tugas analisis kebijakan

of 21 /21
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Program PNPM Mandiri Perkotaan)

Author: mustika-septian

Post on 03-Jul-2015

596 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (Studi Kasus Program PNPM Mandiri Perkotaan)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas karena keadaan kemiskinan membuat masyarakat menjadi lemah dan tidak bermartabat. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari harapan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk ikut serta dalam seluruh tahap pembangunan. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah adalah program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan). Program tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan

kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Pengalaman P2KP tahap pertama menunjukkan bahwa keberhasilan P2KP untuk menumbuhkan partisipasi dan mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat setempat, ternyata belum diimbangi dengan pengakaran kelembagaan local tersebut serta belum tumbuhnya prakarsa dan dukungan yang memadai dari pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya, seperti pemerintah daerah, pengusaha dan kelompok peduli/ahli (LSM, profesional, perguruan tinggi, ulama dan lain-lain), sehingga belum terwujud kerjasama dan gerakan sinergis yang optimal antara pelaku-pelaku pembangunan lokal tersebut dalam penanggulangan kemiskinan. Selain itu, tahapan pendampingan yang dilakukan fasilitator kepada kelompok-kelompok masih dirasakan belum optimal, sehingga masih banyak kelompok yang merasa kebingungan dalam melaksanakan program tersebut. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis ingin mencoba menganalisis kebijakan program P2KP tersebut dengan judul Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

1.2 Identifikasi Masalah Dalam makalah ini penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :1. Bagaimana pelaksanaan program P2KP? 2. Bagaimana analisis kebijakan program P2KP?

1.1 Tujuan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program P2KP 2. Untuk mengetahui bagaimana analisis kebijakan P2KP

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Pemikiran 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik Negara sebagai suatu organisasi publik memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapai. Tujuan-tujuan tersebut merupakan harapanharapan dari masyarakatnya. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, terkadang mendapatkan hambatan-hambatan yang membutuhkan penyelesaian-penyelesaian. Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu nilai, kebutuhan, atau peluang yang tak terwujudkan yang meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik. Masalah publik tidak dapat diselesaikan oleh perorangan, sehingga membutuhkan penetapan sebuah kebijakan. Untuk memahami kebijakan publik banyak para ahli yang memberikan pengertian kebijaksanaan tersebut, antara lain Thomas R Dye (1978:3) : Is whatever governments choose to do or not to do. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijaksanaan negara itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan saja. Pengertian kebijakan (1998:5) adalah : Serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjukpetunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut publik menurut pendapat Santoso pernyataan pemerintah atau pejabat pemerintah

terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekritdekrit pemerintah.

2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Dalam konteks implementasi kebijakan Dunn (1998 : 80), berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan, sedangkan menurut Maarse (dalam Hoogerwerf, 1983 : 157), implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Berkaitan dengan itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 1997:65), mengatakan bahwa implementasi kebijakan pemerintahan mengandung makna tertentu, yaitu : Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadiankejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampaknya pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 2.1.3 Pengertian Program Sejalan dengan pendapat dari Daniel, sebuah kebijakan akan memiliki manfaat ketika kebijakan tersebut dapat dilaksanakan. Untuk itu perlu adanya penjabaran secara teknis. Menurut Terry (1977:253) program dapat didefinisikan sebagai berikut: A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of difert resources in an integrated pattern and established a sequence of required actions and time schedules for each in order to achieve stated objectives.

The makeup of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards, and budgets 2.1.4 Prinsip Program Agar sebuah program dapat berjalan dengan baik, maka ada beberapa 1. 2. 3. 4. 5. 6. hal yang perlu diperhatikan. Grindle (1980:11) mengemukakan bahwa satu program harus menggambarkan: Interests affected Type of benefits Extent of change envisioned Site of decision making Program implementers Resources commited

Maksudnya, suatu program harus menggambarkan: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh program, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3 derajat perubahan yang diinginkan, (4) status pembuat keputusan, (5) siapa pelaksana program, dan (6) sumber daya yang digunakan. Selain itu, Grindle mengemukan ada faktor lain yang dapat mempengaruhi suatu program yaitu: 1. 2. 3. Power, interest and strategies of actors involved Institutions and regime charecteristic Compliance and responsivenes

