinator pengawas pada satuan pendidikan untuk UN SMA/MA, dan melakukan pemindaian LJUN SMA/MA. Peran aparat penegak hukum

15

Menjaga distribusi soal-soal UNAS dan mengantisipasi terjadinya pembocoran soal UN. Menyangkut pelaku pembocoran, kini pihak aparat penegak hukum, terutama polisi terus mengusut kasus ini. Dari pengungkapan polisi, terlihat banyak pihak yang terlibat dalam masalah ini. Hanya jika diurai, pihak-pihak yang terlibat tersebut termasuk orang-orang dari dunia pendidikan sendiri, dalam hal ini pihak guru dan siswa. Biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

C. Peramalan KebijakanPermasalahan pendidikan merupakan permasalahan bersama, yang harus ditangani secara bersama sama pula oleh para stakeholder pendidikan. Seperti yang tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa agar pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karenanya pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, bukan lantas bermakna bahwa pendidikan nasional adalah hanya milik pemerintah. Penerapan kebijakan sistem pendidikan nasional tidak boleh hanya berkiblat pada satu pusat yakni pemerintah saja. Perjalanan pendidikan dimasa lalu cukup dijadikan sebagai batu pijakan bagi pemerintah serta seluruh warga Indonesia dalam merumuskan kebijakan. Seperti yang disinyalir dalam tajuk rencana media Indonesia yang menyatakan bahwa dalam negara demokrasi pemerintah masih tampak belum melibatkan suara guru dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan (Tilaar, 2005:2). Oleh karenanya, kebijakan yang berlaku hingga saat ini masih dalam kekalutan dan keterpurukan. Toisuta menyatakan bahwa kekacauan manajemen pendidikan Indonesia disebabkan karena pemerintah tidak mempunyai suatu platform pendidikan nasional. Sehingga yang terjadi adalah adanya kebijakan yang tidak berkesinambungan. ganti menteri ganti kebijakan jargon yang sering diperdengarkan. Kebijakan silih berganti yang tidak berkesinambungan tersebut yang pada akhirnya menyebabkan evaluasi yang dilakukan tidak tuntas sehingga melahirkan kebijakan kebijakan baru yang tidak mantap (Tilaar, 2005:2)

16

Oleh karenanya, dalam pembuatan kebijakan pendidikan tentunya para analis harus menggunakan peramalan kebijakan. Meramalkan tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan merupakan faktor penting, karena sesuai dengan konsep peramalan ekstrapolatif bahwa kejadian-kejadian di masa lalu akan mempunyai kecenderungan dan siklus yang sama di masa yang akan datang. Saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah kaitannya dengan pendidikan yang ada di indonesia ini mempunyai dampak yang luar biasa baik terhadap pengelola pendidikan maupun terhadap peserta didik. Misalnya kita dapat cermati pada kebijakan yang saat ini sedang mendapat sorotan dari masyarakat yaitu tentang kebijakan Ujian Nasional (Unas). Ujian pada akhir satuan pendidikan secara nasional merupakan kegiatan rutin. Ujian Nasional menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan. Kontroversi tentang unas diawali oleh munculnya penolakan sekelompok masyarakat terhadap kebijakan kenaikan batas kelulusan dari 3,01 pada tahun 2003 menjadi 4,01 pada tahun 2004. kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 4,25, pada tahun 2008 naik menjadi 5,25 bahkan pada tahun 2010 naik menjadi 5,5 dan munculnya tambahan 3 Mata Pelajaran untuk tingkat SMU yang tentu saja akan menambah deretan panjang penderitaan pada siswa. Di antara mereka berpendapat bahwa unas bertentangan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1). Sebagian berpendapat bahwa unas berdampak negatif terhadap pembelajaran di sekolah, menghamburkan biaya, dan hanya mengukur aspek kognitif. Argumentasi lain adalah kondisi mutu sekolah yang sangat beragam sehingga tidak adil jika harus diukur dengan menggunakan ukuran (standar) yang sama. Salah satu isu yang mendapat perhatian banyak pihak adalah kekhawatiran tentang kemungkinan banyaknya siswa yang tidak lulus (tidak dapat mencapai batas minimal 5,5). Berbagai survei pra-unas dilakukan di sejumlah daerah yang menunjukkan proporsi siswa yang tidak lulus, cukup besar. Selain keadaan diatas unas dengan standar kelulusannya sangat bertentangan dengan prinsip KBK yang lebih menekankan pada pembelajaran tuntas, sehingga kemampuan (kompetensi) siswa tidak hanya diukur dengan kognitifnya saja yang hanya merupakan beberapa lembar soal.