Dari uraian di atas, maka penulis memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut :

Kerangka Pemikiran

2.2 Hipotesis

Grindle : Content Interests affected Type of benefits Extent of change envisioned Site of decision making Program implementers Resources commited Context Power, interest and strategies of actors involved Institutions and regime charecteristic Compliance and responsivenes

Dalam makalah ini penulis mencoba merumuskan sebuah hipotesis yaitu: Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) akan berjalan dengan baik, jika sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikemukankan oleh Grindle.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan program yang di buat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan yang ada di masyarakat perkotaan. Visi dan misi dari program ini adalah : Visi Masyarakat yang berdaya yang mampu menjalin menanggulangi berkelanjutan. Misi Memberdayakan masyarakat perkotaan, terutama masyarakat miskin, untuk menjalin kerjasama sinergis dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli lokal dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya, dan melembagakan budaya kemitraan antar pelaku pembangunan. Tujuan dari P2KP adalah : Membangun atau mengukuhkan kelembagaan masyarakat yang representatif dan akuntabel yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin perkotaan serta memperkuat suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal; Mendorong pemerintah daerah untuk makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, melalui peningkatan kemitraan dengan kelembagaan masyarakat (organisasi masyarakat warga); dan Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan, ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana, pendanaan dan lain-lain. Kelompok sasaran penerima manfaat P2KP adalah warga masyarakat miskin perkotaan, sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan kemiskinan dengan efektif, secara sinergi dengan mandiri dan pemerintah daerah serta kelompok peduli setempat dalam rangka

setempat yang disepakati oleh warga, termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang telah lama miskin, yang penghasilannya merosot dan tidak berarti akibat inflasi, serta yang kehilangan sumber nafkahnya dikarenakan krisis ekonomi, dan lain-lainnya. Strategi yang digunakan dalam program P2KP adalah dengan melalui : Membangun kapasitas masyarakat miskin perkotaan untuk mampu membentuk serta melembagakan yang kelembagaan terhadap representative masyarakat akuntabel

masyarakat. Kelembagaan masyarakat ini yang selanjutnya diperkuat kapasitasnya agar mampu menjadi motor penggerak penggalian serta pelembagaan nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan (prinsip dan nilai P2KP); Penyediaan akses secara langsung ke sumber daya kunci yang dibutuhkan masyarakat miskin, dalam bentuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikelola kelembagaan masyarakat, yakni organisasi masyarakat warga (BKM) secara transparan serta akuntabel; dan Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk bermitra dengan organisasi masyarakat warga dalam penyediaan pelayanan umum, melalui penyediaan serta pengembangan bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET). Pendekatan yang dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

Pendekatan TRIDAYA Pendekatan Community Base Development

Untuk dapat mendukung kegiatan proyek agar tercapai tujuan P2KP seperti tersebut di atas, maka P2KP dibagi menjadi 3 komponen proyek sebagai berikut: Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah; Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); dan Penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).

Langkah-langkah

pelaksanaan

P2KP

pada

dasarnya

terdiri

dari

serangkaian kegiatan di berbagai tataran; pusat, daerah dan masyarakat, yang dapat bersifat urutan (sequential), bersamaan (paralel) atau bahkan ada yang menerus, seperti kegiatan pemantauan dan pendampingan. Di samping itu kelompok kegiatan tersebut dapat juga dipilah ke dalam tahap persiapan --dalam arti tidak langsung terkait dengan pelaksanaan-- dan tahap pelaksanaan (actual implementation). Struktur organisasi proyek menggambarkan pola penanganan proyek secara menyeluruh dari pusat sampai dengan daerah yang akan dijelaskan di bawah ini: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana inter Departemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Tim Pengarah P2KP diketuai oleh Deputi Bidang Otonomi Daerah dan pengembangan Regional Bappenas, serta wakilnya adalah Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Dept. Kimpraswil. Tim pengarah beranggotakan unsur-unsur seperti dari Bappenas, Depkimpraswil, Depdagri, Departemen Keuangan, Departemen Koperasi dan UKM, Deperindag, dan Biro Pusat Statistik. Tim Pengarah Inter Departemen akan didukung Tim Pelaksana Inter Departemen, yang diketuai oleh Direktur Perkotaan dan Pedesaan Bappenas serta Direktur Bina teknik Ditjen Perkim Depkimpraswil selaku wakil ketua. Tim Pelaksana Inter departemen P2KP beranggotakan unsurunsur dari Bappenas, Depkimpraswil, Depdagri, Dep. Koperasi & UKM, Dept. Keuangan, Deperindag, Kantor Menko Kesra dan Biro Pusat Statistik. Secara operasional, tim pengarah dan tim pelaksana inter departemen akan dibantu oleh Kelompok Kerja P2KP Nasional (Pokja P2KP nasional) yang beranggotakan eselon III dari departemendepartemen terkait. Pembentukan Pokja P2KP Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman (Dirjen Perkim) Departemen Kimpraswil. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil) adalah lembaga penyelenggara

proyek (Executing Agency) P2KP ini. Oleh sebab itu, Depkimpraswil melalui Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman (Ditjen Perkim) bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proyek P2KP. Sebagai lembaga penyelenggara proyek P2KP, Depkimpraswil di bawah arahan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Inter Departemen. Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Depkimpraswil membentuk unit manajemen proyek atau lebih dikenal sebagai PMU (Project Management Unit) yang dipimpin oleh seorang Kepala yang membawahi beberapa staf. Kepala PMU sekaligus Pemimpin Proyek (Pimpro) mendapat mandat penuh serta bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Perkim dalam melaksanakan tugas-tugas keproyekan P2KP. Untuk pelaksanaan lapangan, PMU/Pimpro mengontrak Konsultan Manajemen Pusat (KMP) yang akan bertindak atas nama PMU/Pimpro sesuai dan kewenangan yang diberikan PMU/Pimpro, untuk mengatur manajemen proyek secara menyeluruh termasuk Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang akan bertugas di tiap satuan wilayah kerja (SWK). Setiap SWK, akan ditangani oleh satu KMW yang berkantor di wilayah bersangkutan dan dipimpin oleh seorang Team Leader, yang bertindak sebagai Koordinator SWK dengan dibantu oleh beberapa tenaga ahli. Team leader KMW juga dibantu oleh koordinator kota yang bertanggungjawab untuk menangani kurang lebih 50 kelurahan sasaran atau 5 tim fasilitator. Koordinator kota berkedudukan di kota/kabupaten yang ditetapkan KMW sesuai dengan kebutuhan kapasitas pendampingan kelurahan sasaran dan dapat dibantu oleh beberapa tenaga subproffesional. Di tingkat kecamatan, tiap 10 kelurahan akan didampingi oleh Tim Fasilitator yang terdiri dari seorang Fasilitator Senior dan 3 Fasilitator. Jumlah anggota tim fasilitator akan disesuaikan untuk lokasi yang jumlah kelurahannya lebih banyak dan lokasi yang dianggap cukup terpencil, sesuai ketetapan PMU/proyek. Tim Fasilitator ini akan dikontrak oleh KMW dan bertanggung jawab langsung ke KMW. Disamping itu di tiap kelurahan, warga masyarakat harus memilih 3 s/d 5 orang relawan, yang nantinya akan dilatih secara khusus oleh KMW, akan

menjadi Kader Masyarakat. Kader Masyarakat akan berperan sebagai agen pembangunan dan bekerja bersama warga sebagai relawan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kelurahan masing-masing, terutama warga miskin dan kelompok masyarakat rentan lainnya. KMP bertanggungjawab penuh terhadap desain dan pelaksanaan monitoring P2KP. Monitoring dilakukan untuk menganalisis dan memperbaiki manajemen proyek. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. KMP juga bertanggungjawab untuk mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM), sebagai salah satu alat strategis untuk memonitor perkembangan proyek dari tingkat masyarakat sampai dengan jajaran manajemen wilayah dan pusat. Hasil SIM ini setelah dilakukan penilaian dan verifikasi secara periodik bulanan dilaporkan ke PMU/Pimpro dengan tembusan ke Tim Pengarah Inter Departemen dan Bank Dunia. Sedangkan untuk evaluasi dampak proyek akan dilakukan oleh konsultan khusus, yang selanjutnya akan disebut sebagai Konsultan Evaluasi (KE). Konsultan Evaluasi ini harus bebas dari pengaruh manajemen proyek P2KP sehingga tidak terjadi benturan kepentingan (conflict interest) yang dapat merugikan kinerja proyek. Konsultan Evaluasi (KE) P2KP akan melakukan survai dasar (baseline survey) pada tahap awal proyek, evaluasi berkala (mid term review dan akhir proyek) dan penelitian mendalam (indepth research) terhadap perkara-perkara penting proyek. Evaluasi dampak proyek secara menyeluruh difokuskan pada pengukuran kinerja proyek berdasarkan indikator kinerja proyek. Hasil evaluasi sesuai dengan penugasan akan dilaporkan ke pihak pemberi tugas, Tim Pengarah Inter Departemen, PMU/Pimpro dan Bank Dunia.