17

Pendapat yang mendukung agar Unas tetap dipertahankan antara lain didasarkan kepada argumentasi tentang pentingnya unas sebagai pengendali mutu pendidikan secara nasional dan pendorong bagi pendidik, peserta didik, dan penyelenggara pendidikan untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan mutu pendidikan (prestasi belajar). Mereka berpendapat bahwa UU No. 20 tahun 2003 mengamanatkan perlunya evaluasi untuk mengendalikan mutu pendidikan secara nasional (pasal 57) dan untuk memantau tingkat ketercapaian standar nasional tentang kompetensi lulusan (pasal 35). Selain itu, mereka juga melihat perlunya ukuran (skala) baku nasional yang dapat digunakan untuk membandingkan posisi antara sekolah, kabupaten, dan antar provinsi, serta perbandingan antar waktu bagi suatu sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Sejumlah pengamat tidak terlalu mempersoalkan ada-tidaknya unas. Mereka lebih memusatkan perhatiannya kepada sejumlah kelemahan dan kekurangan unas, seperti mutu soal (termasuk mutu kertas dan cetakan) yang kurang memadai di sejumlah lokasi, sosialisasi kebijakan yang tergesa-gesa, kurangnya balikan (feedback) ke sekolah berdasarkan hasil ujian, distribusi dana yang lambat, dan kekurangterbukaan di dalam pengelolaan (misalnya, tabel konversi). Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan, antara lain, dengan menerapkan sistem ujian yang baik pada setiap akhir tahun pelajaran untuk kenaikan kelas dan pada akhir setiap satuan pendidikan. Ujian merupakan strategi yang umum digunakan oleh negara-negara berkembang dalam meningkatkan mutu pendidikannya karena merupakan cara yang efektif dan murah dalam memengaruhi apa yang diajarkan guru dan apa yang dipelajari peserta didik. Penggunaan tes dan ujian dalam dunia pendidikan, walaupun dengan misi dan tujuan yang beragam, terus berkembang di berbagai negara, termasuk di negara-negara Mediterranean and Anglo-Saxon. Selain itu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dapat dicapai dengan memberlakukan sistem E-learning. Sistem ini telah banyak digunakan banyak negara di dunia dan terbukti dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sistem ini sangat cocok diberlakukan di Indonesia karena sistem ini dapat menjangkau semua daerah di indonesia, asalkan ada jaringan internet di sana.

18

Untuk memahami mengapa ujian yang dilaksanakan selama ini belum mampu mewujudkan fungsinya secara optimal dapat merujuk, antara lain, kepada temuan tim dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa dua hal penting yang menentukan manfaat ujian bagi peningkatan mutu pendidikan adalah (a) mutu tes yang digunakan, dan (b) mutu balikan yang diberikan. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa prasyarat agar kedua faktor tersebut berfungsi dengan baik dalam meningkatkan prestasi akademik peserta didik adalah kesamaan persepsi guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa tentang pentingnya ujian dalam proses pendidikan. Peramalan apapun bentuknya, memberikan informasi tentang perubahan di masa yang akan datang dalam kebijakan dan akibat-akibatnya. Jika peramalan dapat meningkatkan pemahaman, maka biasanya hal tersebut berhubungan dengan kontrol sosial. Peramalan dapat membentuk masa depan dengan cara yang aktif dan kreatif, daripada secara pasif menerima masa lalu sebagai penentu masa depan. Dalam membuat kebijakan seharusnya pemerintah juga memperhatikan dan meramalkan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi sebagai akibat dari diberlakukannnya kebijakan tersebut. Misalnya dengan adanya kebijakan terbaru mengenai unas harusnya pemerintah tidak menutup diri dengan masukan dari suara masyarakat. Dengan berbagai macam teknik peramalan tentang masa depan tentunya pemerintah setelah merumuskan kebijakan tersebut akan meramal kejadian apa sebagai akibat dari munculnya kebijakan tersebut. Namun seharusnya tidak menutup mata dengan reaksi dari masyarakat yang selama ini kurang didengar oleh pemerintah pusat. Terlepas dari adanya kepentingan dari berbagai pihak yang mendompleng kebijakan tersebut, tentunya setiap kebijakan yang diambil adalah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kesejahteraan kelompok tertentu. Misalnya kebijakan unas harusnya fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. UU No. 20 tahun 2003 mengamanatkan perlunya ujian untuk menentukan tingkat kemampuan (prestasi belajar) peserta didik pada akhir setiap satuan pendidikan. Selain menekankan perlunya evaluasi untuk mengendalikan mutu pendidikan secara nasional dan memantau ketercapaian standar nasional (termasuk kompetensi lulusan), UU No. 20 tahun 2003 juga memberikan peluang kepada pemerintah, pemerintah daerah,