3.2 Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP).

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Perkotaan

(P2KP)

merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dirancang oleh pemerintah dengan memakai pendekatan yang lebih mengutamakan partisipasi dari masyarakat. Dengan dilakukannya pendekatan seperti itu, maka diharapkan masyarakat dapat lebih berdaya dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. Jika dilihat dari aspek kebermanfaatan, maka program ini memiliki kebermanfaatan yang baik bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan selama ini banyak program yang digulirkan lebih bersifat sumbangansumbangan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat menjadi tergantung pada pemerintah. Padahal hanya dengan kemandirianlah masalah kemiskinan dapat teratasi. Dari aspek kepentingan, pemerintah memiliki kepentingan yang besar. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan peran pemerintah dalam program ini lebih sebagai fasilitator bagi masyarakat. Dalam program ini pun sudah jelas tercantum daerah, tinggi. peran masing-masing. Keterlibatan institusi-institusi pemerintah cukup banyak. Dari mulai tingkat pusat sampai ke tingkat sehingga diharapkan koordinasi dari berbagai bidang dapat Dari aspek status pembuat keputusan, program ini memiliki memberikan solusi yang menyeluruh dan tingkat keterlibatan semakin legitimasi yang kuat, karena berasala dari pemerintah yang berkuasa dan di setujui oleh DPR selaku wakil rakyat. Dari aspek pendanaa, program ini memiliki sumber dana yang sudah jelas, yaitu berasal dari: Pinjaman Bank Dunia, melalui IDA-Credit dan IBRD-Loan ; dan APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota/ Kabupaten Dengan demikian, sumber dana telah teralokasikan dengan baik. Begitu pula tata cara penyalurannya. Dari aspek tanggung jawab. Dengan model pendekatan yang dilakukan di program P2KP ini, maka dituntut tanggung jawab yang besar dari masyarakat untuk berpartipasi dalam program tersebut. Keberhasilan program P2Kp tergantung dari tingkat partisipasi dari

masyarakat. Makin banyak masyarakat berperan, maka permasalahan di sekitar mereka makin cepat teratasi. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi program P2KP ini yaitu : a. Dalam proses transisi di masyarakat, perlu dibutuhkan tenagatenaga fasilitator yang dapat diandalkan. Sebab mereka adalah agen perubahan pertama yang langsung berhadapan dengan masyarakat.b. Diperlukan tingkat konsistensi dari berbagai elemen yang terlibat

dalam program ini. Dan koordinasi yang baik antar bagian sangat diperlukan.

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas yang meliputi aspek-aspek dari konsep Grindle, maka dapat dikatakan kebijakan program P2KP telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Grindle. Berbagai masalah yang terjadi di lapangan lebih disebabkan oleh proses transisi yang ada di masyarakat. Perbaikan-perbaikan program terus dilakukan sebagai bentuk respon dari permasalahan yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA Dunn, William N. 1998. Pengantar Analisis Yogyakarta : UGM University Press. Kebijakan Publik,

Dye, Thomas R. 1978. Understanding Publik Policy, Englewod Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall. Grindle, M.S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press Hoogewerf, 1983 Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Erlangga Santoso, 1998. Analisis Kebijakan Publik, Jogyakarta : PT. Tiara Wacana. Terry, G.R. 1977. Principles of Management. Third Edition Illinois: Richard D Irwin, Inc. Wahab, S.A 1997. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Ke