19

masyarakat, dan organisasi profesi untuk membentuk lembaga serta melakukan kegiatan evaluasi (di dalamnya dapat mencakup pengujian hasil belajar peserta didik). Berbagai kegiatan evaluasi dan ujian yang dimungkinkan oleh UU tersebut perlu dipetakan dan dirancang ke dalam suatu sistem evaluasi dan ujian di dalam kegiatan pendidikan secara keseluruhan. Sistem ujian yang diharapkan adalah suatu sistem yang mampu membantu penyelenggara pendidikan menegakkan akuntabilitas publik, memberikan balikan yang bermanfaat kepada sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu kinerja dan efektivitasnya, serta mampu mengendalikan dan mendorong terjadinya peningkatan mutu pendidikan (sekurang-kurangnya prestasi akademik peserta didik). Studi yang dilakukan oleh tim dari Bank Dunia memberikan pelajaran bahwa sistem apa pun yang dihasilkan hanya akan efektif jika didukung oleh kesamaan persepsi dan komitmen dari pihak-pihak yang terkait untuk mengimplementasikan sistem itu secara konsekuen.

D. Kerangka Strategi Implementasi KebijakanI.

Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pendidikan di Indonesia Dalam sebuah riset dinyatakan bahwa perbedaan latar belakangan ekonomi siswa

tidak terlalu terlihat jika fasilitas yang sama diberikan ke semua siswa. Riset itu mengundang para siswa dari kalangan tidak mampu yang bersekolah di sekolah terminal Depok Jawa Barat. Para siswa dari sekolah yang sangat mapanpun diundang untuk partisipasi. Dalam kegiatan ini mereka diminta menggunakan portal e-learning yang dikembangkan tim Fasilkom UI, yaitu E-School for Indonesia (ESFINDO). Pada sistem ini, seluruh siswa diberikan tes pendahuluan (pretest), kemudian diberikan pelatihan bagaimana mengikuti suatu pembelajaran suatu modul matematika dasar melalui sistem e-learning. Kemudian para siswa diberikan tes akhir (posttest). Dari proses pelatihan dan pembelajaran, siswa dari golongan tak mampu pada awalnya canggung berinteraksi dengan komputer yang mengakses sistem e-learning, namun dalam waktu singkat mereka mempunyai kecekatan yang sama dengan siswa dari sekolah yang mapan. Perbandingan hasil pretest dan posttest menunjukkan memang secara umum siswa dari sekolah tak mampu mempunyai nilai yang lebih rendah dibanding dengan siswa dari sekolah mampu. Namun hasil menarik ditunjukkan pada peningkatan nilai seluruh siswa dan peningkatan kecepatan mereka memecahkan persoalan. Berdasarkan ini, maka riset

20

tersebut menyimpulkan suatu hipotesis bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan pembelajaran yang sama, faktor fasilitas dan pendukung dapat mempengaruhi kemampuan siswa. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk merespon fenomena ini. Salah satu pendekatan yang mungkin adalah mengajak semua pihak terkait untuk mendukung penerapan sistem e-learning sebagai pendukung mutu pendidikan di sekolah. Pertanyaan berikutnya adalah langkah langkah apa saja yang perlu dilakukan. Penggunaan teknologi internet untuk mendukung kegiatan pembelajaran merupakan hal yang cukup layak untuk dilakukan. Harga koneksi internet saat ini semakin murah. Ini ditandai dengan jumlah pemakai internet untuk di Indonesia terus meningkat. Menurut data dari APJII, pada tahun 2007 pemakai internet di Indonesia mencapai 25 juta orang, meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah warnet juga semakin banyak. Menurut AWARI, pada awal tahun 2008 jumlah warnet di seluruh Indonesia sekitar 10.000, dan diperkirakan mencapai 12.000 di akhir tahun. Biaya warnet juga terus turun dari tahun ke tahun. Hal ini semakin memperluas peluang masyarakat untuk menggunakan internet. Sementara di berbagai belahan dunia, pemanfaatan sistem e-learning bukanlah suatu barang baru namun sudah lama dan meluas. Bahkan suatu riset di US menyatakan bahwa proses pembelajaran online mempunyai dampak yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tradisional Riset ini mengamati proses pembelajaran online dan tradisional di berbagai tingkat, mulai dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Memperhatikan beberapa hasil riset dan implementasi di berbagai institusi pendidikan di Indonesia maka sistem e-learning sudah cukup layak untuk dipakai sebagai pendukung pembelajaran di sekolah sekolah Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung hipotesis ini antara lain adalah

Pada tingkat SMP dan SMA, TIK merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diadakan oleh sekolah tingkat SMP dan SMA [Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22, 23, 24 Tahun 2006]. Para siswa tingkat SMA dan SMP sudah sangat pandai dalam memanfaatkan TIK dalam aktifitas sehari hari. Blog serta aplikasi social networking seperti Friendster dan Facebook merupakan beberapa media mereka untuk saling berkomunikasi sesama kawannya

21

Banyak sekolah sekolah di Indonesia sudah dilengkapi dengan komputer namun kebanyakan hanya terbatas untuk pendukung administrasi sekolah dan administrasi belajar mengajar yang terbatas pada pembuatan modul/materi statis. Dengan arahan yang lebih optimum maka penerapan sistem e-learning dapat dimulai.

Rencana Pemerintah yang akan melengkapi daerah pedesaan di Indonesia dengan sambungan internet pada akhir tahun 2010

Strategi Implementasi 1. Pemenuhan kebutuhan standar minimum Standard minimum yang harus dipenuhi oleh suatu sekolah adalah adanya fasilitas komputer dan sambungan internet yang dapat dimanfaatkan oleh guru, karyawan, dan siswa. 2. Pemenuhan server dan SDM TIK di Sekolah Server sistem e-learning dan SDM TIK merupakan inti dari penerapan sistem e-learning. Ini dapat diatasi dengan berbagai strategi, tergantung pada kemampuan sekolah masing masing. 3. Implementasi di tingkat Guru Setiap guru perlu mempelajari bagaimana sistem e-learning dapat membantu pengelolaan mata pelajaran yang diampunya. Apakah guru harus membuat seluruh materi pelajarannya dalam bentuk yang on-line. Hasil pengalaman kebanyakan dosen yang telah memanfaatkan sistem e-learning, tidak seluruh bagian perkuliahan perlu di lakukan secara on-line, namun beberapa modul suatu pembelajaran didukung oleh implementasi elearning. Salah satu teknik yang dapat dicoba oleh seorang guru misalnya adalah dengan memulai dengan satu modul lengkap dalam satu semester, dilanjutkan berkembang menjadi dua modul di semester berikutnya, sampai seluruh modul on-line dapat diterapkan. 4. Pelatihan berkala

22

Program pelatihan penggunaan sistem E-learning harus dilakukan berkala kepada siswa dan guru. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan E-learning dapat berjalan secara optimal.

5. Peran pemerintah Pemerintah dapat menjadi faktor pendukung dari segi kebijaksanaan yang antara lain mendorong sekolah sekolah untuk menerapkan dari mulai tingkat uji coba hingga tingkat pemakaian secara penuh. Program program kompetitif yang melibatkan para ahli dapat direncanakan guna memperkaya materi-materi online yang berkualitas untuk mengisi portal-portal sistem e-learning. Selain itu pemerintah berperan menyediakan dana untuk program ini melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Saat mutu dan sarana prasarana pendidikan dapat dirasakan secara adil di seluruh Indonesia, barulah pemerintah dapat mempertimbangkan pemberlakuan standarisasi sistem kelulusan secara nasonal. II. Sistem Ujian Kelulusan Siswa (UKS) secara intern

Fakta ironis bahwa belum meratanya mutu dan sarana prasarana pendidikan di Indonesia membuat pelaksanaan unas secara nasional terkesan tidak adil dan terlalu dipaksakan. Jalan lain yang dapat ditempuh untuk menggantikan unas adalah dengan memberikan wewenang kepada setiap sekolah untuk menentukan secara mandiri kriteria kelulusan bagi peserta didiknya. Jalan tersebut ditempuh atas dasar beberapa hal, antara lain : Pihak sekolah yang tahu secara pasti kualitas peserta didiknya Masih timpangnya mutu pendidikan antar daerah di Indonesia

Sarana prasarana pendukung pendidikan masih minim khususnya di daerah terpencil

Strategi Implementasi1.

Pemetaan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah

23

Setiap sekolah melakukan pemetaaan kualitas pendidikan yang ada di sekolahnya, termasuk di dalamnya kondisi peserta didik dan sarana prasarana pendukung pendidikan.

2.

Menentukan standar kelulusan yang rasional

Melalui pemetaan diatas akan didapatkan informasi tentang keadaan riil pendidikan di sekolah-sekolah. Melalui informasi tersebut, ditentukan standar kelulusan yang relevan untuk diberlakukan di sekolah. Sekolah dengan kualitas bagus memiliki standar kelulusan yang tinggi dan sebaliknya sekolah dengan kualitas rendah memiliki standar kelulusan yang rendah pula. 3. Peran pemerintah

Pemerintah berperan membantu sekolah-sekolah untuk melakukan pemetaan pendidikan. Selain itu pemerintah harus tetap berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah dengan kualitas yang rendah untuk menciptakan keadilan pendidikan di Indonesia.

24

DAFTAR PUSTAKAhttp://nunusdwinugroho.wordpress.com/2010/04/26/apa-dasar-hukum-pelaksanaan-un/ Tilaar, H.A. 2005. Manifesto Pendidikan; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Cultural. Kompas

25